SYAMLAWI tanpa melalui surat perjanjian kerja (Kontrak), yaitusebagai berikut:a) Pekerjaaan Jalan setapak Rt.01 dengan jumlah anggaran sebesarRp.76.880.000.000.00,(tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluhribu rupiah) yang seharusnya dikerjakan oleh saksi ZAMRONI (selakuKetua TPK) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKN atasdugaan Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Desa yang bersumberdari APBN tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan BangkoKabupaten Merangin Nomor : SR70/PW05

selisin sebesar Rp.27.029.540.00,(dua puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluhrupiah).b) Pekerjaan BOK RT O02 + dengan jumlah = anggaran ' = sebesarRp.19.095.000.00, (Sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah),yang seharusnya dikerjakan oleh saksi M.HAFIZ dan berdasarkan LaporanHasil Audit dalam rangka PKKN atas dugaan Penyimpangan DalamPenggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2016di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Nomor : SR70/PW05

belasribu seratus lima puluh rupiah).c) Pekerjaan Drainase RT O5 dengan jumlah anggaran' sebesarRp.19.805.000.00, (Sembilan belas juta delapan ratus lima ribu rupiah),Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.yang seharusnya dikerjakan oleh saksi ASPANI (selaku ketua TPK) danberdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKN atas dugaanPenyimpangan Dalam Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBNtahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko KabupatenMerangin Nomor : SR70/PW05

puluh limarupiah).Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.g) Pekerjaan Pembuatan Drainase RT 01 dengan jumlah anggaran sebesarRp.39.480.000.00, (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluhribu rupiah) yang seharusnya dikerjakn oleh saksi ZAMRONI (selaku ketuaTPK) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKN atasdugaan Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Desa yang bersumberdari APBN tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan BangkoKabupaten Merangin Nomor : SR70/PW05

RAHMAN tersebut telahmerugikan keuangan negara sebesar Rp.212.799.255.00 (dua ratus duabelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh limarupiah) sebagaimana dimaksud dalam Laporan hasil Audit Badanpengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan propinsi Jambi NomorSR70/PW05/05/5/2018 tanggal 18 April 2018 perihal Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Penggunaan DanaDesa yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 di Desa MudoKecamatan Bangko

juta dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluhrupiah).b) Pekerjaan BOK RT O02 dengan jumlah = anggaran sebesarRp.19.095.000.00, (Sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah),yang seharusnya dikerjakan oleh saksi M.HAFIZ dan berdasarkan LaporanHasil Audit dalam rangka PKKN atas dugaan Penyimpangan DalamPenggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2016Halaman 7 dari 103 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Nomor : SR70/PW05

selisin sebesar Rp.1.617.150.00, (Satu juta enam ratus tujuh belasribu seratus lima puluh rupiah).c) Pekerjaan Drainase RT O05 dengan jumlah anggaran sebesarRp.19.805.000.00, (Sembilan belas juta delapan ratus lima ribu rupiah),yang seharusnya dikerjakan oleh saksi ASPANI (selaku ketua TPK) danberdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKN atas dugaanPenyimpangan Dalam Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBNtahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko KabupatenMerangin Nomor : SR70/PW05

.9.771.730.00, (Sembilanjuta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).d) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Muara Tantan dengan jumlahanggaran sebesar Rp.40.00.000.00, (empat puluh juta rupiah) yangseharusnya dikerjakan oleh saksi ARFAN MULYADI (selaku ketua TPK) danberdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKN atas dugaanPenyimpangan Dalam Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBNtahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko KabupatenMerangin Nomor : SR70/PW05

ribu duaratus rupiah).Pekerjaan Rehabilitas Jalan Produksi dengan jumlah anggaran sebesarRp.207.120.000.00, (dua ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)yang seharusnya dikerjakn oleh saksi ARFAN MULYADI (Sselaku ketua TPK)dan berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKN atas dugaanPenyimpangan Dalam Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBNHalaman 8 dari 103 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko KabupatenMerangin Nomor : SR70/PW05

tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)yang seharusnya dikerjakn oleh saksi ARFAN MULYADI (selaku ketua TPK)dan berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKN atas dugaanPenyimpangan Dalam Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBNtahun Anggaran 2016 di Desa Mudo Kecamatan Bangko KabupatenMerangin Nomor : SR70/PW05/5/2018 tanggal 18 April 2018 bahwa hasilpekerjaan tersebut terdapat selisin sebesar Rp.113.127.945.00, (seratustiga belas juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat

Jambi NomorLHAI469/PW05/5/2012 tanggal 16 Oktober 2012, (vide.

Jambi Nomor LHAI469/PW05/5/2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang mengacu pada SuratHasil Pemeriksaan Lapangan dari Kepala Bidang Cipta Karya DinasPekerjaan Umum Prop.

Jambi NomorLHAI469/PW05/5/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dalam dalam bentuk tabelyang hasilnya menyatakan Jumlah Harga Material sebesar Rp. 188.768.375,lroninya LHAI BPKP Perwakilan Prop.

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:1.OBJEK GUGATAN:Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan DanPenggunaan Dana Hibah Dari Pemerintah Daerah Kabupaten TanjungJabung Barat Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015, dengan SuratPengantar Nomor: SR332/PW05

Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi DalamPengelolaan Dan Penggunaan Dana Hibah Dari Pemerintah DaerahKabupaten Tanjung Jabung Barat Kepada Komite Olahraga NasionalIndonesia (KONI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran2015, dengan Surat Pengantar Nomor: SR332/PW05/5/2016,tertanggal 3 Oktober 2016, yang mana kemudian Hasil Audit dimaksuddijadikan dasar oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat untukmenetapkan Penggugat

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaituLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan DanPenggunaan Dana Hibah Dari Pemerintah Daerah Kabupaten TanjungJabung Barat Kepada Komite Olahraga Nasional Indoensia (KONI)Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015, dengan SuratPengantar Nomor: SR332/PW05/5/2016, tertanggal 3 Oktober 2016,yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi;.

Bahwa Tergugat sebagai pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang auditing dan akunting (ahli) yang secara resmi telah dimintauntuk membantu Penyidik, maka Tergugat menindaklanjuti permintaanresmi penyidik tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor:S731/PW05/5/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang dilampiri denganSurat Tugas Nomor ST732/PW05/5/2016, tanggal 22 Juni 2016, untukmelakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalamKasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan danPengelolaan Anggaran

Hibah dari Pemerintah Daerah KabupatenTanjung Jabung Barat kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat T.A 2015;Bahwa penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negarayang dilakukan atas dasar adanya permintaan resmi dari penyidiktersebut, kemudian diperpanjang oleh Tergugat berdasarkan SuratNomor: S808/PW05/5/2016, tanggal 26 Juli 2016, yang dilampiridengan Surat Tugas Nomor ST809/PW05/5/2016, tanggal 26 Juli2016;Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 547

., telah memperkayaorang lain, dan merugikan keuangan negara sesuai dengan hasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi dalamPelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit untukMasyarakat UPT Lagan Simpang Pandan Kecamatan Geragaikabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dinas Nakertrans kabupatenTanjung Jabung Timur tahun anggaran 2007 Nomor : S6178/PW05/5/2009 tanggal 18 Nopember 2009, hasil perhitungankerugian keuangan Negara berdasarkan

SITOHANG, SE, telah memperkaya oranglain, dan merugikan keuangan negara sesuai dengan hasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi dalamPelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit untukMasyarakat UPT Lagan Simpang Pandan Kecamatan Geragaikabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dinas Nakertrans kabupatenTanjung Jabung Timur tahun anggaran 2007 Nomor : S6178/PW05/5/2009 tanggal 18 Nopember 2009, hasil perhitungankerugian keuangan Negara

S6178/PW05/5/2009tanggal 18 November 2009;Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 341 K/Pid.Sus/2012142. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja PekerjaanPengadaan Bibit Kelapa Sawit Sebanyak 34.000 Batangkepada Masyarakat UPT Lagan Simp. Pandan KabupatenTanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 yang berisi :Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR. 12/PWTTT/NAKERTRANS/2007 antara Kep. (Pembantu PenanggungJawab) AMIRUDDIN CHAIDIR, SE.

S6178/PW05/5/2009tanggal 18 November 2009;2. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja PekerjaanPengadaan Bibit Kelapa Sawit Sebanyak 34.000 Batangkepada Masyarakat UPT Lagan Simp. Pandan KabupatenTanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 yang berisi :Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR. 12/PWTTT/NAKERTRANS/2007 antara Kep. (Pembantu PenanggungJawab) AMIRUDDIN CHAIDIR, SE.

perlu dihukum dengan uang pengganti;Meskipun Terdakwa tidak menikmati hasil dari Tindak PidanaKorupsi dalam perkara Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran2007 pada Dinas NAKERTRANS Kabupaten Tanjung Jabung Timur yangmana Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dengan melawanhukum secara bersamasama tetapi tetap dituntut dan diputus selain daripidana penjara dan denda juga harus dijatunkan dengan hukuman pidanatambahan uang pengganti sebagaimana dalam temuan BPKP PropinsiJambi Nomor : S6178/PW05

Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga PuluhSembilan Koma Lima Puluh Dua Rupiah);Bahwa berdasarkan Hasil Audit Fisik oleh Tim Tekhnis Dinas PU Kabupaten Tebo tersebut selanjutnya dilakukan Audit/Perhitungan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) perwakilan Propinsi Jambi dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara pada kegiatan Pembangunan Tugu Simpang Lima pada Dinas Perkotaan,Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo Tahun 2008 yang termuat dalam SuratNomor : S5182/PW05

Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Dua Rupiah);Bahwa berdasarkan Hasil Audit Fisik oleh Tim Tekhnis Dinas PU Kabupaten Tebo tersebutselanjutnya dilakukan Audit / Perhitungan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) perwakilan Propinsi Jambi dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara pada kegiatan Pembangunan Tugu Simpang Lima pada Dinas Perkotaan,Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo Tahun 2008 yang termuat dalam SuratNomor : S5182/PW05

Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Lima Puluh DuaRupiah).Bahwa berdasarkan Hasil Audit Fisik oleh Tim Tekhnis Dinas PU Kabupaten Tebo tersebutselanjutnya dilakukan Audit / Perhitungan oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Jambi dan berdasarkan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara pada kegiatan Pembangunan Tugu Simpang Limapada Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo Tahun 2008yang termuat dalam Surat Nomor : S5182/PW05

(seratus tujuh puluh tujuh jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian Negara yangdilakukan oleh BPKP Perwakilan Jambi Nomor : S6178/PW05/5/2009 tanggal 18Nopember 2009 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.177.750.000.

(seratus tujuh puluh tujuh jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian Negara yangdilakukan oleh BPKP Perwakilan Jambi Nomor : S6178/PW05/5/2009 tanggal 1810Nopember 2009 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.177.750.000.

Undang Undang yang umum (LexGeneralis);Meskipun Terdakwa tidak menikmati hasil dari Tindak Pidana Korupsi dalamperkara Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2007 pada DinasNAKERTRANS Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mana Terdakwa telahmenyalahgunakan wewenang dengan melawan hukum secara bersamasamatetapi tetap dituntut dan diputus selain dari pidana penjara dan denda juga harusdijatunkan dengan hukuman pidana tambahan uang pengganti sebagaimanadalam temuan BPKP Propinsi Jambi Nomor : S6178/PW05

kerugiannegara sebesar Rp.66.150.000, (dari kerugian dakwaan Jaksa Penuntut Umumsebesar Rp. 177.750.000,) dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah);Bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Muara Sabak kepada BPKPPerwakilan Jambi Nomor: B491N.519,FD.1110/2008 tanggal 20 Oktober 2008perihal mohon Bantuan Ahli, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh BPKPselama 20 hari kerja mulai tanggal 27 Nopember sampai dengan 30 Desember2008 dengan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Jambi Nomor: LHAI33/PW05

Negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perobuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi secara melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, Keterangan Ahli,keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana telahdiajukan oleh Penuntut umum di persidangan dan demikian juga dalam LaporanHasil Audit dari BPKP Perwakilan Proinsi Jambi Nomor : SR244/PW05

SYARIF untuk menandatangani berita acaratersebut, padahal ada kekurangaan volume pekerjaan dan item pekerjaan yangsama sekali tidak dikerjakan sesuai Laporan Hasil Audit dari BPKP PerwakilanProinsi Jambi Nomor : SR244/PW05/5/2017 tanggal 20 Oktober 2017, sertabersesuain dengan keterangani Saksi Ahli Herman Yani,ST.,M.

SYARIF untuk menandatangani berita acara tersebut, padahal adakekurangaan volume pekerjaan dan item pekerjaan yang sama sekali tidakdikerjakan sesuai Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Proinsi JambiNomor : SR244/PW05/5/2017 tanggal 20 Oktober 2017, serta bersesuaiandengan keterangan Saksi Ahli Herman Yani,ST.,M.

,Eng yang memeriksa ke lapangan pembangunan PLTMH diDesa Lubuk Lawas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas ,pekerjaanpembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa LubukLawas (Kontrak) Nomor :01/SP/PLTMHTJB/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 nilaikontrak yang diperjanjikan sebesar Rp 1.263.241.000 (satu milyar dua ratusenam puluh tiga juta duaratus empat puluh satu ribu rupiah) dan menurutLaporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR244/PW05/5

SEyang mengitung kerugian negara pembangunan Pembangkit Listrik TenagaMikro Hidro (PLTMH) di Desa Lubuk Lawas sebesar Rp. 372.231.499,10, (tigaratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilanpuluh sembilan rupiah sepuluh sen) karena adanya kekurangaan volumepekerjaan dan item pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan sesuai LaporanHasil Audit dari BPKP Perwakilan Proinsi Jambi Nomor : SR244/PW05/5/2017tanggal 20 Oktober 2017, dan bersesuaian dengan keterangan Saksi

Jambi dalam surat bukti Nomor : S442/PW05/5/2009perinal : Laporan hasil perhitungan kerugian Negara atas dugaanpenyimpangan kegiatan pengadaan pakan ikan pada Kantor Peternakan danPerikanan Kabupaten Tebo TA 2007 dengan hasil perhitungan kerugianNegara sebesar Rp719.247.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratusempat puluh tujuh ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (8) UndangUndang R.1Nomor : 31 Tahun

dengan bulan Juni 2008 sekitar 26 ton pakan ikantersebut baru didistribusikan, dan pakan ikan tersebut sudahmelampaui masa kadaluarsa sehingga kurang memberi manfaatsesual peruntukannya dan kegunaannya sebab setelah masakadaluarsa pakan ikan habis, pakan ikan tersebut tidak dapatdigunakan lagi, hal tersebut telah pula dikuatkan denganperhitungan yang sah dan resmi hasil audit/perhitungan oleh badanpengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) Provinsi Jambisebagaimana tertuang dalam surat Nomor : S442/PW05

saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pelaksanaan pendistriobusian pakan ikantersebut disamping tidak sesuai dengan jumlah, tengat waktu jugatidak dapat dimanfaatkan/digunakan sebagaimana mestinya karenatelah membusuk atau daluarsa, maka perbuatan Terdakwa tersebuttelah menimbulkan akibat sebagaimana telah dilakukan perhitunganyang sah dan resmi hasil audit/perhitungan oleh badan pengawaskeuangan dan pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi sebagaimanatertuang dalam surat Nomor : S442/PW05

mengungkap fakta pembuktianbahwa bulan Juni 2008 sekitar 26 ton pakan ikan tersebut barudidistribusikan, dan pakan ikan tersebut sudah melampaui masakadaluarsa sehingga kurang memberi manfaat sesuai peruntukannyadan kegunaannya sebab setelah masa kadaluarsa pakan ikan habis,pakan ikan tersebut tidak dapat digunakan lagi, yang didukung alatbukti surat berupa dokumen hasil audit/perhitungan oleh badanpengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) Provinsi Jambisebagaimana tertuang dalam surat Nomor : S442/PW05

., telah menguntungkan orang diri sendiri atau orang lain dan merugikankeuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuanganNegara atas dugaan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsidalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit untukmasyarakat UPT Lagan Simpang Pandan Kecamatan Geragai KabupatenTanjung Jabung Timur pada Dinas Nakertrans Kabupaten Tanjung JabungTimur Tahun Anggaran 2007 Nomor : S6178/PW05/5/2009 tanggal 18November 2009, hasil perhitungan kerugian

S6178/PW05/5/2009 tanggal 18 November 2009 ;2. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan BibitKelapa Sawit Sebanyak 34.000 Batang kepada Masyarakat UPT LaganSimp. Pandan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007yang berisi :" Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR. 12/PWTTT/NAKERTRANS/2007 antara Kepala Dinas Nakertrans selaku Kuasa PenggunaAnggaran Kegiatan PWT Kabupaten Tanjabtim dengan WakilDirektur CV.

No. 128 PK/Pid.Sus/2014Vi.33/PW05/2009 tanggal 05 Februari 2009 perihal Laporan Hasil AuditInvestigatif Pelaksanaan Dugaan Penyimpangan PelaksanaanPengadaan Bibit Sawit dengan Kerugian Negara sebesarRp177.750.000,00 terjadinya penyimpangan tersebut disebabkan oleh :a. Adanya unsur kesengajaan/itikad tidak baik dari rekanan/penyediabarang dan jasa ;b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa tidak berjalan sebagaimanamestinya;c.

Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Jambi Nomor : LHAlF33/PW05/2009 tanggal 5 Februari 2009 perihal Laporan Hasil AuditInvestigatif Pelaksanaan Pengadaan Bibit Sawit pada Dinas Nakertrans Kab.Tanjung Jabung Timur TA 2007, bahwa penyelewengan ini murni tanggungjawab CV. Angelia. Hal ini juga dapat dibuktikan kesaksian AILYNKESUMAWATI, AK dari BPKP Perwakilan Jambi pada persidangan tanggal11 Juli 2011 yang menyatakan perbuatan ini adalah tanggung jawab CV.Angelia (M. STOHANG, SE) ;.

Akibatnya negara dirugikansebesar Rp 183.481.819, (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapanpuluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasilpenghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan PengawasKeuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi nomor : S5165/PW05/5/2007 tanggal 19 Desember 2007 atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal

Akibatnya negara dirugikan sebesarRp 183.481.819, (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluhsatu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil penghitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas KeuanganDan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi nomor : S5165/PW05/5/2007 tanggal 19 Desember 2007 atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18

Mengenai Audit BPKP perwakilan Provinsi Jambi terhadap perhitungankerugian negara sebesar Rp 183.481.819 (seratus delapan puluh tiga jutaempat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)yang dijadikan alat bukti surat yakni surat Nomor : S S 5165/PW05/5/2007tanggal 19 Desember 2007 yang tidak dilakukan langsung ke KoperasiUsaha Niaga maupun Petani Keramba penerima bantuan tersebut, melainkanhanya dilakukan terhadap datadata yang sudah ada dan diolah olehPenyidik Kejaksaan Negeri

No. 2259 K/Pid.Sus/2009Bahwa apa yang dilakukan oleh BPKP perwakilan provinsi Jambi terhadapperhitungan kerugian negara dengan suratnya Nomor : S 5165/PW05/5/2007 tanggal 19 Desember 2007 adalah sesuatu yang tidakfair dan tidak berimbang dan jelasjelas tidak mencerminkan keadilan bagiTerdakwa, hal ini tentunya telah menyalahi ketentuan hukum, sebabperhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan ProvinsiJambi tersebut hanya didasarkan pada datadata yang telah diolahsedemikian rupa

SR590/PW05/5/2012 tanggal 12Desember 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Jambi;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa

SR590/PW05/5/2012 tanggal 12Desember 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Jambi; Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKuala Tungkal tanggal 29 Agustus 2013 sebagai berikut:TeMenyatakan perbuatan Terdakwa DIDI SURYADI, SE., Bin SUPARMANsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

SR590/PW05/5/2012tanggal 12 Desember 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;Bahwa Hakim dalam memutus perkara Terdakwa telah mengambil pertimbangan sendiri yang menyatakan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangdilakukan Departemen Pertanian, tarif tes RBT yang berlaku tahun 2008adalah

brucellosis sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No.LB.13/328 tanggal 24 Juni 2013, sehingga Jaksa/Penuntut Umummenyatakan tidak terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.73.328.000, (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan riburupiah) sebagaimana hasil Laporan Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan 165 (SeratusEnam Puluh Lima) Ekor Sapi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertaniandan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 No.SR590/PW05

SR590/PW05/5/2012 tanggal 12 Desember 2008;Bahwa meskipun kerugian keuangan negara sebesar Rp. 84.797.500,(delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratusrupiah) telah dikembalikan oleh saksi TEGUH Bin EFFENDI SALEH,namun tidak menghapuskan pidananya Terdakwa sebagai pelaku tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UndangUndang No. 31Tahun 1999 Jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Mengenai alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa

FIRDAUS THAIB Bin MOHAMAD THAIB selakuKetua DPD Perpamsi Provinsi Jambi dan ARIEF SUFIANTO.SE selakuBendahara DPD Perpamsi Provinsi Jambi mengakibatkan kerugianKeuangan Negara lebih kurang sebesar Rp. 863.089.077, (delapan ratusenam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah)sebagaimana Surat dari Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanPerwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR297/PW05/5/2014 tanggal 21Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara AtasDugaan

Untuk Polri : NihilBahwa akibat perbuatan terdakwa ARENA AFIYATI Binti ROCHDADI yangtidak melakukan pembayaran terhadap uang yang telah dicairkan darirekening DPD Perpamsi Propinsi Jambi kepada PDAM Tirta Mayang KotaJambi, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp.863.089.077, (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh sembilanribu tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana Surat dari Badan PengawasanKeuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR297/PW05/5/2014

telah diperpanjang dengan surat Nomor : S818/PW05/5/2014 tanggal 13 Agustus 2014 berdasarkan SuratPermintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari KepalaKejaksaan Tinggi Jambi Nomor : B1630/N.5.5/Fd.1/05/2014 tanggal 14Mei 2014 Perihal Bantuan Menghitung Kerugian Negara;Bahwa terhadap hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalamperkara Tindak Pidana Korupsi pada Penerimaan Pembayaran RekeningAir dari TNVPolri Periode 2012/2013 kepada PDAM Tirta Mayang KotaJambi telah diterbitkan Laporan

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negaradalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimaan PembayaranRekening Air TNI/Polri Periode 2012/2013 Kepada PDAM Tirta MayangKota Jambi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR397/PW05/5/2014 tanggal 21 Agustus 2014 dapat disimpulkan telahmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 863.089.077,(delapan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuhpuluh

Desa Tenam sebesar sebesar Rp. 36.862.151,00 (tiga puluh enam11juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh satu rupiah) sebagimanaPerhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) JambiNomor SR2902/PW05/5/2012 tanggal 30 Juli 2012. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Desa Tenam sebesar sebesar Rp. 36.862.151,00 (tiga puluh enamjuta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh satu rupiah) sebagimanaPerhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) JambiNomor SR2902/PW05/5/2012 tanggal 30 Juli 2012.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Desa Tenam sebesar sebesarRp.36.862.151,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratuslima puluh satu rupiah) sebagimana Perhitungan Ahli dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Jambi Nomor SR2902/PW05/5/2012 tanggal30 Juli 2012Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo.

kerugian negara telah terjadi pada saat penjualan TKD tersebutdilakukan;Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Ahli tersebut, Terdakwamenyatakan Benar dan Tidak Keberatan;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan BuktiSurat yaitu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Pengalihan/Penjualan Tanah Kas DesaTenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari yang dilakukan oleh BPKPPerwakilan Propinsi Jambi, Nomor: SR2902/PW05

Pengelolaan Keuangan Desa;Menimbang, bahwa penggunaan uang hasil penjualan TKD yang tidak sesuaiperuntukannya tersebut nyatanyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara, yangPutusan Nomor: 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBIberdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Pengalihan/PenjualanTanah Kas Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari yangdilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi, No: SR2902/PW05

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor UrusanAgama Kecamatan Sragi Nomor: Kk.11.26.13/PW05/513/X1/2013tanggal 12 Nopember 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinyadan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;B.

Surat Izin Perceraian PNS atas nama Penggugat.No.KEP5581/PW05/2010(bukti P3);Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.

PINANGTUNGGAL milik Saksi MANSURDIN yang mengakibatkan kerugian keuanganNegara, sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Jambi, Nomor :SR362/PW05/5/2017 tanggal 20 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas DugaanTindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakian Dinas Anggota DPRD KabupatenMuaro Jambi Tahun 2014 yang simpulkan telah terjadi kerugian KeuanganNegara sebesar Rp.355.702.632,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima JutaTujuh Ratus Dua Ribu Enam Ratus

PINANG TUNGGAL milik Saksi MANSURDINyang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sebagaimana hasilperhitungan BPKP Perwakilan Jambi, Nomor : SR362/PW05/5/2017tanggal 20 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pengadaan Pakian Dinas Anggota DPRD Kabupaten MuaroJambi Tahun 2014 yang simpulkan telah terjadi kerugian KeuanganNegara sebesar Rp355.702.632,00 (TigaRatus Lima Puluh Lima JutaTujuh Ratus Dua Ribu Enam Ratus

Alat bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi padaKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kabupaten MuaroJambi Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR362/PW05/5/2017 tanggal 20Desember 2017, dengan kesimpulan telahterjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negarasebesar Rp. 355.702.632,00, (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh

PINANG TUNGGALuntuk melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian dinas anggota DPRDKabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2014, dan berdasarkan hasil auditpenghitungan kerugian keuangan Negara yang dilaksanakan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi NomorSR362/PW05/5/2017.

,CFE., CF.ra, dari Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jambi sebagaimana termuatdalam hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara = yangdilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor SR362/PW05/5/2017.

Bahwa akibat perobuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi NasrulBin Sukemi telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesarRp. 22.638.900, (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribusembilan ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR588/PW05/5/2012tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat oleh Tim Auditor pada KantorBPKP Perwakilan Provinsi Jambi atau setidaktidaknya sejumlah uangtertentu disekitar itu.Perbuatan Terdakwa Muhammad

tidak ada karena tempat pembelian barang tidak mau mengakuibarang yang dibeli diantaranya yang fiktifadalah dana Insentif 2 (dua)kepala Dusun dan 4 (empat ) Ketua RT dan pembelian Lori ;Bahwa benar akibat perbuatan Saksi bersamasama dengan Terdakwatersebut sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.22.638.900, (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilanratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR588/PW05

di dalamnyabuktiobukti pengeluaran dana secara tidak benar / fiktif dengan caramembuat buktibukti pengeluaran dana yang disesuaikan dengan denganDaftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sehingga seolaholahpengeluaran dana ADD telah sesuai dengan rencana kegiatan yang adadi dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang merupakanpedoman dalam pelaksanaan kegiatan ;Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Audit (LHA) Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi, Nomor SR588/PW05

ADD termasuk di dalamnyabuktibukti pengeluaran dana secara tidak benar / fiktif dengan caramembuat buktibukti pengeluaran dana yang disesuaikan dengan denganDaftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sehingga seolaholahpengeluaran dana ADD telah sesuai dengan rencana kegiatan yang adadi dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang merupakanpedoman dalam pelaksanaan kegiatan ;Bahwa dari Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi, Nomor SR588/PW05

denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimenyebutkan : selain dijatuhi pidana pokok kepada terdakwa dapat pula dijatuhipidana tambahan berupa : pembayaran uang pengganti yang jumlahnyasebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindakpidana korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR588/PW05

No. 647 K/Pid.Sus/2014atas, telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain sehingga merugikankeuangan Negara sebesar Rp4.634.973.218,00 (empat milyar enam ratus tigapuluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belasrupiah) sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daeraholeh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jambi Nomor S69/PW05/2008 tanggal 4 Januari 2008 telah merugikankeuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten

,bin Syamsudin bersama Zaidan Zauhari, S.E., M.M., sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain sehingga merugikankeuangan Negara sebesar Rp4.634.973.218,00 (empat milyar enam ratus tigapuluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belasrupiah) sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daeraholeh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jambi Nomor S69/PW05/2008 tanggal 4 Januari 2008 telah merugikankeuangan

Tahun 1994, Pasal 6 ayat (2), Pasal 5ayat (4), Pasal 49 ayat (3), ayat (5), Pasal 51 ayat (2), sehingga perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkankerugian keuangan negara sebesar Rp4.634.973.218,00 (empat milyar enamratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratusdelapan belas rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi NomorS69/PW05

suratbukti dimaksud ; Pasal 54 Ayat (1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secaraformal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota ataspelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalampenguasaannya; Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan Muhamad YaminNegara telah mengalami kerugian sebesar Rp.22.638.900, (dua puluh duajuta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : SR588/PW05

didalamnya buktibukti pbengeluaran dana secara tidak benar/ fiktif dengancara membuat buktibukti pengeluaran dana yang disesuaikan dengandengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sehingga seolaholahpengeluaran dana ADD telah sesuai dengan rencana kegiatan yang adadi dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang merupakanpedoman dalam pelaksanaan kegiatan ;Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Audit (LHA) Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi, Nomor SR588/PW05

ADD termasuk didalamnya buktibukti pengeluaran dana secara tidak benar/ fiktif dengancara membuat buktibukti pengeluaran dana yang disesuaikan dengandengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sehingga seolaholahpengeluaran dana ADD telah sesuai dengan rencana kegiatan yang adadi dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang merupakanpedoman dalam pelaksanaan kegiatan ;Bahwa dari Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi, Nomor SR588/PW05

/05/2012 tanggal 12 Desember 2012 Perihal Laporan Hasil Auditdalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan TindakPidana Korupsi Pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa SungaiBaung Kab.Sarolangun Tahun 2010 ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diperoleh dari hasilpersidangan dan dihubungkan dengan hasil audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR588/PW05/05/2012 + tanggal 12 #$Desember 2012 =maka magfelisHakimakanmempertimbangkan