Jawa Barat Indah Company terakhir atas nama PT.Lippo Karawaci Tbk., yang ditujukan kepada Sadr. U. Pribudi;I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATANAdapun dasar hukum bagi PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quoadalah sebagai berikut:1.

Bukti T Il Intervensi 3 : Surat TandaTerima Setoran (STTS) Nomor NPWP/NOP):361908100300501240, Nama Wajib Pajak: PT.Lippo Karawaci, Luas : 6.351 M? , Tanggal, 29Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);4. Bukti T Il Intervensi 4 : SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan (SPPTPBB) Tahun 2016, NOP:36.19.081. 003.0050124.0, Nama Wajib Pajak: PT.Lippo Karawaci, Luas : 6.351 Mz?, tertanggal, 26Pebruari 2016 (fotokopi dari fotokopi);5.

Bukti T Il Intervensi 5 : Surat TandaTerima Setoran (STTS) Nomor NPWP/NOP):361908100300501240, Nama Wajib Pajak: PT.Lippo Karawaci, Luas : 6.351 M? , Tanggal 27September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);6.

Bukti T Il Intervensi 8 : SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan (SPPTPBB) Tahun 2017, NOP:36.19.081. 003.0050124.0, Nama Wajib Pajak: PT.Lippo Karawaci, Luas : 6.351 M?

Jawa Barat Indah Company terakhir atas nama PT.Lippo Karawaci Tbk. Yang ditujukan kepada U. PRIBUDI (Vide Bukti P1) .

Putusan No. 10/G/2016/PTUNSRG10.REKSA KENCANA (sekarang menjadi PT.LIPPO KARAWACI Tbk.) yanglokasinya tumpang tindih dengan tanah Alm.Tresna Hidajat (Pewaris);Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:6957/Bencongan, luas 4.400 M? tercatat atas nama PT. TUNGGAL REKSAKENCANA (sekarang menjadi PT.LIPPO KARAWACI Tbk.) diatas tanah milikAlm.

, atas nama PT.Lippo Karawaci Tbk, tidak menyinggung sertipikat pecahannya yaitu 12Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT.

TUNGGAL REKSA KENCANA(sekarang menjadi PT.LIPPO KARAWACI,Tbk) beserta pemecahannya,yaitu sebagai berikut:a. Sertifikat HGB Nomor 15032/Bencongan seluas 273 M? (dua ratus tujuhpuluh tiga meter persegi) atas nama PT.Lippo Karawaci, Tbk;Halaman 38 dari 76. Putusan No. 10/G/2016/PTUNSRG. Sertifikat HGB Nomor 15033/Bencongan seluas 136 M? (seratus tigapuluh enam meter persegi) atas nama PT.Lippo Karawaci, Tbk;. Sertifikat HGB Nomor 15635/Bencongan seluas 264 M?

(dua ratus enampuluh empat meter persegi) atas nama PT.Lippo Karawaci, Tbk;. Sertifikat HGB Nomor 15636/Bencongan seluas 288 M? (dua ratusdelapan puluh delapan meter persegi) atas nama PT.Lippo Karawaci,Tbk;. Sertifikat HGB Nomor 15627/Bencongan seluas 266 M? (dua ratus enampuluh enam meter persegi) atas nama PT.Lippo Karawaci, Tbk;Sertifikat HGB Nomor 15628/Bencongan seluas 228 M? (dua ratus duapuluh delapan meter persegi) atas nama PT.Lippo Karawaci, Tbk;.

(dua ratus tujuhpuluh enam meter persegi) atas nama PT.Lippo Karawaci, Tbk;. Sertifikat HGB Nomor 15633/Bencongan seluas 74 M? (tujuh puluhempat meter persegi) atas nama PT.Lippo Karawaci, Tbk;Sertifikat HGB Nomor 01606/Bencongan seluas 208 M (dua ratusdelapan meter persegi) atas nama PT.Lippo Karawaci, Tbk;Sertifikat HGB Nomor 01617/Bencongan seluas 371 M? (tiga ratus tujuhpuluh satu meter persegi) atas nama PT.Lippo Karawaci, Tbk;. Sertifikat HGB Nomor 01611/Bencongan seluas 109 Mz?

Konkret, yaitu Surat Keputusan obyek tanah sengketa aquo adalahnyatanyata ada dalam bentuk tertulis yaitu Sertipikat Hak GunaBangunan atas nama PT.LIPPO CIKARANG Tbk, yang diterbitkan olehTergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi).;d. Individual, yaitu Surat Keputusan obyek tanah sengketa aquo ditujukankepada PT. LIPPO CIKARANG Tbk. ;222022eeeeeeeeeeeee=e.

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Penggugatbermaksud mengajukan permohonan peningkatan Hak ataskepemilikan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (GHM) pada Tergugat,namun demikian secara tibatiba Tergugat telah menerbitkan (obyeksengketa) atas nama PT.LIPPO CIKARANG Tbk Bekasi, dimanarencana Penggugat akan meningkatkan hak kepemilikan menjaditerganggu, tertunda dan berakibat menderita kerugian. ;5.

Surat Ukur No.28 / 2005 tanggal 3Maret 2005 tercatat atas nama PT.LIPPO CIKARANG Tbk.terletak diDesa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, ProvinsiJEW Baal t fees see tenance. Sertipikat Hak guna Bangunan No. 1711 / Cicau tanggal penerbitan 14Mei 2010 No. Surat Ukur No. 45 / Cicau / 2010 tanggal 4 Pebruari 2010seluas 375 M2 tercatat atas nama PT.LIPPO CIKARANG Thbk.terletak diDesa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, PropinsiJawa Barat. ;.

Surat Ukur No.30 / 2005 tanggal 3 Maret2005 ,tercatat atas nama PT.LIPPO CIKARANG Tbk, terletak di DesaCicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3177 / Cicau , tanggal penerbitan 17Desember 2013, No.Surat Ukur 391 / 2013 tanggal 29 Agustus 2013 luas246 M2 tercatat atas nama PT.LIPPO CIKARANG Tbk , terletak di DesaCicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi JawaHal. 19 dari hal. 76 Putusan Nomor 150/G/2015/PTUN.BDG206.

Bahwa, Penggugat keberatan atas terbitnya objek sengketa a quo atasnama PT.LIPPO CIKARANG Tbk, PT. HANKOOK TIRE INDONESIA, danPT.

HARUN PERMADIkeduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direksi PT.LIPPO CIKARANG beralamat di Gedung Menara Pasifik Jalan MH.Thamrin Kav. 107, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, dan dalamhal ini diwakili oleh Kuasanya TUMPAL C.

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3290 / Desa Cibatu, atas nama PT.LIPPO CIKARANG, Gambar Situasi Nomor : 4599 tahun 1997, tanggal 17031997, luas 50.115 m2 yang terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Lemah AbangKabupaten BekasSi ; n oer nnnnnnn nnn nnerII, TENGGANG WAKTU : nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas tanah tersebut adalahsecara teruS menerus sampai dengan sekarang dan belum pernah dioperalihkankepemilikannya kepada pihak lain, baik dengan cara

PT.MAHKOTA SENTOSA UTAMA
2.PT.LIPPO CIKARANG TBK
3.PT.MEGAKREASI CIKARANG PERMAI
4.BUPATI CIKARANG PUSAT

Kurniawan selaku Assistance Manager Of PSASdan surat Jawaban maupun penolakan tersebut telah Kuasa HukumPENGGUGAT bantah atas dalildalil nya.Bahwa keterangan maupun pernyataan TERGUGAT II dalamKETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAITTRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI PT.LIPPOCIKARANG TBK (selaku TERGUGAT Il) yang telah menjelaskandalam Pengurusan dan Pengawasan berdasarkan AKTA PernyataanHalaman 7 dari 53 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN CkrKeputusan Rapat PT.LIPPO

halhal tertentu yang manadiatur dalam Pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sehingga secara yuridispemenuhan tanggung jawab perusahaan dapat dituntut pemenuhannyakepada pemegang saham perseroan tersebut.48.Bahwa Hukum Perseroan tidak membedakan kedudukan indukperusahaan dengan pemegang saham pada suatu perseroan terbatassehingga induk perusahaan juga memperoleh perlindungan berupatanggung jawab terhadap beban yang ditanggung oleh anakperusahaan.49.Bahwa PT.LIPPO

Lippo Bank, Tbk. cabang Cayman Island merupakanbadan usaha sendiri yang didirikan pada tanggal 29 September2006 melalui Surat Bank Indonesia Nomor: 8/792/DPIP/Prz dandisetujui oleh pihak Cayman Island melalui Certificate ofRegistration Nomor: MC176082 tanggal 20 Oktober 2006 danLicense Nomor: 100142 tanggal 31 Oktober 2006 yangdikeluarkan oleh pihak Otoritas Keuangan di negara tempat PT.Lippo Bank, Tbk. cabang Cayman Island berdomisili;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan ataspendapat

Lippo Bank, Tbk. diIndonesia yang mempunyai usaha di luar negeri melalui PT.Lippo Bank, Tbk. cabang Cayman Island seharusnya jugadiakui sebagai Bentuk Usaha Tetap dari PT.

Sungguh pertimbangan hukum yangtidak adil;Bahwa yang lebih ironisnya lagi, judex factie dalam perkaraaquo tidak hanya sekedar menjadikan Pajak Subjektifmenjadi Pajak Objektif, melainkan telah pula menjadikan PT.Lippo Bank, Tbk.

(incasu Pemohon Peninjauan Kembali)seolaholah sebagai pihak yang bertindak langsungmelakukan pembayaran bunga obligasi di Cayman Island.Padahal, penerbitan obligasi dan pembayar biaya bungaobligasi kepada Wajib Pajak di Cayman Island adalah PT.Lippo Bank, Tbk. cabang Cayman Island yang merupakanbadan usaha sendiri yang memiliki Kedudukan hukum tetapdi Cayman Island berupa Bentuk Usaha Tetap (BUT);Pembukaan usaha di Cayman Island adalah dilakukandengan pertimbangan bisnis yang sahsah saja dan tidakdilarang

Selaku Pimpinan PT.LIPPO BANK Cabang Palembang dengan Haji Abdul Roni Syabuddin,BA. bertindak selaku Kuasa dari HAJI KECIL EFFENDY umur 68 tahun,pekerjaan Swasta, alamat Jalan Suka Karya Nomor 422 Km. 9Palembang yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN PERDAMAIANtanggal 14 Juli 1992, yang berisi antara lain tidak akan mengajukanbantahan terhadap permohonan eksekusi lelang yang diajukan PT.LIPPO BANK Cabang Palembang terhadap tanah Sertipikat Hak MilikNomor 827/Sukarami GS.

Situasi tanggal 19 Maret 1982 No. 2450/1982. seluas4.223 M2. atas nama AMIN LEMBE, diterbitkan tanggal19 Maret 1982 terletak di Desa Bencongan, KecamatanCurug, Kabupaten Tangerang ; Bahwa gugatan Penggugat lewat waktu 90 ( sembilanpuluh ) hari, sehingga sesuai Pasal 55 Undang UndangNo. 5 Tahun 1986 gugatan dimaksud harus ditolak.Alasan hukum :Bahwa Penggugat baru mengetahui Tanah Hak Milik No.39/Bencongan milik Penggugat tumpang tindih dengantanah Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan milik PT.LIPPO

LIPPO KARAWACI berganti nama menjadi PT.LIPPO KARAWACI Tbk berdasarkan Risalah Rapat PT.LIPPO KARAWACI tanggal 3 Mei 1996 No. 19 yangdibuat oleh dan dihadapan Poerraningsih AdiWarsito, SH.

PrudentialLand Development menjadi PT.LippoVillage dan telah mendapat persetujuandari Menteri Kehakiman R.I. berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kehakiman R.Nomor : C2.69.HT.01.04 Th.93 tanggal 7Januari 1993 sebagaimana termuat dalamTambahan Berita Negara RI tanggal 19Maret 1993 No. 23;Akta Nomor 221 tentang Risalah Rapat PT.Lippo Village dibuat di hadapan NotarisMisahardi Wilamarta, Sarjana Hukum,tanggal 18 Oktober 1995 tentangperubahan nama PT.

Tunggal Reksa Kencana (sekarang PT.Lippo Karawaci Tbk.) yakni Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 6957/Bencongan, Gambar Situasi Nomor : 11350 /1995, tanggal 19 Juli 1995, luas 4400 M2 atas nama PT.Tunggal Reksa Kencana (sekarang PI. Lippo Karawaci Tbk.) ;Menimbang, bahwa dikarenakan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 6957/ Bencongan atas nama PT. Tunggal4Pertahanan ?Reksa Kencana (sekarang PT.

Putusan Nomor. 118/B/PK/PJK/2014bahwa berdasarkan dokumen tersebut Majelis berpendapat, PT.Lippo BankCabang Cayman Island hanya bertindak sebagai penyalur obligasi,sedangkan yang bertanggungjawab dan menerbitkan obligasi adalahPT.Bank Lippo Tbk Indonesia dalam hal ini Pemohon Banding.Halaman 24 paragraf 9 :bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak bersedia memberikandaftar pemegang obligasi untuk memastikan apakah penerima bunga obligasiadalah Wajib Pajak dalam negeri atau Wajib Pajak luar negeri

Tidak ada satu ketentuan atau satu Pasalpun di UU PajakPenghasilan yang menyatakan bahwa Indonesia berwenangmemajaki transaksi dagang atau transaksi keperdataan yangterjadi di luar negeri antara para subyek Hukum yangsemuanya di luar negeri yaitu pembayaran bunga dari PT.Lippo Bank Tbk. cabang Cayman Island sebagai Wajib Pajakdi Cayman Island dengan lawan transaksinya yang juga diluar Negara Indonesia.d.

Sungguh pertimbangan hukum yangtidak adil.Bahwa yang lebih ironisnya lagi, judex factie dalam perkaraaquo tidak hanya sekedar menjadikan pajak subjektifmenjadi pajak objektif, melainkan telah pula menjadikan PT.Lippo Bank Tbk.

(incasu Pemohon Peninjauan Kembali)seolaholah sebagai pihak yang bertindak langsungmelakukan pembayaran bunga obligasi di Cayman Island.Padahal, penerbitan obligasi dan pembayaran biaya bungaobligasi kepada Wajib Pajak di Cayman Island adalah PT.Lippo Bank Tbk. cabang Cayman Island yang merupakanbadan usaha sendiri yang memiliki kKedudukan hukum tetapdi Cayman lsland berupa Bentuk Usaha Tetap (BUT).Pembukaan usaha di Cayman Island adalah dilakukandengan pertimbangan bisnis yang sahsah saja dan tidakdilarang

>I. DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 06549/Desa Jayamukti Tanggal Terbit 28 Desember 2021 dengan Surat Ukur nomor 958/Jayamukti/2021 Tanggal 20 Desember 2021 dengan luas 6860 meter persegi atas nama PT.Lippo

Dengan demikian dasar hukum padaKeputusan Terbanding Nomor Kep919/WPJ.17/BD.06/2011 tanggan 15Agustus 2011 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Sengketa MaterialPemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti/dokumenpandukung antara lain :Lampiran I : Penjelasan atas Ketentuan Perpajakan (sengketaformal)Lampiran II : Perjanjian Kredit antara PT.Panorama TransportasiTbk dengan PT.Lippo Tbk No. 49 tanggal 20 Nov2006Lampiran III : Surat No.Ptrans/06.12/Acc.01/SR.004 tanggal 20 Des2006Lampiran

LippoCikarangsetelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberitanda T9.a;Foto copy Surat Tanda Terima Setoran / STTS PBB tahun 2016 setelahdicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T9.b;Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksisaksi;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya, TurutTergugat mengajukan alat bukti tulisan berupa :1.Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan nomor 50/Cibatu (sisa) PT.Lippo Cikarang seluas 947.323 m*telah dicocokkan dengan

Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2017/PN.Bks.10.Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan nomor 1996 atas nama PT.Lippo Cikarang seluas 99.610 m2setelah dicocokkan dengan aslinya danbermeterai cukup, diberi tanda TT4;Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untukkepentingan swastanomor 480.1127 tanggal 8 Nopember 1990 setelahdicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TT5;Foto copy Kwitansi pembayaran tanah sejumlah Rp.31.257.000, (tigapuluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh

Gunung Ceremai Inti (sekarang PT.Lippo Cikarang), oleh karena itu sebelum Penggugat mengajukangugatannya mutlak harus ada putusan pemidanaan yang telah berkekuatanhukum tetap terlebih dulu tentang pemalsuan tanda tangan Penggugatsehingga gugatan Penggugatini masih prematur;2.

Undangundang ini.bahwa dari penjelasan diatas secara tegas mengatur bahwa penyebutan UUNomor 36 Tahun 2009 pada ketetapan pajak tahun pajak 2007 tidakbertentangan dengan ketentuan, sehingga ketentuan formal KeputusanTerbanding telah sesuai dengan Undangundang.Sengketa MaterialPemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti/dokumenpandukung antara lain :LampiranI : Penjelasan atas Ketentuan Perpajakan (sengketa formal)Lampiran II : Perjanjian Kredit antara PT.Panorama Transportasi Tbkdengan PT.Lippo

untuk didengar keterangan didepan persidangan yang telah disumpah sesualdengan Agama dan kepercayaan masingmasing yang memberikan keterangansebagai berikut yaitu:1.Keterangan Saksi, SUROTO memberikan keterangan sebagai berikut;v Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungansaudara; Bahwa saksi merupakan karyawan dari Penggugat dan Penggugatpernah membayarkan utang Tergugat yang ada dibank; Bahwa saksi melihat dan menyaksikan penyerahan uang tersebutkepada PT.LIPPO BANK; Bahwa

Lippo Bank Cabang Jambi yang sekarangbernama PT.Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Jambi sudah dibayar lunas seluruhnyaoleh Penggugat;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan dihubungkan denganbarang bukti yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugat dengan benar telahmelakukan kewajibanya untuk melunasi hutanghutang dari Para Tergugat di PT.Lippo Bank Cabang Jambi,maka dengan semikian tehadap Petitum angka 4(empat) dapat untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di

Bank Lippo di CaymanIslands.Halaman 30 paragraf 2 :bahwa berdasarkan dokumen tersebut Majelis berpendapat, PT.Lippo BankCabang Cayman Island hanya bertindak sebagai penyalur obligasi,sedangkan yang bertanggungjawab dan menerbitkan obligasi adalahPT.Bank Lippo Tbk Indonesia dalam hal ini Pemohon Banding.Halaman 30 paragraf 3 :bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak bersedia memberikandaftar pemegang obligasi untuk memastikan apakah penerima bungaobligasi adalah Wajib Pajak dalam negeri atau

Tidak ada satu ketentuan atau satu Pasalpun di UU PajakPenghasilan yang menyatakan bahwa Indonesia berwenangmemajaki transaksi dagang atau transaksi keperdataan yangterjadi di luar negeri antara para subyek Hukum yangsemuanya di luar negeri yaitu pembayaran bunga dari PT.Lippo Bank Tbk. cabang Cayman Island sebagai Wajib Pajakdi Cayman Island dengan lawan transaksinya yang juga diluarNegara Indonesia.d.

Sungguh pertimbangan hukum yangtidak adil.Bahwa yang lebih ironisnya lagi, judex factie dalam perkaraa quo tidak hanya sekedar menjadikan pajak subjektifmenjadi pajak objektif, melainkan telah pula menjadikan PT.Lippo Bank Tbk.

(incasu Pemohon Peninjauan Kembali)seolaholah sebagai pihak yang bertindak langsungmelakukan pembayaran bunga obligasi di Cayman Island.Padahal, penerbitan obligasi dan pembayaran biaya bungaobligasi kepada Wajib Pajak di Cayman Island adalah PT.Lippo Bank Tbk. cabang Cayman Island yang merupakanbadan usaha sendiri yang memiliki Kedudukan hukum tetapdi Cayman lsland berupa Bentuk Usaha Tetap (BUT).Pembukaan usaha di Cayman Island adalah dilakukandengan pertimbangan bisnis yang sahsah saja dan tidakdilarang

Bank CIMB Niaga, Tbk (d/h PT.Lippo Bank), NPWP 01.311.742.9091.000, beralamat korespondensi diGraha CIMB Niaga Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, SCBD, Jakarta 12190(alamat Keputusan Menara Asia, Jalan Boulevard Diponegoro 101, LippoKarawaci, Tangerang 15810), dengan perhitungan sebagai berikut.Rp297.150.659.192,0Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 0PPh Terutang s4.ca7 364.616 00Kredit Pajak ei. ou7 384,646 00PPh kurang bayar Rp eweSanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) UndangUndang KUP Rp aeRp 0,00Jumlah

Bahwa PT.HYUNDAI INTI DEVELOPMENT (HID) selanjutnya disebutPENGGUGAT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkanHukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia dan berkedudukandi Indonesia dengan sifat Penanaman Modal Asing (PMA) bekerjasamadengan (Dahulu) PT.Gunung Cermai International yang saat ini telahberubah nama menjadi PT.Lippo City Development telah melakukankegiatan kerjasama usahanya di wilayah hukum Cikarang Selatan sejaktahun 1990an sampai dengan saat ini yakni sebagai Pengelola

Sehingga TERGUGAT hanya membuang limbahcair ke saluran kawasan sesuai dengan standard parameter danTERGUGAT senantiasa bekerjasama dengan PENGGUGAT danmematuhi seluruh kesapakatan yag sudah ditandatangani;Bahwa pada 13 Januari 2016 lalu, PENGGUGAT kembali menyuratiTERGUGAT perihal Menindaklanjuti Komplain Tentang PencemaranLingkungan dari PT.Lippo Clkarang. Dalam surat ini PENGGUGATmemberitahukan kepada TERGUGAT, bahwa PT.

SINAR KYNO KIMIA(TERGUGAT) di saluran drainase PT.Lippo Cikarang yang dilakukanoleh PT.Tenang Jaya. Dan surat inipun pada 14 Januari 2016 telah ditanggapi oleh TERGUGAT dengan kesanggupan untuk menghubungiPT.Tenang Jaya;i. Bahwa pada 26 Februari 2016 PENGGUGAT kembali menyurati danmengingatkan TERGUGAT karena berdasarkan hasil pengecekan TimWWTP PENGGUGAT, telah ditemukan air limbah milik TERGUGAT disaluran air hujan Kawsan Industri BIIE (PENGGUGAT).

AGUS DWI PRASETIYO AMD;Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Penggugat sejak tahun 2014s/d tahun 2016 dan saksi mengundurkan diri dari Penggugat, sekitarbulan Februari 2017 saksi melamar kerja lagi dan diterima olehPenggugat sebagai sales account manager sampai akhir tahun2018, saksi mengundurkan diri kedua kalinya dari Penggugat ;Bahwa pada tanggal 29 April 2016 Penggugat dengan PT.Lippo MallsIndonesia pernah menandatangani Perjanjian kerjasamapengadaan Notebook 2016 dan jangka waktu perjanjian tanggal

Lampiran 3 dalam perjanjiantersebut perusahaan afiliasi PT.Lippo Malls Indonesia salah satunyaadalah PT.

tanda tangan Mall Directorbernama Pahala Situmeang ; Bahwa Tergugat pernah menyuruh saksi untuk membuat laporan polisimengenai pemalsuan tanda tangan tersebut tetapi ditolak oleh polisidengan alasan wasting time dan saksi menerangkan juga bahwa MallDirector secara pribadi yng bernama Pahala Situmeang tidak pernahmembuat laporan polisi sehubungan tanda tangan yang dipalsukan olehTergugat Il dalam PO; Bahwa benar kontrak payung dalam bukti P 11 darl Penggugat yangditandatangani oleh Penggugat dengan PT.Lippo

., tertanggal 3 Agustus 2015 ;Bahwa, terhadap Permohonan pihak ke Ill ( tiga ) tersebut padapersidangan tanggal 26 Agustus 2015 Majelis Hakim telah membacakan PutusanSela yang berisi pada pokoknya mengabulkan permohonan pihak ke Ill (tiga) PT.Lippo Cikarang Tok. dan mendudukkannya sebagai pihak Tergugat Il Intervensi ;Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat IlIntervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 September 2015 yangpada Pokoknya sebagai berikut ;+ $= 22 on nnn nee

Lippo Cikarang dan tanah Para Penggugat tidak masuk dalamtanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5552/Cibatu tanggal 26081998, SuratHalaman 58 dari 77 Halaman Putusan Perkara No.85/G/2015/PTUNBDGUkur No. 157 tanggal 05081998, sisa seluas 48.194 m2, tercatat atas nama PT.Lippo Cikarang (untuk selanjutnya disebut SHGB No.5552), yang telah dipisahkansebagian menjadi beberapa SHGBSHBG sebagaimana dalam bukti T1 olehkarena itu Para Penggugat terhadap objek sengketa khususnya Sertipikat HakGuna Bangunan

HakGuna Bangunan No. 10996/Cibatu tanggal 28082014, Surat Ukur No.155/Cibatu/2014 tanggal 15082014, seluas 78.363 m2, tercatat atas nama PTLippo Cikarang (selanjutnya disebut SHGB No.10996), hal ini dipertegas pula olehkuasa Tergugat yang menerangkan bahwa saudara Naim menunjuk keseluruhanfisik tanah milik Para Penggugat tumpang tindihn pada lokasi tanah Sertipikat HakGuna Bangunan No. 10996/Cibatu tanggal 28082014, Surat Ukur No.155/Cibatu/2014 tanggal 15082014, seluas 78.363 m2, tercatat atas nama PT.Lippo

melanggar asasasasumum pemerintahan yang baik atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 ayat 2 ( a),( 6) UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TataUsaha Negara. ; 22222 ooo eno nnn nnn nnn nnn en ccc nnn nn ee cnnMenimbang bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakimakan menguji apakah surat keputusan objek sengketa khususnya Sertipikat HakGuna Bangunan No. 10996/Cibatu tanggal 28082014, Surat Ukur No.155/Cibatu/2014 tanggal 15082014, seluas 78.363 m2, tercatat atas nama PT.Lippo

Negara Cayman Island adalah negara berdaulat tempatterjadinya perjanjian penjualan obligasi yang mempunyaiaturanaturan hukum sendiri yang harus dipatuhi oleh PT.Lippo Bank, Tbk. cabang Cayman Island sebagai Wajib Pajakdi Negara Cayman Island;g. Bahwa PT.

Bahwa oleh karena itu, perbuatan hukum yang dilakukan PT.Lippo Bank, Tbk. cabang Cayman Island sebagai BadanUsaha Tetap (BUT) dari PT. Lippo Bank, Tbk. Indonesia yangtelah menerbitkan obligasi dan pembayaran biaya bungaobligasi kepada pihak asing (luar negeri) di Caymand Island,berdasarkan azas /ex loci contractus yang diakul secarainternasional adalah merupakan perbuatan hukum danmenjadi tanggung jawab PT.

Lippo Bank, Tbk. cabang CaymanIsland adalah cabang perusahaannya (Bentuk UsahaTetapnya) sehingga apa yang dilakukannya tercatat ataumuncul dalam Neraca Kantor Pusat (dalam hal ini PT.Lippo Bank, Tbk. di Indonesia) dalam bentuk CombinedAudit Report. Hal demikian sudah sewajarnya dan sesuaidengan kelaziman pembukuan yang baik dan tidak berartisecara otomatis ditafsirkan harus terhutang atauHalaman 31 dari 36 halaman.