DALAM EKSEPSI/EROR IMPERSONABahwa gugatan Penggugat dalil gugatannya kurang cermat dan kurangteliti karena masih ada pihak sebagaisubyek hukum yang terlibat dalampenerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Bagik Payung Nomor:188.47/06/K.Pem/2018 (obyek sengketa), yaitu Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Bagik Payung, dimana BPD telah menerbitkan Peraturan DesaNomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Sara Pengisian, Pengangkatan,Pemberhentian Dan Resufle Perangkat Desa tidak dilibatkan sebagai PihakTergugat,

Oleh karena itu dari hasil rapat koordinasi pada tanggal 07 Maret2018, BPD Desa Bagik Payung mengambil sikap dan kesimpulanmendukung sepenuhnya langkahlangkah Kepala Desa Bagik Payung(Tergugat) untuk melaksanakan hasil rapat koordinasi tanggal 07 Maret2018, sehingga BPD Desa Bagik Payung mengeluarkan PeraturanDesa Bagik Payung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian,Pengangkatan, Pemberhentian dan Resufle Perangkat Desa;d.

Bukti P13tertanggal 11 Juli 2018 perihal Perangkat Desa;: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Desa(Perdes) Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian,Pengangkatan, Pemberhentian dan Resufle Perangkat Desa,tertanggal 9 Februari 2018;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, PihakTergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukupyang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberikan tanda buktiT Sampai dengan TVII, serta lampiran

Pemberhentian PerangkatDesa;: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya salinan PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan DanPemberhentian Perangkat Desa;: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Daftar Hadir tertanggal07 Maret 2018, Acara: Rapat Koordinasi;: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Desa (Perdes)Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian,Pengangkatan, Pemberhentian Dan Resufle

Tergugat) berikut Lampirannya, yangmenghasilkan Resufle Kepengurusan di LPA Kota Medan yakni : PrabudiSH, (Jabatan Sekretaris LPA Kota Medan), Zulham Efendi Nasution SH,Fauzi Iskandar naasution SH (Wakil Ketua Bidang Advokasi dan ReformasiHukum), M.

Malam ditanggal yang sama Tergugatkembali Menegaskan Nama Nama diatas adalah Nama yang di Resufledari kepengurusan LPA Kota Medan Periode 2017 2022.Bahwa tentang adanya pemberitahuan tertulis hasil resufle oleh Ketua LPAKota Medan, baru diterima di tanggal 9 Maret 2017, dan disampaikankepada para Pengurus/atau kepada Para Penggugat yang nama namanyadi reshuffle tersebut, sebagaimana berita acara hasil rapat mereka ditanggal2 Maret 2017 yang dilakukan, tanpa melalui Prosedur dan mekanisme yangtelah

;Bahwa secara tegas para Penggugat menolak dan Merasa sangat kecewaterhadap hasil Mekanisme kerja dan hasil Resufle yang dilakukan olehTergugat karena :1.

Jo Pasal 5 ayat 1), karena tindakan resufle kepengurusan olehTergugat ini tanpa didasari bukti dan mekanisme yang patut untuk itu, dantindakan Tergugat dimaksud telah melecehkan serta merendahkan harkatdan martabat dari Para penggugat baik di tengah tengah masyarakat dalamStatus Sosialnya dan di kalangan profesinya sendiri sebagai Advokat.Bahwa tindakan Tergugat dapat dikwalifisir melanggar aturan Perundang Undangan yang ada Khususnya mengenai undang undang nomor 39tahun 1999 tentang Hak Azasi manusia

;Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN Bahwa sangat tidak relevan dan substansial dalil dari Parapembanding Ini dikarenakan Para terbanding mengajukan gugatandalam perkara aquo bukan kepada Perorangan/ Prinsipal individu,melainkan kepada Lembaga, hingga cukup jelas pula objek darigugatan perkara aquo adalah perbuatan semena mena Parapembanding dengan melakukan Tindakan resufle kepengurusantanpa aturan prosedur yang patut dan layak untuk itu;3.

Santosa AgrindoFHUKATAN SBSI, dikarenakan terjadinya pemutusan hubungankerja terhadap ketua Komisariat, Bendahara Komisariat, dansekertaris Komisariat mengundurkan diri keluar dari perusahaan,maka pada tanggal 03 Januari 2016 dalam rapat kordinasi denganagenda Resufle/penggantian Pengurus Komisariat yang dihadiripekerja PT.

pada bagian Stockmen sampaidengan dinyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak padatanggal 10 Maret 2016, tanpa menerima hak yang semestinya dantanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihanhubungan Industrial;Bahwa Penggugat 8 selaku anggota FHUKATAN' SBSI,dikarenakan terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap ketuaKomisariat, Bendahara Komisariat, dan sekertaris Komisariatmengundurkan diri keluar dari perusahaan, maka pada tanggal 03Januari 2016 dalam rapat kordinasi dengan agenda Resufle

Pengawas ;Bahwa yang terpilih menjadi Ketua Umum tempat ibadat Tri Dnarma Tjoe HwieKiong untuk masa jabatan 2006 sampai dengan 2008 adalah LIESTIAWATI ;Bahwa menurut saksi ada perubahan di tempat ibadat Tri Dharma Tjoe Hwie Kiong,dimana waktu saksi jadi Moderator,acaranya Ketua Umum mengundurkan dirikemudian umat tidak setuju dan menyatakan supaya Ketua Umum melanjutkanjabatannya,tetapi Dewan Pengawas dibubarkan oleh Mayoritas umat yang hadirwaktu itu sekitar 50 % ;Bahwa saksi tahu kemudian adanya Resufle

Pengurus dan pembubaran DewanPengawas ;Bahwa yang melakukan Resufle adalah Ketua umum LIES TIAWATI,sedangkanyang termasuk di Resufle adalah Penggugat EDI WINARTO yang jabatansebelumnya sebagai Humas ;Bahwa menurutsaksi Resufle Pengurus dan pembubaran Dewan Pengawas tidaktepat,karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumat Tangga(AD/ART),karena Pengurus dengan Pengawas adalah satu paket ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,Penggugat melalui Kuasanyamembenarkannya, sedangkan

.16 dan P.16A ,akan tetapi Surat bukti P.12, P.13,P.14 dan P.16 A tidak dapat di pertimbangkan,karena berupa foto copy yang tidak ada aslinya, sehingga harus di kesampingkan,sedangkan bukti P.15 A dan P.16 adalah berupa foto yang tidak dapat diterimasebagai bukti tertulis, karena tidak termasuk ke dalam bukti surat atau bukti tulisan,maka bukti tersebut haruslah di kesampingkan, sedangkan bukti P.15 hanya berupaSusunan Pengurus harian TITD Tjoe Hwie kiong Kediri, masa bakti 20062008 yangtelah di Resufle

PPNI/SK/IX/2007 tentang Resufle Badan Pendiri , Badan Pembina, Badan Pengurusdan Badan Pemeriksa Yayasan PPNI Sultra yang susunannya adalahsebagai berikut:BADAN PENDIRI:No. 5 dari 15 hal. Put. No. 2778 K/Padt/2010Pengurus Propinsi Sulawesi Tenggara Persatuan Perawat NasionalIndonesia (PPNI);ll. BADAN PEMBINA:1. Muchtar Kumkelo, SKM, M. Kes (Ketua PPNI Prop. Sultra);2. Drs. La. Ode Kamalia, M. Kes. MMR (Ketua Dewan PertimbanganPPNI Prop. Sultra);3. Drs. H.

(T 2), dalam surat kuasa menjualtanggal 18 Juni 2008 ( T 7) dan tidak tercatat dalam buku C DesaKaliwlingi (T 7a dan 7b) ; pertimbangan judex facti yang menyebutkan isteri Terdakwa bukananggota forum adalah salah karena sejak adanya resufle pada tanggal 29Agustus 2006, isteri Terdakwa menjadi bendahara forum merangkappenyandang dana dan anggota kehormatan, sehingga sudah benar apabilaTerdakwa menyerahkan uang hasil penjualan / angsuran dari saksi Rohmikepada bendahara forum (isteri Terdakwa / Hj.

FPTIJT/X2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pemberian Bantuan DanaPembinaan FPTI Jawa Tengah Tahun 2011.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana PembinaanFPTI Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor : 2183/KEU/X/2011 Nomor : 206/PD/FPTIJT/X2011 tanggal 28 Desember 2011.1 (satu) bendel Proposal Permohonan Tambahan Dana dari Pengda FPTI JawaTengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 206/PD/FPTIJT/X2011 tanggal 12 Oktober 2011 beserta lembar disposisinya.1 (satu) bendel Resufle

demo tidak pernah adadalam rapat tersebut ; Bahwa saksi pernah ikut demo, dan pernah juga tidak ikut demo yang diadakanoleh organisasi ;25Bahwa saksi pernah tidak ikut demo, dan tidak pernah mendapat sanksi dariorganisasi, karena demo sifatnya sukarela, tidak ada paksaan ;Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 ada aksi demo, yang sebelumnya diadakanrapat satu hari sebelum aksi demo ;Bahwa yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah persiapan pengurus yangturun dijalan ;Bahwa pada waktu itu terjadi resufle

Dengan demikian maka dalam pertimbanganjudek fakti tersebut telah terjadi salah obyek yang menyebabkan tidakadanya kepastian hukum;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 30 strep 3 yangmenyebutkan istri Terdakwa bukan anggota forum adalah salah, sebabsejak adanya resufle pada tanggal 29 Agustus 2006 yang mana istriTerdakwa disepakati sebagai bendahara forum merangkap penyandangdana serta sebagai anggota kehormatan.

/PD/FPTIJT/X2011 tanggal 28Desember 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTIJawa Tengah Tahun 2011.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan DanaPembinaan FPTI Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor2183/KEU/X/2011 Nomor : 206/PD/FPTIJT/X2011 tanggal 28Desember 2011.1 (satu) bendel Proposal Permohonan Tambahan Dana dari PengdaFPTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa TengahNomor : 206/PD/FPTIJT/X2011 tanggal 12 Oktober 2011 besertalembar disposisinya.1 (satu) bendel Resufle

No. 217 PK/Pid.Sus/2016(4)11 (satu) bendel Proposal Permohonan Tambahan Dana dariPengda FPTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI ProvinsiJawa Tengah Nomor 206/PD/FPTIJT/X2011 tanggal 12Oktober 2011 beserta lembar disposisinya.1 (satu) bendel Resufle Susunan Personalia Pengurus ProvinsiFederasi Panjat Tebing Indonesia Jawa Tengah (Pengda FPTIJawa Tengah) Masa Bhakti 20102014 tanggal 2 Januari 2012.1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengurus PusatFederasi Panjat Tebing Indonesia Nomor 2460/SKEPPPFPTI

Nomor 206/PD/FPTIJT/X2011tanggal 28 Desember 2011 tentang Pemberian Bantuan DanaPembinaan FPTI Jawa Tengah Tahun 2011.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian BantuanDana Pembinaan FPT Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor2183/KEU/X/2011 Nomor 206/PD/FPTIJT/X2011 tanggal 28Desember 2011.1 (satu) bendel Proposal Permohonan Tambahan Dana dariPengda FPTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI ProvinsiJawa Tengah Nomor 206/PD/FPTIJT/X2011 tanggal 12Oktober 2011 beserta lembar disposisinya.1 (satu) bendel Resufle

No. 217 PK/Pid.Sus/2016(4)12183/KEU/X/2011 Nomor 206/PD/FPTIJT/X2011 tanggal 28Desember 2011.1 (satu) bendel Proposal Permohonan Tambahan Dana dariPengda FPTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI ProvinsiJawa Tengah Nomor 206/PD/FPTIJT/X2011 tanggal 12Oktober 2011 beserta lembar disposisinya.1 (satu) bendel Resufle Susunan Personalia Pengurus ProvinsiFederasi Panjat Tebing Indonesia Jawa Tengah (Pengda FPTIJawa Tengah) Masa Bhakti 20102014 tanggal 2 Januari 2012.1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan

Penggugat; Bahwa, dalam PAN berlaku SP1 (surat peringatan), SP2, dan seterusnya; Bahwa, kepada Penggugat belum ada SP1 atau SP2; Bahwa, sampai saat ini belum ada pemecatan Penggugat sebagai Wakil Ketua DPD PANataupun sebagai Anggota PAN; Bahwa, berdasarkan Penggugat menjabat sebagai Wakil Ketua IV DPD PAN BolaangMongondow Utara (Bolmut) berdasarkan SK yang berlaku sejak 2015 sampai dengan2020;Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada pleno tanggal 31 dan saksi tidak pernah dengar perihal pleno tentang resufle

SAHARUDIN,Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penyelenggaraanprogram KF (Keaksaraan Funsional) di PKBMAlamanda;Bahwa saksi tahu PKBM Alamanda berdiri sejak tahun 2003 tetapiterjadi Resufle kepengurusan di tahun2007 ; 922 2222222 n enone nnn n nnn nneeBahwa saksi masuk kepengurusan tahun2007 ; 222222 non nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnBahwa ditahun 2003 pengurus PKBM Alamanda adalah pak Idhamsebagai Ketuanya dan Terdakwa sebagai Sekretarisnya, sedangkan147Bendaharanya saksiBahwa pada

tahun 2007diadakan Resufle kepengurusan PKBMAlamanda karena pak Idham menjadi Kepala Desa sehingga Terdakwaditunjuk menjadi Ketua PKBMAlamanda;Bahwa sepengetahuan saksi ada Akte Pendirian PKBM Alamanda yangdibuat pada tahun 2007 di Notaris DewiLestari;Bahwa yang mengurus akte pendiriannya adalah saksi bersama denganTerdakwa dan Bendahara; Bahwa Sekretariat PKBM Alamanda bertempat dirumahnya Terdakwadi Dusun Jonggor, Desa Dasan Baru, Kec.

Foto copy sesuai dengan copy, Rekomendasi Partai Matahari Bangsa, Nomor : 849/P.2/1433.Tanggal 3 Januari 2012; Foto copy sesuai dengan copy, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :.JM.HH15.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 1 Nopember 2011 tentang Pengesahan Resufle!

pada bagian Stockmen sampai dengandinyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak pada tanggal 10Maret 2016, tanpa menerima hak yang semestinya dan tanpapenetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubunganIndustrial.Bahwa penggugat 8 selaku anggota FHUKATAN SBSI, dikarenakanterjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap ketua Komisariat,Bendahara Komisariat, dan sekertaris Komisariat mengundurkan dirikeluar dari perusahaan, maka pada tanggal 03 Januari 2016 dalamrapat kordinasi dengan agenda Resufle

IMAM JAYADI tidakbisa hadir karena ada pengajian, ada surat kuasanya, rapat tersebuttentang rapat tahunan, resufle, restrukturisasi, dibahas jugapengunduran diri H. MUHYIDDIN MUKRI dan H. MUHAMMAD SAMANlalu Suara diputuskan H. SAMSUL, S.Ag. sebagai anggota Pembina; Bahwa rapat tersebut ada berita acaranya dan dalam berita acaradituangkan hasil rapat tersebut yaitu disepakati DRS. H.

12 (dua belas) lembar BUKTI PEMBAYARAN IPP (Infaq Pelaksanaan Pendidikan) SDIT AL QALAM TINGGEDE

39. 1 (satu) rangkap RAKER YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU

40. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARIPURNA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2013-2018

41. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang RESUFLE

12 (dua belas) lembar BUKTI PEMBAYARAN IPP (Infaq Pelaksanaan Pendidikan) SDIT AL QALAM TINGGEDE

39. 1 (satu) rangkap RAKER YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU

40. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARIPURNA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2013-2018

41. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang RESUFLE