Babelberdasarkan surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atastanah dengan No. 593.83/565/03/2009 tanggal 30 Juli 2009dengan Berita Acara No. 26 BA.Pemby/PTKP/2009 TanggalAgustus 2009 sebesar Rp. 260.957.000, ( dua ratus enam puluhjuta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah ) yang diterima olehINDRA B;Kwitansi Pembayaran biaya santunan / ganti rugi tanah / lahan dantanam tumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.

Babelberdasarkan surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atastanah dengan No. 593.83/568/03/2009 tanggal 30 Juli 2009dengan Berita Acara No. 20 BA.Pemby/PTKP/2009 TanggalAgustus 2009 sebesar Rp. 409.315.000, ( empat ratus sembilanjuta tiga ratus lima belas ribu rupiah ) yang diterima oleh HENDYHS;Kwitansi Pembayaran biaya santunan / ganti rugi tanah / lahan dantanam tumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.

Babelberdasarkan surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atastanah dengan No. 593.83/572/03/2009 tanggal 30 Juli 2009dengan Berita Acara No. 16 BA.Pemby/PTKP/2009 TanggalAgustus 2009 sebesar Rp. 416.241.000, ( empat ratus enambelas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) yang diterimaoleh YAHYA B;Kwitansi Pembayaran biaya santunan / ganti rugi tanah / lahan dantanam tumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.

Babelberdasarkan surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atastanah dengan No. 593.83/574/03/2009 tanggal 30 Juli 2009dengan Berita Acara No. 22 BA.Pemby/PTKP/2009 TanggalAgustus 2009 sebesar Rp. 309.934.000, ( tiga ratus sembilan jutasembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima olehAMIRUDIN;Kwitansi Pembayaran biaya santunan / ganti rugi tanah / lahan dantanam tumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.

Babelberdasarkan surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atastanah dengan No. 593.83/575/03/2009 tanggal 30 Juli 2009dengan Berita Acara No. 25 BA.Pemby/PTKP/2009 TanggalAgustus 2009 sebesar Rp. 271.060.000, ( dua ratus tujuh puluhsatu juta enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. YAMIN;Kwitansi Pembayaran biaya santunan / ganti rugi tanah / lahan dantanam tumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.

karena terdapat upah harian dari pegawai harian lepas dan tenaga ahlidalam laporan keuangan tahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;: bahwa Terbanding mengenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% selama 24bulan atas jumalh pajak kurang bayar sebesar Rp 512.400,00, sehingga jumlahsanksi administrasi Masa Pajak September 2009 adalah sebesar Rp 245.952,00;: bahwa PPh 21 terutang Menurut Pemohon Banding adalah Nihil, karena karyawantetap maupun tenaga kerja lepas, penghasilan perbulannya masih dibawah PTKP

harian lepas Masa Pajak September 2009;bahwa Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan mengenai biaya gaji dalam daftarbiaya pengeluaran pokok proyek pembangunan jalan MakaleMamasaBaraka yangdipinjamkan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan berlangsung;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding membenarkan adanya pengeluaransebesar Rp15.620.000,00;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa pembayaran a quo adalah untukpembayaran upah kepada beberapa orang buruh, dengan nilai upah yang masih dibawah PTKP

, yang pembayarannya diberikan melalui mandor;bahwa Pemohon Banding menyatakan keseluruhan jumlah pembayaran melaluimandor inilah yang dijadikan sebagai Obyek PPh Pasal 21;bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seharusnya Terbanding menghitungPPh Pasal 21 atas pembayaran upah kepada buruh, yang jika dilihat nilainya masihdibawah PTKP sehingga tidak ada pajak yang terutang;bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukan dokumenpendukung yang menyatakan adanya pembayaran kepada

para buruh yang nilaipembayarannya masih di bawah PTKP a quo;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Terbandingmelakukan koreksi dengan berdasarkan data pengeluaran dana pekerjaanpembangunan jalan MakaleMamasaBaraka yang dipinjamkan oleh PemohonBanding dan ditandatangani oleh H.

Muchtar Wahab selaku Komisaris;bahwa berdasarkan data a quo Terbanding telah menghitung Obyek PPh Pasal 21dengan memisahkan penghasilan yang berada di bawah PTKP dan tidakmenghitung PPh Pasal 21nya;bahwa Pemohon Banding membantah dalil Terbanding dan mendalilkan bahwapembayaran a quo adalah pembayarannya keseluruhan upah termasuk gaji mandor,yang dibayarkan melalui mandor;bahwa Pemohon Banding menyatakan keseluruhan jumlah pembayaran melaluimandor inilah yang dijadikan sebagai Obyek PPh Pasal 21

berdasarkan penelitian pada SPT Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan, danKKP hasil pemeriksaan tahun 2009, dapat diketahui bahwa terdapat objek PajakPenghasilan Pasal 21 yaitu:Pegawai tetap Rp 2.000.000Pegawai harian lepas Rp 109.781.000 Jumlah objek PPh Pasal 21 Cfm Terbanding Rp 111.781.000Objek PPh Pasal 21 Cfm SPT WP Rp 2.000.000 Selisih Rp 109.781.000: bahwa PPh 21 terutang Menurut Pemohon Banding adalah Nihil, karena karyawantetap maupun tenaga kerja lepas, penghasilan perbulannya masih dibawah PTKP

harian lepas Masa Pajak Desember 2009;bahwa Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan mengenai biaya gaji dalam daftarbiaya pengeluaran pokok proyek pembangunan jalan MakaleMamasaBaraka yangdipinjamkan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan berlangsung;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding membenarkan adanya pengeluaransebesar Rp109.781.000,00;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa pembayaran a quo adalah untukpembayaran upah kepada beberapa orang buruh, dengan nilai upah yang masih dibawah PTKP

, yang pembayarannya diberikan melalui mandor;bahwa Pemohon Banding menyatakan keseluruhan jumlah pembayaran melaluimandor inilah yang dijadikan sebagai Obyek PPh Pasal 21;bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seharusnya Terbanding menghitungPPh Pasal 21 atas pembayaran upah kepada buruh, yang jika dilinat nilainya masihdibawah PTKP sehingga tidak ada pajak yang terutang;bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukan dokumenpendukung yang menyatakan adanya pembayaran kepada

para buruh yang nilaipembayarannya masih di bawah PTKP a quo;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Terbandingmelakukan koreksi dengan berdasarkan data pengeluaran dana pekerjaanpembangunan jalan MakaleMamasaBaraka yang dipinjamkan oleh PemohonBanding dan ditandatangani oleh H.

Muchtar Wahab selaku Komisaris;bahwa berdasarkan data a quo Terbanding telah menghitung Obyek PPh Pasal 21dengan memisahkan penghasilan yang berada di bawah PTKP dan tidakmenghitung PPh Pasal 21nya;bahwa Pemohon Banding membantah dalil Terbanding dan mendalilkan bahwapembayaran a quo adalah pembayarannya keseluruhan upah termasuk gaji mandor,yang dibayarkan melalui mandor;bahwa Pemohon Banding menyatakan keseluruhan jumlah pembayaran melaluimandor inilah yang dijadikan sebagai Obyek PPh Pasal 21

banding terhadap KoreksiDasar Pengenaan Pajak: bahwa sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitungmulai saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajakatau tahun Pajak (2009) sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, yaitutanggal 13 Desember 2011, yaitu :2% X 24 bulan x Rp 435.600 = Rp 209.088: bahwa PPh 21 terutang Menurut Pemohon Banding adalah Nihil, karena karyawantetap maupun tenaga kerja lepas, penghasilan perbulannya masih dibawah PTKP

, yang pembayarannya diberikan melalui mandor;bahwa Pemohon Banding menyatakan keseluruhan jumlah pembayaran melaluimandor inilah yang dijadikan sebagai Obyek PPh Pasal 21;bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seharusnya Terbanding menghitungPPh Pasal 21 atas pembayaran upah kepada buruh, yang jika dilinat nilainya masihdibawah PTKP sehingga tidak ada pajak yang terutang;bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukan dokumenpendukung yang menyatakan adanya pembayaran kepada

para buruh yang nilaipembayarannya masih di bawah PTKP a quo;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Terbandingmelakukan koreksi dengan berdasarkan data pengeluaran dana pekerjaanpembangunan jalan MakaleMamasaBaraka yang dipinjamkan oleh PemohonBanding dan ditandatangani oleh H.

Muchtar Wahab selaku Komisaris;bahwa berdasarkan data a quo Terbanding telah menghitung Obyek PPh Pasal 21dengan memisahkan penghasilan yang berada di bawah PTKP dan tidakmenghitung PPh Pasal 21nya;bahwa Pemohon Banding membantah dalil Terbanding dan mendalilkan bahwapembayaran a quo adalah pembayarannya keseluruhan upah termasuk gaji mandor,yang dibayarkan melalui mandor;bahwa Pemohon Banding menyatakan keseluruhan jumlah pembayaran melaluimandor inilah yang dijadikan sebagai Obyek PPh Pasal 21

oleh Terbanding;bahwa untuk pembayaran upah kepada buruh, nilai upahnya yang masih di bawahPTKP;bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seharusnya Terbanding menghitungPPh Pasal 21 atas pembayaran upah kepada buruh, yang jika dilihat nilainya masihdibawah PTKP, sehingga tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang;bahwa Majelis berkeyakinan bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding tidakdapat menunjukan dokumen pendukung yang menyatakan adanya pembayarankepada para buruh yang nilai pembayarannya masih

karena terdapat upah harian dari pegawai harian lepasdan tenaga ahli dalam laporan keuangan tahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;: bahwa Terbanding mengenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% selama 24bulan atas jumalh pajak kurang bayar sebesar Rp 1.791.600,00, sehingga jumlahsanksi administrasi Masa Pajak Oktober 2009 adalah sebesar Rp 859.968,00;: bahwa PPh 21 terutang Menurut Pemohon Banding adalah Nihil, karena karyawantetap maupun tenaga kerja lepas, penghasilan perbulannya masih dibawah PTKP

, yang pembayarannya diberikan melalui mandor;bahwa Pemohon Banding menyatakan keseluruhan jumlah pembayaran melaluimandor inilah yang dijadikan sebagai Obyek PPh Pasal 21;bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seharusnya Terbanding menghitungPPh Pasal 21 atas pembayaran upah kepada buruh, yang jika dilinat nilainya masihdibawah PTKP sehingga tidak ada pajak yang terutang;bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukan dokumenpendukung yang menyatakan adanya pembayaran kepada

para buruh yang nilaipembayarannya masih di bawah PTKP a quo;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Terbandingmelakukan koreksi dengan berdasarkan data pengeluaran dana pekerjaanpembangunan jalan MakaleMamasaBaraka yang dipinjamkan oleh PemohonBanding dan ditandatangani oleh H.

Muchtar Wahab selaku Komisaris;bahwa berdasarkan data a quo Terbanding telah menghitung Obyek PPh Pasal 21dengan memisahkan penghasilan yang berada di bawah PTKP dan tidakmenghitung PPh Pasal 21nya;bahwa Pemohon Banding membantah dalil Terbanding dan mendalilkan bahwapembayaran a quo adalah pembayarannya keseluruhan upah termasuk gaji mandor,yang dibayarkan melalui mandor;bahwa Pemohon Banding menyatakan keseluruhan jumlah pembayaran melaluimandor inilah yang dijadikan sebagai Obyek PPh Pasal 21

para buruh yang nilai pembayarannya masih di bawah PTKP a quo;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi yang dilakukan olehTerbanding telah sesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya koreksi a quo tetapdipertahankan;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai SanksiAdministrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung padapenyelesaian sengketa lainnya;: bahwa

merupakan entity yangpembukuannya terpisah sehingga tidak dapat digabungkan dengan objekpajak PPh Pasal 21 perusahaan, Terbanding tidak sependapat karena GeneralLedger yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding merupakan General Ledgergabungan yang tidak memisahkan antara pusat dengan divisi SPBU.Disamping itu Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa gaji divisiSPBU telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 baik di pusatmaupun di lokasi;: bahwa seluruh pegawai SPBU memiliki penghasilan di bawah PTKP

merupakan General Ledgergabungan yang tidak memisahkan antara pusat dengan divisi SPBU.Disamping itu Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa gaji divisiSPBU telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 baik di pusatmaupun di lokasi.bahwa kemudian atas alasan Pemohon Banding bahwa seluruh pegawai divisiSPBU memiliki penghasilan di bawah PTKP sehingga bukan objek PPh Pasal21 Terbanding tidak sependapat karena berdasarkan UU PPh seluruhpenghasilan yang diterima pegawai merupakan objek PPh

Pasal 21 baik yangdi atas PTKP maupun yang di bawah PTKP dan harus dilaporkan dalam SPTPPh Pasal 21.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan belum melaporkanSPT Tahunan PPh Pasal 21 maupun SPT Masa PPh Pasal 21 unit SPBUselama Tahun 2008, Pemohon Banding beranggapan bahwa karenapenghasilan dari karyawan unit SPBU masih berada di bawah PTKP sehinggatidak dilaporkan.bahwa Pemohon Banding menyatakan mempunyai buktibuktinya untukmendukung hal tersebut diantaranya General Ledger (GL) PT.

Rp. 54.720.000.00Total Rp. 1.863.229.756,00bahwa beban pegawai berdasarkan laporan keuangan audit konsolidasisebesar Rp. 2.395.480.020,00 sehingga selisih objek PPh 21 yang belumdilaporkan : Rp. 532.250.264,00.bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan PPh 21 pegawai SPBU Tahun2008, jumlah penghasilan pegawai dibawah PTKP sebesar Rp.Keteramasihdan ticpemottidak c21bukanbukantidak 21objek dilapo:THU (406.461.450,00.

dapat disimpulkan bahwa bebanpegawai unit SPBU yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp.445.939.400,00 yang terdiri dari penghasilan pegawai (gaji, suplisi, THR,bonus) masih dibawah PTKP sebesar Rp. 412.418.700,00, Iuran Jamsosteksebesar Rp. 29.835.200,00, dan Iuran DPLK sebesar Rp. 3.685.500,00.Penghasilan Pegawai yang dipotong PPh Pasal 21 oleh kantor pusat sebesarRp. 35.632.450,00.

karena terdapat upah harian dari pegawai harian lepasdan tenaga ahli dalam laporan keuangan tahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;: bahwa Terbanding mengenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% selama 24bulan atas jumlah pajak kurang bayar sebesar Rp10.259.700,00, sehingga jumlahsanksi administrasi Masa Pajak November 2009 adalah sebesar Rp.4.924.656,00;: bahwa PPh 21 terutang Menurut Pemohon Banding adalah Nihil, karena karyawantetap maupun tenaga kerja lepas, penghasilan perbulannya masih dibawah PTKP

harian lepas Masa Pajak November 2009;bahwa Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan mengenai biaya gaji dalam daftarbiaya pengeluaran pokok proyek pembangunan jalan MakaleMamasaBaraka yangdipinjamkan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan berlangsung;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding membenarkan adanya pengeluaransebesar Rp220.600.000,00;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa pembayaran a quo adalah untukpembayaran upah kepada beberapa orang buruh, dengan nilai upah yang masih dibawah PTKP

, yang pembayarannya diberikan melalui mandor;bahwa Pemohon Banding menyatakan keseluruhan jumlah pembayaran melaluimandor inilah yang dijadikan sebagai Obyek PPh Pasal 21;bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seharusnya Terbanding menghitungPPh Pasal 21 atas pembayaran upah kepada buruh, yang jika dilinat nilainya masihdibawah PTKP sehingga tidak ada pajak yang terutang;bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukan dokumenpendukung yang menyatakan adanya pembayaran kepada

para buruh yang nilaipembayarannya masih di bawah PTKP a quo;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Terbandingmelakukan koreksi dengan berdasarkan data pengeluaran dana pekerjaanpembangunan jalan MakaleMamasaBaraka yang dipinjamkan oleh PemohonBanding dan ditandatangani oleh H.

Muchtar Wahab selaku Komisaris;bahwa berdasarkan data a quo Terbanding telah menghitung Obyek PPh Pasal 21dengan memisahkan penghasilan yang berada di bawah PTKP dan tidakmenghitung PPh Pasal 21nya;bahwa Pemohon Banding membantah dalil Terbanding dan mendalilkan bahwapembayaran a quo adalah pembayarannya keseluruhan upah termasuk gaji mandor,yang dibayarkan melalui mandor;bahwa Pemohon Banding menyatakan keseluruhan jumlah pembayaran melaluimandor inilah yang dijadikan sebagai Obyek PPh Pasal 21

karena terdapat upah harian dari pegawai harian lepasdan tenaga ahli dalam laporan keuangan tahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;: bahwa Terbanding mengenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% selama 24bulan atas jumalh pajak kurang bayar sebesar Rp 658.800,00, sehingga jumlahsanksi administrasi Masa Pajak Agustus 2009 adalah sebesar Rp 316.224,00;: bahwa PPh 21 terutang Menurut Pemohon Banding adalah Nihil, karena karyawantetap maupun tenaga kerja lepas, penghasilan perbulannya masih dibawah PTKP

, yang pembayarannya diberikan melalui mandor;bahwa Pemohon Banding menyatakan keseluruhan jumlah pembayaran melaluimandor inilah yang dijadikan sebagai Obyek PPh Pasal 21;bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seharusnya Terbanding menghitungPPh Pasal 21 atas pembayaran upah kepada buruh, yang jika dilihat nilainya masihdibawah PTKP sehingga tidak ada pajak yang terutang;bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukan dokumenpendukung yang menyatakan adanya pembayaran kepada

para buruh yang nilaipembayarannya masih di bawah PTKP a quo;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Terbandingmelakukan koreksi dengan berdasarkan data pengeluaran danapekerjaanpembangunan jalan MakaleMamasaBaraka yang dipinjamkan oleh PemohonBanding dan ditandatangani oleh H.

Muchtar Wahab selaku Komisaris;bahwa berdasarkan data a quo Terbanding telah menghitung Obyek PPh Pasal 21dengan memisahkan penghasilan yang berada di bawah PTKP dan tidakmenghitung PPh Pasal 21nya;bahwa Pemohon Banding membantah dalil Terbanding dan mendalilkan bahwapembayaran a quo adalah pembayarannya keseluruhan upah termasuk gaji mandor,yang dibayarkan melalui mandor;bahwa Pemohon Banding menyatakan keseluruhan jumlah pembayaran melaluimandor inilah yang dijadikan sebagai Obyek PPh Pasal 21

para buruh yang nilai pembayarannya masih di bawah PTKP a quo;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi yang dilakukan olehTerbanding telah sesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya koreksi a quo tetapdipertahankan;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai SanksiAdministrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung padapenyelesaian sengketa lainnya;: bahwa

sertamemperhatikan buktibukti surat yang diajukan dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23Nopember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriGunungsitoli pada tanggal 23 Nopember 2012, Nomor : 225/PDT.P/2012/PN.GSyang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri pemohonbernama Lerbertini Lase berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 25Nopember 2008 Nomor : 653/KEPNAKERTRANSHSR/PTKP

;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya,Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1.2.Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 25 Nopember 2008 Nomor :653/KEPNAKERTRANSHSR/PTKP/2008 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, telah

;Menimbang, bahwa disamping buktibukti surat tersebut diatas, Pemohontelah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksi 1 : Yenikia Mendrofa ;Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Lerbertini Lasedan perkawinan tersebut telah dicatat di Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Nias berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 25Nopember 2008 Nomor : 653/KEPNAKERTRANSHSR/PTKP/2008;Bahwa

;Saksi 2 : Dameria Mendrofa;Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Lerbertini Lasedan perkawinan tersebut telah dicatat di Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Nias berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 25Nopember 2008 Nomor : 653/KEPNAKERTRANSHSR/PTKP/2008;Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri pemohon telah dikaruniai anak,dan Serlin Purwan Tari Mendrofa adalah anak ke1 (Pertama) dari pemohon.; Bahwa ke1 (Pertama) Pemohon belum memiliki akte kelahiran hingga saatini

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yang dikuatkan denganketerangan saksisaksi yang saling berkesesuaian antara yang satu denganlainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon telah melangsungkanpernikahan dengan Libertini Lase berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal25 Nopember 2008 Nomor : 653/KEPNAKERTRANSHSR/PTKP/2008 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, dan P3 dihubungkan denganketerangan saksisaksi

Pengadilan Negeri Telah membaca berkasperkara; wenenee Telah mendengar keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal 04 April 2013 yang telah di daftarkan di Kantor KepaniteraanPengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 04 April 2013 di bawah registerNomor 90/Pdt.P/.2013/PNGS telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :nnn Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan ,berdasarkanKutipan Akta Perkawinan tambahan No.85/CSGST/PTKP

Fotocopy Akta Perkawinan Tambahan Nomor : 85/CSGST/PTKP/1993yang mana telah disesuaikan dengan Aslinya dan telah diberi Materaisecukupnya dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriGunungsitoli dan diberi tanda P2 ;3. Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala DesaSisobahili Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor :470/107/DST/2013 tertanggal 03 April dan diberi tanda P3;4.

FASAARO HAREFA masing masing dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut:Saksi 1 SAMUELI GULO e Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;e Bahwa benar Pemohon yang telah melangsungkan perkawinanberdasarkan kutipan Akta Perkawinan Tambahan No. 85/CSGST/PTKP/1993 tertanggal 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala kantorCatatan Sipil Kabupaten Daerah Tk II Nias dan Pemohon bernamaKASINUDIN NDRAHA j;Bahwa Pemohon tersebut dilahirkan di Lasara Bahili padatanggal 22 Februari

KepalaDesa Sisobahili Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli KotaGunungsitoli (ARDINMENDROFA ) ;Bahwa Pemohon merasa berkepentingan dan memohonkanPenetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menetapkankelahiran Pemohon tersebut dan supaya didaftaran di KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli supayar diterbitkan ;Saksi 2 ; SENIWATI ZEBUA Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;Bahwa benar Pemohon yang telah melangsungkan perkawinanberdasarkan kutipan Akta Perkawinan Tambahan No. 85/CSGST/PTKP

dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ; won Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal 11 Februari 2013 yang telah di daftarkan di KantorKepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 11 februari 2013 dibawah register Nomor :27/pdt.p.2013/PNGS telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :a Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorangistri bernama : SITIMINA LASE , berdasarkan Kutipan Akta Perkawinantertanggal 25 Juli 2006, Nomor : 186/KEPNAKERTRANS/PTKP

Fauduaro Zega no. 12044132812070018tertanggal 04 februari 2013, yang mana telahdisesuaikan dengan Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dantelah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dandiberi tanda P2 ; Fotocopy akta perkawinan no : 186/kepnakertransIt/ptkp/2006 tertanggal 25 juli 2006 yang mana telah disesuaikan dengan Aslinyadan telah diberi Materai secukupnya dan telah di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsisitoli dan diberi tanda P3;fotocopy surat keterangan

masing di persidangantelah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut: Saksi 1 ; FAOZATULO LASE e Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan denganseorang istri yang bernama SITIMINA LASE dan telah dikaruniaianak Lakilaki yang ke4 (empat) bernama JULI SABAR DARMAJAYA ZEGA; Bahwa anak tersebut dilahirkan di Orahili pada tanggal 5 Juli 1993berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran tertanggal O02 Februari2013 Nomor : 186/KEPNAKERTRANSLT/PTKP

Kependudukan dan Catatan Slpil Kabupaten NiasUtara dan supaya diterbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;Saksi 2 ; YA,AMAN ZEGAe Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan denganseorang istri yang bernama SITIMINA LASE dan telah dikaruniaianak Lakilaki yang ke4 (empat) bernama JULI SABAR DARMAJAYA ZEGA;Bahwa anak tersebut dilahirkan di Orahili pada tanggal 5 Juli 1993 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran tertanggal O02 Februari2013 Nomor : 186/KEPNAKERTRANSLT/PTKP

biaya ini merupakan pembayaran atas upah, borongan kerja dan honor/uangjasa kepada perseorangan yang tersebar di beberapa akun, sehingga oleh Pemeriksadiperhitungkan sebagai objek PPh Pasal 21;bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak(DPP) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tambahan Objek sebesar Rp.10.504.772.363,00karena biaya ini merupakan pembayaran atas upah, borongan kerja dan honor/uang jasakepada perseorangan yang dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP

), sehingga ataspembayaran tersebut tidak terhutang PPh Pasal 21bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP099/WPJ.19/KP.01/2010tanggal 28 Juli 2010 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbandingmelakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 atas Tambahan Objek sebesar Rp.10.504.772.363,00adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang diketahui bahwa atas biaya ini merupakanpembayaran atas upah, borongan kerja dan honor/uang jasa kepada perseorangan yangtersebar di beberapa akun dan melebihi PTKP

, sehingga oleh Pemeriksa diperhitungkansebagai objek PPh Pasal 21;bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi yang dilakukan Terbanding atas DasarPengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tambahan Objek sebesarRp.10.504.772.363,00 dikarenakan biaya ini merupakan biaya atas upah, borongan kerjadan honor/uang jasa kepada perseorangan yang dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP), sehingga atas pembayaran tersebut tidak terhutang PPh Pasal 21bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon

Pembayaran upah, borongan kerja dan honor uang jasa kepada perseorangan yangmerupakan penghasilan dibawah PTKP sebesar Rp.1.803.550.917,00,5.

yang berpenghasilan dibawah PTKP sebesar Rp.1.803.550.917,00 bukanmerupakan objek PPh Pasal 21, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan,sedangkan atas koreksi sebesar Rp.8.640.043.046,00 yang terdiri dari Biaya Tenaga Ahlisebesar Rp.2.867.994.172,00 dan pembayaran kepada perorangan dengan penghasilandiatas PTKP sebesar Rp.5.772.048.874,00 adalah merupakan objek PPh Pasal 21 sehinggakoreksi Terbanding tetap dipertahankan;3.

PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2014yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.18/Pdt.G/2014/PN Gst. tanggal 25 April 2014 # =mengajukan gugatan sebagaiberikut :1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, yang telahmelangsungkan perkawinan secara adat, agama Kristen Protestan danPemerintah pada tanggal 11 Oktober 2007 di Desa Bowootalua KecamatanLahusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 348/DUKCAPILTD/PTKP

Bahwa berhubung oleh karena itu) dengan kerendahan hati, Penggugatmemohonkan kehadapan bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agarmengabulkan gugatan Penggugat dengan memberi putusan sebagaiberikut :1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkansecara adat, agama kristen protestan dan Pemerintah pada tanggal 11Oktober 2007 di Desa Bowootalua Kecamatan Lahusa sesuai denganKutipan Akta Perkawinan No. 348/DUKCAPTD/PTKP

menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan patut;Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir maka sidang dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat; Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telahmengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telahdisesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :1Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09 September 2009 Nomor :348/DUKCAPILTD/PTKP

putusan ini; TENTANG HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana gugatantersebut di atas;Menimbang bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi yang telah diajukanoleh Penggugat dipersidangan maka dapat diperoleh fakta hukum sebagaiberikut :1Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat,agama Kristen Protestan dan Pemerintah pada tanggal 11 Oktober 2007 di DesaBowootalua Kecamatan Lahusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.348/DUKCAPILTD/PTKP

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkansecara adat, agama kristen protestan dan Pemerintah pada tanggal 11 Oktober 2007di Desa Bowootalua Kecamatan Lahusa sesuai dengan Kutipan Akta PerkawinanNo. 348/DUKCAPTD/PTKP/2009 tanggal 09 September 2009, adalah sahmenurut hukum;Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidanganbahwa berdasarkan alat bukti P1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 348/DUKCAPILTD/PTKP/2009 dan bukti P2 (surat pemberkatan perkawinan tanggal11

2006sebesar Rp.4.697.510.535,00;Mbabwat Terbanding melakukan koreksi berdasarkan ekualisasi antara SPT Tahunan PPh Badan denganSPT PPh Pasal 21 diketahui bahwa terdapat biaya gaji dan upah yang merupakan objek PPh Pasal 21 yangbelum dilaporkan sejumlah Rp.4.697.510.535,00;Mbabwa Pemohon Banding mengemukakan Terbanding melakukan koreksi PPh Pasal 21 karena biaya gajiyang dilaporkan dalam SPT PPh Badan lebih besar dari biaya gaji yang dilaporkan dalam SPT 21, karenaada penghasilan/biaya gaji di bawah PTKP

mengajukan keberatan, alasan Pemohon Banding adalah PemohonBanding tidak melaporkan penghasilan sejumlah Rp.4.697.510.535,00 ke dalam SPT Tahunan PPh Pasal21 tahun 2006 karena keterbatasan karyawan yang memiliki pengetahuan perpajakan;bahwa Pemohon Banding mengemukakan Terbanding melakukan koreksi PPh Pasal 21 karena biayagaji yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan lebih besar dari biaya gaji yang dilaporkan dalam SPT PPhPasal 21, karena ada penghasilan/biaya gaji dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP

) sehinggabukan merupakan objek PPh Pasal 21;bahwa menurut Pemohon Banding tidak semua pegawai Pemohon Banding gajinya di atas PTKP;bahwa Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan Uji Bukti dan menyampaikan hasilnya dalampersidangan sebagai berikut :bahwa berkaitan dengan Uji Bukti, Terbanding menyampaikan keterangan dalam persidangan sebagaiberikut :bahwa dasar koreksi DPP PPh Pasal 21 adalah ekualisasi antara biaya gaji di General Ledger yang telahdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan

Nomor 626 PK/Pdt/2017Status PTKP (Rp) SetahunBelum Kawin 2.880.000Kawin, anak 0 4.320.000 PITKP ini yang jadi dasar H.

AchmadSuhartonoKawin, anak 1 5.760.000Kawin, anak 2 7.200.000Kawin, anak 3 8.640.000SSP 2002 13.321.500 4.320.000 = 9.001.500 9.001.500 X 5% = 450.075SSP 2003 13.320.0004.320.000 = 9.000.000 9.000.000 X 5% = 450.000SSP 2004 13.320.0004.320.000 = 9.000.000 9.000.000 X 5% = 450.000PTKP 2005 (dasar hukum 564/KMK.03/2004) berlaku 1 Januari 2005:Status PTKP (Rp) SetahunBelum Kawin 12.000.000Kawin, anak 0 13.200.000 PTKP ini yang jadi dasar H.

Achmad Suhartono Rp450.050,00, itu dari penghasilansetelan dikurangi faktor pengurangnya, penghasilannya adalahRp23.401.000,00 setahun, dikurangi PTKP Rp14.400.000,00 setahunHalaman 34 dari 56 hal. Put.

Belum lagi bisa membayar gaji 7 karyawan Rp14.000.000,00/bulanRp168.000.000,00 per tahun, bunga kredit Rp14.000.000/bulanRp168.000.000,00 per tahun dan biaya lainlainnya;PTKP 2009 2012 (dasar hukum Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008)berlaku 1 Januari 2009:Status PTKP (Rp) SetahunBelum Kawin 15.840.000Kawin, anak 0 17.160.000 PTKP ini yang jadi dasar H.

pertimbangannyabisa melihat Kembali bukti T13 sampai dengan T21.a, oleh karena angkaangka adalah ilmu pasti, jadi tidak akan meleset, bisa diperbandingkandengan peraturan pajak di atas beserta PTKP dan tarif pajak progresifnya.Dan pengetahuan tentang pengalaman ini tidak perlu pembuktian lagikarena setiap Warga Negara Indonesia yang mempunyai penghasilan diatas PTKP wajib mengisi dengan sebenarbenarnya.

Tahun 2005 sebesar Rp. 60.000.000, sehingga KantorPelayanan Pajak (KPP) Semarang Barat menerbitkan SKPKB PPh OP Tahun Pajak 2005No. 00052/205/05/503/07 tanggal 11 Mei 2007 sejumlah Rp. 83.119.778,;Mengenai perhitungan pajak yang terutang tersebut dapat diuraikan sebagaiberikut : Peredaran Usaha Dagang Rp. 904.800.000,00 Peredaran Usaha Industri Rp. 409.800.512,00 Penghasilan Lain diluar Usaha Rp. 60.000.000,00 Penghasilan Neto (20%X 904.800.000)+ Rp. 304.479.079,00(15,5% x 409.800.512) + 60.000.000 PTKP

Atau karena terdapat salah ketikpada daftar susunan keluarga pada laporan SPT Tahunan dimana pekerjaan istri(Yuliningsih) masih tertulis usaha industri maka Pemeriksa melakukan koreksi.Kami keberatan dengan koreksi terhadap peredaran usaha industri yang dilakukanPemeriksa, sebab sejak akhir Tahun 2002 usaha industri yang dilakukan istri sudahtidak beroperasi lagi (foto copy pendukung terlampir) dan hal ini sebenarnya jugadapat diketahui dari perhitungan PTKP kami karena kalau istri berusaha sendiri

diluar usaha suami dan penghasilannya digabung maka PTKP atas nama istri harusditambah padahal untuk perhitungan PTKP yang menjadi perhitungan pajak kamidalam SPT Tahunan PPh Tahun 2005 tidak kami perhitungkan karena memangusaha istri sudah tidak beroperasi lagi sejak akhir Tahun 2002 (terakhir kali PTKPuntuk nama istri diperhitungkan pada SPT Tahun 2002 bukti terlampir);Adanya koreksi oleh Pemeriksa atas penghasilan dari luar usaha sebesarRp. 60.000.000, dalam hal ini pun kami tidak sependapat

No.Put.13635/PP/HT.III/14/2008.MENGADILI KEMBALI :Mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding.Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP233/WPJ.10/KP.0309/2007 tanggal 24 Oktober 2007 mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2005 Nomor:00052/205/05/503/07 tanggal 11 Mei 2007 dan PPH OP Tahun 2003 dihitung kembalimenjadi sebagai berikut :Penghasilan Netto Rp. 71.192.000,Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP

tersebut danmenyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap PPh Pasal 21 yang dikoreksi positif, karena tidakmelaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 bukan berarti dapat diartikan tidak ada pelaporan, dikarenakansetiap bulan Pemohon Banding telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21;bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding tidakmelaporkan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikoreksi oleh Terbanding dikarenakan gaji yangdiberikan kepada karyawan yang masih di bawah PTKP

Penghasilan Pasal 21sebesar Rp1.429.769.320,00 sesuai ekualisasi dengan Biaya Gaji, karena Pemohon Banding tidakmelaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengatakan telah melaporkan SPT Masa PajakPenghasilan Pasal 21 dan dalam persidangan telah menyerahkan daftar gaji sekaligus sebagairekapitulasi masa Januari s.d Desember 2008;bahwa menurut Pemohon Banding apabila dihitung seluruh penghasilan karyawan maupun karyawatidari Pemohon Banding, penghasilannya di bawah PTKP

, sehingga tidak ada Penghasilan Kena Pajakdan PPh 21 yang terutang yang harus dipotong;bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, hasil penilaian pembuktian, danperaturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi,S.H., L.L.M berkeyakinan bahwa data yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa rekapitulasipembayaran gaji kepada karyawan telah dapat membuktikan bahwa seluruh penghasilan karyawantersebut berada di bawah PTKP;bahwa

58.468.458.545,00Di bawah PTKP 7.683.751.522,00 41.086.638.197,00 33.402.886.675Jumlah 14.929.698.558,00 106.801.043.778,00 91.871.345.220Penghasilan Pegawai TidakTetap: Pegawai harian lepas Pegawai tidak tetap, 1.160.125.000,00 1.160.125.000,00 pemagang Penerima honorarium 359.145.000,00 359.145.000,00 Komisaris/anggota dewan : Distributor MLM/direct selling Mantan pegawai Peserta program pensiun Tenaga ahli Lainlain Jumlah1.519.270.000,001.519.270.000,00 PPh Pasal 21 bersifat final: Penerima uang

pesangon,uang tebusan7.972.082.144,007.972.082.144,00 Pejabat negara, PNS, TNI/Polri Jumlah7.972.082.144,007.972.082.144,00 Jumlah penghasilantidak tetappegawai9.491.352.144,009.491.352.144,00 Jumlah objek PPh Pasal 21 24.421 .050.702,00 116.292.395.922 ,00 91.871.345.220,00 Bahwa perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah: Uraian Jumlah menurut Koreksi (Rp)Wajib Pajak PemeriksaPenghasilan Pegawai Tetap:Di atas PTKP 390.374.950,00 3.313.797.877,00 2.923.422.927,00Di bawah PTKP Jumlah 390.374.950,00

Yang menjadipokok sengketa keberatan adalah koreksi PPh Pasal 21 terutang,dimana dalam perhitungannya Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tidak memisahkan antara objek PPh Pasal 21diatas Penghasilan Tidak Kena PajaK (PTKP) dan dibawah PTKPBahwa terdapat total 55 cabang dimana dari total 55 cabang, yangmelakukan kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21hanya 11 cabang yakni:. Kantor Pusat;. Cabang Medan Kota;Cabang Bandung Cicadas;Cabang Bantul;Cabang Pamekasan;23456.

Cabang Kendari;Bahwa sampai dengan selesainya proses Keberatan, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikandokumen dan bukti pendukung lainnya terutama data cabangcabang yang dapat menunjukkan/memisahkan penghasilankaryawan yang di atas maupun dibawah PTKP sehinggaberdasarkan data yang disampaikan Pemohon Bandingselama proses keberatan tidak dapat menunjukkan perincianperhitungan PPh Pasal 21 untuk masingmasing karyawan yangtidak seharusnya terutang PPh Pasal 21 (penghasilan

Oleh sebab itu, PutusanMajelis ini menjadi tidak sah dan harus dibatalkan;9.3 Bahwa apabila yang menjadi sengketa adalah mengenai PPh 21terutang yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding telah dihitung oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan cara ekualisasi tanpa ada pemisahanantara Penghasilan yang di atas maupun di bawah PTKP, makaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) akan memberikansanggahan dan penjelasan sebagai berikut:9.3.1.

mendengar keterangan saksisaksi; Telah pula memperhatikan keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tertanggal 09 September 2014yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 09 September2014 di bawah register Nomor 34/Pdt.P/2014/PN Gst telah mengemukakan halhal sebagai berikut:e Bahwa pemohon telah menikah dengan SOKHI ARO ZEGA pada tanggal 28November 1982 sesuai akta perkawinan tanggal 09 April 2003, Nomor : 102/KepnakertransTBH/PTKP

Fotocopy 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga No.1204010201080153 tanggal23 Januari 2009, Nama Kepala Keluarga SOKHI ARO ZEGA, ditandai Hakim denganP.1. ; 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 102/KepnakertransTHB/PTKP/03 tanggal 09 April 2003 antara SOKHI ARO ZEGA dan RAIDA ZEGAditandai Hakim dengan P.2. ;1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 361/KepnakertransGST/KTDISKP/03 tanggal 09 April 2003 atas nama IMAN JELITA ZEGA ditandaiHakim dengan P.3. ; 1 (

SUDI FERI ARIANTO ZEGA masingmasing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut:Saksi 1.Bahwa saksi memberitahukan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan merupakan mertuaPemohon;Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon bernamaSOKHIARO ZEGA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09 April 2003Nomor : 102/KEPNAKERTRANSTHB/PTKP/03 ;Bahwa benar SOKHIARO ZEGA dan RAIDA ZEGA mempunyai anak yang bernamaIMAN JELITA ZEGA ;Bahwa Almarhum

SOKHIARO ZEGA meninggal dunia anaknya diasuh dan dirawat olehPemohon selaku Ibu kandungnya ;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap anak almarhumSOKHIARO ZEGA adalah untuk mengurus harta kekayaan dan mengurus anaknya ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan Keluarga kepada Pemohonyaitu ; Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon bernamaSOKHIARO ZEGA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09 April 2003Nomor : 102/KEPNAKERTRANSTHB/PTKP

Bangka Belitungberdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak AtasTanah dengan No. 593.83/566/03/2009 tanggal 30 Juli 2009 denganBerita Acara No. 18 BA.Pemby/PTKP/2009 Tanggal Agustus 2009sebesar Rp. 110.424.000,00, (seratus sepuluh juta empat ratus duapuluh empat ribu rupiah) yang diterima oleh SALEH SEMAN;Kwitansi Pembayaran biaya santunan/ ganti rugi tanah/ lahan dantanam tumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.

Bangka Belitungberdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak AtasTanah dengan No. 593.83/568/03/2009 tanggal 30 Juli 2009 denganBerita Acara No. 20 BA.Pemby/PTKP/2009 Tanggal Agustus 2009sebesar Rp. 409.315.000, (empat ratus sembilan juta tiga ratus limabelas ribu rupiah) yang diterima oleh HENDY HS;Kwitansi Pembayaran biaya santunan/ ganti rugi tanah/ lahan dantanam tumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.

Bangka Belitungberdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak AtasTanah dengan No. 593.83/575/03/2009 tanggal 30 Juli 2009 denganBerita Acara No. 25 BA.Pemby/PTKP/2009 Tanggal Agustus 2009sebesar Rp. 271.060.000,00, (dua ratus tujuh puluh satu juta enampuluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. YAMIN;Kwitansi Pembayaran biaya santunan/ ganti rugi tanah/ lahan dantanam tumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.

Bangka Belitungberdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak AtasTanah dengan No. 593.83/568/03/2009 tanggal 30 Juli 2009 denganBerita Acara No. 20 BA.Pemby/PTKP/2009 Tanggal Agustus 2009sebesar Rp. 409.315.000, (empat ratus sembilan juta tiga ratus limabelas ribu rupiah) yang diterima olen HENDY HS;Kwitansi Pembayaran biaya santunan/ ganti rugi tanah/ lahan dantanam tumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.