Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.HOTEL PLAZA PURIMAS,tersebut;

PT.HOTEL PLAZA PURIMAS VS NUR HASAN

pelanggaran berat yang dapatmengakibatkan pemutusan hubungan kerja Pasal 52 ayat7;Menetapkan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugatsejak Desember 2012;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi danrekonvensi (gugatan balik) yang pada pokoknya sebagai berikut:Eksepsi Diskualifikatoir/ Disqualificatoire exceptie.1Bahwa syarat substansi gugatan terdiri dari identitas parapihak(Pasal 8 RV), dalam identitas Penggugatmenyebutkan PT.Hotel

Pendirian selaku badan hukum.Dalam Rekonvensi:Seharusnya dengan menjelaskan kedudukan hukumPenggugat baik diawal gugatan maupun dalam surat kuasaoleh karenanya gugatan Para Penggugat seharusnya tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas identitasPenggugat siapakah yang mengajukan gugatan aquo,dalam surat kuasa khusus yang ditanda tangani olehpemberi kuasa yang bernama M.Yusak Anshori, akantetapi dalam gugatan Penggugat dalam halaman (satu)adalah PT.Hotel

Penggugat dapat diPHK sesuaidenga Pasal 161 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 dengan hak pesangon x Pasal2,3 dan 4 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Dengan perhitungan pesangon dan lainlain sebagai berikut:Pesangon 9 x Rp1.740.000,00 = Rp15.660.000,00;Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp1.740.000,00 = Rp6.960.000,00;= Rp22.620.000,00;Tunjangan 15% = Rp3.393.000.00: Total= Rp26.013.000,00;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT.HOTEL

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.HOTEL

PT.Hotel Mujur Tiga Belas VS Mukhsin,dkk

Hotel Mujur Tiga Belas, sebagaimana Akta Perseroan Terbatas PT.Hotel Mujur Tiga Belas, bertanggal 22 Januari 2013, Nomor : 26., dibuat olehJenny Rosini, SH.Sp.N. Notaris di Lombok Barat, beralamat di JIn.

RayaSenggigi ;Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Penanaman Modal Asing maka PT.HotelMujur Tiga Belas, diperkenankan untuk memiliki hakatas tanah yaitu Hak GunaBangunan, sehingga dengan demikian tidak ada halangan hukum bagi ParaPengugat untuk memiliki dan/ atau mengalihkan Tanah Sengketa yang semulaatas nama MUKHSIN ke atas nama PT.Hotel MUJUR TIGA BELAS, adalahdimaksudkan untuk/ sebagai asset perusahaan yang merupakan dan/ atau menjadipemasukan modal kedalam perusahaan PT.

Notaris PPAT Kota Mataram, dimana sebelumnya telah disepakatioleh Tergugat 1 dan Para Penggugat bahwa dengan uang sebesar Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, Tergugat 1 bersedia untuk melangsungkan/melakukan pengalihan hakatas Tanah Sengketa dan pembaliknamaanSertifikatTanah Sengketa dari nama Tergugat 1 Mukhsin kepada siapa saja, termasuk kepadaatas nama PT.Hotel Mujur Tiga Belas/ perusahaan milik Para Penggugat, akantetapi ternyata tidak dilakukan oleh Tergugat Idengan alasan

Mujur TigaBelas dalam hal ini Para Penggugat ;Bahwa oleh karena perbuatan menguasasi Tanah Sengketa yang dilakukan olehTergugat 1 sejak bulan Mei 2008 sampai dengan tahun 2015 ( selama 7 tahun)adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat patut kepada Tergugat 1 dan/atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya dihukum untukmelakukan pengalihan hak dan juga balik nama atas tanah Sertifikat TanahSengketa kepada PT.Hotel Mujur Tiga Belas milik Para Penggugat, danmenyerahkan Tanah Sengketa

Hotel Mujur Tiga Belas milikPara Penggugat, maka karenanya dibenarkan hukum dan wajib dilakukan pengalihanhak dan dibaliknamakan dari atas nama Mukhsin/ Tergugat 1 ke atas nama PT.Hotel Mujur Tiga Belas milik Para Penggugat menjadi asset perusahaan PenanamanModal Asing ( PMA ) ;Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat 1/ Mukhsin, yangmempertahankan dan tidak bersedia melakukan pengalihan hak dan/ atau pembaliknamaan sertifikat Tanah Sengketa sebagaimana petitum angka 2 diatas, adalahmerupakan

Penggugat:
ETIN KURNIATI
Tergugat:
PT.HOTEL TRAVEL

(dua ratus tujuhbelas ribu) lima ratus sepuluh meter persegi)terdaftar atas nama Perusahaan Perseroan (persero)PT.Hotel Indonesia Natour disingkat PT. H.I.N,berkedudukan di Jakarta, terletak di Desa Citepus,Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi,Propinsi Jawa Barat.Bahwa para Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Pakaitersebut dari PT.

Hotel Indonesia Natour disingkatPT.H.I.N, berkedudukan di Jakarta, yang dibagikan kepadaADANG pada tanggal 30 Mei 2007, dan PT.Hotel IndonesiaNatour intinya melarang secara lisan kepada Penggarap untuktidak mendirikan bangunan dan proses jual beli, dengandemikian gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanHal. 17 dari 50 hal. Put.

Bahwa pihak Penggugatsebelumnya sudah mengetahuitanah yang digarap olehmilik PT.Hotel Indonesia(PT.Hotel Indonesia Natour),telah terjadinya perjanjianlahan yang dikoordinir olehSejahtera sebagai pihakdiwakili oleh Asmara RahmatYKS unit Samudra Beach denganPenggarap sebagai pihak keduaoleh Muchtar Kuswanda.Surat Perjanjian Sewa menyewa tanahSurat Perjanjian No. 03/ YKS/IV/1989,1989 sewa menyewa tersebut telahperpanjangan yaituTahap 29 April 19891990.Tahap II 29 April 19901991.Tahap III 29 April 19911992

Hotel Indonesia Internasional (PT.Hotel IndonesiaNatour).a. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahuipenerbitan Sertipikat Hak Pakai sejaktanggal 30 Mei 2007 sebagaimana didalilkan di dalam posita gugatanPenggugat halaman 10 oleh karena1. Tergugat II Intervensi telahmenginformasikan kepada KepalaDesa Citepus dan CamatHal. 35 dari 50 hal. Put.

Hal inisesuai Surat Pengesahandari Menteri Keuangan No.Kep/02/MK/IV/9/1973tertanggal 18 September1973. dan Surat Direksi PT.Hotel IndonesiaInternasional No. 095/Dir1/HII/1/1974 perihaltransfer pembayaran overasset PT.Perkebunan XI.. Bahwa sangat tidakberalasan bahwa Penggugatmerasa dirugikan olehpihak Tergugat IIIntervensi karenaPenggugat tidak adahubungan hukum antara39 dari 50 hal. Put.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat IIIntervensiTergugat/TerbandingTurut TerbandingMahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Tergugat Il Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya atas dalildalil :1.Bahwa Penggugat adalah Presiden Komisaris PT.Hotel

Bahwa seandainyapun ada diagendakan "Quad Non" pembagian saham PT.Hotel Danau Toba Internasional peninggalan DR. TD. Pardede maka harusdihadiri oleh seluruh ahli waris DR. TD. Pardede dalam kapasitas rapat ahliwaris dan bukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Hotel Danau Toba Internasional.;Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/20109.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 anggaran dasar perseroan PT.Hotel Danau Toba Internasional, sahnya rapat umum pemegang sahamguna merubah anggaran dasar perseroan, apabila dihadiri % (tigaperempat) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalamperseroan atau sekurangkurangnya 1.125 saham, sementara jumlahkepemilikan saham peserta yang hadir hanya 702 saham.

;Padahal, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008, telah dilekatkandalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemedang Saham PT.Hotel Danau Toba Internasional No. 18 tanggal 17 Juli 2008. Akta initidak pernah dibatalkan. ;Jadi, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HotelDanau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008 yang mana menjadidasar terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

;Guna menjaga ketertiban dan lancarnya operasional perusahaan,maka tuntutan Provisi dalam perkara ini patut dikabukan.; Bahwa timbulnya dualisme kepemimpinan pada PT.Hotel Danau TobaInternasional khususnya Presiden Komisaris, adalah disebabkanterbitnya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketadalam perkara ini.

Bahwa adapun dasar pengakuan Pelawan menyatakan bahwa 1 (satu) unitgenset merek Diesel 175 kVA sebagaimana tersebut diatas adalah miliknyaadalah surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 20 Juni 2017 yangdibuat dan ditandatangani oleh Pelawan i.c Tansri Candra selaku DirekturPT.Intan Suar Kartika sebagai pihak Yang Menyewakan dengan EdiSutrisno, S.H. selaku Menager PT.Hotel Citi Inn sebagai pihak YangMenyewa, tanpa didukung dengan bukti kepemilikan lainnya;4.

Bahwa setelah Terlawan cermati dengan teliti tentang surat PerjanjianSewa Menyewa tertanggal 20 Juni 2017 ditemukan kesalahan dan/ataukejanggalan yang sangat fatal, antara lain; Bahwa surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 20 Juni 2017 tersebuttelah ditandatangani oleh Pelawan i.c Tansri Candra selaku DirekturPT.Intan Suar Kartika sebagai pihak Yang Menyewakan, sementaradipihak lain (Yang Menyewa), hanya ditandatangani oleh Edi Sutrisno,S.H. yang hanya memiliki jabatan sebagai Manager di PT.Hotel

Citi Inn; Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, dengan tegas menyatakan yang berhak mewakillPerseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi,sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Edi Sutrisno, S.H. yang hanyamemiliki jabatan sebagai Manager di PT.Hotel Citi Inn tidak berhak untukmembuat dan menandatangani surat Perjanjian Sewa Menyewatertanggal 20 Juni 2017 tersebut, olen karenanya surat Perjanjian SewaMenyewa tertanggal 20 Juni 2017

Citi Inn; Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, dengan tegas menyatakan yang berhak mewakiliPerseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi,sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Edi Sutrisno, S.H. yang hanyamemiliki jabatan sebagai Manager di PT.Hotel Citi Inn tidak berhak untukmembuat dan menandatangani surat Perjanjian Sewa Menyewatertanggal 20 Juni 2017 tersebut, oleh karenanya surat Perjanjian SewaMenyewa tertanggal 20 Juni 2017

Hotel Citi Inn, dimana di dalamperkara saat itu, saksi adalah salah satu Penerima Kuasa dari para pekerja,dan yang menjadi masalah di perkara sebelumnya adalah PHK (PemutusanHubungan Kerja);Bahwa putusannya adalah Tergugat / PT.Hotel Citi Inn dibebankan harusmembayar pesangon pekerja yaitu Darwis Batubara dan Budiman yangadalah Terlawan dalam perkara ini, dan setelah diputus oleh PHI, danKasasi, dan setelah dikeluarkan putusan dari MA, kami selaku pihakPenggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan

Bahwa adapun dasar pengakuan Pelawan menyatakan bahwa 1 (satu)unit genset merek Diesel 175 kVA sebagaimana tersebut diatas adalahmiliknya adalah surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 20 Juni 2017yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelawan i.c Tansri Candra selakuDirektur PT.Intan Suar Kartika sebagai pihak Yang Menyewakan denganEdi Sutrisno, S.H. selaku Menager PT.Hotel Citi Inn sebagai pihak YangMenyewa, tanpa didukung dengan bukti kepemilikan lainnya;4.

Bahwa adapun dasar pengakuan Pelawan menyatakan bahwa 1 (Satu)unit genset merek Diesel 175 Kva sebagaimana tersebut diatas adalahmiliknya hanyalah surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 20 Juni2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelawan i.c Tansri Candraselaku Direktur PT.Intan Suar Kartika sebagai pihak Yang Menyewakandengan Edi Sutrisno, S.H. selaku Menager PT.Hotel Citi Inn sebagaipihak Yang Menyewa, tanpa didukung dengan bukti kepemilikan lainnya;4.

KUM Bahwa surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 20 Juni 2017tersebut telah ditandatangani oleh Pelawan i.c Tansri Candraselaku Direktur PT.Intan Suar Kartika sebagai pihak YangMenyewakan, sementara dipihak lain (Yang Menyewa), hanyaditandatangani oleh Edi Sutrisno, S.H. yang hanya memilikijabatan sebagai Manager di PT.Hotel Citi Inn;Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, dengan tegas menyatakan yangberhak mewakili Perseroan baik didalam maupun diluarpengadilan

adalah Direksi, sehingga berdasarkan ketentuantersebut Edi Sutrisno, S.H. yang hanya memiliki jabatan sebagaiManager di PT.Hotel Citi Inn tidak berhak untuk membuat danmenandatangani surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 20Juni 2017 tersebut, oleh karenanya surat Perjanjian SewaMenyewa tertanggal 20 Juni 2017 tersebut haruslah dinyatakantidak sah secara hukum;Bahwa apabila diteliti lebih lanjut, sesungguhnya adapun DirekturPT.Hotel Citi Inn (Turut Terlawan) juga adalah Pelawan i.c TansriCandra

Bahwa adapun dasar pengakuan Pelawan menyatakan bahwa 1 (satu)unit genset merek Diesel 175 kVA sebagaimana tersebut diatas adalahmiliknya adalah surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 20 Juni 2017yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelawan i.c Tansri Candra selakuDirektur PT.Intan Suar Kartika sebagai pihak Yang Menyewakan denganEdi Sutrisno, S.H. selaku Menager PT.Hotel Citi Inn sebagai pihak YangMenyewa, tanpa didukung dengan bukti kepemilikan lainnya;.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat IIIntervensiTergugat/TerbandingTurut TerbandingMahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Tergugat Il Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya atas dalildalil :1.Bahwa Penggugat adalah Presiden Komisaris PT.Hotel

Bahwa seandainyapun ada diagendakan "Quad Non" pembagian saham PT.Hotel Danau Toba Internasional peninggalan DR. TD. Pardede maka harusdihadiri oleh seluruh ahli waris DR. TD. Pardede dalam kapasitas rapat ahliwaris dan bukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Hotel Danau Toba Internasional.;Hal. 4 dari 23 hal. Put.

;Padahal, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008, telah dilekatkandalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemedang Saham PT.Hotel Danau Toba Internasional No. 18 tanggal 17 Juli 2008. Akta initidak pernah dibatalkan. ;Jadi, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HotelDanau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008 yang mana menjadidasar terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

;Guna menjaga ketertiban dan lancarnya operasional perusahaan,maka tuntutan Provisi dalam perkara ini patut dikabukan.; Bahwa timbulnya dualisme kepemimpinan pada PT.Hotel Danau TobaInternasional khususnya Presiden Komisaris, adalah disebabkanterbitnya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketadalam perkara ini.

Nomor : AHU01458.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 08 Januari2009, tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Hotel Danau Toba Internasional, berkedudukan di Medan (obyek sengketa).Obyek sengketa tersebut mengandung cacat hukum sebab melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya, terbitnya obyek sengketadidasarkan pada Salinan Akta No. 30 tanggal 31 Oktober 2008, yang dibuatoleh Notaris Arsin Effendy, S.H., berkedudukan di Depok, yang berisi hasilRUPSLB PT.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mencari tahu dasar Tergugat II mengklaim tanah milikPara Penggugat ke Kantor Tergugat IV dan diketahui Tergugat II memakai Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 4481 atas nama Tergugat II (PT.Hotel Indonesia Natour (Persero)sebagai pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4240 atas nama Tergugat I(PT.

tertulis atas nama Perusahaan (Persero) "PT.Hotel Indonesia Corporation Limited"disingkat "PT. H.I.I. (Persero)" terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 12 Agustus Nomor 683/HGB/BPN/91, dan alas haknyaadalah Tanah Negara bekas Hak Milik Nomor 24/Kelapa Gadingseb dan Eig.

yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan RW.05 Kelurahan Kelapa GadingTimur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara dengan Girik Letter CNomor 325 Persil Nomor 358 blok S.II dan Persil Nomor 570 blok D.I;Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Terguat III, Tergugat IV dan Tergugat V telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor4240 atas nama PT.Hotel IndonesiaInternasional

, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor4481 atas nama PT.Hotel Indonesia Natour(Persero), yang ditujukan ke lokasi tanah milik Para Penggugat;Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Peta Inventarisasi Nomor Urut 42, PelebaranJalan Perintis Kemerdekaan dibuat ke atas nama Tergugat II atas lokasi tanah milik ParaPenggugat;Menghukum Tergugat IV untuk mengganti Peta Inventarisasit Nomor Urut 42 PelebaranJalan Perintis Kemerdekaan dibuat ke atas nama Para Penggugat;Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan

diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima;Menimbang bahwa, keberatankeberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasidalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1 Bahwa keliru dan tidak benar pertimbangan hukum Judex Facti Nomor 577/Pdt/2009/PT.DKLI., tanggal 25 Juni 2010 pada alinea 4 Hal.5 yang menyatakan yang digugatsebagai Tergugat I, II dan III adalah para Direksi masingmasing PT.Hotel

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Penanaman Modal Asing makaPT.Hotel Mujur Tiga Belas, diperkenankan untuk memiliki hakatas tanahyaitu Hak Guna Bangunan, sehingga dengan demikian tidak adahalangan hukum bagi Para Pengugat untuk memiliki dan/ ataumengalihkan Tanah Sengketa yang semula atas nama MUKHSIN ke atasnama PT.Hotel MUJUR TIGA BELAS,adalah dimaksudkan untuk/sebagai asset perusahaan yang merupakan dan/ atau menjadipemasukan modal kedalam perusahaan PT.

Notaris PPAT Kota Mataram, dimana sebelumnya telahdisepakati oleh Tergugat 1 dan Para Penggugat bahwa dengan uangsebesar Rp. 75.000.000, (tujunh puluh lima juta rupiah) tersebut,Tergugat 1 bersedia untuk melangsungkan/ melakukan pengalihanhakatas Tanah Sengketa dan pembaliknamaanSertifikat TanahSengketa dari nama Tergugat 1 Mukhsin kepada siapa saja, termasukkepada atas nama PT.Hotel Mujur Tiga Belas/ perusahaan milik ParaPenggugat, akan tetapi ternyata tidak dilakukan oleh Tergugat 1dengan alasan

Tergugat 1 tidak bersedia melakukan pengalihan hak dan/ ataupembalik namaan sertifikat Tanah Sengketa serta tetapmempertahankannya meskipun telah menerima uang imbalan jasapinjam nama yang jumlahnya dimintanya sendiri oleh Tergugat 1berjumlah Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), makaperbuatan Tergugat 1 tersebut adalah perbuatan yang melanggarkepatutan dan kesusilaan baik di Masyarakat, tidak jujur, dapatdikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yang dapatmenimbulkan kerugian bagi PT.Hotel

HOTEL MUJUR TIGA BELAS dan Juha Pekka Uusitalo selakuKomisaris PT.HOTEL MUJUR TIGA BELAS, ( Penggugat /Pembanding) olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam Pertimbangannya adalahPenggabungan Jabatan Direktur dan Komisaris yang tidak dibenarkan olehUndang undang, karena didasari pada pasal 98 Undang Undang No. 40Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.Menimbang bahwa, maksud dari pengaturan Pasal ini, adalah untukmembagi Tugas dan tanggung jawab organ dari suatu Perseroan Terbatas( PT )dan

ternyata Tergugat I/Terbanding juga tidak bersedia untuk memprosespengalihan Hak atas tanah.Menimbang bahwa Para Tergugat telah menyangkali dalil gugatan ParaPenggugat, sebagai mana tersebut diatas.Menimbang bahwa bedasarkan dalil gugatan Penggugat/Pembandingdidukung oleh Bukti surat yang diajukan, ternyata, Perseroan Terbatas HotelMujur Tiga Belas, baru didirikan, sesuai Akte Pendirian Nomor 26 tanggal 22Januari 2013.Menimbang bahwa, dalam perkara ini, Para Penggugat yakniiPerusahaan Terbatas PT.HOTEL

-menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum memikat sertifikat hak guna bangunan nomor 4240 atas nama PT.Hotel Indonesia INternasional atau sertifikat hak guna bangunan 4481 atas nama PT.hotel indonesia nataur (persero) yang ditujukan kelokasi tanah milik para penggugat;

-menyatakan tidak sah dan cacat hukum peta inventaris nomor 42 pelebaran jalan perintis kemerdekaan dibuat ats nama tergugat 1 atas lokasi tanah milik para penggugat';

-menghukum tergugat

M2 yang terletak dijlalan perintis kemerdekaan RW 05 kelurahan kalapa gadingtimur, kotamadya jakarta utara dengan girik C nomor 325 persil nomor 358 blok S.III danpersil Nomor 570 blok D.1.menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum memikat sertifikat hakguna bangunan nomor 4240 atas nama PT.Hotel Indonesia INternasional atau sertifikat hakguna bangunan 4481 atas nama PThotel indonesia nataur (persero) yang ditujukan kelokasitanah milik para penggugat;menyatakan tidak sah dan cacat

dan Nomor 8/KelurahanFatubesi yang dibeli dari Tergugat yang diterbitkan oleh BPN kotaKupang pada tanggal 09 Juli 2007 dan tanggal 17 Desember 2007; Bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak memiliki bukti Kepemilikan,sedangkan Tergugat II memiliki bukti Kepemilikan hak yang sempurnayakni berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PT.HOTEL

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PT.HOTEL NUSA ALAM MANDIRI, tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor152/Pdt/2017/PT. Kpg., Tanggal 6 Desember 2017 juncto PutusanPengadilan Negeri Kupang Nomor 246/Pdt.G/2016/PN.Kpg., tanggal 11Juli 2017;MENGADILI SENDIRI: Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3.

Put.No:881/Pid.B/2014/PN.BTMe Uang tunai sebesar Rp.3.940.000, (tiga juta Sembilan ratus empat puluh riburupiah);e 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;e 2 (dua) buah kunci mesin gelper warna merah dan hitam;e uang tunai sebesar Rp.2.650.000, (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);e 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;e 1 (satu) buah kunci mesin gelper warna hitam;e 1 (satu) lJembar fotocopy tanda daftar usaha pariwisata PT.Hotel SeruniInternational, Nomor: 053/BPMPTSPBTM/TDUP/AKM/2014

tanggal 29September 2014, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan PelayananSatu Pintu Kota Batam;e 1 (satu) lembar fotocopy surat izin gangguan PT.Hotel Seruni International, Nomor: 083/SIG/BPMPTSPBTM/X/2014 tanggal 25 September 2014 yang dikeluarkanoleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Batam;e 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satupintu Kota Batam Nomor : 083/SIG/BPMPTSPBTM/IX/2014 tanggal 25September 2014, tentang Izin gangguan kepada

PT.Hotel Seruni International, yangdikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Batam.e 1 (satu) rangkap fotocopy salinan akta pernyataan keputusan di luar rapat umumpemegang saham PT.

tanggal 25 September 2014,tentang Izin gangguan kepada PT.Hotel Seruni International, yang dikeluarkan olehBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Batam.1 (satu) rangkap fotocopy salinan akta pernyataan keputusan di luar rapat umumpemegang saham PT.

Put.No:881/Pid.B/2014/PN.BTMe 1 (satu) lembar fotocopy surat izin gangguan PT.Hotel Seruni International, Nomor :083/SIG/BPMPTSPBTM/IX/2014 tanggal 25 September 2014 yang dikeluarkan olehBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Batam;e 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu pintuKota Batam Nomor : 083/SIG/BPMPTSPBTM/IX/2014 tanggal 25 September 2014,tentang Izin gangguan kepada PT.Hotel Seruni International, yang dikeluarkan olehBadan Penanaman Modal

Hotel Danau Toba Internationalsebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dari total sahamsebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar saham, yaitu perseroan yangpengurusnya telah disahkan oleh Tergugat berdasarkan Akta PernyataanKeputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUSLB) Nomor: 103 tanggal 24 Februari 2011 PT.Hotel DanauToba International Nomor 90 Tanggal 24 Mei 2011 oleh Notaris Adi Pinem,SH juncto Surat Persetujuan Perubahan Kepengurusan Perseroan

Hisar Pardede dalam menghadiri RUPSLB PT.Hotel Danau Toba International pada tanggal 26 Juli 2014 adalah tidak sah.3 Bahwa dengan terbitnya Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus PT. HotelDanau Toba International sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum PemegangSahamLuar Biasa Nomor 96 pada tanggal 26 Juli 2014 yang aktanya dibuatoleh Notaris Mauliddin Shati, SH oleh Tergugat.

Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 sampai putusanberkekuatan hukum tetap.Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU22344. 40. 22. 2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT.

Hotel Danau Toba International oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia R.I Nomor : AHU01458.AH.01.02Tahun 2009 ; (Foto kopi) ;Bukti P12: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Hotel Danau Toba International Nomor 103 tanggal 24 Februari 2011 ;(Sesuai dengan asli) ; Bukti P 13: Berita Acara Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 90 tanggal 24Mei 2011 dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

HotelDanau Toba International tentang Penyampaian Datadata untuk MenolakVerifikasi Datadata Fisik PT.Hotel Danau Toba International kepada Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum tertanggal 30 Januari 2014 yangHalaman 69 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUNJKTPAGE 103637383940diterima Tata Usaha Perdata tanggal 30 Januari 2014 ; (FotoBukti P 36: Bantahan terhadap Undangan RUPSLB tertanggal 8 Juli 2014yang diajukan Merry Pardede selaku Presiden Direktur PT.

Hotel Properti Internasional, bertempattinggal di Jalan Bumi No. 12 Kelurahan Katulampa, KecamatanBogor Timur, Kota Bogor Bertindak untuk dan atas nama PT.Hotel Properti Internasional, Perseroan Terbatas yangAnggaran Dasarnya tercantum dalam Akta No. 05, tanggal 2September 2009 yang dibuat di hadapan Lanny Harton S.H., berdasarkan Surat KeputusanTahun 2009; f&veShony Intishom, S.H., Kewagahgaraar Indonesia, bertempattinggal di Tanah Baru, F600 1/005, Kelurahan Tanah Baru,Kecamatan PORl utara, Kota

Pardede pemilik 564 saham PT.Hotel Danau Toba InternasionalMedan, j =

WILLY SUGANDA GERMANIA, DIREKTUR UTAMA PT.ANGGREK GOLDEN HOTEL, bertempat tinggal di Jalan RE.Martadinata No. 15 Bandung, Jawa Barat dalam hal inimemberi kuasa kepada Ahmad Razi Faisal, S.H dkk, Advokat,berkantor di Jalan Gorda No. 7, Lubang Buaya Jakarta Timur13810 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari2008 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;melawan:HARRY SATRIO dalam kedudukannya sebagai Direktur PT.HOTEL BUMIKARSA, bertempat tinggal di PT.

Germania bahwajumlah Modal Kerja Semi Permanen (MKSP) yang diberikan sebesarRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan system bagi hasil 9%dicicil sebesar Rp. 15.899.866,00 selama 36 bulan (Februari 2005 s/dJanuari 2008) sehingga total MKSP + bagi hasil seluruhnya sebesarRp. 572.395.188,00 ;Bahwa berdasarkan Pembayaran Manajemen Fee dan AngsuranMKSP (Modal Kerja Semi Permanen) antara pihak klien kami dengan PT.Hotel Anggrek telah dilakukan lagi oleh Hotel Anggrek, baik itu pembayaranManagement

dengan domisili Tergugat ;Bahwa Tergugat telah membuat Penggugat mengeluarkan biayapengacara, biaya perkara dan biaya lainnya sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) untuk memaksa Tergugat melakukan pembayarankepada Penggugat ;Bahwa dari halhal yang telah kami uraikan diatas, klien kamimengalami kerugian materiil sebanyak Rp. 511.484.592,00 (lima ratussebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluhdua rupiah) ditambah dengan biayabiaya perkara yang ditanggung oleh PT.Hotel

No. 735 K/PDT/2010sekaligus mencabut dan tidak mengakui pernyataan dibawah tangan padatanggal 1 Desember 2006 pada waktu penyerahan pengelolaan hotel dariTergugat Rekonpensi kepada Penggugat Konpensi dan meminta kepadaTergugat Rekonpensi untuk menyerahkan laporan keuangan dan datadata/buktibukti pendukung hotel selama tahun 20052006 kepada PT.Hotel Bumikarsa Bidakara untuk disampaikan ke auditor dari KantorAkuntan Publik DR.

Hotel Sasando Timor International (PT.Hotel Sasando Sejahtera Timor International) dan Tergugat in casuPemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur telah mengikat diri dalamSurat Perjanjian Kerja Sama Nomor: HK.11A Tahun 2015 dan Nomor:015/Dir/HSTI/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015.Bahwa jangka waktu Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: HK.11A Tahun2015 dan Nomor: 015/Dir/HSTI/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 antaraPenggugat dengan Tergugat adalah selama 20 (dua puluh) tahunterhitung mulai tanggal 03 Juli 2015

Hotel Sasando Timor International (PT.Hotel Sasando Sejahtera Timor International) oleh Penggugat, makaTergugat akan menerima kontribusi sebagai pengelolaan hotel yaituberupa Kontribusi tetap per tahun sebesar Rp 310.415.000, (tiga ratussepuluh ribu empat ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian sebagaiberikut :a. kontribusi tetap untuk tahun 2015 sebesar Rp150.707.502, (Seratuslima puluh juta tujuh ratus tujuh juta lima ratus dua rupiah) dilakukanpaling lambat 31 Desember 2015.b. kontribusi

Hotel Sasando Sejahtera Timor International)secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum yang Jjelas adalahpelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor: HK.11A Tahun2015 dan Nomor: 015/Dir/HSTI/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 sehinggamerupakan tindakan wanprestasi.Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pembangunan PT.Hotel Sasando Timor International (PT.

Hotel Sasando TimorInternational (PT.Hotel Sasando Sejahtera Timor International). Sebab disamping pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tidakmenjelaskan dan merincikan secara mendetail mengenai alasan ditolaknyatuntutan provisi Penggugat, juga ternyata pengambilahan PT. Hotel SasandoTimor International (PT.Hotel Sasando Sejahtera Timor International) olehTerbanding semula Tergugat telah dialinkan untuk dikelola oleh pihak lain.

Bahwa surat pemberitahuan mengenaiadanya jaminan SHGB ke Terbanding semula Tergugat tersebut telahdilakukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Surat Direktur PT.Hotel Sasando Timor International Nomor 026/DirHSTI/VII/2019, tanggal 01Juli 2019 Hal : Pemberitahuan Pinjaman Kredit, yang ditujukan kepadaGubernur NTT cq. Sekretaris Daerah Prov.

Hotel Restaurant Maras (sekarang telah menjadi PT.Hotel Restaurant Maras, i.c. TERGUGATV), didirikan tahun 1952 danberkedudukan di Cipanas, sebagaimana tercantum dalam Anggaran DasarPerseroan dalam Akta No. 15, tanggal 4 Desember 1952, yang dibuat dihadapan Sie Khwan Dijioe, Notaris di Jakarta.2. Bahwa Hendra Setyawan yang merupakan ayah kandung Penggugatmemberikan 300 saham NV. Hotel Restaurant Maras (sekarang telah menjadiPT. Hotel Restaurant Maras, i.c.

GUGATAN PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA JUAL BELI SAHAM PT.HOTEL RESTAURANT MARAS ANTARA TERGUGAT DAN TERGUGAT IVADALAH SAH DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUMYANG BERLAKU42. Penggugat dalam gugatannya berulangkali mempermasalahkan jual belisaharn PT. Hotel Restaurant Maras antara Tergugat dan Tergugat IV. Gugatan35yang diajukan oleh Penggugat ini adalah salah dan keliru, karena jual beli sahamPT.

SUATU HAL TERTENTUObyek jual beli antara Tergugat dan tergugat IV adalah sangat jelas , yaitusahamsaham PT.Hotel Restaurant Maras masingmasing sejumlah 19saham dan (132) saham oleh karena itu syarat ketiga ini telah terpenuhi;45.4.

SUATU SEBAB YANG HALALTransaksi jual beli saham PT.Hotel Restaurant Maras anatara Tergugat danTerrgugat IV adalah transaksi yang umum dan tidak melanggar ketentuanHukum, kesusilaan atau ketertiban hukum apapun, sahamsaham PT.HotelRestaurant Maras tidak pernah berada dalam keadaan sita jaminan,sehingga tidak ada larangan apapun untuk ditransaksikan, oleh karena itusyarat keempat ini telah terpenuhi;46.

Dengan terpenuhinya seluruh syaratsyarat sahnya perjanjian di atas, maka jualbeli saham PT.Hotel Restaurant Maras adalah sah dan mengikat, oleh karena itupara Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolakseluruh gugatan Penggugat;F.2 JUAL BELI SAHAM PT.HOTEL RESTAURANT MARAS ADALAH SAH KARENADILAKUKAN berdasarkan PUTUSAN KASASI No: 985K/PDT/1995 tanggal 22 Januari 199647. Pembelian saham PT.

Fotocopy AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT.HOTEL INDAH, tanggal 09 Agustus 2014, Nomor: 05, , yang dibuatdihadapan YENDRA WIHARJA, SH. MH. Notaris & PPAT di Tangerangtelah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya ;Selanjutnya GISCDULE 2... eee cece eect eee eeeeeeeeeeeaeeeeeeeaeeaaeaaaaeeeeees Bukti T1 ;2.

Yulius Effendy, SH. selaku Kuasa Hukum PT.HOTEL INDAH sebagai Tergugat / Pemohon Kasasi, diperuntukanKepada: SO SUN LIONG, SISKA ELPINA dan DARWIN HAMONANGANSIJABAT sebagai Para Penggugat / Para Termohon Kasasi;telah diberimeterai secukupnya dan dinazegelen,sesuai dengan aslinya, selanjutnyaOl 210) eee Bukti T6AFotocopy Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 245.492.000, (duaratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai uang titipan

Yulius Effendy, SH. selaku Kuasa Hukum PT.HOTEL INDAH sebagai Tergugat / Pemohon Kasasi, diperuntukanKepada: LILY GUSTIARSIH sebagai Penggugat / Termohon Kasasi;telahdiberi meterai secukupnya dan dinazegelen,sesuai dengan aslinya,SGlANUINYA GISS OU ercmwan swax semen ane cemmnenmmasceneamcommcen 6 smcemencomees eon a Bukti T6CFotocopy Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 14.358.670, (empatbelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluhrupiah) dari Pengadilan Negeri Tanjung