Ditemukan 70 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-08-2011 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44131/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 21 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12830
  • .; lori kerangka berat (dropframe) dengan pijakanmuatan (loading tramps) untuk transportasi tank, mesin pengangkat atau penggali, transformerlistrik, dan lainlain; lori dengan konstruksi khusus untuk transportasi beton basah, selain loripengaduk semen (concretemixer) dari pos 87.05; refuse collector baik yang dipasang denganperalatan pengangkut, pemadat, pembuang, dan lainlain atau tidak;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan SPKTNP Nomor: SPKTNP62/BC.2/2011tanggal 23 Juni 2011 dan pada pokoknya
Register : 18-07-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
CLIO COSMETICS
Tergugat:
JIMMY CHANDRA
694390
  • Adapun ketentuan Pasal 6 bis ayat (1)Konvensi Paris menyebutkan :"The countries of the Union undertake, ex officio if their legislationpermits, or at the request of interested party, to refuse or to cancel theregistration, and so prohibit the use of a trademark which constitutes areproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion of amark considered by the competent authority of the country of theregistration or use to be well known in that country as being already themark of
    Putusan Nomor 35/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst.Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris menyebutkan : The countries of the unionundertake, ex officio if their legislation permits, or at the request of interestedparty, to refuse or to cancel the regislation, and so prohibit the use of atrademark which constitutes a reproduction, an amitation, or a translation, liableto create confusion of a mark considered by the competent authority of thecountry of the registration or use to be well known in that
Register : 01-08-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1634/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
118
  • yang berbunyi sebagai berikut : jika Suami atau isteri melalaikankewajibannya masingmasing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan;Menimbang, bahwa salah satu kewajiban suami terhadap isteri adalahmemberikan nafkah dan biaya rumah tangga sesuai dengan Pasal 80 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5)Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka kelalaian (neglect) ataupenolakan (refuse
Register : 27-09-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-46441/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 25 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10930
  • .; lori dengan konstruksikhusus untuk transportasi beton basah, selain lori pengaduk semen (concretemixer) dari pos 87.05; refuse collector baik yang dipasang dengan peralatanpengangkut, pemadat, pembuang, dll atau tidak;: bahwa atas importasi Used Cargo Truck ini telah dilakukan pemeriksaan fisikoleh Terbanding; PT.
Putus : 17-02-2015 — Upload : 08-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 17 Februari 2015 — GS YUASA CORPORATION VS YUDHI TANTO, DK
302171 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kriteria dari Undang Undang Mereksebagaimana disebutkan dalam Penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf (b)mengenai merek terkenal dan pedoman WIPO untuk merek terkenal;Bahwa Pasal 6 dari Konvensi Paris menyatakan bahwa negaranegaraanggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran merek yangmerupakan reproduksi atau imitasi dari suatu merek terkenal, denganmenyatakan bahwa:The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation sopermits, or at the request of an interested party, to refuse
    Put Nomor 55 K/Pdt.SusHKI/2015 24.25.26.ey.untuk merek terkenal;Bahwa Pasal 6 dari Konvensi Paris menyatakan bahwa negaranegaraanggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran merek yangmerupakan reproduksi atau imitasi dari suatu merek terkenal, denganmenyatakan bahwa:The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation sopermits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel theregistration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes areproduction
    you must consider what islikely to happen if each of these trade marks is used in a normal way as atrade mark for the goods or services of the respective owners of the marks.If, considering all those circumstances, you come to the conclusion thatthere will be a confusion that is to say not necessarily that one will beinjured and that the other will gain illicit benefit, but that there will be aconfusion in the mind of the public, which will lead to confusion in thegoods or services then you may refuse
    the registration, or rather youmust refuse the registration in that case;Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:Anda harus membandingkan kedua merek tersebut.
Register : 17-11-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 26-01-2024
Putusan PN BANJARBARU Nomor 336/Pid.B/2023/PN Bjb
Tanggal 18 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.FAIZAL ADITYA WICAKSANA,S.H.
2.KHANSA QANIA FEBIANI,S.H
Terdakwa:
M. RENDY PRATAMA Alias RENDI Bin ROBI BASKARA.
2818
  • Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  • Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna orange dengan logo yang bertuliskan REFUSE
Register : 27-03-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 71/Pdt.G/2015/PA-SWL
Tanggal 11 Juni 2015 — Adrizal Azmi, SE., M.Si bin Azwir Aziz - Meutya Yastrivina, A.Md binti Yasril Yusin
3911
  • Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai pembayarannafkah lampau (madhiyah), majelis Hakim terlebin dahulu mengemukakanketentuan Pasal 34 ayat (3) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yangberbunyi sebagai berikut : jika suami atau isteri melalaikan kewajibannyamasingmasing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, makakelalaian (neglect) atau penolakan (refuse
Register : 21-05-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 5 Agustus 2014 — CRC INDUSTRIES, INC >< FEBRIYANTO
390173
  • dasar permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik;Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Merek:Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan padapokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasaSJMNIS; 2222 o nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnKutipan Pasal 6 bis Konvensi Paris :The countries of the Union undertake, ex ofFicio if their legislation so permits, or at the reguest of an interestedparty, to refuse
Putus : 19-03-2012 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 19 Maret 2012 — LAS VEGAS SANDS CORP VS PT. AGUNG WAHANA INDONESIA
214167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • If, considering all those circumstances, you come to theconclusion that there will be a confusion that is to say not necessarilythat one will be injured and that the other will gain illicit benefit, but thatthere will be a confusion in the mind of the public, which will lead toconfusion in the goods or services then you may refuse the registration,or rather you must refuse the registration in that case."
Putus : 24-09-2008 — Upload : 19-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05PK/N/HaKI/2007
Tanggal 24 September 2008 — M/S UHIN HOLDING PTE. LTD ; HALUN LOREN ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK.
8576 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemohonPeninjauan Kembali demi kepentingan usahanya yangberakibatkerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali dengan menimbulkankondisi "persaingan curang" (unfair competition) dan "menyesatkanHal. 10 dari 16 hal.Put No. 05 PK/N/HakI/2007masyarakat" (mis/ead the public) akan asalusul suatu produk; Bahwa berdasarkan ketentuan Paris Convention Article 6 bis (Marks:WellKnown Marks), berbunyi: "The Countries of the Union undertake,ex Officio if their legislation so permits, or at the request of an interestedparty, to refuse
Register : 07-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 17-11-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1549/Pdt.G/2018/PA.Lpk
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
104
  • yang berbunyi sebagai berikut : jika Suami atau isterimelalaikan kewajibannya masingmasing dapat mengajukan gugatankepada pengadilan ;Menimbang, bahwa salah satu kewajiban suami terhadap isteri adalahmemberikan nafkah dan biaya rumah tangga sesuai dengan Pasal 80 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka kelalaian (neglect)atau penolakan (refuse
Putus : 03-09-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 3 September 2015 — PT. PHAPROS TBK VS MERCK KGaA
568960 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20151516Pasal 4 UU Merek:Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan Pemohon yangberitikad tidak baik.Pasal 6 ayat huruf b UU Merek:Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebutmempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yangsudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis.Pasal 6 bis Konvensi Paris :The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, orat the request of an interested party, to refuse
Putus : 25-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 776 /B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — PT. Billabong Indonesia vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai
7580 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unless the vendor is entitled to refuse tosell the goods to the purchaser or repudiate the contract of sale where thepurchaser fails to pay royalties or license fees, s. 48 (5) (a)(iv) isinapplicable. The royalties that Mattel Canada paid to Licensor X are notroyalties wthin the meaning ofs. 48 (5) (a)(iv) of the Customs Act. would therefore dismiss the Deputy Minister's crossappeal."
    If Mattel Canadarefused to pay royalties to LicensorX, Mattel USA could not refuse to sellthe licensed goods to Mattel Canada or repudiate the contract of sale.The sale contract and the royalties contract were separate agreementsbetween different parties...."Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:"Daripada berargumen bahwa royalti dibayarkan sebagai syaratpenjualan dengan cara yang ditentukan common law dan hukumpenjualan barang, Wakil Menteri mendalilkan semacam jenis uji realitasekonomi.
Putus : 09-01-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 9 Januari 2014 —
411267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (a)The countnes of the Union agree to refuse or to invalidate the registration,and to prohibit by appropnate measures the use, without authorization bythe competent authonties, either as trademarks or as elements oftrademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of thecountries of the Union, official signs and hallmarks indicating control andwarranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of viewNegaranegara Peserta Konvensi setuju untuk menolak atau untukmembatalkan
    Uni, ketika menggunakan adalahalam rupa untuk menyesatkan mengenai asal barang:(10) The above provisions shall not prevent the countries fromexercising the right given in paragraph (3) of Article 6 quinquies,Section B, to refuse or to invalidate the registration of marksincorporating, without authorization, armonal bearings, flags, otherState emblems, or official signs and hallmarks adopted by acountry of the Union, as well as the distinctive signs of internationalintergovernmental organizations
    Inggris atau Negara /s/le of Man,yang artinya sama sekali tidak memiliki Kewenangan untuk mempersoalkanpendaftaran dan penggunaan Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia olehPemohon Kasasi sehingga Gugatan Termohon Kasasi tidak beralasanhukum:;Dimana penjelasan dalam Pasal 6ter Paris Convention, yang beberapapasalnya berbuny/i:Paris ConventionArticle 6tferMarks: Prohibitions concerning State Emblems, Official Hallmarks,and Emblems of Intergovernmental Organizations(1)(a) The countries of the Union agree to refuse
    Bahwa Article 6 ter Paris Convention berbunyi:Paris ConventionArticle 6terMarks: Prohibitions concerning State Emblems, Official Hallmarks,(1)And Emblems of Intergovernmental Organizations(a) The countries of the Union agree to refuse or to invalidate theregistration, and to prohibit by appropriate measures the use, withoutauthorization by the competent authorities, either as trademarks or asHal. 88 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HakI/2013.elements of trademarks, of armorial bearings, flags
    SectionB, to refuse or to invalidate the registration of marks incorporating,without authorization, armorial bearings, flags, other State emblems, orofficial signs and hallmarks adopted by a country of the Union, as wellas the distinctive signs of international intergovernmental organizationsreferred to in paragraph (1), above;Ketentuan di atas tidak akan mencegah negara dari menggunakan hakyang diberikan dalam ayat (3) Pasal 6 quinquies, Bagian B, untukmenolak atau membatalkan pendaftaran merek
Putus : 25-03-2013 — Upload : 20-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 709 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — GS. Yuasa Corporation vs 1. Yudi Tanto, 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek
798398 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun ketentuan Pasal 6 bis ayat (1)Konvensi Paris menyebutkan:The countries of the Union undertake, ex officio if their legislationpermits, or at the request of interested party, to refuse or to cancel theregistration, and so prohibit the use of a trademark which constitutes areproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion ofa mark considered by the competent authority of the country of theregistration or use to be well known in that country as being already themark of
Register : 03-04-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 9/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 22 Maret 2018 — 1. REGINA GOENAWAN, beralamat di Simprug Diporis Blok B3-6 RT/RW 003/005, Poris Jaya, Batu Ceper, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “ Pembanding I/ semula Penggugat I”; 2. SANDRA GUNAWAN, beralamat di Simprug Diporis Blok B3 – 6 RT/RW 003/005, Poris Jaya, Batu Ceper, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “ Pembanding II/semula Penggugat II”; 3. RICHARD GOENAWAN, beralamat di Simprug Diporis Blok B3-6 RT/RW 003/005, Poris Jaya, Batu Ceper, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “ Pembanding III/semula Penggugat III”; 4. RAMONA GOENAWAN dan JULIUS CHANDRA selaku orang tua dan secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama CLAUDIA MILAN CHANDRA, beralamat di Jl. Taman Bambu Apus I/28 RT/RW 002/005, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai “ Pembanding IV/semula Penggugat IV”. Pembanding I/semula Penggugat I, Pembanding II/semula Penggugat II, Pembanding III/semula Penggugat III, dan Pembanding IV/semujla Penggugat IV, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “ Para Pembanding/ semula Para Penggugat ”. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. David M. L. Tobing, S.H., M.Kn., Dkk Para Advokat pada kantor ADAMS & CO., Counsellors-at-Law, beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, tertanggal 1 Maret 2017 Nomor: 488/Sk.Pengacara /2017/PN.Tng., selanjutnya disebut sebagai...........“Para Pembanding/ semula Para Penggugat ” L a w a n 1. PT INDONESIA AIRASIA EXTRA, beralamat di AirAsia Redhouse Lantai 5, Jl. Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15127 dalam hal ini diiwakili oleh kuasa hukum Chandra M. Hamzah, SH., Dkk para Advokat pada kantor hukum ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS, beralamat kantor di Menara Rajawali Lantai 16, Jalan DR.Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai “Terbanding/ semula Tergugat ”; 2. PT TRAVELOKA INDONESIA (TRAVELOKA.COM), dahulu berkedudukan di Grand Slipi Tower Lantai 39, Jalan Jenderal S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat sekarang berkedudukan di Wisma 77 Lantai 20-22 dan 26 Jalan Letjend S. Parman Kav 77, Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Afif Akbar selaku Pegawai Divisi Hukum pada PT. Traveloka berdasarkan surat zin beracara Insidentil No.131/Iz.Insidentil/2017/PN.Tng tanggal 10 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai.......... “Turut Terbanding/semula Turut Tergugat”;
9861024
  • MENGENAI HAK PENGANGKUT, IN CASU TERGUGAT UNTUK MENOLAKMENGANGKUT (RIGHT TO REFUSE CARRIAGE)44.
    Sebelum Tergugat menyampaikan bantahanbantahan dalam pokokperkara terhadap dalildalil yang diajukan Para Penggugat dalamGugatannya, perlu untuk Tergugat sampaikan terlebih dahulu mengenaiadanya dasar hukum bagi pengangkut in casu Tergugat untuk menolakmengangkut penumpang pesawat udara (right to refuse carriage).Halaman 29 dari 86 Putusan Perdata Nomor 9/PDT/2018/PT BTN45.46.Ketentuan Pasal 54 UU Penerbangan telah mengatur tindakantindakanyang dilarang untuk dilakukan oleh setiap orang selama penerbangan
    MENGENAI HAK PENGANGKUT, IN CASU TERGUGAT UNTUK MENOLAKMENGANGKUT (RIGHT TO REFUSE CARRIAGE)117. Sebelum Tergugat menyampaikan bantahanbantahan dalam pokokperkara terhadap dalildalil yang diajukan Para Penggugat dalamGugatannya, perlu untuk Tergugat sampaikan terlebih dahulu mengenaiadanya dasar hukum bagi pengangkut in casu Tergugat untuk menolakmengangkut penumpang pesawat udara (right to refuse carriage).Halaman 59 dari 86 Putusan Perdata Nomor 9/PDT/2018/PT BTN118.
Register : 14-12-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2197/Pdt.G/2017/PA.Lpk
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
133
  • yang berbunyi sebagai berikut : jika Suami atau isterimelalaikan kewajibannya masingmasing dapat mengajukan gugatankepada pengadilan ;Menimbang, bahwa salah satu kewajiban suami terhadap isteri adalahmemberikan nafkah dan biaya rumah tangga sesuai dengan Pasal 80 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka kelalaian (neglect)atau penolakan (refuse
Register : 25-02-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0486/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
104
  • yang berbunyi sebagai berikut : jika Suami atauisteri melalaikan kewajibannya masingmasing dapat mengajukan gugatankepada pengadilan;Menimbang, bahwa salah satu kewajiban suami terhadap isteri adalahmemberikan nafkah dan biaya rumah tangga sesuai dengan Pasal 80 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka kelalaian (neglect)atau penolakan (refuse
Putus : 21-01-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — GS. YUASA CORPORATION VS PT. GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA
303218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun ketentuan Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Parismenyebutkan: The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation permits, orat the request of interested party, to refuse or to cancel the registration, and soprohibit the use of a trademark which constitutesa reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion of amark considered by the competent authority of the country of the registrationor use to be well known in that country as being already the mark of
Putus : 10-07-2012 — Upload : 13-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — PT. MAXISTAR INTERMODA INDONESIA vs NG JOK PIN dan 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Merek) c.q. Direktur Merek, 2. EDWIN
393188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • If, considering all those circumstances, you come tothe conclusion that there will be a confusion that is to say not necessarily that onewill be injured and that the other will gain illicit benefit, but that there will be aconfusion in the mind of the public, which will lead to confusion in the goods orservices then you may refuse the registration, or rather you must refuse theregistration in that case."Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:Anda harus membandingkan kedua merek tersebut.