Putusan Nomor 88/B/PK/PJK/2015Bahwa jasa yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang memberikan manfaatbagi PT Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebanan biaya daripemegang saham/ stewardship activity;Bahwa PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbukamaupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat,atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia

, pengembangan areaparkir, dll; (5) menyediakan bantuan dalam menganalisa potensi pengembangan hotel Hyattdi Indonesia.=" Asuransi, yaitu mengkoordinasikan dan membantu PTHI dalam mengatur pemeliharaandan cakupan kewajiban bisnis dan jenis lain dari asuransi operasi.

Akan tetapi,atas biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan stewardhip activity tersebut tidakpernah ditagih oleh HIC kepada afiliasinya, termasuk PTHI dan biaya tersebuthanya dibiayakan oleh HIC di laporan keuangannnya saja;Bahwa perlu juga diketahui bahwa pada proses keberatan, Pemohon Bandingtelah menyampaikan surat keterangan dari KPMG yang menegaskan bahwatransaksi antara HIC dan PTHI telah sesuai dengan prinsip kewajaran;PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terobuka maupunterselubung

karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit)Bahwa perlu Pemmohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkinmembagikan dividen ke pemegang sahamnya karena PTHI masih memiliki saldolaba ditahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UndangHalaman 10 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 88/B/PK/PJK/2015Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwadividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabilaPerseroan mempunyai saldo laba yang positif, Berdasarkan Pasal 71 ayat (3)tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividen karena saldolaba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008 PTHI mengalamikeuntungan secara komersial:Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atas jasayang

Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebanan biaya daripemegang saham/stewardship activity;Bahwa PTHI tidak mungkin mungkin melakukan pembagian dividen, baik secaraterbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif(defisit);Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan AmerikaSerikat, atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat diIndonesia tanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada padaAmerika Serikat;Bahwa Putusan Pengadilan pajak

Putusan Nomor 114/B/PK/PJK/2015 mempunyai dampak ekonomis terhadap PTHI; (4) menyediakan panduan dalammeningkatkan pendapatan hotel Hyatt seperti klub kesehatan, pengembangan area parkir,dll; (5) menyediakan bantuan dalam menganalisa potensi pengembangan hotel Hyatt diIndonesia. Asuransi, yaitu mengkoordinasikan dan membantu PTHI dalam mengatur pemeliharaan dancakupan kewajiban bisnis dan jenis lain dari asuransi operasi.

Dengan katalain, pembayaran ke HIC adalah biaya untuk kepentingan bisnis PTHI bukanuntuk kepentingan pemegang saham PTHI;Bahwa dalam paragraph 7.9 tersebut jelas disebutkan bahwa stewardshipactivity atau shareholders activity adalah aktivitas oleh perusahaan induk atauregional holding company yang sematamata dilakukan hanya untukkepentingan pemilik (perusahaan induk atau regional holding company), hal iniberbeda dengan jasa yang diberikan HIC, Jasa HIC dibutuhkan bertujuan untukmenjaga keunggulan

Bandingtelah menyampaikan surat keterangan dari KPMG yang menegaskan bahwatransaksi antara HIC dan PTHI telah sesuai dengan prinsip kewajaran;PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbukamaupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif(defisit).Bahwa perlu Pemmohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkinmembagikan dividen ke pemegang sahamnya karena PTHI masih memilikisaldo laba ditahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3)UndangUndang

Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakanbahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikanapabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, Berdasarkan Pasal 71ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividenkarena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat,atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika

Putusan Nomor 842/B/PK/PJK/2015bahwa jasa yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang memberikan manfaatbagi PT Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebanan biaya daripemegang saham/ stewardship activity;bahwa PTHI tidak mungkin mungkin melakukan pembagian dividen, baik secaraterobuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif(defisit);bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat,atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat

tersebut hanya dibiayakan oleh HIC di laporan keuangannnya saja;bahwa perlu juga diketahui bahwa pada proses keberatan, Pemohon Bandingtelah menyampaikan surat keterangan dari KPMG yang menegaskan bahwatransaksi antara HIC dan PTHI telah sesuai dengan prinsip kewajaran;PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbukamaupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit)bahwa perlu Pemmohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkinmembagikan dividen ke pemegang

sahamnya karena PTHI masih memilikisaldo laba ditahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3)UndangUndang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakanbahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikanapabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, Berdasarkan Pasal 71ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividenHalaman 10 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015bahwa transaksi antara HIC dan PTHI telah sesuai dengan prinsip kewajaran;PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbukamaupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit)Bahwa perlu Pemmohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkinmembagikan dividen ke pemegang sahamnya karena PTHI masih memilikisaldo laba ditahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3)UndangUndang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015Hutang antara HIC dan PTHI dan rekening koran mengenai penerimaan danahutang dari HIC ke PTHI;Bahwa dengan pembelian 8 Management Agreement ini, PTHI menjadientitas yang berhak mengelola jaringan hotel Hyatt di Indonesia sehinggamendapatkan penghasilan sebagai hotel operator, Dengan kata lain, transaksipembelian Management Agreement memiliki manfaat ekonomis yang krusialkarena tanpa Management Agreement tersebut PTHI tidak dapat menjalankanusahanya di Indonesia;Pembelian

Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015jualbeli Management Agreement antara HIAPL dengan PTHI sehingga biayaPTHI atas pembelian Management Agreement seharusnya juga diakui sebagaipengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UndangUndang No.17/Tahun 2000;PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbukamaupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit)Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkinmembagikan dividen ke pemegang sahamnya karena PTHI

Putusan Nomor 87/B/PK/PJK/2015bahwa terlepas dari dugaan Terbanding yang meragukan adanya substansiusaha dari pembelian 8 Management Agreement, adanya aliran dana dari HICkepada PTHI adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa memang terdapatpnjaman dari HIC ke PTHI;PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbukamaupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit)Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkinmembagikan dividen ke pemegang

; dan (ii) Fotocopy rekening koran mengenaipenerimaan dana hutang dari HIC ke PTHI.

tersebut hanya dibiayakan oleh HIC di laporankeuangannnya saja;Bahwa perlu juga diketahui bahwa pada proses keberatan, Pemohon Bandingtelah menyampaikan surat keterangan dari KPMG yang menegaskan bahwatransaksi antara HIC dan PTHI telah sesuai dengan prinsip kewajaran;PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbukamaupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);Bahwa perlu Pemmohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkinmembagikan dividen ke pemegang

sahamnya karena PTHI masih memilikisaldo laba di tahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3)UndangUndang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakanbahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikanapabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, Berdasarkan Pasal 71ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividenHalaman 11 dari 47 halaman.

(HIAPL) sebesar USD 22.780.000,00, Atas utang tersebut, PTHIdikenakan biaya bunga sesuai harga pasar, yaitu sebesar Applicable FederalRate sesuai dengan Section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code,Untuk membuktikan hal tersebut berikut Pemohon Banding lampirkanPerjanjian Hutang antara HIC dan PTHI dan rekening koran mengenaipenerimaan dana utang dari HIC ke PTHI;Bahwa dengan pembelian 8 Management Agreement ini, PTHI menjadi entitasyang berhak mengelola jaringan Hotel Hyatt di Indonesia sehinggamendapatkan

Penghasilan Badan, Lebih lanjut, dengan diterbitkannyaSKPKB atas BUT HIAPL menunjukkan bahwa DJP telah mengakui transaksijualbeli Management Agreement antara HIAPL dengan PTHI sehingga biayaPTHI atas pembelian Management Agreement seharusnya juga diakui sebagaipengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UndangUndang Nomor17 Tahun 2000;PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbukamaupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);Bahwa perlu Pemohon

Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkinmembagikan dividen ke pemegang sahamnya karena PTHI masih memilikisaldo laba ditahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3)UndangUndang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakanbahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikanapabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, Berdasarkan Pasal 71Halaman 16 dari 47 halaman.

laba ditahan PTHI masih negatif(defisit);bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan AmerikaSerikat, atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat diIndonesia tanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada padaAmerika Serikat;bahwa Putusan Pengadilan pajak pada tahuntahun sebelumnya telahmengakui adanya pemberian jasa dari HIC kepada PTHI;bahwa berikut adalah uraian lebih lanjut atas argumenargumen PemohonBanding di atas:Tidak terdapat duplikasi antara jasa yang

Dengan katalain, pembayaran ke HIC adalah biaya untuk kepentingan bisnis PTHI bukanuntuk kepentingan pemegang saham PTHI;Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/2015bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa dalam paragraph 7.10 OECDdiberikan contoh jenisjenis jasa yang tergolong sebagai stewardship activity:7.10 The following examples (which were described in the 1984 Report) willconstitute shareholder activities, under the standard set forth in paragraph 7.6:a.

tersebut hanya dibiayakan oleh HIC di laporan keuangannnya saja;bahwa perlu juga diketahui bahwa pada proses keberatan, Pemohon Bandingtelah menyampaikan surat keterangan dari KPMG yang menegaskan bahwatransaksi antara HIC dan PTHI telah sesuai dengan prinsip kewajaran;PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbukamaupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit)bahwa perlu Pemmohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkinmembagikan dividen ke pemegang

sahamnya karena PTHI masih memilikisaldo laba ditahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3)UndangUndang Nomor: 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan bahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bolehHalaman 10 dari 30 halaman.

Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/2015dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, BerdasarkanPasal 71 ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikandividen karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun2008 PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atasjasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpamelalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika

Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebananbiaya dari pemegang saham/stewardship activity;Bahwa PTHI tidak mungkin mungkin melakukan pembagian dividen, baiksecara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masihnegatif (defisit);Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan AmerikaSerikat, atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat diIndonesia tanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada padaAmerika Serikat;Bahwa Putusan Pengadilan pajak

Hyatt Indonesia adalah jasayang memang dibutuhkan oleh PTHI untuk menjalankan pengelolaanHalaman 8 dari 31 halaman.

dalam mengelola jaringan hotel danmemperoleh penghasilan dari hotel Hyatt di seluruh Indonesia sehinggabukanlah stewardship activity, perlu diketahui bahwa HIC memang melakukankegiatankegiatan yang dapat dikategorikan sebagai stewardhip activity untukmengatur afiliasinya, termasuk PTHI, seperti biaya auditor dan biaya treasurydari Hyatt, akan tetapi, atas biaya yang dikeluarkan sehubungan denganstewardhip activity tersebut tidak pernah ditagih oleh HIC kepada afiliasinya,termasuk PTHI dan biaya

tersebut hanya dibiayakan oleh HIC di laporankeuangannnya saja;Bahwa perlu juga diketahui bahwa pada proses keberatan, Pemohon Bandingtelah menyampaikan surat keterangan dari KPMG yang menegaskan bahwatransaksi antara HIC dan PTHI telah sesuai dengan prinsip kewajaran;PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbukamaupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);Bahwa perlu Pemmohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkinmembagikan dividen ke pemegang

sahamnya karena PTHI masih memilikisaldo laba di tahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3)UndangUndang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakanbahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikanapabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, Berdasarkan Pasal 71ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividenkarena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami kKeuntungan secara

Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebananbiaya dari pemegang saham/stewardship activity;Bahwa PTHI tidak mungkin mungkin melakukan pembagian dividen, baiksecara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masihnegatif (defisit);Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan AmerikaSerikat, atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat diIndonesia tanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada padaAmerika Serikat;Bahwa Putusan Pengadilan pajak

, (4) menyediakan panduan dalammeningkatkan pendapatan hotel Hyatt seperti klub kesehatan,pengembangan area parkir, dan lainlain, (5) menyediakanbantuan dalam menganalisa potensi pengembangan hotel Hyatt diIndonesia;Asuransi, yaitu mengkoordinasikan dan membantu PTHI dalammengatur pemeliharaan dan cakupan kewajiban bisnis dan jenis Halaman 7 dari 30 halaman.

activity untukmengatur afiliasinya, termasuk PTHI, seperti biaya auditor dan biaya treasurydari Hyatt, akan tetapi, atas biaya yang dikeluarkan sehubungan denganstewardhip activity tersebut tidak pernah ditagin olen HIC kepada afiliasinya,termasuk PTHI dan biaya tersebut hanya dibiayakan oleh HIC di laporankeuangannnya saja;Bahwa perlu juga diketahui bahwa pada proses keberatan, Pemohon Bandingtelah menyampaikan surat keterangan dari KPMG yang menegaskan bahwatransaksi antara HIC dan PTHI telah

sesuai dengan prinsip kewajaran;PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbukamaupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);Bahwa perlu Pemmohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkinmembagikan dividen ke pemegang sahamnya karena PTHI masih memilikisaldo laba di tahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3)UndangUndang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakanbahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya

boleh dibagikanapabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, Berdasarkan Pasal 71ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividenkarena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atasjasa yang diserahkan oleh Wajib Pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpamelalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikat;Bahwa Pasal

Bahwa, pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah PTHI,diwakilkan kepada AM dan saksi nikahnya masingmasing bernama LKMNdan ALK mas kawinnya berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejakadan Pemohon II berstatus perawan;4.

sumpah dalam agama Islam padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Pemohon Il karena Saksimerupakan tetangga dekat sekaligus sebagai Kepala Dusun di tempattinggal Pemohon dan Pemohon II;e Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suAM istri yang sah, Saksimenghadiri pernikahannya pada tanggal 05 April 1974 di rumah orangtua Pemohon II di Desa AJKGNG, Kecamatan ABNGKNG KabupatenLampung Utara;e Bahwa Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandungPemohon II bernama PTHI

AJKGNG, Kecamatan ABNGKNG, KabupatenLampung Utara, dibawah sumpah dalam agama Islam pada pokoknyamenerangkan sebagai berikutBahwa Saksi mengenal Pemohon dan Pemohon Il karena Saksimerupakan tetangga dekat Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suAM istri yang sah, Saksimenghadiri pernikahannya pada tanggal 05 April 1974 di rumah orangtua Pemohon II di Desa AJKGNG, Kecamatan ABNGKNG KabupatenLampung Utara;Bahwa Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandungPemohon II bernama PTHI

merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggaptermuat dalam penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahannikah Pemohon dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan itsbat/pengesahan nikah dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon danPemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal 05 April 1974 di DesaAJKGNG Kecamatan ABNGKNG Kabupaten Lampung Utara dengan walinikah ayah kandung Pemohon II bernama PTHI

Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebanan biaya daripemegang saham/stewardship activity;Bahwa PTHI tidak mungkin mungkin melakukan pembagian dividen, baik secaraterobuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif(defisit);Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan AmerikaSerikat, atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat diIndonesia tanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada padaAmerika Serikat;Bahwa Putusan Pengadilan pajak

Dengan katalain, pembayaran ke HIC adalah biaya untuk kepentingan bisnis PTHI bukanuntuk kepentingan pemegang saham PTHI;Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa dalam paragraph 7.10OECD diberikan contoh jenisjenis jasa yang tergolong sebagai stewardshipactivity:7.10 The following examples (which were described in the 1984 Report) willconstitute shareholder activities, under the standard set forth in paragraph 7.6:a.

Putusan Nomor 90/B/PK/PJK/2015pengertian diatas bahkan sangat berbeda, Jasa yang disediakan HIC memilikimanfaat yang besar bagi PTHI dalam mengelola jaringan hotel dan memperolehpenghasilan dari hotel Hyatt di seluruh Indonesia sehingga bukanlahstewardship activity, Perlu diketahui bahwa HIC memang melakukan kegiatankegiatan yang dapat dikategorikan sebagai stewardhip activity untuk mengaturafiliasinya, termasuk PTHI, seperti biaya auditor dan biaya treasury dari Hyatt.Akan tetapi, atas biaya yang

dikeluarkan sehubungan dengan stewardhipactivity tersebut tidak pernah ditagih oleh HIC kepada afiliasinya, termasuk PTHIdan biaya tersebut hanya dibiayakan oleh HIC di laporan keuangannnya saja;Bahwa perlu juga diketahui bahwa pada proses keberatan, Pemohon Bandingtelah menyampaikan surat keterangan dari KPMG yang menegaskan bahwatransaksi antara HIC dan PTHI telah sesuai dengan prinsip kewajaran;PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbukamaupun terselubung karena saldo

laba ditahan PTHI masih negatif(defisit).Bahwa perlu Pemmohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkinmembagikan dividen ke pemegang sahamnya karena PTHI masih memilikisaldo laba ditahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3)UndangUndang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakanbahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikanapabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, Berdasarkan Pasal 71ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin

Pemohon dan Termohon telah bercerai berdasarkan putusanPengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 1769/Pdt.G/2018/PAJP tanggal14 Maret 2019 dengan Akte Cerai Nomor: 0431AC/2019/PA.JP tanggal22 April 2019 ;Bahwa selama masa perkawinan 8 tahun, antara Pemohon danTermohon telah mempunyai harta bersama berupa : aset variabel di PT.Herbalife Indonesia dengan Nomor ID D1590045 atas nama Dewi Murnidan Volta Irwan Muin terdaftar sebagai pasangan Dewi Murni sejak 18Juli 2012 berdasarkan surat keterangan Nomor : PTHI

Herbalife Indonesia dengan Nomor ID D1590045atas nama Dewi Murni dan Volta Irwan Muin terdaftar sebagaipasangan Dewi Murni sejak 18 Juli 2012 berdasarkan suratketerangan Nomor : PTHI/ MS / SP / 2019 /V467 yang dikeluarkanpada tanggal 22 Mei 2019,Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;3. Menetapkan bagian Pemohon dan Termohon atas harta bersamatersebut;4. Menghukum Termohon untuk membagi dan menyerahkan bagianPemohon atas harta bersama tersebut;5.

Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang di sahkan olehketua Pengadilan Negeri/ PTHI/TIPIKOR Bengkulu Kelas 1 A tertanggal 18Maret 2020;8.

NomorKep.001/HRDIR/PTHI/V/2018 tertanggal 30 Mei 2018 adalah sah danberharga dengan hak Penggugat sebesar Rp215.057.537,00 (dua ratuslima belas juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) junctoPKB Pasal 66 Point 5 Lampiran II Matrik Uang Pengganti Hak juncto Pasal156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;5.

E43 Nomor 12, Jakarta 12950, yang diwakilioleh Andam Dewi, jabatan Senior Direktur PT HerbalifeIndonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DefrizalDjamaris, S.H. dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia para Advokat pada Kudri & Djamaris, AttorneysConsellors at law, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 097/PJK/PTHI/XII/2018, tanggal 10Desember 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal A.

anak kandung)Bahwa selain perkawinan dengan PEMOHON diketahui bahwa JhonEdward bin Zainal Arifin Limin akhirakhir ini diketahui meninggalkananak atas perkawinan dengan miranda yakni.Metti purnama sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)Meiske permata sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)Andi nara bin Jnon Edward (dari istri yang pertama)Bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris 10 Maret 2020Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang di sahkan oleh ketuaPengadilan Negeri/ PTHI

., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kudri & Djamaris,Attorneys Counsellors at Law, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 096/PJK/PTHI/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal A.

Tbntocopi Data Penghasilan Pribadi atas nama NOOR AFIFAH PUTRIANY NIK: 62501757, dari yang dikeluarkan oleh PTHI TUBAN Bulan Juli 2021,bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.10);tokopi Surat Penyerahan Anak, yang dibuat oleh DIAN APRILIANA sebagaiPihak Kesatu kepada SYAMSUL ARIFIN sebagai Pihak Kedua tertanggal18 Juni 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.11);tokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SYAFA RIZKYA PUTRI NomorAL.7190464388, yang dikeluarkan oleh Dinas

PUTUSANNomor x /Pdt.G/2012/PA.PbgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN AGAMA PURBALINGGAYang memeriksa, dan mengadili perkara perdata Agama dalam musyawarah MajelisHakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT,, umur 27 tahun, Pendidikan, S.2, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTHi Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebutsebagai : " PENGGUGAT "; LAWANTERGUGAT , umur 32 tahun, agama

Soejono Soekanto dalam bukunya PerundangUndangan dan Yurisprudensi Bahan PTHI (Bandung PT. Citra AdityaBakti 1993) menyatakan UndangUndang hanya boleh dipergunakanterhadap peristiwa yang disebut dalam UndangUndang tersebut danHalaman 14 dari 21 halaman.

pthI OC: ZDUZGIAA7E xQZSnOic40 AS EDuty# AsaEnOneKs$lEn& ( A YLSSbi)YXIO Ey lg Eu?Om ES P24 g< er'II" Xtoe k1lAUC 4@Ja>a0 F pejaT,y 70 Oi*& , pb=!4830