R.Wirjono Prodjodikoro, SH. Perbuatan MelanggarHukum, Bandung 1993);Perbuatan organorgan badan hukum dianggap sebagai perbuatan badanhukum apabila organ tersebut bertindak dalam formelekring dariwewenangnya. Artinya organ itu bertindak untuk memenuhi tugas yangdibebankan kepadanya (Darwin Prinst, SH.

R.Wirjono Prodjodikoro, SH.Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung 1993); Perbuatan organorgan badan hukum dianggap sebagai perbuatanbadan hukum apabila organ tersebut bertindak dalam formelekringdari wewenangnya. Artinya organ itu bertindak untuk memenuhi tugasyang dibebankan kepadanya (Darwin Prinst, SH.

R.Wirjono Prodjodikoro, SH. PerbuatanMelanggar hukum, Bandung 1993);Dengan demikian berdasarkan halhal yang kami sampaikan diatasgugatan perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh Penggugatkepada Tergugat V sebagai individu adalah tidak berdasar hukum danmerupakan gugatan salah alamat. Oleh karena itu, tidak berlebihanapabila Tergugat V memohon kepada Majelis Hkim yang memeriksa danmengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;3.

tentangadanya wanprestasi pihak Tergugat maka terlebih dahulu akan diuraikanpengertian dari wanprestasi tersebut, dengan maksud agar memiliki parameteruntuk menentukan suatu perbuatan wanprestasi atau tidak ;Menimbang, bahwa perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa, dimanaseseorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain ataudimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatuhal;Menimbang, bahwa menurut R.Wirjono

Kemudian gagasan tersebut pada bulan Oktober1962 ditawarkan oleh Ketua Mahkamah Agung (R.Wirjono Prodjodikoro,SH.)dalam sebuah kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan disitu mendapatpersetujuan bulat dari para peserta (Riduan Syahrani, 1992 : 26).

menurut hemat Majelis, Tergugat telahmelakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga petitum Penggugat No. 2dan No. 3 cukup beralasan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa pengertian sewa beli adalah perjanjian sewa beli adalahperjanjian sewamenyewa barang dengan akibat si penerima barang tidak menjadi pemilik melainkan pemakai belaka, baru kalau semua uang sewa telah dibayarberjumlah sama dengan harga pembelian, maka si penyewa beralih menjadi pembelibarang, yaitubarang menjadi miliknya (vide: R.Wirjono

terbukti, gugatan Penggugat mengandung cacatFormal yang Fundamental, kabut (obscuur libel) serta tidakberdasarkan hukum dan karenanya sangatlah patut untukdinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatGiteriMa 5 n nnn nner en nnn nnn nnn renner n rrr er nnn rrr nBahwa sebagaimana diketahui eksepsi (exceptie/exeption)pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yangtidak mengenai pokok perkara (geen vervediging op de hoofd zak.... 36 zak), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka ; (R.Wirjono

(Prodjodikoro, R.Wirjono, Hukum AcaraPidana Indonesia, Bandung: Penerbit Sumur, 2000, hal.71) ;c) Bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam proses pidanaadalah keharusan pembuatan surat dakwaan, ia menentukan batasbatas pemeriksaan dan penilaian hakim, ia memuat faktafakta yangdidakwakan terhadap seorang terdakwa, dan hakim hanya bolehmemutuskan atas dasar faktafakta tersebut, tidak boleh kurang ataulebih sehingga oleh sebab itulah surat dakwaan di pandang sebagaisuatu yang penting.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan,ketelitian, serta kehatihatian yang seharusnya dimiliki seseorangdalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadapharta benda orang Iain.Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut R.Wirjono Prodjodikoro (Ketua Mahkamah Agung RI 19521966) dalambukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum terbitan SumurBandung, Bandung, 1984, halaman 44, serta menurut M.A.

competentie/ attribution of authority), makaPengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi mengenaikompetensi relatif tersebut, Majelis Hakim terlebin dahulu akan menguraikantentang pengertian eksepsi sebagai berikut di bawah ini;Menimbang, bahwa eksepsi (exceptie/ exeption) pada hakekatnya ialahperlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (geenverdediging op de hoofdzak), melainkan hanya mengenai acara belaka (vide R.Wirjono

Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, bahwa :Bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalambentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kekurang hatihatian (culpa).

Bahwa dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat Konpensi / ParaTergugat Rekonpensi tidak memuat secara jelas (obscuur libel) mengenaikerugian sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Menimbang bahwa sebagaimana diketahui Eksepsi pada hakekatnya ialahperlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara melainkammisalnya mengenai acara belaka (R.Wirjono Projdodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 ; 72);Menimbang bahwa mencermati Eksepsi Para Tergugat Konpensi

R.Wirjono Prodjodikoro, S.H., sebagai perbuatan melanggar hukum.Bahwa menurut Mantan Hakim Agung Setiawan, S.H, dalam bukunya AnekaMasalah Hukum dan Hukum Acara, Alumni.

Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, bahwa :Bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalambentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kekurang hatihatian (culpa).

Kabupaten Karangasem; Menimbang, bahwa berdasakan alasan hukum tersebut, maka pihak TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan agar Gugatan PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut , dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvanklijk Verklaard); Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi (exceptie/exeption) padahakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara(geen verdediging op de hoofdzak), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka (R.Wirjono

R.Wirjono Prodjodikoro, S.H., dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum.Menurut mantan Hakim Agung Setiawan, S.H., dalam bukunya AnekaMasalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni: Bandung, hlm 301302,dinyatakan secara tegas bahwa perbuatan melanggar hukum memilikikriteria yaitu: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; melanggarhak subyektif orang lain; melanggar kaidah tata susila; dan terakhirbertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang

R.Wirjono Prodjodikoro,S.H, Mandar Madju, Bandung: 2000, halaman 6disebutkan suatu delik mempunyai kriteria yaitu tlap tiap gangguan darikeseimbangan, tiaptiap gangguan pada barangbarang kelahiran dankerokhanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orangorangKriteria ini menurut Prof. Dr.

R.Wirjono Prodjodikoro, S.H. dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. 28Menurut mantan Hakim Agung Setiawan, S.H. dalam bukunya AnekaMasalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni :Bandung, hlm 301302dinyatakan :secara tegas bahwa perbuatan melanggar hukum memilikikriteria yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melanggarhak subyektif orang lain; melanggar kaidah tata susila; dan terakhirbertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang

Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan eksepsiTergugat angka 1 (satu) tentang kompetensi absolut;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi mengenaikompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim terlebin dahulu akan menguraikantentang pengertian eksepsi sebagai berikut di bawah ini;Menimbang, bahwa eksepsi (exceptie / exeption) pada hakekatnya ialahperlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (geenverdediging op de hoofdzak), melainkan hanya mengenai acara belaka (Vide R.Wirjono

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum R.Wirjono Tjokro Hernowo;
3. Menyatakan menurut hukum, sebidang tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 127 Gambar Situasi

batas-batas sebagai berikut:

mengatur sebagai berikut :Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugiantersebut.Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan dan mengatur sebagai berikut :Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugianyang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga ataskerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.26.Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pendapat Ahli Hukum perdata, R.Wirjono

R.Wirjono Kusumo;Yurisprudensinya Mahkamah Agung RI, Tanggal 471961 Nomor 384 K/Sip/1961 menyatakan:Putusan Judex Facti harus dibatalkan jika Judex Facti tidak memberikanalasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalildalil tidak bertentangandengan pertimbanganpertimbangan;Dengan demikian karena Judex Facti dalam memutus perkara a quo tanpamemeriksa kembali mengenai faktafakta ataupun mengenai penerapan hukumnyadan hanya mempertimbangkan dengan menyetujui dan menjadikan alasanalasansendiri halhal yang