Nomor : 04 Tanggal 30September 2016, Tentang Berita Acara PT.MAKARTI,dalam hal ini diwakili oleh VINSEN NJOTOSETIADI,Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT.Makarti beralamat di Jalan Gemuruh, Dusun Ngajukan,Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, KabupatenBanyuwangi;Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:1. Alexander Arif, S.H., CN.2. Toba Siahaan, S.H.3. Stephen Andrew Lukito Arif, S.H., LLM.

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 12/Desa Karangsari tanggal 25 September 1999, berdasarkan surat ukurtanggal 12 Februari 1999 No. 00089, luas 311.934 m2, atas nama PT.Makarti ( berkedudukan di Surabaya ) yang diterbitkan Tergugat II ( Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyuwangi ) ;4.Menyatakan........4 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Pajak Bumi No. 1121 tercatat atasnama : Mr.

. : 69, Klas : DI, Luas : 24, 420 da. yang diterbitkanoleh TergugatIII Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Banyuwangi ;5 Mewajibkan TergugatI untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya mencabutSurat Keputusan No. 01/HGU/35/1998, tanggal 04091998 khususnya Nomor Urut :6 Mewajibkan TergugatIT untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinyamencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Desa Karangsari atas nama PT.Makarti ;7 Mewajibkan TergugatHI untuk menerbitkan Surat Keputusan

; Bahwa kronologis penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut adalah sebagai22a. semula tanah telah berstatus Hak Guna Usaha Nomor : 1/Desa Karangsari, GambarSituasi tanggal 8 Agustus 1986 Nomor 470/1968, luas 311.994 M2, atas nama PT.Makarti, berkedudukan di Surabaya, yang akan berakhir haknya pada tanggal 31Desember 1998 ; . PT.

The Bo Jwam selaku pemegang Saham PT.Makarti, tanah Hak Pakai No. 1/Desa Karangsari tersebut selanjutnya diajukanpermohonan Hak Guna Usaha, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri DalamNegeri No. Sk.76/HGU/DA/73 tgl. 20101973 telah diterbitkan Hak Guna Usaha No.1/Desa Karangsari, seluas 311.993 M2 atas nama PT. Makarti berkedudukan29di Surabaya, yang berakhir haknya pada tanggal 31121998 ;c. Bahwa oleh PT.

/Desa Karangsari tertanggal 8121973, Luas 311.994 M2 atas nama PT.MAKARTI berkedudukan di Surabaya ;4. Bukti T.II.4: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 12/Desa Karangsari tertanggal 25 September 1998, Luas 311.994 M2 atasnama PT. MAKARTI berkedudukan di Surabaya5.

MAKARTI, padahal berdasarkan data di Kantor PertanahanKabupaten Banyuwangi, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 / Karangsarimerupakan hasil pemecahan HGU No. 2 / Karangsari atas nama PT.MAKARTI awalnya berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1, 2, 3, 4semuanya terletak di Desa Karangsari atas nama JOHN EVERTLANTANG.b.

MAKARTI, padahal berdasarkan data di Kantor PertanahanKabupaten Banyuwangi, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 / Karangsarimerupakan hasil pemecahan HGU No.2 / Karangsari atas nama PT.MAKARTI awalnya berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1, 2, 3, 4semuanya terletak di Desa Karangsari atas nama JOHN EVERTLANTANG.b.

Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.3 / Desa Karangsari tanggal 4 Maret1999 dengan tanggal berakhirnya hak yaitu 31122023 atas nama PT.MAKARTI, selanjutnya diberi tanda bukti P7;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut berupa foto copy yang telahdiberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P7(fotocopy dari fotocopy), namun demikian secara formil telah memenuhi syaratuntuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa

MAKARTI beserta susunankepengurusan perseroan tersebut, beserta penilaian operasionalnya, karenanyatidak ada relevansinya dengan perkara ini, dengan demikian maka bukti Surat inipatut dikesampingkan;Menimbang, bahwa mengenai bukti T.l4 berupa SPPT PBB Tahun2014 NOP.35.10.101.001.9000001.1 tanggal 09 Mei 2014 atas nama PT.MAKARTI dan Bukti Pembayarannya (SSP PBB), bukti T.Il5 berupa SPPT PBB Tahun 2015 NOP.35.10.101.001.9000001.1 tanggal 10 Juni 2015 atasnama PT.

MAKARTI dan Bukti Pembayarannya, bukti T.I6 berupa SPPT PBBTahun 2016 NOP.35.10.101.627.1100028.1 tanggal 25 Mei 2016 atas nama PT.MAKARTI dan Bukti Pembayarannya, dan bukti T.I7 berupa SPPT PBB Tahun2017 NOP.35.10.101.627.1100028.1 tanggal 26 April 2017 atas nama PT.MAKARTI dan Bukti Pembayarannya, Majelis Hakim menilai bahwa surat petukpajak bumi adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketaadalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam surat petuk pajak bumitersebut, surat

MAKARTI, padahal berdasarkan data di Kantor PertanahanKabupaten Banyuwangi, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 / Karangsarimerupakan hasil pemecahan HGU No. 2 / Karangsari atas nama PT.MAKARTI awalnya berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1, 2, 3, 4semuanya terletak di Desa Karangsari atas nama JOHN EVERTLANTANG.b.

MAKARTI, padahal berdasarkan data di Kantor PertanahanKabupaten Banyuwangi, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 / Karangsarimerupakan hasil pemecahan HGU No.2 / Karangsari atas nama PT.MAKARTI awalnya berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1, 2, 3, 4semuanya terletak di Desa Karangsari atas nama JOHN EVERTLANTANG.b.

Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.3 / Desa Karangsari tanggal 4 Maret1999 dengan tanggal berakhirnya hak yaitu 31122023 atas nama PT.MAKARTI, selanjutnya diberi tanda bukti P7;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut berupa foto copy yang telahdiberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P7(fotocopy dari fotocopy), namun demikian secara formil telah memenuhi syaratuntuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa

MAKARTI beserta susunankepengurusan perseroan tersebut, beserta penilaian operasionalnya, karenanyatidak ada relevansinya dengan perkara ini, dengan demikian maka bukti Surat inipatut dikesampingkan;Menimbang, bahwa mengenai bukti T.l4 berupa SPPT PBB Tahun2014 NOP.35.10.101.001.9000001.1 tanggal 09 Mei 2014 atas nama PT.MAKARTI dan Bukti Pembayarannya (SSP PBB), bukti T.Il5 berupa SPPT PBB Tahun 2015 NOP.35.10.101.001.9000001.1 tanggal 10 Juni 2015 atasnama PT.

MAKARTI dan Bukti Pembayarannya, bukti T.I6 berupa SPPT PBBTahun 2016 NOP.35.10.101.627.1100028.1 tanggal 25 Mei 2016 atas nama PT.MAKARTI dan Bukti Pembayarannya, dan bukti T.I7 berupa SPPT PBB Tahun2017 NOP.35.10.101.627.1100028.1 tanggal 26 April 2017 atas nama PT.MAKARTI dan Bukti Pembayarannya, Majelis Hakim menilai bahwa surat petukpajak bumi adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketaadalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam surat petuk pajak bumitersebut, surat

Pembanding/Tergugat : PT.MAKARTI Diwakili Oleh : R. WISHNU RADJASA, SH.
Terbanding/Penggugat : Drs.