1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Rimasa Sol Sanjuma binti Gatot Mujiono untuk menikah dengan calon suaminya bernama Virnando Sandova bin Sarno;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menetapkan agar barang bukti berupa- 1 (satu) lembar Cek Bank Muamalat Nomor MCB 422272 atas nama Lilik Wahyuni Norek 000 03298 80 ;- 1 (satu) lembar Kwitansi tandabukti pembayaran Belerang Powder tanggal 12 April;- 1(satu) lembar Permintaan penawaran harga CV Barokaah jaya ; - 1 (satu) lebar lampiran angkutan Belerang Powder dari GDG LANTEBUNG ;- 7 (satu) lembar surat pengiriman barang Rimasa Surabaya ;- 1 (satu) lembar surrender Notice ;- 1(satu) lembar Surat Keteranga Penolakan (SKP) PT

Menyatakan barang bukti berupa:1.hm1 (satu) lembar cek Bank Muamalat nomor : MCB 422272 dengan nomorrekening 000.03298.80 atas nama LILIK WAHYUNI1 (satu) lembar kuitansi yang bukti pembayaran belerang powder tanggal 12April 20131 (satu) lembar permintaan penawaran harga CV Barokah Jaya Nomor 42/BJ/PAS/IV/2013 tanggal 01 April 20131 (satu) lembar lampiran angkutan belerang dari GDG LANTEBUNG tanggal04 s/d 05 April 20137 (tujuh) lembar surat pengiriman barang Rimasa Surabaya no. 000107,000106, 000105

digadaikan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (satu) lembar cek Bank Muamalat nomor : MCB 422272 dengan nomorrekening 000.03298.80 atas nama LILIK WAHYUNI1 (satu) lembar kuitansi pembayaran belerang powder tanggal 12 April 20131 (satu) lembar permintaan penawaran harga CV Barokah Jaya Nomor 42/BJ/PAS/IV/2013 tanggal 01 April 2013;1 (satu) lembar lampiran angkutan belerang dari GDG LANTEBUNG tanggal 04s/d 05 April 20137 (tujuh) lembar surat pengiriman barang Rimasa

Menetapkan agar barang bukti berupae 1 (Satu) lembar Cek Bank Muamalat Nomor MCB 422272 atas nama LilikWahyuni Norek 000 03298 80 ;e 1 (satu) lembar Kwitansi tandabukti pembayaran Belerang Powder tanggal12 April;e 1(satu) lembar Permintaan penawaran harga CV Barokaah jaya ;e 1 (satu) lebar lampiran angkutan Belerang Powder dari GDG LANTEBUNG ;e 7 (satu) lembar surat pengiriman barang Rimasa Surabaya ;e 1 (satu) lembar surrender Notice ;e 1(satu) lembar Surat Keteranga Penolakan (SKP) PT Bank Muamalat

Sby Surabaya;Salom Pemohon dapat dibelisecara bebas di pasaran umum; 07 P7 Pemberitahuan telah di Notifikasi Membuktikan bahwa produkNomor: NA 18140103560 kecantikan /kosmetik SV krimNama Kosmetika: SV Krim Pagi pagi memiliki ijin edar;Dikeluarkan oleh: BPOM RIMasa berlaku: 20102014 s/d 2010201708 P8 Pemberitahuan telah di Notifikasi Membuktikan bahwa produkNomor: NA 18140103561 kecantikan /kosmetik SV krimNama Kosmetika: SV Krim Malam malam memiliki ijin edar;Dikeluarkan oleh: BPOM RIMasa berlaku

: 20102014 s/d 2010201709 P9 Pemberitahuan telah di Notifikasi Membuktikan bahwa produkNomor: NA 18141205426 kecantikan /kosmetik SV SabunNama Kosmetika: SV Sabun memiliki ijin edarDikeluarkan oleh: BPOM RIMasa berlaku: 20102014 s/d 2010201710 P10 Pemberitahuan telah di Notifikasi Membuktikan bahwa produkNomor: NA 18140103559 kecantikan /kosmetik SVNama Kosmetika: SV Pelembab Pelembab memiliki ijin edarDikeluarkan oleh: BPOM RIMasa berlaku: 20102014 s/d 2010201714 P11 FOTO VIDEO dari CCTV Membuktikan

., dan telahmemenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima, makaberdasarkan bukti P a quo harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitubernama Heriyanto bin Wiyono dan Reva bin Rimasa dalam kesaksiannya padapokoknya, kedua saksi mengetahui penyebab perselisihan dan melihat langsungpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui Penggugat

Dan karenanya adalah tidak sah secara hukum;Bahwa selain itu secara faktual, dalam periode masa keanggotaan MPR RImasa bakti 1999 2004, telah ditetapkan Garisgaris Besar Haluan Negara(GBHN) tahun 1999 2004 sebagaimana Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1999 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan berlakuselama tahun 1999 sampai dengan 2004;Bahwa dalam ketentuanketentuan yang diatur dalam GBHN 19992004tersebut, sama sekali tidak ada menyebutkan arah haluan negara dalamkurun waktu 19992004 untuk melakukan

Badan Pekerja MPR sampai denganPengambilan Putusan dalam Rapat Paripurna, kemudian konsepperubahan UUD 1945 yang merupakan Putusan Majelis tersebut harusdibuatkan dalam bentuk Ketetapan MPR RI dan diberi nomor putusan(sebagaimana halnya dengan penetapan GBHN 19992004 dengan TapMPR Nomor IV/MPR/1999), sehingga secara hukum berlaku mengikat kedalam dan keluar Majelis, bersifat erga omnes dan berlaku bagi seluruhrakyat dan bangsa Indonesia;Bahwa karena perubahan atas UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR RImasa

Paripurna, kKemudian kosep perubahanUUD 1945 yang merupakan putusan Majelis tersebut harus dibuatkanHalaman 8 Putusan Nomor 310/PDT /2016/FT.DKI.17.18.19.20.21.22.dalam bentuk Ketetapan MPR RI dan diberi Nomor putusan (sebagaimanahalnya dengan Penetapan GBHN 19992004 dengan Tap MPR NomorIV/MPR/1999), sehingga secara hukum berlaku mengikat ke dalam dan keluar Majelis, bersifat erga omnes dan berlaku bagi seluruh rakyat danbangsa Indonesia;Bahwa karena perubahan atas UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR RImasa

Siapakah pemilik kedaulatansesungguhnya dengan sistem kenegaraan yang diatur dengan perubahanUUD 1945 itu;Bahwa terbentuknya Mahkamah Konstitusi dengan Undangundang Nomor24 Tahun 2003, sementara GBHN 19992004 yang masih berlaku samasekali tidak mengamanatkan adanya lembaga tersebut, merupakan buktinyata bahwa proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR RImasa bakti 19992004 adalah tidak cermat, mangabaikan prinsip kehatihatian dalam bertindak serta tidak tertib azas;Halaman 10 Putusan Nomor

dilakukan Terdakwa dengan caracara antara lain sebagaiberikut :eTerdakwa ditetapkan sebagai Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 2014mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (enam)berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15September 2009;elerdakwa kemudian diangkat menjadi anggota Komisi X (sepuluh) sebagaimanaKeputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/20092010 tentang Pembentukan danPengesahan Susunan Keanggotaan Komisi sampai dengan Komisi XI DPR RIMasa

dilakukan Terdakwa dengancaracara antara lain sebagai berikut :eTerdakwa ditetapbkan sebagai Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 2014mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (enam)berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15September 2009;elerdakwa kemudian diangkat menjadi anggota Komisi X (sepuluh) sebagaimanaKeputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/20092010 tentang Pembentukan danPengesahan Susunan Keanggotaan Komisi sampai dengan Komisi XI DPR RIMasa

dilakukan Terdakwa dengan caracara antara lainsebagai berikut :eTerdakwa ditetapbkan sebagai Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 2014mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (enam)berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15September 2009;elerdakwa kemudian diangkat menjadi anggota Komisi X (sepuluh) sebagaimanaKeputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/20092010 tentang Pembentukan danPengesahan Susunan Keanggotaan Komisi sampai dengan Komisi XI DPR RIMasa

legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/20092010tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan KeanggotaanBadan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 20092014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/20102011tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor48/DPR RI/I/20092010 tentang Pembentukan~ danPengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RIMasa

ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat,Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 20092014) tertanggal15 September 2009. 210 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/V20102011tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor48/DPR RI/I/20092010 Tentang Pembentukan danPengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RIMasa Keanggotaan Tahun 20092014 Tahun sidang 20092010

Keanggotaan 2014 2019 beserta lampirannya; 1391 (Satu) bundel foto copy legalisir dokumen Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PIMP/V.20152016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan SusunanPimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI MasaKeanggotaan Tahun 20142019 beserta lampirannya; 1401 (Satu) bundel Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor3/DPR RI/IV/20142019 tanggal 23 Juni 2015 tentang PenetapanKembali Mitra Kerja KomisiKomisi Dewan Perwakilan Rakyat RIMasa

Keanggotaan Tahun 20142109 beserta lampirannya; 1411 (Satu) bundel Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor8/DPR RI/20182019 tanggal 28 Agustus 2018 tentangPenetapan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPR RIMasa Keanggotaan Tahun 20142019 beserta lampirannya; 150 1 (satu) lembar foto copy print out foto dokumen tanda terimapenyerahan uang pada Direktorat Gratifikasi KPK dengan namapelapor Lukman Hakim Syaifuddin nominal Rp10.000.000,00 Halaman 45 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI dengan

Keanggotaan Tahun 20142109 beserta lampirannya; 1411 (Satu) bundel Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor8/DPR RI/20182019 tanggal 28 Agustus 2018 tentangPenetapan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPR RIMasa Keanggotaan Tahun 20142019 beserta lampirannya; 1501 (satu) lembar foto copy print out foto dokumen tanda terimapenyerahan uang pada Direktorat Gratifikasi KPK dengan namapelapor Lukman Hakim Syaifuddin nominal Rp10.000.000,00dengan keterangan titipan uang yang diserahkan oleh Sakbandan

l DPR RIMasa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010., beserta 2(dua) lembar lampirannya. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentangPenetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1 (satu) lembarlampirannya. 10.3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/20092010 tentangPerubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR

RI Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RIMasa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1(satu) lembar lampirannya. 11.2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/20102011 tentangPenetapan Pimpinan Komisi sampai dengan Komisi X!

l DPR RIMasa Keanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang 20102011,beserta 2 (dua) lembar lampirannya. 12.10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Peraturan DPR RI No.01Tahun 2011 tentang Kode Etik. 13.21 (dua puluh satu) lembar foto copy legalisir Peraturan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentangTata Beracara Badan Kehormatan DPR RI. 14.2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/20092010 tentangPenetapan Penggunaan

lampirannya. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentangPenetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1 (satu) lembarlampirannya. 10.3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/20092010 tentangPerubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RIMasa

Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1(satu) lembar lampirannya. 11.2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/20102011 tentangPenetapan Pimpinan Komisi sampai dengan Komisi XI DPR RIMasa Keanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang 20102011,beserta 2 (dua) lembar lampirannya. 12.10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Peraturan DPR RI No.01Tahun 2011 tentang Kode Etik. 13.21 (dua puluh satu) lembar foto copy legalisir Peraturan

lampirannya. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentangPenetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1 (satu) lembarlampirannya. 10.3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/20092010 tentangPerubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RIMasa

Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1(satu) lembar lampirannya. 11.2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/20102011 tentangPenetapan Pimpinan Komisi sampai dengan Komisi XI DPR RIMasa Keanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang 20102011,beserta 2 (dua) lembar lampirannya. 12. 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Peraturan DPR RI No.01Tahun 2011 tentang Kode Etik.

No.1616 K/Pid.Sus/2013 Penetapan Pimpinan Komisi sampai dengan Komisi Xl DPR RIMasa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010., beserta2 (dua) lembar lampirannya. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentangPenetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1 (satu) lembarlampirannya. 10.3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia

Nomor : 04/PIMP/IV/20092010 tentangPerubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RIMasa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang 20092010, beserta 1(satu) lembar lampirannya. 11.2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/20102011 tentangPenetapan Pimpinan Komisi sampai dengan Komisi XI DPR RIMasa Keanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang 20102011,beserta 2 (dua) lembar lampirannya

menyanggupinya memberikan nafkah selama masa iddahkepada Penggugat Rekonpensi karena belum ada kesepakatan;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan belum adakesepakatan dengan Penggugat Rekonvensi mengenai besarnya kewajibanmemberikan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensiakan tetapi musyawarah itu tidak pernah terjadi maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan azas kepatutan yang disesuaikandengan keadaanTergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai Anggota DPD RImasa

Al Amin Nur Nasution, SE selaku Anggota DPR RImasa jabatan tahun 20042009 berdasarkan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor : 137 /M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, pada haridan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 2006sampai dengan bulan April 2008, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu laindalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor PemerintahKabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, di Lobby Hotel CenturyJakarta Selatan, di Kantor DPR

Al Amin Nur Nasution, SE, selaku Anggota DPR RImasa jabatan tahun 20042009 berdasarkan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor : 137 / M tahun 2004 tanggal 23 September 2004, padawaktuwaktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan November 2007sampai dengan bulan Februari 2008, atau setidaktidaknya pada waktu waktulain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor DPRRlJalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, di Rumah Makan Bebek Bali SenayanJakarta Selatan, di Komplek Perumahan

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi setiappengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidanadengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda palingbanyak Rp 500 ribu: Setiap pengendara yang tidak di lengkapi Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotordipidana dengan kurungan paling lama dua bulan atau dendapaling banyak Rp 500.000.dalam perkara a quo plat nomor mobil Penggugat W 1300 RImasa

Dan karenanya adalah tidak sah secara hukum.Bahwa selain itu secara faktual, dalam periode masa keanggotaan MPR RImasa bakti 1999 2004, telah ditetapbkan Garisgaris Besar Haluan Negara(GBHN) tahun 1999 2004 sebagaimana Tap MPR RI Nomor : NV/MPR/1999 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan berlakuselama tahun 1999 s.d 2004.Bahwa dalam ketentuanketentuan yang diatur dalam GBHN 19992004tersebut, sama sekali tidak ada menyebutkan arah haluan negara dalamkurun waktu 19992004 untuk melakukan perubahan

dibentuklah Pansus Tatib(Pansus Tatib 2016) melalui Keputusan DPD RI Nomor 55/DPD RI/V/20152016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Panitia Khusus Peraturan Tata Tertib(Bukti T11):Bahwa sehubungan dengan masa jabatan Pimpinan DPD RI berikut AlatKelengkapan DPD RI, selengkapnya telah dibicarakan dan dibahas secaramendalam, termasuk menghadirkan berbagai ahli, hal mana dapatdibuktikan dengan adanya notulen rapat dengar pendapat Panitia KnususPeraturan Tata Tertib DPD RI dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RImasa

20152016 tentang Keanggotaan PanitiaKhusus Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPD RI (Bukti T9 );Risalah Sidang Paripurna Luar Biasa Ke3 Masa Sidang III Tahun Sidang20152016 DPD RI tanggal 15 Januari 2016 (Bukti T10 ):Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik IndonesiaNomor 55/DPD RI/V/20152016 tentang Panitia Khusus Peraturan TataTertib (Bukti T11):Fotokopi Himpunan Notulen Panitia Knusus Peraturan Tata Tertiob DPD RIMasa

legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/20092010tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan KeanggotaanBadan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 20092014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/20102011tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor48/DPR ~~ RIA/20092010 tentang Pembentukan danPengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RIMasa

ANGELINA SONDAKH, SE (Mewakili Partai Demokrat,Daerah Pemilinan Jawa Tengah VI, dalam keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 20092014) tertanggal15 September 2009. 210 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/20102011tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor48/DPR RI/I/20092010 Tentang Pembentukan danPengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RIMasa Keanggotaan Tahun 20092014 Tahun sidang 20092010

legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/20102011tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor48/DPR RI/l/20092010 tentang Pembentukan dan PengesahanSusunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI MasaKeanggotaan Tahun 20092014 Tahun Sidang 20092010,beserta 3 (tiga) lembar lampirannya. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/20092010 tentangPenetapan Pimpinan Komisi sampai dengan Komisi XI DPR RIMasa

10.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/20092010tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor49/PIMP/I/20092010 tentang Penetapan Pimpinan BadanAnggaran DPR RI Masa Keanggotaan 20092014 Tahun Sidang20092010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya. 11.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/20102011 tentangPenetapan Pimpinan Komisi sampai dengan Komisi XI DPR RIMasa

RIMASA tanggal25 November 2020, sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh jutarupiah) untuk pelunasan crawler crane diberi tanda T13;14. Fotokopi Bukti setoran dari tergugat kepada VITA PONAGASARItanggal 25 November 2020, sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) untuk pembayaran winch + ongkos pasang, diberi tanda T14;fotokop!

RIMASA, tanggal25 November 2020, sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh jutarupiah) untuk Pelunasan Crawler Crane., diberi tanda bukti TT.III 13;14.

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi setiappengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidanadengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda palingbanyak Rp 500 ribu: Setiap pengendara yang tidak di lengkapi Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotordipidana dengan kurungan paling lama dua bulan atau dendapaling banyak Rp 500.000.dalam perkara a quo plat nomor mobil Penggugat W 1300 RImasa

lembar foto copy legalisir rencana anggaran biaya pengadaan 1unit mobile crane kapasitas 65 ton cabang Palembang tanggal 12 Juli2011. 64.8 (delapan) lembar foto copy legalisir rencana anggaran biaya pengadaan2 unit mobile crane kapasitas 65 ton cabang Panjang tanggal 12 Juli 2011. 65.2 (dua) lembar foto copy legalisir penawaran dari PT.Altrak 1978No.108/Q/CE/LPG/VI/2012 tanggal 22 Juni 2011 tentang informasi hargagrove crane. 66.3 (tiga) lembar foto copy legalisir daftar nama anggota komisi VI DRP RImasa

persidangan II tahun 2009 2010. 67.4 (empat) lembar foto copy legalisir surat No.UM.331/2/9/C.PLG/2011tanggal 7 Maret 2011 tentang surat pengantar. 68.1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama anggota komisi VI DRP RImasa persidangan tahun 2010 2011. 69.1 (Satu) bundel foto copy legalisir dokumen Revisi RKAP tahun 2011 70.1 (satu) bundel laporan manajemen Triwulan tahun 2012 PT.

Budi Witarsa.6 (enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI tahun2009 s/d 2011.1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode20092014 dari fraksifraksi.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RIMasa Persidangan I Tahun Sidang 20092010, bulan Oktober 2009.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RIMasa Persidangan I Tahun Sidang 20102011, tanggal 30 Agustus 2010.1 (satu)

lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RIMasa Persidangan II Tahun Sidang 20102011, bulan Oktober 2010.394041424344454647484950511 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RIMasa Persidangan IV Tahun Sidang 20102011, bulan Mei 2011.76 (tujuh puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi XDPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahunsidang 20092010, tanggal 18 November 2009.45

30 Agustus 2010.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RIMasa Persidangan II Tahun Sidang 20102011, bulan Oktober 2010.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RIMasa Persidangan IV Tahun Sidang 20102011, bulan Mei 2011.76 (tujuh puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi XDPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahunsidang 20092010, tanggal 18 November 2009.45 (

lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RIMasa Persidangan II Tahun Sidang 20102011, bulan Oktober 2010.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RIMasa Persidangan IV Tahun Sidang 20102011, bulan Mei 2011.76 (tujuh puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi XDPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahunsidang 20092010, tanggal 18 November 2009.45 (empat puluh lima) lembar