Dengandemikian Tergugat Ill telah turut melakukan perbuatan melanggar hukumyang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;Meskipun Tergugat melakukan perbuatannya berdasarkan surat dariTergugat II perinal Pembatalan IMB Ruko atas nama Rudy Mahulette, namunsurat Tergugat II tersebut tidak ditandatangani oleh pribadi pejabat TergugatIl sehingga Penggugat tidak dapat menuntut kepada Pengadilan untukmembebankan tanggung jawab kerugian yang dialami Penggugat kepadapribadi pejabat Tergugat II yakni Karel Albert Ralahalu

berdasarkanperaturan perundangundangan, oleh karenanya setiap tindakanhukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yangdiberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlakudengan demikian pertanggung jawaban hukum yang ditimbulkanatas sebuah keputusan pejabat negara harus dibedakan antarapejabat negara yang membuat keputusan karena kewenangannyadan pejabat negara yang membuat keputusan diluar kewenangannya; Bahwa tidak diikutsertakannya pribadi pejabat Gubernur ProvinsiMaluku (Karel Alberth Ralahalu

Hal ini karena, bila Judex Facti (PengadilanTinggi Ambon) meneliti dan mencermati surat Termohon Kasasi dahuluPembanding/Tergugat II Nomor 030/2028 tanggal 8 Agustus 2012perihal Pembatalan IMB Ruko atas nama Rudy Mahulette (bukti T.II),kenyataannya:a)Surat tersebut bukan ditandatangani oleh Gubernur Maluku (KarelAlbert Ralahalu) tetapi ditandatangani oleh Sekretaris DaerahProvinsi Maluku sesuai kKewenangan tugas umumnya atas namaGubernur Maluku.

tidak ada alasan hukum apapun bagi PemohonKasasi untuk juga harus menggugat Gubernur Maluku secara pribadi;5) Bahwa berdasarkan buktibukti hukum yang ada, seharusnya menjadipertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Ambon), adalah apakahperbuatan melanggar hukum yang dilakukan Termohon Kasasi dahuluTerbanding/Tergugat Ill atas nama Richard Louhenapessy, S.H.sebagai pribadi pejabat Tergugat , memiliki bobot yang sama denganperbuatan yang dilakukan oleh Gubernur Maluku secara pribadi (KarelAlbert Ralahalu

RALAHALU alias JOPI Umur 67, lahir di Alang Asaude, 31 Januri 1953,Jenis kelamin Laklaki, Pekerjaan Tani, SMA (Tamat), Suku/warganegara Maluku /Indonesia, Kristen Protestan, Alamat Desa Alang Asaude Kec. Huamual Belakang.Kab. Seram Bagian Barat;3.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum penambahan Nama Pemohon yang semula bernama DANIEL menjadi DANIEL RALAHALU;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatatkan penambahan nama tersebut ke dalam daftar yang disediakan untuk itu

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU43371.AH.01.01 Tahun 2010;Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 PT SpaceCon yang diwakili oleh RaphaelShin sebagai Managing Director menyatakan keinginan untuk melakukankerja sama bisnis berdasarkan nota kesepahaman melalui Letter Of Intent;Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2010 telah dibuat NotaKesepakatan Nomor 640/30/IX/2010, Nomor MOA/28092010/SCI antaraPemerintah Propinsi Maluku Republik Indonesia dalam hal ini diwakili olehKarel Albert Ralahalu

dalam jabatan sebagai Gubernur Maluku dengan PTSpaceCon Internasional dalam hal ini diwakili oleh Raphael Shin dalamjabatan sebagai Presiden Direktur PT SpaceCon Internasional untukmelakukan kerja sama bisnis pada sektor potensial di daerah Maluku dansaling menguntungkan;Bahwa implementasi kerjasama sebagaimana dimaksud dalam NotaKesepakatan Nomor 640/30/IX/2010, Nomor MOA/28092010/SCI antaraPemerintah Propinsi Maluku Republik Indonesia dalam hal ini diwakili olehKarel Albert Ralahalu dalam jabatan

tender sesuai dengan Surat keputusan Kepala Dinas SosialPropinsi Maluku Nomor: 050/121 tanggal 12 Januari tahun 2005 yangterdiri dari :Ketua : Wingson Lalu, SE.Sekertaris :J.A.Patty, AKS.Ricko Latuperissa.Sunoto, AKS.Hendrik Maitimu.Dopy Stevanus.Bahwa panitia tender melaksanakan tahapan proses tender dengantahap pengumuman pelelangan pada tanggal 7 Oktober 2005 yangditempelkan di papan pengumuman dinas Sosial Propinsi Maluku ,namun dalam surat Gubernur Maluku yang ditanda tangani olehKarel Alberth Ralahalu

sesuai dengan Surat keputusan Kepala Dinas SosialPropinsi Maluku Nomor: 050/121 tanggal 12 Januari tahun 2005 yangterdiri dari :Ketua : Wingson Lalu, SE.Sekertaris :J.A.Patty, AKS.Ricko Latuperissa.Sunoto, AKS.17Hendrik Maitimu.Dopy Stevanus.Bahwa panitia tender melaksanakan tahapan proses tender dengantahap pengumuman pelelangan pada tanggal 7 Oktober 2005 yangditempelkan di papan pengumuman dinas Sosial Propinsi Maluku ,namun dalam surat Gubernur Maluku yang ditanda tangani olehKarel Alberth Ralahalu

Dengan sengaja menghilangkan Jiwa orang lain, yaitu korbanDANIEL ROBERT SIPAHELUT ALIAS DANCE Perbuatan para terdakwadilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb Bahwa awalnya ada orang meninggal di sekitartempat kejadian kemudian korban sementara duduk bersama dengan temanteman korban sedangkan terdakwa Frilian, terdakwa Alberto dan terdakwaDorlan berada pada kelompok lain yang sementara juga duduk di belakangrumah Mantan Gubernur Karel Ralahalu

muka umum bersamasama melakukankekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati orangnya yaitu korbanDANIEL ROBERTH SIPAHELUT ALIAS DANCE, Perbuatan para terdakwadilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa awalnya ada orang meninggal di sekitartempat kejadian kemudian kemudian korban sementara duduk bersamadengan temanteman korban sedangkan terdakwa Frilian, terdakwa Albertodan terdakwa Dorlan berada pada kelompok lain yang sementara juga dudukdi belakang rumah Mantan Gubernur Karel Ralahalu

menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan Penganiyaan yang menyebabkanmatinya orang yaitu korban DANIEL ROBERTH SIPAHELUT ALIAS DANCE,Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa awalnya ada orang meninggal di sekitartempat kejadian kemudian kemudian korban sementara duduk bersamadengan temanteman korban sedangkan terdakwa Frilian, terdakwa Albertodan terdakwa Dorlan berada pada kelompok lain yang sementara juga dudukdi belakang rumah Mantan Gubernur Karel Ralahalu

Ernest Sabandar danPaul Patty yang saat itu. ribut dengan Anggota Polisi yang bermarga Patty,akan tetapi saya tidak mengetahui apa sebab sehingga terjadinya masalahtersebut dan masalah tersebut juga masih dapat diamankan dan beberapasaat kemudian saya melihat ada sejumlah pemuda yang datang dari arahrumah mantan Gubernur (Pak Ralahalu) dan lampu tenda dimana kamiduduk tibatiba mati dan mulai terjadi keributan didalam tenda dan sayatidak tahu penyebab keributan tersebut lalu beberapa saat kemudian

S.O Ralahalu kepada Ny. Henny Djambumona;

8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kusyono Haruman tentang pembelanjaan ikan yang dibuat tanggal 2 Oktober 2012 ;

9. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr.

S.O Ralahalu kepada Ny. HennyDjambumona ;. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari Kusyono Haruman tentangpembelanjaan ikan yang dibuat tanggal 2 Oktober 2012;1 (Satu) lembar surat pernyataan dari sdr.

S.O Ralahalu kepada Ny. Henny Djambumona;8. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari Kusyono Haruman tentangpembelanjaan ikan yang dibuat tanggal 2 Oktober 2012 ;Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.TIPIKOR /2015/PT.AMB9. 1 (Satu) lembar surat pernyataan dari sdr.

S.O Ralahalu kepada Ny.Henny Djambumona;8. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari Kusyono Harumantentang pembelanjaan ikan yang dibuat tanggal 2 Oktober2012 ;9. 1 (Satu) lembar surat pernyataan dari sdr.

RALAHALU dalam kesaksiannyapada putusan Judex Facti Hakim Pertama halaman 90 alineakedua menyatakan (dikutip):Menimbang, bahwa saksi IVONE F.M.

RALAHALU dalamkesaksiannya menyatakan bahwa terhadap kedua SPMKS(Surat Perintah Mulai Kerja Sementara) tersebut yaitu Nomor620B/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 danSPMKS (Surat Perintah Mulai Kerja Sementara) Nomor620C/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 tidakdapat dibayarkan karena tidak ada kontraknya sehinggaterhadap kedua SPMKS tersebut telah dibayarkan berdasarkankontrak Nomor 05/KTR/PUBM/SORSEL/2005 tanggal 4 Mei2005;Bahwa saksi HERI SAPLEMBOLO dalam kesaksiannya padaputusan

RALAHALU, HERI SAPLEMBOLObahwa pembangunan jalan HahaWoloinSasnek telah dibangunberdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor:05/KTR/PUBM/SORSEL/2005 tanggal 4 Mei 2005 antaraPemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan PT.

Terdakwa dengan tegasdapat membuktikan bahwa sejak tanggal 817 Desember 2004sedang berada di Kota Jayapura berdasarkan keterangan Terdakwadan saksi Origenes Karubaba, saksi Coretes Wanggai, dan Saksilvonie Ralahalu (vide: Keterangan saksisaksi pada halaman 5758Putusan Judex Facti Hakim Pertama) dan bukti Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) atas nama Terdakwa dari Teminabuan keJayapura dan tiket Pesawat Merpati atas nama Terdakwa dariJayapura ke Sorong, yang menjadi bukti kuat bahwa sejak tanggal

Akte Pendirian nomor 53 tanggal 24 Juni 2011, di manaterdakwa menjabat selaku ketua pengurus.Bahwa Oleh karena terdakwa menyampaikan kepada pihak PemdaMaluku bahwa Yayasan Al Hilaal Ambon sudah tidak ada lagi dantelah beralih menjadi Yayasan Wakaf Al Hilaal, maka dalam BeritaAcara perjanjian tentang penyerahan tanah dan bangunan tersebuttertulis penyerahan tanah dan 1 (satu) gedung terletak di jalanAnthony Rheebok kepada Yayasan Wakaf Al Hilaal Ambon, daripihak pertama dalam hal ini Karel Alberth Ralahalu

Putusan Nomor 18/ PID/ 2018/PT AMBtelah beralih menjadi Yayasan Wakaf Al Hilaal, maka dalam BeritaAcara perjanjian tentang penyerahan tanah dan bangunan tersebuttertulis penyerahan tanah dan 1 (satu) gedung terletak di jalanAnthony Rheebok kepada Yayasan Wakaf Al Hilaal Ambon, daripihak pertama dalam hal ini Karel Alberth Ralahalu (GubernurMaluku) bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah provinsiMaluku kepada Umar Atamimi (terdakwa/ ketua yayasan Wakaf AlHilaal Ambon) selaku pihak kedua bertindak

Ralahalu, yang masingmasing saksi tersebut menerangkan bahwaYohanis Momot adalah Pemimpin Kegiatan pada pekerjaan pembangunan JalanWensloloSasnek ;Bahwa dari keterangan saksi Ir.Silas Kende tersebut diatas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa keterangan saksi Ir.Silas Kende sangatlah tidak beralasan danberlandaskan atas hukum karena yang menjadi pertanyaan.

Ralahalu, telah pula sejalan dengan Surat PerjanjianPemborongan (kontrak), Nomor : 13/KNTR/PUBM/SS/2006, tanggal 31 Agustus2006, (vide bukti P6 dan bukti T1), pasal 14.

Ralahalu, telah pula dipertegasoleh keterangan saksi Ir.Silas Kende sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yangmenyatakan bahwa Konsultan Pengawas pada pembangunan Jalan WensloloSasnek adalah Isak Hursepuny,ST dari PT.Cipta Buana Sorong, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa back up data yang telah diperiksa serta ditanda tangani olehIsak Hursepuny, ST selaku Konsultan Pengawas PT.Cipta Buana Sorong (vide buktiP9), adalah sah menurut hukum berdasarkan pemeriksaan lapangan danperhitungan tentang kelebihan

Bahwa situasi yang dialami oleh PENGGUGAT semakin memburuk, dimanasetelah membaca Koran atau Majalah terbit oleh Komisi PemberantasanKorupsi KPK edisi 6 / Tahun ke 1 / 314 Oktober 2007 dengan judulTANGKAP PENJARAKAN KAREL ALBER RALAHALU Hasil Kajian KomisiPemberantasan Korupsi ( KPK ) tentang adanya dana darurat PenangananPasca Konflik sebesar Rp. 89 milyar, masuk nomor Rekening R/K 0101008873 atas nama KAREL ALBER RALAHALU, dari sumber dana APBNTahun Anggaran 20052006 sebesar Rp. 4.629.480.000.000.00

Bahwa berdasarkan dana masuk ke Nomor Rekening R/K 010100 8873 atasnama pribadi KAREL ALBER RALAHALU sebesar Rp. 89 miliar,PENGGUGAT mohon Pengadilan meletakkan SITA JAMINAN ( ConservoirBeslag ) Kantor Perwakilan Pemda Prop. Maluku di atas sebidang tanah danbangunan dan tanaman yang melekat di atasnya di jalan Raya KebunKacang No. 20 Tanah Abang Jakarta Pusat saat ini Kantor turut TERGUGAT agar tidak dipindahtangankan hal tersebut sah, berharga dan mengikat..

Tidak / kurang mengindahkan hak milik orang lain, demikian TERGUGAT IVtelah menggelapkan dana dan masuk ke Nomor Rekening R/K. 010100 8873ata nama KAREL ALBER RALAHALU :1. Dana APBN T.A. 2005 2006 sebesar Rp. 89 milyar;2. Dana APBN T.A. 20052006 sebesar Rp 150 milyar.3. Total Dana yang digelapkan Rp.239 milyar.(Harian SIWALIMA dan Koran KPK, 3 14/ 102007 )4. Melanggar norma kepantasan dalam Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.5.

Menghukum Gubernur Maluku TERGUGAT IV menyerahkan uang kepadaPENGGUGAT lewat Kuasa Khususnya SYAMSYURI LAUNA Khalifatullah yangdipindahkan, digelapkan dari Dana APBN TA 2005 2006 sebesar Rp4.629.480.000.000 hal itu tegasnya yang dipindahkan, untuk perkaya diri pribadisebesar Rp 89 milyar dari Nomor Rekening R/K 010100 873 atas namapribadinya KAREL ALBER RALAHALU untuk perkaya diri pribadi dan / atausetidaktidaknya untuk kepentingan pribadi sah dan mengikat.10.Menghukum Gubernur Maluku TERGUGAT IV

Karel Albert Ralahalu (halaman 21 gugatan 42) karena halitu tidak pernah terjadi dan tidak terbukti kebenarannya.12)Bahwa kalaupun ada/quatnoon pemberian bantuan pada Tahun 1999kepada para pengungsi di Maluku bersamaan dengan perkara yang diajukanoleh Penggugat, adalah tindakan yang benar dan bukan kesewenangwenangan, karena dalam perkara Nomor 363/Pdt.G/2009/2009 tanggal 02September 2009 tidak ada putusan yang mengabulkan tuntutan provisionalagar Tergugat IV menghentikan seluruh kegiatan pemberian