(REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA. (RBg.)

(REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA ENMADURA. (RBg.)(S. 1927227.)Anotasi:Dalam reglemen ini hanya dimuat halhal yang masih dianggap perlu untuk keadaan sekarangdengan penyesuaian seperlunya.Hanya Titel IV s/d. Titel V.TITEL IV.

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dari KUHPerdata, pasal-pasal dari Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (Rbg) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
<

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dari KUHPerdata, pasal-pasal dari Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (Rbg) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk

Menetapkan barang bukti berupa : Surat register tanah atau garisan tanah dari pendoedoek negeri Tonsea Lama art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 11-9-20 dengan nomor register 829 folio 80 atas nama Hendrik Nelwan I. - Foto copy dilegalisir Buku register tanah Desa Tonsea Lama tahun 1962. --------------------------------------------------------------------------------- Foto copy surat silsilah Hendrik Nelwan dengan isteri Berta Lumingas tertanggal 28 Januari 2002. -----------

Menyatakan barang bukti berupa: = Surat register tanah atau garisan tanah dari pendoedoek negeriTonsea Lama art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 11920 dengannomor register 829 folio 80 atas nama Hendrik Nelwan I. * Foto copy dilegalisir Buku register tanah Desa Tonsea Lama tahun1962. nn nn ne Pts.No.478/Pid.B/2014/PN.Mdo.

Foto copi Garis Tanah dari Pendoedoek Negeri tonsea lamaart 6 Minahasa Landrete Regeling tahun 1920.2. Foto copiSilsilah keturunan Keluarga NELWAN tertanggal 22Agustus 1947, 3). Surat Asli daftar silsilah keturunan keluarga HENDRIKNELWAN. oo wen nan ann nnn nee ne Dan menurut saksi bahwa saksi tidak mengetahui siapa yangmembuat surat Garis Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lamaart 6 Minahasa Landrete Regeling tahun 1920.

Menurut Saksi Ahli bahwa saat ini Ahli sebagai Asisten DosenLuar Biasa di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu PengetahuanbudayaUniversitas Indonesia ( U.I ) dan menurut Ahli Bukuregister atau Garis tanah dari penduduk Negeri tonsea lama art 6dari Minahasa Landrete Regeling 1920 dengan nomor register 829folio 80 atas nama HENDRIK NELWAN tidak memiliki petunjukarah angin utara, timur, barat dan selatan.

Hal. 36yang dipergunakan yaitu Garis tanah dari penduduk Negeritonsea lama art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 1920.

Suratsurat : Surat register tanah atau garisan tanah dari pendoedoek negeriTonsea Lama art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 11920 Pts.No.478/Pid.B/2014/PN.Mdo. Hal. 48dengan nomor register 829 folio 80 atas nama Hendrik Nelwan L. * Foto copy dilegalisir Buku register tanah Desa Tonsea Lama tahun1962.

PLN Persero sebelum melakukan pembayaran atas ganti rugitersebut kepada Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN Cs, telahmelakukan penelitian lebih lanjut atas bukti yang dijadikan dasar gugatan yaituberupa Surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dariMinahasa Landrete Regeling 11091920 dengan Nomor Register 829 Folio 80Hal. 2 dari 23 hal. Put.

SuratGarisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari MinahasaLandrete Regeling 11091920 dengan Nomor Register 829 Folio 80 tidakmemiliki petunjuk arah angin seperti Utara, Timur, Barat dan Selatan,keterangannya tidak lengkap yaitu khususnya mengenai jalan raya yangarahnya tidak ada dan konsep mengenai jalan raya tidak jelas, serta satuanukuran luas tidak ada, perlu diuji dengan peraturan tanah yang berlaku diKresidenan Manado pada saat arsip itu dibuat untuk mengetahui apakah hukumtua

No. 958 K/Pid/2016Minahasa Landrete Regeling 11091920 dengan Nomor Register 829 Folio 80atas nama Hendrik Nelwan diduga palsu karena pada tahun 1920 ada Arsipyang lebih jelas dan keterangan dari Gemeentear Chief Rottterdam (KantorArsip Kotapraja Rotterdam) yang menerangkan bahwa pada tahun 1920 tanahyang terletak di Tonsea Lama yang selama ini dikuasai oleh PT. PLN Perserotelah dibebaskan oleh Perusahaan LIstrik dari Belanda yang dibayarkan kepadaInsinyur Dewan Minahasa berdasarkan saksi Drs.

Peta lokasi dengan tulisan tangan adalah menggunakan tinta yang sama;D.Terhadap kadar air kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tandatangan alm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknislaboratoris kriminalistik;Bahwa Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dariMinahasa Landrete Regeling 110920 sudah tidak berlaku lagi karena NegaraIndonesia telah memiliki pemerintahan serta UndangUndang Dasar 1945 PasalHal. 12 dari 23 hal. Put.

Menyatakan barang bukti berupa : Surat register tanah atau garisan tanah dari pendoedoek negeri TonseaLama art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 110920 dengan nomorregister 829 folio 80 atas nama Hendrik Nelwan ; Foto copy dilegalisir Buku register tanah Desa Tonsea Lama tahun 1962; Berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik Mabes Polri NomorLab : 1218/DTF/2014 tertanggal 12 Mei 2014;Hal. 13 dari 23 hal. Put.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentangSatuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum sebagai Produk HukumYang Bersifat Mengatur (Regeling).Dalam dunia hukum, dikenal adanya 3 (tiga) bentuk penuangankeputusan norma hukum, yaitu :(1) Keputusan yang bersifat mengatur (regeling) menghasilkan produkperaturan (regels);(2) Keputusan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkansesuatu secara administratif menghasilkan keputusan administrasinegara (beschikkings);(3) Keputusan yang bersifat

;Bahwa sebagai beschikking, maka Obyek Keberatan menurut hukumsemestinya berupa keputusan administratif yang ditetapbkan olehTERMOHON untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi (yaitu UndangUndang, Peraturan Pemerintah dan PeraturanPresiden);Bahwa ternyata Obyek Keberatan tersebut secara substansial jugamengandung diktum yang bersifat mengatur (regeling).

No. 28 P/HUM2010.dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,BUMN/BUMN, serta pihakpihak lain yang dianggap perlu;Bahwa Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan DiktumKEEMPAT mengandung pernyataan kehendak hukum (wilsvorming) dibidang ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang dibentuk olehTERMOHON dan berisi pengaturan (regeling);Bahwa pengaturan yang dimaksud adalah :1.Pembentukan satgas berikut dengan tugas dan wewenangnya tidakberdasarkan pada peraturan perundangundangan

Keterbukaan;(Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan);Bahwa Obyek Keberatan bertentangan dengan asas PembentukanPeraturan Perundangundangan yang baik, yaitu asas Kesesuaian antaraJenis dan Materi Muatan, karena dengan bentuk formal "beschikking",ternyata Obyek Keberatan juga mengandung diktum yang bersifat"regeling", sehingga atas diktum yang bersifat "regeling" tersebut dapatdimohonkan uji materiil dihadapan Mahkamah Agung;Bahwa Obyek Keberatan bertentangan

Menyatakan Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA danDiktum KEEMPAT Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bersifat regeling;3.

Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa demikianlah pendapat atau pertimbangan hukum (disentting opinion) Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-Mengingat, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 (R.Bg.) /

Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkosperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingadalah sebesar Rp. 150,000, (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa demikianlah pendapat atau pertimbangan hukum(disentting opinion) Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;Mengingat, UndangUndang Nomor: 20 Tahun 1947, ketentuanketentuan Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De GewestenBuiten Java en Madura Stb 1947/227 (R.Bg.) / Hukum Acara Perdata

sehinggadengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quoharus dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri MarisaNomor 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 18 November 2019 harus dipertahankandan dikuatkan, maka permohonan banding dari Pembanding/Penggugat harusditolak;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugatditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen HukumAcara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling

makaPembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, Sedangkan untukpemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusandi bawah;Mengingat peraturan perundangundangan, khususnya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman Joncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah LuarJawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling

Adalah peraturan yang bersifat untuk umum dan mengatur(regeling) bukanlah suatu Keputusan yang bersifat Konkret, Individual danfinal, layaknya beschkking; Mengenai perbedaan antara keputusan (beschikking) dengan peraturan(regeling) Menurut Jimly Asshiddigie, dalam bukunya: Hukum AcaraHalaman 23 dari 49 Halaman Putusan No. 02/G/2014/PTUNJBI2424Pengujian Undangundang, pada hal. 2, keputusan (beschikking) selalubersifat individual dan kongkrit (individual and concrete), sedangkanperaturan (regeling)

;Selain itu, menurut Maria Farida Indrati, S. dalam bukunya: IImu PerundangUndangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi, Muatan) pada hal. 78, suatu keputusan(beschikkiking) bersifat sekaliselesai (enmahlig), sedangkan peraturan(regeling ) selalu berlaku terusmenerus (dauerhaftig).

;Berdasarkan peraturan perundangundangan dan pendapat para ahli diatas,jelaslah bahwa objek gugatan Para Penggugat yang diajukan dalam perkara AQuo merupakan produk hukum Peraturan Perundangundangan yang bersifatmengatur (regeling) dan berlaku umum, atau dengan kata lain tidak tergolongkedalam objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yangtelah ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndangNomor 51 Tahun

;Bahwa yang menjadi Objek gugatan Para Penggugat dalam perkaraaquo merupakan produk hukum berupa peraturan perundangundangan yangbersifat mengatur (Regeling) dan berlaku umum, atau dengan kata lain tidaktergolong kedalam sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan TataUsaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objekgugatan dalam perkara aquo.

maka sengketa yang menyangkut tindakanpemerintah, misalnya keputusan yang bersifat kebijaksanaan bukanlahwewenang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun yang menjadi objeksengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN, sebagaimana disebutkandalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUNlainnya baik perbuatan (Material Daad) maupun penerbitan peraturan(Regeling

pada tanggal 9 Juli 2008 sebagaimana Kutipan Akta PerkawinanNomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakah sah dan putus karena perceraian;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadirnamun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakilidirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secarapatut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datangmenghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Reglement Tot Regeling

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java EnMadura (R.Bg) jo Pasal 20 Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PengadilanNegeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materipokok gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In

atau pemberitahuan kepadainstansi pelaksana yang mana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatuperistiwa perceraian, meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan haltersebut di atas, namun Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidanganwalaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal149 Reglement Tot Regeling

Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java EnMadura (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwaHalaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bligugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapatdikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnyadengan verstek, maka sesuai Pasal 192 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten

Tergugat pada tanggal 20 Februari 1995 sebagaimanaKutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXX dinyatakah sah dan putuskarena perceraian;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untukmewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telahdipanggil secara patut, olen karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akantetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) ReglementTot Regeling

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java EnMadura (R.Bg), Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili gugatan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materipokok gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) barang siapa yangmendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa

Dengan demikian, meskipundalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut, Majelis Hakim wajibmencantumkannya dalam amar putusan;Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Padt.G/2020/PN BliMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadirdipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyatabahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, makaberdasarkan Pasal 149 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten Buiten

Java En Madura (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan olehkarena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidakmelawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugatdengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya dengan verstek, maka sesuai Pasal 192 Reglement Tot Regeling VanHet Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg), kepadaTergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalamamar putusan

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas didasarkanalasan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara a quo bersifat umumbukan individual, sifat dari objek sengketa tersebut adalan mengatursecara umum besaran upah buruh/pekerja (regeling) sehingga unsurHalaman 19 dari 27 halaman.

Apakah berdasarkanatribusi yang diberikan atau langsung ditentukan oleh peraturanperundangundangan ketenaga kerjaan kepada Jabatan GubernurBanten (Termohon Kasasi) untuk membuat suatu peraturan (regeling)tentang besaran upah buruh/pekerja dan apakah pembuatannya telahberdasakan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasasumum pemerintahan yang baik?

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dapat disebut"UndangUndang Peratun"), hal ini dapat dilihat dari pertimbanganhukumnya pada halaman 9 alinea pertama yang berbunyi sebagaiberikut:"Menimbang dari fakta hukum tersebut di atas haruslah dicermati bahwaobjek sengketa tersebut adalah suatu keputusan Tata Usaha Negarabersifat umum bukan individual, sifat dari objek sengketa tersebut adalahmengatur secara umum besaran upah buruh/pekerja (regeling) sehinggaunsur

Putusan Nomor 261 K/TUN/201311,12.13.Bahwa dari pertimbangan di atas, jelas terlihat kalau Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dan kelirudalam menerapkan kriteria hukum tentang pengertian "keputusan TataUsaha Negara bersifat umum bukan individual" terhadap objek sengketaa quo, dengan hanya mengacu kepada alasan bahwa sifat dari objeksengketa tersebut adalah mengatur secara umum besaran upahburuh/pekerja (regeling).

Bahwa dari uraian diatas jelas terbukti kalau Judex Facti yang memenksadan mengadili perkara a quo tidak memiliki dasar hukum yang kuat untukmenyatakan objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usahanegara yang bersifat umum bukan individual dengan mengacu kepadaalasan bahwa objek sengketa a quo mengatur secara umum besaranupah buruh/pekerja (regeling) sehingga pertimbangan hukum Judex factitelah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan

Pertimbangan untukmenjelaskan bahwa keputusan a quo bersifat (regeling) dan tidak bersifatindividual hanya menggunakan pandangan kaca mata kuda seperti halnyamemahami maksud penjelasan individual hanya jika tertulis namanama badanhukum yang memberikan upah dan pekerja yang mendapatkan upah.

Minimum Kabupaten Subang Tahun 2014 adalah Rp 1.577.959,yang besarannya telah disebutkan dalam lampiran surat keputusan a quo, danketentuan upah minimum tersebut berlaku bagi seluruh pengusaha atau pekerja/buruh yang berada di Kabupaten Subang tahun 2014 yang secara materil dapatdiartikan individualnya adalah pengusaha atau pekerja/buruh sebagai orang ataubadan hukum perdata vide Pasal 53 dan objek sengketa yang mengatur besaranupah minimum Kabupaten Subang bukanlah ketentuan yang bersifat umum(regeling

) dan tidak bersifatindividual;Bahwa telah dipertimbangkan bahwa surat keputusan objek gugatan tidak bersifatindividual akan tetapi merupakan keputusan yang substansinya berupa pengaturan yangsifatnya umum (regeling), maka surat keputusan objek gugatan a quo merupakan keputusansebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Undangundang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan

Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUNBDGtanggal 6 Januari 2013, akan Tergugat tanggapi sebagaiberikut : +9220 2 2222222 2 222222 nnn n=Alasan perlawanan Posita angka 1 sampai Posita angka 5, Para Pelawan menguraikan dalildalil berkenaan dengan Objek Sengketa bukanlah ketentuan yang berseifat umum(regeling) dan selanjutnya berargumentasi bahwa :*Pertimbangan untuk menjelaskan bahwa keputusan aquo bersifat (Regeling) dan tidakbersifat individual hanya menggunakan pandangan kaca mata kuda seperti

Makna mengikatsecara umum diartikan sebagai tidak membedabedakan atau tidak mengkhususkan, tetapimencakup semua subyek yang memang menjadi sasaran pengaturan itu, sehinggaberkualitas sebagai pengaturan yang berlaku umum (regeling); Hal. 33 dari 38 Hal.

Putusan Nomor 2090/B/PK/PJK/2017berfungsi mengatur (regeling) dan bukan suatu keputusan (beschikking),hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b UndangundangNomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangberbunyi: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara menurut Undangundang ini : b.

tatausaha Negara (beschikking) dan keputusan yang digugat tersebut harusmerupakan suatu keputusan yang berkaitan dengan suatu pelaksanaankeputusan (beschikking) di bidang perpajakan;Bahwa gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S1023/WPUJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang merupakan suatukeputusan tata usaha Negara (beschikking) dan merupakan keputusanatas pelaksanaan keputusan Tergugat Nomor KEP229/PJ/2003 tanggal12 Agustus 2003 yang merupakan suatu keputusan yang berfungsimengatur (regeling

Putusan Nomor 2090/B/PK/PJK/2017hanya ditujukan kepada penggugat (individual) dan bersifat final karenatidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainserta mempunyai akibat hukum bagi penggugat (badan hukum perdata);Bahwa istilah keputusan dapat diartikan secara luas dan sempit, dalamarti luas terkandung sebuah pengaturan (regel) sedangkan dalam artisempit terkandung keputusan administrative (beschikking). perbedaanantara keputusan (beschikking) dengan peraturan (regeling

) adalahkeputusan (beschikking) selalu bersifat individual dan kongkrit (individualand concrete), sedangkan peraturan (regeling) selalu bersifat umum danabstrak (general and abstract).

Putusan Nomor 2090/B/PK/PJK/2017Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 tanggal 11 Agustus 2003yang bersifat mengatur umum (regeling), general and abstract;Bahwa sesuai uraian diatas, Surat KPP Penanaman Modal Asing Tiganomor S1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 merupakankeputusan dari pelaksanaan suatu putusan berupa Surat KeteranganBebas PPn BM dengan nomor: KET00015/PPNBM/WPJ.20/KP.0703/2013tertanggal 30 Desember 2013 dimana keduanya bersifat keputusanadministrative, individual dan konkrit

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan KeHakiman jo.

NegeriLubukpakam Nomor : 118/Pdt.G/2021/PN.Lbp, Tanggal 20 September 2021dapat dipertahankan dan dikuatkan, dimana gugatan dari Pembanding semulaPenggugat dikabulkan sebagaian, maka biaya perkara ini pada dua tingkatpengadilan akan dibebankan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, Il, III,dan IV yang pada pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling

pada tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana Kutipan Akta PerkawinanNomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakah sah dan putus karena perceraian;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadirnamun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakilidirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secarapatut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datangmenghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Reglement Tot Regeling

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java EnMadura (R.Bg) jo Pasal 20 Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PengadilanNegeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materipokok gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In

atau pemberitahuan kepadainstansi pelaksana yang mana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatuperistiwa perceraian, meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan haltersebut di atas, namun Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidanganwalaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal149 Reglement Tot Regeling

Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java EnMadura (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwagugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapatdikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek;Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN BliMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnyadengan verstek, maka sesuai Pasal 192 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten

tanggal 24 Maret 2014merupakan suatu keputusan pejabat tata usaha Negara (Beschikking),dibidang perpajakan;bahwa Surat Tergugat Nomor S1025/WPuJ.07/KP.04/2014 tanggal 24Maret 2014 didasarkan pada suatu keputusan yaitu keputusan TergugatNomor KEP229/PJ/2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang TatacaraPemberian dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian PajakPenjualan atas Barang Mewah atas Impor Atau Penyerahan KendaraanBermotor, yang merupakan suatu keputusan pejabat Negara yangberfungsi mengatur (regeling

Agustus 2003 tentang jenisKendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas BarangMewah, yang memberikan wewenang kepada Tergugat untuk mengaturtentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan SertaPengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor AtauPenyerahan Kendaraan Bermotor;bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkeyakinan bahwakeputusan Tergugat Nomor KEP229/PJ/2003 tanggal 12 Agustus 2003tersebut merupakan keputusan pejabat tata usaha Negara yangberfungsi mengatur (regeling

tatausaha Negara (beschikking) dan keputusan yang digugat tersebut harusmerupakan suatu keputusan yang berkaitan dengan suatu pelaksanaankeputusan (beschikking) di bidang perpajakan;bahwa gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S1025/WPUJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang merupakan suatukeputusan tata usaha Negara (beschikking) dan merupakan keputusanatas pelaksanaan keputusan Tergugat Nomor KEP229/PJ/2003 tanggal12 Agustus 2003 yang merupakan suatu keputusan yang berfungsimengatur (regeling

Putusan Nomor 2092/B/PK/PJK/2017Bahwa istilan keputusan dapat diartikan secara luas dan sempit, dalamarti luas terkandung sebuah pengaturan (regel) sedangkan dalam artisempit terkandung keputusan administrative (beschikking). perbedaanantara keputusan (beschikking) dengan peraturan (regeling) adalahkeputusan (beschikking) selalu bersifat individual dan kongkrit (individualand concrete), sedangkan peraturan (regeling) selalu bersifat umum danabstrak (general and abstract).

BM dengan nomor:KET00001/PPNBM/WPJ.05/KP.0803/2013 tertanggal 21 Januari 2014dimana kedua surat keputusan merupakan keputusan administrative(beschikking), menyebutkan nama Pemohon PK dan bersifatmengikat Pemohon PK sebagai individual dan bersifat konkrit,adapun kedua surat tersebut diterbitkan sebagai pelaksanaan dariperaturan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP229/PJ/2003 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor355/KMK.03/2003 tanggal 11 Agustus 2003 yang bersifat mengaturumum (regeling

31 Desember 2007 sebagaimanaKutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakahputus karena perceraian;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untukmewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telahdipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sahdan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149Ayat (1) Reglement Tot Regeling

Oleh karenanya,berdasarkan Pasal 142 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) jo Pasal 20 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untukmenerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materipokok gugatan Penggugat;Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN BliMenimbang, bahwa

sesuai Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) barang siapayang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit)untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lainharuslan membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dengan demikian petitumangka 5 (lima) juga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadirdipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkanternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah,maka berdasarkan Pasal 149 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen InDe Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir danoleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah

beralasan dan tidakmelawan hukum maka dapat dikabulkan sebagian tanpa hadirnya Tergugatdengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya dengan verstek, maka sesuai Pasal 192 Reglement Tot Regeling VanHet Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg), kepadaTergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalamamar putusan ini;Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN BliMemperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal

Untuk memahaminya, dapat Pemohon Kasasi jelaskan sebagaiberikut:a) Bahwa Negara, sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuatkeputusan yang mengikat secara hukum, yaitu keputusankeputusanyang bersifat umum dan abstrak (general and abstract) biasanyabersifat mengatur (regeling), sedangkan yang bersifat individual dankonkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisipenetapan administratif (beschikking);b) Bahwa mengenai perbedaan antara keputusan (beschikking) denganperaturan (regeling

), Jimly Asshiddigie dalam buku Hukum AcaraPengujian Undangundang hal. 2 menyatakan, keputusan (beschikking)selalu bersifat individual dan kongkrit (individual and concrete),sedangkan peraturan (regeling) selalu bersifat umum dan abstrak(general and abstract).

Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2015Sementara itu, menurut Maria Farida Indrati S dalam buku IlmuPerundangUndangan (1) Jenis, Fungsi, Materi, Muatan hal. 30, suatukeputusan (beschikking) bersifat sekaliselesai (enmahlig), sedangkanperaturan (regeling) selalu berlaku terusmenerus (dauerhaftig);Untuk lebih memahami hal tersebut di atas, dapat Pemohon Kasasijelaskan melalui tabel di bawah ini: Keputusan (beschikking) Peraturan (regeling) Selalu bersifat individual andSelalu. bersifat general andconcrete abstract

Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2015e) Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif,keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansiatasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapatmenimbulkan akibat hukum;Bahwa Pergub 120/2012 dibuat dengan tujuan untuk mengatur(regeling) seluruh masyarakat pengguna jasa perparkiran, yangdengan demikian Pergub 120/2012 bersifat umum dan abstrak(general and abstract).

Pergub 120/2012 dibuat untuk mengatur (regeling) seluruhmasyarakat pengguna jasa perparkiran di DKI Jakarta, yang dengandemikian Pergub 120/2012 bersifat umum dan abstrak (general andabstract). Untuk itu, putusan Judex Facti Nomor 784/Pdt/2014/PT.DKI jo.Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst patut untuk dibatalkan karenamengandung suatu kekeliruan yang nyata;Il. Terohon Kasasi Membuat Pergub Nomor 120 Tahun 2012 Tanpa DisertaiPersetujuan Termohon Kasasi Il.5.

) dan tidak bersifat individual ;Bahwa telah dipertimbangkan bahwa surat keputusan obyek sengketa a quobersifat umum (regeling) dan tidak bersifat individual, maka surat keputusanobyek sengketa a quo tidak memenuhi unsurunsur suatu Keputusan TataUsaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009, sehingga sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalamwewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa

) dan tidak bersifat individual;Bahwa telah dipertimbangkan bahwa surat keputusan obyek sengketa a quobersifat umum (regeling) dan tidak bersifat individual, maka surat keputusanobyek sengketa a quo tidak memenuhi unsurunsur suatu Keputusan TataUsaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata UsahaNegara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009, sehingga sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalamwewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa

No. 123/G/2014/PTUNBDGBahwa dengan tidak dibuat uraian secara rinci mengenai namanamaperusahaan mana saja dan pekerja/buruh perusahaan yang dituju oleh suratkeputusan a quo, maka surat keputusan tersebut akan mengikat terhadapsemua perusahaan dan para buruh yang sudah ada maupun yang akan adaselama surat keputusan a quo berlaku ;Bahwa dengan tidak diuraikan secara jelas dan terinci subyek maupunintensitas jangkauan berlakunya surat keputusan a quo, maka jangkauanberlakunya bersifat umum (regeling

No. 123/G/2014/PTUNBDGe Bahwa telah dipertimbangkan bahwa surat keputusan obyek sengketa a quobersifat umum (regeling) dan tidak bersifat individual, maka surat keputusanobyek sengketa a quo tidak memenuhi unsurunsur suatu Keputusan TataUsaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan TataUsaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor : 51 Tahun 2009, sehingga sengketa dalam perkara initidak termasuk dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa,

Penetapan Nomor : 178/G/2013/PTUNBDG tanggal 13 Januari 2014 jo.Penetapan Nomor : 181/G/2013/PTUNBDG tanggal 13 Januari 2014 pada pokoknyamenyatakan bahwa obyek sengketa bersifat regeling (umum) dan tidak bersifat individual,sehingga surat keputusan obyek sengketa a quo tidak memenuhi unsurunsur suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan TataUsaha Negara ; 29222 22 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn2.