Tawang Meranti Timber diPropinsi Daerah Tingkat Kalimantan Barat atas arealseluas + 49.200 hektar untuk jangka waktu 55 (limapuluh lima) tahun, dengan ketentuan antara lain PT.Tawang Meranti wajib : a. Membayar luran dan kewajiban keuangan lainnyasesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; b.

PT.Tawang Meranti merupakan kesalahanPenggugat sendiri yang belum memenuhipersyaratan berupa surat pernyataan tidakmemiliki tunggakan atau telah melunasiPSDH dan atau DR yang terutang ;Meskipun RKUPHHKHA an. PT.

PT.118/V1 BPHA/2009tanggal 15September 2009 ..........36September 2009 menugaskan kepada Tim GabunganPusat dan Daerah untuk melakukan pemeriksaanlapangan terhadap keaktifan operasional PT.Tawang Meranti yang hasilnya dituangkan dalamBerita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 5Nopember 2009, yang berisi sebagai berikuta. Tidak ditemukan peralatan penunjangOperasional kegiatan JIUPHHK seperti traktor,loader, trailer, lokomotif, rel serta atlatpenunjang lainnya pada areal kerja PT. TawangMeranti ; b.

Bahwa Bukti T21 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sama sekali tidak bisa mematahkan faktayang muncul di persidangan berupa kesaksian Zainal yang antara lain mengatakan : Bahwa pada bulan Desember 2009 saksi pernah berburu ke areal PT.Tawang Meranti Timber dan disana saksi ada melihat loader, loko dan lory; Bahwa ada penjaga PT. Tawang Meranti Timber dari Kampung Sekerat ;6.

Bahwa dengan demikian Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata karenamenggunakan bukti T21 yang tidak dapat mematahkan fakta persidangan yaitukesaksian Andreal lani, Zainal dan Iwan Djuawandi dan buktibukti lainnya yaitubukti P15 dan Bukti T5 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) areal HPH PT.Tawang Meranti Timber sebagai dasar untuk mengabulkan Permohonan KasasiTermohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ;8.

Tawang Merantikarena pada waktu mengeluarkan SK tersebut belum ada masalah, tetapisesudah berjalan mungkin baru ada masalah ; 33 5Hpar listtextpardplainltrpar s23 rtlchfcsl af38afs20ltrchfcs0f38lang1035langfe1033langnp1035langfenp1033 insrsid4592762hichaf38dbchaf0lochf38 tabBahwa saksi menyatakan perusahaandiberi Ijinpar listtextpardplainltrpar s23 rtlchfcsl af38afs20ltrchfcs0f38lang1035langfe1033langnp1035langfenp1033insrsid4592762hichaf38dbchaf0lochf38 tabBahwa benar saksi menyatakan bahwa PT.Tawang

oleh Kepala Dinas KehutananPropinsi Kalimantan Barat j; rr rrr rrr ro rrr rr rr rrr rr cr rc cnpar pardplain ltrparqj172011i0ri0sb120sal20s1480slmultlwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0Olin0Oitap0pararsidl10824155 rtlchfceslaf0afs24alang1025 ltrchfcs0fs24lang1033langfel1033cgridlangnp1033langfenpl1033 rtlchfcs1laf38 ltrchfcsO f38lang1053langfe1033langnp1053insrsid4592762Menimbang, bahwa dengan tidak disahkannya Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atas nama PT.Tawang

Bahwa permasalahan tumpang tindih antara areatambang Penggugat dengan Tergugat II Intervensimerupakan kondisi faktual sehingga Tergugat selakupemerintah daerah berkewajiban menyelesaikanperselisihan tersebut dengan terlebih dahulumenetapkan pembagian wilayah eksplorasi, kerja danoperasi pertambangan batubara untuk kelompok usahaPenggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimanadimuat dalam surat Tergugat kepada kelompok PT.Tawang Mineral Indonesia (selaku pemilik pertama IUPsebelum dialinkan ke tergugat