Pekerjaan Kepala BagianPenyusunan Rencangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukum danOrganisasi, Setjen, Kemdiknas, beralamat diJalan Jenderal Sudirman Senayan JakartaPusat ;3. DADANG GANDHI, S.H. Pekerjaan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Bagian PenyusunanRencangan Peraturan Perundang undangan' danBantuan Hukum , Biro Hukum dan Organisasi,Setjen, Kemdiknas, beralamat di JalanJenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat ;.

., Pekerjaan StafBagian Penyusunan Rencangan PeraturanPerundang undangan dan Bantuan Hukum I, BiroHukum dan Organisasi, Setjen, Kemdiknas,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat ;. AHMAD MUDZAFFAR, SH., Pekerjaan Staf BagianPenyusunan Rencangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum , Biro Hukum danOrganisasi, Setjen, Kemdiknas, beralamat diJalan Jenderal Sudirman Senayan JakartaPusat ;6. DRS. SUPRAYITNO............ Drs.

Rencangan perjanjian penempatan yang diketahui oleh KBRI Negara tujuan Bahwa saksi bersama terdakwa Endang Sugianti, SE dan terdakwa Suhanto sudah pernah disidangkandan dihukum dalam perkara penipuan yang merugikan 40 calon tenaga kerja termasuk Wayan Widianadan Made Widiadnyana. Keterangan Ahli :Saksi Ahli L. KOESTEDJO ; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :e Ahli L.

Rencangan perjanjian penempatan yang diketahui oleh KBRI Negara tujuan Setelah mendapatkan Surat Ijin Pengerahan (SIP) dibawa ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi danKependudukan Provinsi Bali untuk mendapatkan Surat pengantar Rekrut (SPR) , kemudian SPR inidibawa oleh PPTKIS ke Dinas Kabupaten Kota yang membidangi ke Tenaga Kerjaan untukmelakukan perkerutan. e Selanjutnya PPTKIS melakukan penyuluhan kepada pencari kerja, kemudian baru dilakukanpendaftaran dan seleksi, kemudian yang lulus seleksi memproses

Rencangan perjanjian penempatan yang diketahui oleh KBRI Negara tujuan selanjutnya pihak perusahan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonsia swasta (PPTKIS) dalam halini PT. MSP mempunyai kewajiban untuk memberangkatakan CTKI atas nama IWAYANWIDIANA dan I MADE WIDIADNYANA sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tanganiCTKI tidak dibrangkatkan , sesuai dengan jadwal yang telah disepakati atau ditanda tangani denganprogram kerja CTKI seperti !'

Rencangan perjanjian penempatan yang diketahui oleh KBRI Negara tujuan Bahwa sampai saat ini CTKI atas nama Wayan Widiana dan Made Widiadnyana tidakdiberangkatkan ke Luar Negeri sesuai dengan perjanjian. Bahwa Wayan Widiana dan Made Widiadnyana tidak diberangkatkan ke Luar Negeri karenaPT.

Bade ka Cijayana rencangan mah tos tipayun nyandak motor margi bitu, jantenabdi teu tiasa ngiring, abdi mah sambil jalanjalan bisnis meseran tanah? (mauke cijayana temen saya sudah duluan bawa motor karena bocor, jadi saya tidakikut, sambil jalanjalan bisnis membeli tanah) lalu korban memberi tanggapandan korban mengatakan ?kaleresan abdi bade ngical serang di saung jalancisawer? (kebetulan saya mau jual sawah di cisawer) lalu ditanggapi olehterdakwa?Urang pilari ayena manawi kahartos?

;Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rencangan Peraturan DaerahProv. DKI Jakarta tentang Pengelolaan Barang Daerah Prov. DKIJakarta pelaksana PT. Afdhal Karunia Sejahtera nilai kontrak sebesarRp. 721.941.000, ;Pelaksanaan Pekerjaan Analisa Strategi Sinkronisasi dan FormulasiRencana Kerja Pemerintah TA 2008, Rencana Kerja Pemerintah Prov.DKI Jakarta, Kebijakan Umum APBD (KUA) Prov. DKI Jakarta, Prioritasdan Palpon Anggaran Sementara (PPAS) Pemprov. DKI Jakarta Tahun2008 pelaksana PT.

DKI Jakarta pelaksana PT.Hamas Aeba nilai kontrak sebesar Rp. 721.913.000, ;Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rencangan Peraturan Daerahtentang upah pungut pajak di lingkungan Prov. DKI Jakarta pelaksanaPT. Billy Consultant nilai kontrak sebesar Rp. 141.735.000, ;Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rancangan Daerah Prov. DKIJakarta tentang bantuan keuangan pada Partai Politik di Prov. DKIJakarta pelaksana PT.

Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rencangan Peraturan Daerah Prov.DKI Jakarta tentang Pengelolaan Barang Daerah Prov. DKI Jakartapelaksana PT. Afdhal Karunia Sejahtera nilai kontrak sebesar Rp.721.941.000, ;10.Pelaksanaan Pekerjaan Analisa Strategi Sinkronisasi dan Formulasi11Rencana Kerja Pemerintah TA 2008, Rencana Kerja Pemerintah Prov.DKI Jakarta, Kebijakan Umum APBD (KUA) Prov. DKI Jakarta, Prioritasdan Palpon Anggaran Sementara (PPAS) Pemprov. DKI Jakarta Tahun2008 pelaksana PT.

DKI Jakarta pelaksana PT.Hamas Aeba nilai kontrak sebesar Rp. 721.913.000. ;15.Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rencangan Peraturan Daerahtentang upah pungut pajak di lingkungan Prov. DKI Jakarta pelaksanaPT. Billy Consultant nilai kontrak sebesar Rp. 141.735.000. ;16.Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rancangan Daerah Prov. DKIJakarta tentang bantuan keuangan pada Partai Politik di Prov. DKIJakarta pelaksana PT.

kemudian ibu saksi menjawab"RENCANGAN SIBAPAI, tersangka ANDRINAMINA!"

TenagaKerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali, setiapperusahan melakukan usahanya yaitu melakukan perekrutan CTKIdi Bali untuk dipekerjakan ke Luar Negeri, harus memiliki Surat Ijinsebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia SwastaPPTKIS) yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI, kKemudian setelah memiliki SIP untuk melakukanperekrutan harus memiliki Job Order atau permintaan Nyata,agremant (Perjanjian) kerja Sama penempattan, rancanganperjanjian kerja, dan Rencangan

Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), menyatakan;Angka 1: Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ranperdes APBDesa)berdasarkan visi dan misi Kepala Desa, Rencangan Kerja PembangunanDesa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa) dengan menggunakan skala prioritas pembangunan yangmendesak dan memberikan dampak luas kepada masyarakat;Angka 2: Sekertaris Desa menyampaikan Ranperdes RAPBDesa kepadaKepala

Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), menyatakan:Angka 1: Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ranperdes APBDesa)berdasarkan visi dan misi Kepala Desa, Rencangan Kerja PembangunanDesa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DesaHalaman 30 dari 49 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2016/PT.GTO(RPJMDesa) dengan menggunakan skala prioritas pembangunan yangmendesak dan memberikan dampak luas kepada masyarakat;

Kemudian ternyata rapattetap berlangsung, tapi ternyata hasilnya tidak memenuhi gorum, sehinggamenurut saksi kKeberadaan APBDP Kabupaten Barito Selatan tahun 2015tersebut adalah tidak sah (illegal);Bahwa walaupun APBDP dimaksud menurut saksi tidak syah, namun tetapdiajukan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan ternyata waktu ituGubernur belum menyetujui APBDP itu) karena masih kurangpernyaratannya yakni Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRDKabupaten Barito Selatan tentang Rencangan Perda

Gubernur belum menyetujui APBDP itu. karena masih kurangpernyaratannya yakni Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRDKabupaten Barito Selatan tentang Rencangan Perda tentang PerubahanAPBD tahun anggaran 2015;Bahwa selanjutnya hal ini dipenuhi sehingga dibuatlah persetujuan bersamadimaksud yang ditandatangani oleh Bupati dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, sedangkan Wakil Ketua II tidak ikut untuk menandatanganinya;Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa pernah menghadap keGubernur untuk melaporkan

Hal ini terdakwalangsung dengar, karena volume telphon dibesarkan;Bahwa Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten BaritoSelatan tentang Rencangan Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran2015 tersebut menurut terdakwa adalah cacat hukum, karena pengabilankeputusannya tidak memenuhi gorum sebagaimana diatur dalam Tatip, makaharus kembali kepada APBD awal (murni).

Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), menyatakan :Angka 1 Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ranperdes APBDesa)berdasarkan visi dan misi Kepala Desa, Rencangan Kerja PembangunanDesa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa) dengan menggunakan skala prioritas pembangunan yangmendesak dan memberikan dampak luas kepada masyarakat;Angka 2: Sekertaris Desa menyampaikan Ranperdes RAPBDesa kepadaKepala

Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), menyatakan :Angka 1 Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ranperdes APBDesa)berdasarkan visi dan misi Kepala Desa, Rencangan Kerja PembangunanDesa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa) dengan menggunakan skala prioritas pembangunan yangmendesak dan memberikan dampak luas kepada masyarakat;Angka 2 Sekertaris Desa menyampaikan Ranperdes RAPBDesa kepadaKepala

Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), menyatakan:Angka 1: Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ranperdes APBDesa)berdasarkan visi dan misi Kepala Desa, Rencangan Kerja PembangunanDesa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa) dengan menggunakan skala prioritas pembangunan yangmendesak dan memberikan dampak luas kepada masyarakat;Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2016/PT.GTOAngka

Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), menyatakan:Angka 1: Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ranperdes APBDesa)berdasarkan visi dan misi Kepala Desa, Rencangan Kerja PembangunanDesa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa) dengan menggunakan skala prioritas pembangunan yangmendesak dan memberikan dampak luas kepada masyarakat;Angka 2: Sekertaris Desa menyampaikan Ranperdes RAPBDesa kepadaKepala

Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), menyatakan :Angka 1: Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ranperdes APBDesa)berdasarkan visi dan misi Kepala Desa, Rencangan Kerja PembangunanDesa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa) dengan menggunakan skala prioritas pembangunan yangmendesak dan memberikan dampak luas kepada masyarakat;Angka 2: Sekertaris Desa menyampaikan Ranperdes RAPBDesa

Putusan Nomor 32 P/HUM/201510.11.Pembahasan Persetujuan Substansi dengan Badan KoordinasiPenataan Ruang Nasional (BKPRN) dengan melibatkan PemerintahProvinsi, Kota/Kabupaten wilayah sekitar Provinsi DKI Jakarta;Pengesahan Rencangan Perda RDTR dan PZ oleh DPRD Provinsi DKIJakarta; Evaluasi Rancangan Perda RDTR dan PZ oleh KementerianDalam Negeri RI; Persetujuan Rancangan Perda RDTR dan PZ olehMenteri Dalam Negeri RI dan masa sanggah kepada masyarakat terkaitRancangan Perda RDTR dan PZ yang telah disetujui

Putusan Nomor 38 P/HUM/201810.11.12.Substansi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional(BKPRN) dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupatenwilayah sekitar Provinsi DKI Jakarta; Pengesahan Rencangan PerdaRDTR dan PZ oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta; Evaluasi RancanganPerda RDTR dan PZ oleh Kementerian Dalam Negeri RI;Persetujuan Rancangan Perda RDTR dan PZ oleh Menteri DalamNegeri RI dan masa sanggah kepada masyarakat terkait RancanganPerda RDTR dan PZ yang telah disetujui Menteri Dalam

Nomor : PL.02.02.119.1191.10.19.2567,Tanggal 22 Oktober 2019,diberi tanda P19;20.Foto copy, Surat Peringatan Ketiga ( SPIII ) Nomor : TPL.02.02.119.1191.10.19.2637,Tanggal 28 Oktober 2019, diberi tandaP20 ;21.Foto copy, Rencangan Anggaran Biaya ( RAB ) tanggal 15 Agustus2019 ,diberi tanda P21 ;22.Foto copy, Jawaban Surat Peringatan Ketiga ( SP.

Rencangan KontrakMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / JasaMenyetujui Bukti Pembelian atau menandatangani Kwitansi / SuratPerintah Kerja / SPK / Surat PerjanjianMelakukan Kontrak dengan Penyedia Barang / JasaMengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrakMelaporkan Pelaksanaan / penyediaan kegiatan kepada KPA yaituberupa :1. Pelaksanaan Kegiatan2. Penyelesaian Kegiatan3.

Rencangan Kontrakc. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa126Menyetujui Bukti Pembelian atau menandatangani Kwitansi / SuratPerintah Kerja / SPK / Surat PerjanjianMelakukan Kontrak dengan Penyedia Barang / JasaMengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrakMelaporkan Pelaksanaan / penyediaan kegiatan kepada KPA yaituberupa :1. Pelaksanaan Kegiatan2. Penyelesaian Kegiatan3.

berdasarkan hasilmusyawarah rencana pembangunan desa, dimana RKPDesatersebut harus diselesaikan paling lambat akhir bulan Januaritahun anggaran sebelumnya kemudian Sekretaris Desamenyusun Rancangan' peraturan Desa tentang APBDesaberdasarkan RKPDesa lalu Sekretaris Desa akan menyampaikanrancangan APBDesa tersebut kepala Pembekal untukmemperoleh persetujuan dan pembekal menyampaikanrancangan peraturan desa tersebut kepada BPD untuk dibahasbersama dalam memperoleh persetujuan bersama kemudianapabila rencangan

RPUMDesaberdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa, dimana RKPDesatersebut harus diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaransebelumnya kemudian Sekretaris Desa menyusun Rancangan peraturan Desatentang APBDesa berdasarkan RKPDesa lalu Sekretaris Desa akanmenyampaikan rancangan APBDesa tersebut kepala Pembekal untukmemperoleh persetujuaan dan pembekal menyampaikan rancangan peraturandesa tersebut kepada BPD untuk dibahas bersama dalam memperolehpersetujuan bersama kemudian apabila rencangan

berdasarkan hasilmusyawarah rencana pembangunan desa, dimana RKPDesatersebut harus diselesaikan paling lambat akhir bulan Januaritahun anggaran sebelumnya kemudian Sekretaris Desamenyusun Rancangan' peraturan Desa tentang APBDesaberdasarkan RKPDesa lalu Sekretaris Desa akan menyampaikanrancangan APBDesa tersebut kepala Pembekal untukmemperoleh persetujuaan dan pembekal menyampaikanrancangan peraturan desa tersebut kepada BPD untuk dibahasbersama dalam memperoleh persetujuan bersama kemudianapabila rencangan

RPUMDesaberdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa, dimana RKPDesatersebut harus diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaransebelumnya kemudian Sekretaris Desa menyusun Rancangan peraturan Desatentang APBDesa berdasarkan RKPDesa lalu Sekretaris Desa akanmenyampaikan rancangan APBDesa tersebut kepala Pembekal untukmemperoleh persetujuaan dan pembekal menyampaikan rancangan peraturandesa tersebut kepada BPD untuk dibahas bersama dalam memperolehpersetujuan bersama kemudian apabila rencangan

Rencangan Kontrak.. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;Menandatangani kontrak;. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;~ 02 aQasn&Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang Jasakepada KPAPA;g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/JAsa kepadaPA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;h.

Rencangan Kontrak.Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.Menandatangani kontrak.Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.Mengendalikan pelaksanaan kontrak.oe a9 5Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang Jasakepada KPA/PA.g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/JAsa kepadaPA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.i.

pelaksana PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 Tentang Organisasi dantata kerja Kementrian dalam negeri, tugas pokok Kepala Sub DirektoratWilayah pada Direktorat pelaksanaan dan pertanggungjawabanKeuangan daerah dengan melaksanakan penyiapan perumusankebijakan, fasilitasi pelaksanaan, kebikajan umum, penyusunan norma,standar, prosedur, dan teknis daan supervisi di bidang pelaksanaan,penatausahaan, akuntasi, pelaporan dan pertanggungjawabankeuangan daerah, serta pelaksanaan evaluasi rencangan

irektoratpelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian dalam negri , tugaspokok Kepala Sub Direktorat Wilayah pada Direktorat pelaksanaandan pertanggungjawaban Keuangan daerah dengan melaksanakanpenyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan, kebikajanumum, penyuSsunan norma, standar, prosedur, dan teknis daansupervisi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntasi, pelaporandan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pelaksanaanevaluasi rencangan

2002 s/d 2009 saksi pernah sebagai Sekda (Sekretarisdaearah) Bulungan dan pada tanggal 01 Juni 2009 saksi pensiun ;Bahwa saksi pernah menjadi Panitia Pengadaan dan pembebasan tanah,bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di KabupatenBulungan sesuai SK Bupati No. 279 tahun 2003 dan Nomor 441 tahun 2004dan kedudukan saksi sebagai Panitia Penanggung Jawab Administrasi;Bahwa mekanisme pembebesan tanah untuk Cold Storage adalah pertamamengacu pada rencana pembangunan yang disusun dalam rencangan