Ditemukan 6 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-10-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1682/Pdt.P/2014/PA.GM
Tanggal 24 Nopember 2014 —
144
  • Sarikin) dengan Pemohon II (Suarnim binti Remawi ) yang dilaksanakan pada 18 Mei 2011 di Dusun Ranjok Timur Desa Mekar Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat ;3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
    Suarnim binti Remawi-PEMOHON II
    Sarikin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,tempat tinggal di Dusun Ranjok Timur Desa Mekar Sari Kecamatan Gunung SariKabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Pemohon I;Suarnim binti Remawi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat tinggal di Dusun Ranjok Timur Desa Mekar Sari KecamatanGunung Sari Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara
    Sarikin)dengan Pemohon II (Suarnim binti Remawi) yang dilaksanakan pada tanggal 18Mei 2011 di Gunung Sari;3.
    dengan aslinyaoleh Hakim Ketua diberi kode (P.1);Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nomor 5201091702140004yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenLombok Barat Tanggal 17022014, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2);Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan PemohonII juga telah menghadirkan bukti saksisaksi di muka sidang sebagai berikut:1Herman bin Remawi
    Sarikin)dengan Pemohon II (Suarnim binti Remawi ) yang dilaksanakan pada 18 Mei 2011di Dusun Ranjok Timur Desa Mekar Sari Kecamatan Gunung Sari KabupatenLombok Barat ;3.
Register : 22-10-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1693/Pdt.P/2014/PA.GM
Tanggal 24 Nopember 2014 — Herman bin Remawi-PEMOHON I 2. Sri Ismawati binti H. Amrul Aziz-PEMOHON II
174
  • Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Herman bin Remawi) dengan Pemohon II (Sri Ismawati binti H. Amrul Aziz) yang dilaksanakan pada 30 Desember 2010 di Dusun Ranjok Timur Desa Mekar Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat ;3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
    Herman bin Remawi-PEMOHON I2. Sri Ismawati binti H. Amrul Aziz-PEMOHON II
    PENETAPANNomor 1693/Pdt.P/2014/PA.GMBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:1Herman bin Remawi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempattinggal di Dusun Ranjok Timur Desa Mekar Sari Kecamatan Gunung SariKabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut
    Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Herman bin Remawi) denganPemohon II (Sri Ismawati binti H. Amrul Aziz) yang dilaksanakan pada tanggal 30Desember 2010 di Gunung Sari;3.
    Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Herman bin Remawi) denganPemohon II (Sri Ismawati bintt H. Amrul Aziz) yang dilaksanakan pada 30Desember 2010 di Dusun Ranjok Timur Desa Mekar Sari Kecamatan Gunung SariKabupaten Lombok Barat ;3.
Register : 30-10-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 33/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 30 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1701359
  • 21terlampir ); Pernyataan penggugat huruf 1) bahwa persidangan banding tidak mengikutkan dan menyertakan penggugat;Menanggapi pernyataan ini tergugat dapat sampaikan seperti jawaban pernyataan pada huruf jg) yaitu:dalam pelaksanaan sidang banding sesuai ketentuan pasal 65 ayat (2)Peraturan Kapolri nomor 19 tahun 2012 menyatakan bahwa:fisidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas banding dan memoribanding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi danterduga pelanggar Pernyataan penggugat pada angka remawi
    Endro Kiswanto atasan penggugat,Menanggapi pernyataan tersebut pada angka remawi V, tergugat dapatsampaikan bahwa tidak benar perihal penjatuhan keputusanpemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat adalahmerupakan intervensi dari fihak lain, melainkan keputusan tersebut adalahtelah memenuhi unsur pelanggaran norma kesusilaan yang berlaku dilembaga institusi Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri danprosesnya sudah sesuai prosedur melalui mekanisme sidang kode etikprofesi Polri;Hal
    ini dapat dilihat dari buktibukti yang diakui dan tidak dibantah oleh penggugat yang sudah memenuhi unsur pasal 14 ayat ( 1 ) huruf b dalampenjelasan dipertegas lagi pada uraian penjelasan pasal 14 ayat (1) hurufb pada angka 2 (dua ) sebagai berikut : Halaman 29 dari 78 Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPR perbuatan yang berulangulang dan bertentangan dengan normakesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; Pernyataan penggugat pada angka remawi VI bahwa permohonanagar sdr Endro Kiswanto dalam
Register : 06-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2017/PTUN.A
Tanggal 13 Desember 2017 — NIKOLAUS TANGAYO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara, beralamat di Desa Kuripasai, RT.005/RW.00, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Dr. HENDRA KARIANGA, SH., MH. 2. ADOLOF SALEKY, SH., MH. 3. ORIANA ELKEL, SH., MH. 4. YANNES STEVEN TESLATU, SH., MH. 5. FREIZER GIWE, SH., MH. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Law Office Hendra Karianga & Asssociates Advokat dan Pengacara, beralamat di Gajah Mada Tower Lt 21 Unit. 03 Jln. Gajah Mada Kav. 19-23 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 05 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N I. GUBERNUR PROPINSI MALUKU UTARA, tempat kedudukan di Jalan Trans Halmahera, Gosale Puncak, Kecamatan Oba Utara, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : SALMIN JANIDI, SH., M.Hum. Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 2. Nama : BURNAWAN, SH. Jabatan : Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara 3. Nama : MOCHTAR BADIN, SH. Jabatan : Kepala Sub. Bagian Litigasi Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 4. Nama : A. S. DWI PUTRANTO UTOMO SH., M.Eng. Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 5. Nama : SOFYAN HADI, SH., MH. Jabatan : Staf Bag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara 6. Nama : SANY RAIS, SH. Jabatan : Staf Bagian Perundang-undangan Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara Ke enam nya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara Sekretariat Daerah, Beralamat di Jl. Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Tugas Nomor. 800.04/1107/SETDA tertanggal 21 Agustus 2017 ; Selanjutnya disebut Tergugat I ; II. BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, tempat kedudukan di Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : DENY GUNAWAN KASIM, SH., M.Hum. Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b) NIP : 19690909 200003 1 007 Jabatan : Kabag. Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar. 2. Nama : JASON K. LALOMO, SH., LL.M Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) NIP : 19730128 200604 1 009 Jabatan : Kasubag. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar. 3. Nama : FERI ARUMAJAYA, SH. Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) NIP : 19860723 201001 1 004 Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum & Dokumentasi Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar ; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Halmahera Barat Jailolo, Beralamat Jl. Pengabdian No. 1 Jati Porniti, jailolo Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 336.1 648/2017 tertanggal 31 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; III..DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Cq. PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT, di Jalan Syarikat No. 1 Desa Hati Bicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : CHUZAEMAH DJAUHAR, SH, M.Si Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) NIP : 19740502 199903 2 010 Jabatan : Sek. DPRD Kab. Halbar 2. Nama : HEIDER, SH. Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/a) NIP : 19850426 201409 1 002 Jabatan : Staf. Sek. DPRD Kab. Halbar Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Jailolo, Beralamat di Jl. Syarikat No. 1 Desa Hatebicara, Jailolo Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 183.1/224/2017 tertanggal 27 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ; IV. DENNY PALAR, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Beralamat di Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : NOIJA FILEO PISTOS, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat dan Konsultan Hukum, Ber alamat di Kelurahan Wainitu RT.002 / RW.004 samping Sualayan Plnit 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 35/Kuasa/VIII/ 2017 tertanggal 9 Agustus 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;
15554
  • tanggal 03 Mei 2017 yang sementara dilakukan upaya banding,tetapi sangat terkait dengan Putusan pengadilan Negeri Ternate Nomor :31/Pdt.G/2016/PN Tte tanggal 07 Desember 2016, yang telah mempunyaikekuatan hukum serta tidak dibatalkan oleh Keputusan Pengadilan yang lain,yang setingkat atau setingkat di atasnya ;Bahwa bertolak dari dalil sangkalan dari Tergugat Il Intervensi yangdikemukakan di atas, meka Tergugat Il Intervensi menolak dengan tegasdan keras dalildalil Guagatn Penggugat pada Angka Remawi
Register : 12-06-2019 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 585/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 27 April 2020 — Penggugat:
Hari Boedi Hartono
Tergugat:
1.GUBERNUR BALI
2.PT Abdi Persada Nusantara
3.WILLIAM EDUARD DANIEL, SE, SH, LL.M, MBL
4.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Denpasar
5.Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
164256
  • Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalildalil angka 8 dan 9Gugatan yang menyatakan bahwa berdasarkan Pengumuman LelangUlang Harta Pailit Tergugat II tertanggal 24 Juni 2009, Penggugatmendaftarkan diri sebagai peserta lelang untuk tanah dan bangunanHGB Nomor 80, dan berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor110/2009 tanggal 1 Juli 2009, Penggugat dinyatakan sebagai pemenanglelang sehingga berhak atas tanah dan bangunan HGB Nomor 80,berdasarkan alasanalasan hukum sebagaimana dikemukakan dalamEksepsi remawi
Register : 06-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13852
  • tanggal 03 Mei 2017 yang sementara dilakukan upaya banding,tetapi sangat terkait dengan Putusan pengadilan Negeri Ternate Nomor :31/Pdt.G/2016/PN Tte tanggal 07 Desember 2016, yang telah mempunyaikekuatan hukum serta tidak dibatalkan oleh Keputusan Pengadilan yang lain,yang setingkat atau setingkat di atasnya ;Bahwa bertolak dari dalil sangkalan dari Tergugat II Intervensi yangdikemukakan di atas, meka Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dankeras dalildalil Guagatn Penggugat pada Angka Remawi