Apabila terjadi kondisi batal demi hukum (vanrechtwegenietitU, maka menurutkeduaahli diatas, berlaku asas ex tune, yaituKTUN tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah ada akibathukumnya atau kembali ke kondisi awal.Apabila suatu KTUN cacat secara ratione temporis atau ratione loci, makaberdasarkan keterangan ahliDr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si., dan Prof.Dr. Philipus Hadjon, S.H., dalam persidangan, K.TUN tersebut menjadibatal (nietiid.

Ditinjau dari ratione tempori (waktu), makaKTIJN Wahlmta Depok telah sesuai dengan kewenangan Walikota Depokkarena K.TUN tersebut diterbitkan oleh Walikota Depok tersebut dalamperiode jabatannya.

,M.Si. menerangkan bahwa untuk menilai cacat atau tidaknya suatu KTUN,dilihat dari 3 aspek, yaitu ratione materiae, ratione loci, dan ratione temporis.Sepanjang 3 aspek tersebut terpenuhi, maka suatu KTUN sah danmengikat, serta asas Presumptio ustae Causa dan Contrario .Actus dapatditerapbkan. Namun, apabila salah satu dari 3 aspek tersebut tidak terpenuhi,maka KTUN tersebut cacat dan tidak mempunyai kekuatan dan akibathukum.

S.H., juga menerangkan hal yang sama dalampersidangan, beliau menyatakan bahwa apabila salah satu dari asasasasratione materiae, ratione loci, dan ratione temporistidak terpenuhi dalamsuatu KTUN, maka asas Presumptio Justae Causa dan Contrario Actustidak dapat diterapkan. Artinya jelas bahwa asas Presumptio ustaeCattsae dan Contrario .Actus hanya dapat diterapbkan sepanjang memenuhiasasasas ratione materiae, ratione loci, dan ratione temporis.3.

Tergugat Il Intervensi yang salah sasaran dalam mengajukanpermohonan KP maupun IUP, dimana ditujukan kepada Kepala Daerah yangtidak mempunyai kewenangan secara lokasi/wilayah (ratione loci), yaitu BupatiKonawe.

quo, Majelis Hakimberpendapat bahwa yang harus perlu diuji terlebihdahulu) adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkanobyek sengketa, sebagai dasar pengujian untukmenentukan apakah keputusan tata usaha negara yangdigugat tersebut sah (rechtmatig) atau tidak untukmenerbitkan surat keputusan dalam sengketa in /itis ;Bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, haltidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negarameliputi 3 (tiga) kemungkinan,yaitu) :Tidak berwenangdari segi materi atau onbevoegheid ratione

materiae",tidak berwenang dari segi tempat atau "onbevoegheidratione loci", dan tidak berwenang dari segi waktuatau "onbevoegheid ratione temporis" :Bahwa dalam rangka mengatur dan menguruskepentinganmasyarakat desa, maka dibentuklah Pemerintahan Desayang terdiri dariHal 5 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBYPemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ataudisebut sebagai BPD, dalam hal ini BPD sebagai salahsatu lembaga = untuk mewujudkan demokrasi dalampenyelenggaraan pemerintahan desa

Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam meregistrasi ObjekSengketa a quo, terbukti didasarkan Cacat Kehendak(Willsgebreken), yaitu:a. secara waktu (ratione temporis): objek tanah Petok D No.406 (saat ini terdaftar Petok D No. 14044), Persil 40, KlasdIl, Luas + 600 m2, sejak 19 Nopember 1980 adalah MilikSah Penggugat, tetapi Objek Sengketa yang diterbitkanadalah tanggal 11 Nopember 1998 yang terbit denganmenunjuk lokasi tanah milik sah Penggugat tersebut;b. secara tempat (ratione loci): Objek Sengketa

telah salahmenunjuk lokasi tanah, yaitu menunjuk tanah Petok D No.406 (saat ini terdaftar Petok D No. 14044), Persil 40, KlasDII, Luas + 600 m2, yang telah dibeli dan telah dimiliki sertatelah dikuasai secara terusmenerus fisik tanah Penggugatsesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;c. secara materi (ratione materiae): Objek Sengketa terbittanpa didasarkan bukti yang sah dan berlaku, sehinggaterjadi Kesalahan data fisik maupun data yuridis;Dengan demikian telah terbukti adanya Cacat

Secara waktu (ratione temporis):Objek Sengketa yang diterbitkan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/ dahulu Tergugat Asal adalahtanggal 11 Nopember 1998:Padahal:e Pada Tahun 1973 objek tanah atas nama MUIN P.MIASIH, tetapi sejak 14 September 1977berdasarkan Rapot Minggon telah Mutasi Mutandis(Jual Beli) menjadi atas nama Budi Susanto;e Pada tanggal 19 Nopember 1980 Hibah kepadaBambang Hiandianto (Pemohon Kasasi dahuluTerbanding/Penggugat Asal).

Secara tempat (ratione loci): Objek Sengketa telahSALAH menunjuk Lokasi tanah, yaitu menunjuk tanahPetok D No. 406 (saat ini terdaftar Petok D No. 14044),Persil 40, Klas DII, Luas + 600 M2, yang telah dibelidan telah dimiliki serta telah dikuasai secaraterusmenerus fisik tanah Pemohon Kasasi dahuluTerbanding/ Penggugat Asal sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;.

Secara materi (ratione materiae): Objek Sengketa tidakmendasarkan data atau bukti autentik yang berlaku diDesa/Kelurahan Lontar, sebagaimana tertuang dalamBuku Leter C Desa Lontar dan Krawangan Desa Lontarmaupun Keterangan Riwayat Tanah yang sah danberlaku di Kelurahan Lontar, sehingga terjadi kesalahandata fisik maupun data yuridis; Keadaan yang Tertera di Objek Keadaan Buku Leter C Desa lontarSengketapada Tahun 1973 s/d 1996 a. Objek Sengketa (SHM No. a.

Kewenangan yang berkaitan dengan materi (bevoegdheid ratione materiale)32. Kewenangan yang berkaitan dengan batas wilayah kekuasaannya(bevoegdheid ratione OCI); one renee nnn nnn enn3.

Kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkanuntuk wewenangnya (bevoegdheid ratione temporis) ; Halaman 44 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PT UNPLGMenimbang, bahwa untuk menguji tiga parameter alat uji kKewenanganTergugat dalam menerbitkan objek sengketa, maka secara normatif ketentuanyang mengatur tentang kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pasal 367 ayat 2 (b) UndangUndang Nomor 17Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat

diatasdihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara a quo serta pembagian tigabentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh kesimpulan sebagaiperi KLitiessesee encoun esc ceneresensrameet esau een arumrtmnsirapaatmmnnanmaenen aMenimbang, bahwa berdasarkan Vide bukti P1 = Vide bukti T3, berupaSurat Keputusan objek sengketa didapatkan fakta bahwa objek sengketaditerbitkan oleh Gubernur Sumatera Selatan in casu Tergugat pada tanggal 31Oktaber 20:16; ..Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bevoegdheid ratione

PT UNPLGayat (4) dan Pasal 410 ayat (5) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014,ketentuan Pasal 194 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah serta Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, olehkarena Penggugat adalah benar sebagai Anggota DPRD KabupatenESAT T mmm mma mn nner nto nnn enn natantMenimbang, bahwa dihubungkan dengan bevoegdheid ratione

loci(kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya),maka terlihat bahwa kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanyuasin adalah bagian dari wilayah hukum dan kewenangan Tergugat yangberkedudukan sebagai Gubernur Sumatera Selatan selaku Wakil PemerintahMenimbang, bahwa dihubungkan dengan bevoegdheid ratione temporis(kewenangan yang berkaitan dengan jangka wakiu yang telah ditetapkan untukwewenangnya), maka Tergugat pada saat menetapkan/menerbitkan ObjekSengketa adalah

putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimaksud, yang kemudianpertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara/sengketa dimaksud;Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 42 sampai dengan halaman 44putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimaksud, antara lain, yaitu: Menimbang, bahwa kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalammenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dapat ditinjau dari segiwaktu (bevoegheid ratione

temporis), dari segi kewilayahan (bevoegheidratione loci) dan dari segi materi (bevoegheid ratione materiale ); Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakahCamat Jatinegara secara yuridis, dari segi materi, berwenangmenerbitkan keputusan tentang Perintah Pengosongan Bangunan MilikPT.

April 2009 adalah diterbitkanberdasarkan putusan badan peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karenaberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku tidak adadiatur mengenai kewenangan camat dalam melakukan pengosonganterhadap areal tanah yang menjadi objek perkara di peradilan, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek materi maka Tergugatadalah tidak berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa dalamgugatan ini (on bervoegheid ratione

temporis), dari segi kewilayahan (bevoegheidratione loci) dan dari segi materi (bevoegheid ratione material); Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakahCamat Jatinegara secara yuridis, dari segi materi, berwenangmenerbitkan keputusan tentang Perintah Pengosongan Bangunan MilikPT.

April 2009 adalah diterbitkanberdasarkan putusan badan peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karenaberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku tidak adadiatur mengenai kewenangan camat dalam melakukan pengosonganterhadap areal tanah yang menjadi objek perkara di peradilan, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek materi maka Tergugatadalah tidak berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa dalamgugatan ini (on bervoegheid ratione

sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa yangpaling relevan untuk dipilin sebagai dasar pengujian (foetsingsgronden)untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugattersebut sah (rechtmatig) atau tidak, adalah penilaian dari aspekkewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalamsengketa in lite;Bahwa menurut Waline, tindakan melanggar wewenang (onbevoegheid)dikaitkan dengan ruang lingkup kompetensi suatu jabatan, terdapat 3(tiga) kemungkinan, yaitu: onbevoegheid ratione

materiae,onbevoegheid ratione loci, dan onbevoegheid ratione temporis.Onbevoegheid ratione materiae terjadi apabila pejabat tata usahanegara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasukwewenangnya.

Onbevoegheid ratione loci terjadi apabila pejabat tatausaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayahkekuasaannya.

Sedangkan onbevoegheid ratione temporis terjadiapabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telahmelampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut(Suparto Wijoyo, 1997; h.192):Bahwa dikaitkan dengan penerbitan surat kKeputusan yang menjadi objeksengketa in lite, bahwa untuk menentukan siapa pejabat yangseharusnya berwenang menerbitkan surat keputusan a quo, danHalaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 100 PK/TUN/2015bagaimana cara perolehan wewenang, dan sumber

Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara tanpa adapenulisan atas nama (an) atau untuk beliau (ub) sebagaimana lazimnyapemberian mandat , karena secara prinsip dalam perkara in casu,menurut peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 dalam hal pemberianizin angkutan antar kota dalam propinsi adalah merupakan kewenanganGubernur:Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan surat keputusanyang menjadi objek sengketa in /ite telan melakukan tindakan hukumyang tidak termasuk wewenangnya (onbevoegheid ratione

Onbevoegdheid ratione materiae, berarti bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negaramelakukan tindak pemerintahan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya ; 2. Onbevoegdheid ratione loci, bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindak pemerintahan yang melampaui batas wilayah kekuasaannya ;3.

Onbevoegdheid ratione temporis, bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalammelakukan tindak pemerintahan telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya ;Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Daerah Kota BatamNomor 9 Tahun 2001 & Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2010, kewenanganpenerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan taksi adalah wewenangWalikota Batam, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalahtindakan

mandat kepada Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa, namunberdasar Pengakuan Tergugat di Persidangan pada tanggal 4 Oktober 2012 yang menyatakanbahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah tanpa adanya mandat ataupuninstruksi dari Walikota Batam, sehingga makin jelaslah bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindakan Tergugat secara materi adalahtindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya (Onbevoegdheid ratione

Tergugat Il Intervensi) telahmengajukan permohonan KP pada tahun 2007 kepada Bupati yang tidakmempunyai kewenangan secara ratione loci (wilayah) pada wilayah objeksengketa, yaitu Bupati Konawe, sehingga produkproduk Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Konawe atas baikhalaman 10 dari 52 halaman. Putusan Nomor 81/B/2017/PTTUN Mks.permohonan terkait KP maupun permohonan terkait IUP dari Terbandingll Intervensi (dh.

Putusan Nomor 81/B/2017/PTTUN Mks.Keputusan Tata Usaha NegaraKeputusan Tata Usaha Negara yangdiperoleh dari Bupati yang mempunyai kKewenangan secara ratione loci(wilayah) atas wilayah objek sengketa, yaitu Bupati Morowali.Pembanding (dh. Penggugat) faktanya tidak pernah diundang untukberkomunikasi dan berkonsultasi oleh Terbanding (dh. Tergugat)sebelum terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa.Terbanding (dh.

Putusan Nomor 81/B/2017/PTTUN Mks.Oleh karenanya akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara tersebut cacatdari segi subtansi/materi (onbevoegd ratione materiae), cacat dari segi wilayah(onvoegd ratione loci) dan cacat dari segi waktu (onbevoegd ratione temporis)yang merupakan tindakan cacat wewenang mengakibatkan suatu tindakpemerintah adalah batal demi hukum (van rechtsweje nietig) atau batal (nietig)otomatis perbuatan dan akibatnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebutdianggap tidak pernah ada ex

Putusan Nomor 81/B/2017/PTTUN Mks.partisipasi dari Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang telahmemiliki wilayah IUP di wilayah objek sengketa berdasarkan KeputusanTata Usaha Negara yang diperoleh dari Bupati yang mempunyaikewenangan secara ratione loci (Wilayah) .Tergugat secara sewenangwenang langsung saja menerbitkan Keputusan Tata Usaha NegaraObjek sengketa.Tergugat telah melanggar asas keterbukaan sesuaipasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor.43 tahun 2015;Bahwa

Loci Ratione Materie dan secara rationetemporaris.hal ini juga sesuai dengan bukti P.41 Peta Rupa Bumi Indonesiayang dikeluarkan Institusi resmi pemerintah RI yaitu badan Koordinasi surveydan pemetaan Nasional edisi 1995, objek sengketa letaknya berada di ProvinsiSulawesi Tengah bukan Provinsi Sulawesi Tenggara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasdihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 karena WIUPPenggugat/Pembanding dan WIUP Tergugat Il Intervensi/Pembanding

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktudari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis);2, Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerahberlakunya wewenang (Bevoegheid ratione loci);3, Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheidratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Moh Asrar

GRAHA SUMBERMINING INDONESIA;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione materiae) diatur dalambeberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahMmaupun

dikaitkan dengan adanya fakta bahwa Surat Keputusana quo dibuat oleh Bupati Morowali, yang mana pada saat terbitnya IzinUsaha Pertambangan tersebut, Kabupaten Morowali Utara masih menjadiwilayah Kabupaten Morowali, dan pada tanggal 12 April 2013 KabupatenMorowali Utara menjadi Daerah Otonomi Baru sehingga Izin a quo telahmenjadi kewenangan TERMOHON, Majelis Hakim berpendapat bahwa dariHalaman 30 dari 37 Putusan Perkara Nomor: 8/P/FP/2020/PTUN.PLsegi cakupan bidang atau materi wewenang (bevoegheid ratione

Menyatakan bahwa Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utarabernomor 560/DTKT.V/64/2016 dapat dibatalkan (Vernietigbaar),karena tidak memenuhi syaratsyarat formil dan materiil penetapanyang sah, meliputi wewenang menyangkut materi (ratione materie)penetapan force majeure, adanya kekurangan yuridis berupa tipuan(bedrog) dan salah kira/khilaf (dwaling) dalam pembuatan penetapan,pelanggaran peraturan yang lain, dan tidak terpenuhinya syaratsyaratformil

Menyatakan bahwa Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utarabernomor 560/DTKT.V/64/2016 dapat dibatalkan (Vernietigbaar),karena tidak memenuhi syaratsyarat formil dan materiil penetapanyang sah, meliputi wewenang menyangkut Materi (ratione materie)penetapan force majeure, adanya kekurangan yuridis berupa tipuan(bedrog) dan salah kira/khilaf (dwaling) dalam pembuatan Penetapan,pelanggaran peraturan yang lain, dan tidak terpenuhinya syaratsyaratformil

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktudari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis);2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerahberlakunya wewenang (Bevoegheid ratione loci);3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang(Bevoegheid ratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa namaMoh.

LATANINDO MINING;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione materiae) diatur dalambeberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelanggara

LATANINDO MINING yang berada diDesa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya berada dalamwilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupanbidang atau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae), meskipun IzinUsaha Pertambangan PT.

Ondbevoegdheid ratione materiae berarti bahwa organadministrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidaktermasuk wewenangnya ; 2. Ondbevoegdheid ratione loci bahwa organ administrasimelakukan tindakan yang melampaui batas~ wilayahkekuasaannya ; 3. Ondbevoegdheid ratione temporis terjadi apabila wewenangyang digunakan telah melampaui jangka waktu yang telahditetapkan untuk wewenangnya ; Lihat Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia oleh Prof. Dr.Philipus M.

Nata Saputra, SH., cetakanpertama, Juli 1988 halaman 48 sampai dengan 50, yang menyebutkanketidakwenangan itu yaitu incompetentie ratione materiae,incompetentie ratione loci, incompetentie ratione temporis, danincompetentie ratione quorum) ; Menimbang bahwa dari halhal tersebut di atas, makaberdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan MenteriPendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001, kewenangan SenatFakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagisekolah Tinggi/Politeknik

Ahli memiliki atau tidak memiliki kinerja yang bagus,integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalamkehidupan kampus, sedangkan dalam perkara ini Senat FakultasTeknik Universitas Mataram menyatakan usulan pengangkatan Dosenatas nama Penggugat ke dalam jabatan awal Asisten Ahli ditundaselama 6 (enam) bulan sebagaimana dalam Surat Keputusan obyeksengketa, oleh karenanya secara materi tindakan yang demikianadalah tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya(Ondbevoegdheid ratione

materiae atau incompetentie rationemateriae) ; Menimbang bahwa dengan terbuktinya tindakan Para Tergugatsecara materi adalah tindakan dalam bidang yang tidak termasukwewenangnya (Ondbevoegdheid ratione materiae atau incompetentieratione materiae), maka pengujian mengenai apakah tindakan ParaTergugat melanggar asasasaS umum pemerintahan yang baikkhususnya penyalahgunaan wewenang (detournement de povoir) ataularangan berbuat sewenangwenang (willekeur) serta asas kepastianhukum, asas kecermatan, asas

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang wakiu dari berlakunyawewenang (Bevoegheid ratione temporis);2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang(Bevoegheid ratione loci);3.

Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang(Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masaatau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis), MajelisHakim berpendapat bahwa Tergugat bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagaiPejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagaiBupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggangwaktu;Menimbang

, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan denganwilayah atau daerah berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione loci), Majelis Hakimberpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yangterletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi SulawesiTengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebuttermasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat Tergugat memiliki wewenang

dari segi daerah/wilayah hukum;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentangwewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang(Bevoegheid ratione materiae) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014, berbunyi sebagai berikut:Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PLBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur

Bumi Kalaena Persada;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang(bevoegheid ratione materiae), zin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milikPenggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pulawewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumenperizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayahadministratif Kabupaten Morowali

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang wakiu dari berlakunyawewenang (Bevoegheid ratione temporis);2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang(Bevoegheid ratione loci);3.

Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang(Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masaatau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis), MajelisHakim berpendapat bahwa Tergugat bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagaiPejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagaiBupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggangwaktu;Menimbang

, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan denganwilayah atau daerah berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione loci), Majelis Hakimberpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yangterletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi SulawesiTengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebuttermasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat Tergugat memiliki wewenang

dari segi daerah/wilayah hukum;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentangwewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang(Bevoegheid ratione materiae) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014, berbunyi sebagai berikut:Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PLBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur

Bumi Kalaena Persada;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang(bevoegheid ratione materiae), zin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milikPenggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pulawewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumenperizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayahadministratif Kabupaten Morowali

Il1= Bukti T8= Bukti P3) dan Bukti T Il Inter2=Bukti P4) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebutditerbitkan Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang digunakansebagai dasar penerbitan KTUN IUP OP (vide Bukti T II Inter3 = BuktiP5) adalah cacat hukum karena melampau batas wewenang secaramateri (Substansi), ruang (wilayah/locus) dan waktu (tempus) adalahmerupakan tindakan tanpa wewenang (ONBEVOEGD);Oleh karenanya akibat hukum KTUN tersebut cacat dari segisubtansi/materi (onbevoegd ratione

materiae), cacat dari segi wilayah(onvoegd ratione loci) dan cacat dari segi waktu (onbevoegd rationetemporis) yang merupakan tindakan cacat wewenang mengakibatkansuatu tindak pemerintah adalah batal demi hukum (van rechtsweje nietig)atau batal (nietig) otomatis perbuatan dan akibatnya KTUN tersebutdianggap tidak pernah ada ex tunc dan hak yang lahir dari KTUNtersebut adalah batal atau batal demi hukum van rechtswege niettig)secara otomatis pula pemegang hak atas KTUN tersebut tidak punyakepentingan

Sulawesi Tengah yang digunakan sebagaidasar penerbitan KTUN IUP OP (vide Bukti T II Inter3 = Bukti P5)adalah cacat hukum karena melampau batas wewenang secaramateri (substansi), ruang (wilayah/locus) dan waktu (tempus)adalah merupakan tindakan tanpa wewenang (ONBEVOEGD).Oleh karenanya akibat hukum KTUN tersebut cacat dari segisubtansi/materi (onbevoegd ratione materiae), cacat dari segiwilayah (onvoegd ratione loci) dan cacat dari segi waktu(onbevoegd ratione temporis) yang merupakan tindakan cacatwewenang

alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmembaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 April 2019 dankontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2019, dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakartayang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah mengenaiperselisinan hubungan kerja yang menjadi yunsdiksi ratione

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggangwaktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis);2, Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerahberlakunya wewenang (Bevoegheid ratione loci);3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang ataumateri wewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang(Bevoegheid ratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa namaMoh.

SINAR MOROKARTA PERKASA;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione materiae) diatur dalambeberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelanggara

SINAR MOROKARTA PERKASA yangberada di Desa Lemo, Desa Boba, Desa Lemowalia, DesaSalubiru, Desa Rompi, Desa Kolo Atas dan Desa Sea,Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato,berada dalam wilayah administratif Kabupaten MorowaliUtara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupanbidang atau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae), meskipun IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi PT.

Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam meregistrasi ObyekSengketa a quo, terbukti didasarkan Cacat kehendak(WILLSGEBREKEWN), yaitu : a. secara waktu (ratione temporis) : Obyek Sengketa yang diterbtikan Tergugat Tahun 1993,Tahun 1995 dan Tahun 1997 ADALAH berasal dari SHMNo. 511/Kelurahan Lontar Gambar Situasi No. 8340tanggal 5 Desember 1985, seluas 6.935 M2, atas nama:19Padahal Tahun 1974 (24 Oktober 1974) tanah Petok DNo. 230 atas nama: Karnawi P.

Rebin JUAL HABISmenjadi atas nama: Budi Susanto dan selanjutnya HIBAHke Bambang Hiandianto (Penggugat) pada tanggal 19Nopember1980 dan terdaftar menjadi Petok D No.13838, Persil 35, Klas DII, Luas + 7.680 M2 ; . secara tempat (ratione /oc/): Obyek Sengketa telahSALAH menunjuk Lokasi tanah, yaitu : Obyek Sengketa terbit Tahun 1993, Tahun 1995 danTahun 1997 (yang berasal dari SHM No. 511/KelurahanLontar, Gambar Situasi No. 8340 tanggal 5 Desember1985, seluas 6.935 M2, atas nama: REBIN) denganMENUNJUK

LOKASI tanah Petok D No. 230 (saat initerdaftar Petok D No. 13838), Persil 35, Klas DII, Luas +7.680 M2, yang telah dibeli dantelah dimiliki serta telahdikuasaisecara terusmenerus fisik tanah Ayah KandungPenggugat, sejak 24 Oktober 1974, kemudian HIBAHkepada Penggugat, pada tanggal 19 November 1980sesuai dengan peraturan perundangundangan yangB@QlakKy j omm aman ssn. secara materi (ratione materiae): Obyek Sengketaditerbitkan Tergugat tanpa didasarkan bukti yang sahdan berlaku di Kelurahan Lontar

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktudari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis);2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerahberlakunya wewenang (Bevoegheid ratione loci);3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang(Bevoegheid ratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa namaMoh.

tersebut termasuk dalam wilayah hukum KabupatenMorowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohonmemiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum untuk menerbitkanHalaman 32 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PLkeputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh pihak PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione

HALMAHERA INTERNATIONALRESOURCES yang berada di Desa GandaGanda,Kecamatan Petasia berada dalam wilayah administratifKabupaten Morowali Utara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupanbidang atau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae), meskipun IzinUsaha Pertambangan PT.