Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 648 B/PK/PJK/2023
Tanggal 28 Maret 2023 — RELACOM INDONESIA
2711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RELACOM INDONESIA
Register : 24-01-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1469 B/PK/PJK/2023
Tanggal 31 Mei 2023 — RELACOM INDONESIA;;
1312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RELACOM INDONESIA;;
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1511 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RELACOM INDONESIA
16246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RELACOM INDONESIA
    ./2011, tanggal 18April 2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT RELACOM INDONESIA, berkedududan di GD.
    Relacom Indonesia,NPWP 02.193.955.8058.000, alamat GD. Aldevco Lt. 4, Jl. Warung Jati BaratRaya No. 75, Kalibata, Jakarta Selatan 12740, sehingga penghitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2005 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak :Ekspor Rp. 0,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp. 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungutTarif unum Rp.8.176.214.394,00Tarif efektif.
Putus : 16-10-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3870 B/PK/PJK/2023
Tanggal 16 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RELACOM INDONESIA
1212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RELACOM INDONESIA
Register : 21-05-2010 — Putus : 26-07-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.46524/PP/M.XII/10/2013
Tanggal 26 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
24273
  • Relacom Indonesia dengan rincian sebagai berikut;Rupiah8.360.000,00 Inv.No. 14INV070411220.790.000,00 Inv.No. 14INV0704112(304.000,00) PPh Pasal 23(756.000,00) PPh Pasal 235.000,00 Biaya Bank Total : 28.095.000,00 bahwa adapun bukti rekening koran, commercial invoice, dan Faktur Pajak telahdilampirkan didalam bukti yang diserahkan, oleh sebab itu, Pemohon Banding telahmelakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000;Menurut