Menyatakan terdakwa ROTASI TIMUR AGUS EKO CAHYONO bin SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I;

ROTASI TIMUR AGUS EKO CAHYONO bin SUGIONO

AE6419BS beserta STNK;Dikembalikan kepada terdakwa ROTASI TIMUR AGUS EKO CAHYONO BinSUGIONO;4.

Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangandi persidangan; Bahwa yang menguasai, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu adalahterdakwa ROTASI TIMUR AGUS EKO CAHYONO;17Bahwa sepengatahuan saksi narkotika jenis sabu yang dimiliki dan dikuasaioleh terdakwa ROTASI TIMUR AGUS EKO CAHYONO akan dijual kepadaorang lain;Bahwa peran dari terdakwa ROTASI TIMUR AGUS EKO CAHYONOadalah sebagai pengedar dalam arti melayani pembeli atau setidaktidaknya sebagai perantara;Bahwa saksi bisa

Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Nopember2014 sekitar pukul 21.00 Wib setelah terdakwa ROTASI TIMUR AGUS EKOCAHYONO mengambil narkotika janis sabu dengan berat kotor 1 (satu)gram dari saksi, terdakwa ROTASI TIMUR AGUS EKO CAHYONOmenerima telpon dari pelanggannya;Bahwa terdakwa ROTASI TIMUR AGUS EKO CAHYONO membelinarkotika jenis sabu dari saksi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi di JI. Mayjend Sungkono Gg. Bulu IINo. 10 Rt.59 Rw.14 Kel.

Menyatakan terdakwa ROTASI TIMUR AGUS EKO CAHYONO bin SUGIONOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAMJUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 1;33. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROTASI TIMUR AGUS EKOCAHYONO bin SUGIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun;.

Pol. : AE 6419 BS beserta STNK ;Dikembalikan kepada terdakwa ROTASI TIMUR AGUS EKO CAHYONO binSUGIONO ;7.

Penggugat : HASMARENNITergugat I :H.M MAHMUDI,SETergugat II :H.M ROTASI,S.SosTergugat III :SOEWITOTergugat IV : Kantor Pertanahan kota Prabumulih

H.M ROTASI,S.Sos Beralamat dijalan Merak No. 71 Rt.003 Rw.002 KelurahanTugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT II;3. SOEWITO, Alamat tinggal di Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan PrabumulihTimur Kota Prabumulin (sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya),selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;4.

Bahwa hingga tanggal 22 Maret 2019 Penggugat belum jugamelaksanakan rotasi ke Capem Palopo padahal Penggugat telahdiberikan kesempatan kepada Penggugat untuk perpanjanganpelaksanaan rotasi hingga pada tanggal 25 Maret 2019 Penggugatmenyampaikan surat perihal penolakan rotasi KCP Palopo.d. Bahwa adanya penolakan rotasi dari Penggugat, maka Tergugattelah melakukan pemanggilan dengan terbitnya surat yaitu :1). Surat No. 033/MAK/INT/19 tanggal 27 Maret 2019 PerihalSurat Pemanggilan I.2).

No.028/MAK/INT/ROT/19 tanggal 6 Maret2019, tanpa asli diberi tanda bukti P11;Fotocopy Surat Rotasi No.031/MAK/INT/ROT/19 tanggal 13 Maret 2019,sesuai asli diberi tanda bukti P12;Fotocopy dari fotocopy Surat Penangguhan Rotasi tanggal 15 Maret 2019,tanpa asli diberi tanda bukti P13;Fotocopy Surat Rotasi No.054/MAK/INT/19 tanggal 18 Maret 2019, sesuai aslidiberi tanda bukti P14;Fotocopy Surat Tanggapan Rotasi tanggal 20 Maret 2019, sesuai asli diberitanda bukti P15;Fotocopy Surat Rotasi No.060/MAK

/INT/19 tanggal 22 Maret 2019, sesuai asilidiberi tanda bukti P16;Fotocopy Surat Penolakan Rotasi KCP Palopo tanggal 25 Maret 2019.

Masalah Rotasi tidak tertuang dalam surat peringatan, akan tetapidibicarakan lebih lanjut;e Bahwa saksi menerangkan Penggugat di Rotasi ke Palopo karena KCPPalopo memiliki utang sangat besar dan penggugat dianggap mampu untukmengatasi hal itu;e Bahwa Yang menunjuk seseorang bisa di Rotasi Adalah pihak Manajemen;e Bahwa. Betul bukti P 22 adalah bukti perusahaan;e Bahwa saksi menerangkan.

Jumlah kredit macet di KCP Palopo dan KCU Makassar saksi tidaktau;e Bahwa Sistim Absensi di Bank Panin adalah PINGER PRINT;e Bahwa saksi menerangkan Biaya Rotasi untuk staf seperti penggugat tidakada, akan tetapi yang diberikan biaya Rotasi hanya level Pimpinan saja;e Bahwa.

Pada intinya hanya menyebutkan 4 (empat) hal; Pertama,mutasi dapat bersifat promosi, rotasi dan demosi. Kedua, mutasi, rotasi danpromosi dilaksanakan berdasarkan hasil rapat pimpinan.

Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai apasyaratsyarat rotasi dan bagaimana tatacara rotasi dilakukan.

rotasi berjalan.

maupun pihak lain via suratelektronik (Surel/email) perinal: Pemberitahuan Rotasi Jabatan Struktural, sekaligusmemberitahukan kepada Para Penggugat bahwa mereka juga akan diikutkan dalamproses rotasi/mutasi jabatan.

Mutasi bersifat setara atau rotasi;c. Mutasi bersifat demosi;Bahwa dalam proses Mutasi, Rotasi, dan Promosi dilaksanakan berdasarkanhasil rapat Pimpinan;Pelaksanaan Mutasi, Rotasi dan Promosi, tidak akan mengurangi hakhakpegawai yang bersangkutan, sesuai Pasal 19 ayat (3) huruf b angka 3Peraturan Komisi 06 P.

s/d 2011).Kemudian di rotasi ke stock point Kabanjahe dengan jabatan AccountSalesman selama 1 (Satu) tahun (2011 s/d 2012).Kemudian di rotasi ke stock point Binjai dengan jabatan AccountSalesman selama 3 (tiga) tahun (2012 s/d 2015).Kemudian di rotasi ke stock point Medan Sunggal dengan jabatanAccount Salesman selama 1 (Satu) tahun ( 2015 s/d 2016).Kemudian di rotasi ke stock point Medan Baru dengan jabatanAccount Salesman selama 2 (dua) tahun ( 2016 s/d 2018).Kemudian di rotasi ke stock point Medan

Bahwa oleh karena rotasi dilakukan oleh Tergugat ke daerah yang sangatjauh dari rumah tempat tinggal Para Penggugat dan dilakukan secarasepihak tanpa musyawarah terlebin dahulu antara Tergugat dengan ParaPenggugat, maka Para Penggugat menolak rotasi tersebut..

Para Penggugat dalam Rotasi sebelumnya tidakpernah diajak musyawarah ketika Rotasi namun selama bertahuntahun danberkalikali menjalankan Rotasi tersebut, Para Penggugat tidak pernahkeberatan. Artinya, Tergugat ketika melakukan Rotasi tidak pernahmenyalahi peraturan maupun merugikan Para Penggugat;2.

27 Januari 2021 (selanjutnya disebutAnjuran) yang dalam poin pertama Mediator menganjurkan sebagai berikut;Agar rotasi terhadap Sdr.

Para Penggugat dalam Rotasisebelumnya tidak pernah diajak musyawarah ketika Rotasi namunselama bertahuntahun dan berkalikali menjalankan Rotasi tersebut,Para Penggugat tidak pernah keberatan.

tanggal penetapan rotasi tersebut;Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 Tergugat menyampaikan surat keberatandan Penolakan Rotasi kepada Penggugat yang intinya surat keberatantersebut menyatakan bahwa Tergugat menolak Rotasi/Mutasi tersebut danmeminta pembatalan atas Keputusan Rotasi tersebut dengan alasanmelanggar PKB IGP Group dan bertentangan dengan Pasal 28 point (a)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja karenaTergugat merasa telah di bebas tugaskan untuk menjalankan tugas seharihari

Penggugat Rekonpensi, mengingat mengenai rotasi seharusnyadilakukan dengan alasanalasan yang telah diatur dalam PKB Pasal 20 ayat(1) yang berbunyi :"(1).

untukmembahas mengenai ketidakhadiran Penggugat Rekonpensi pada bagianproduksi dan menyatakan bahwa keputusan rotasi sudah final, akan tetapiPenggugat masih mengajukan keberatan karena ruang untuk mengajukankeberatan sudah diatur dalam PKB Pasal 20 ayat (5), akan tetapi TergugatRekonpensi mengabaikan pengaturan PKB yang mengatur mengenai hakPenggugat Rekonpensi sebagai pekerja yang akan dirotasikan;Mengenai rotasi yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) PKB tersebutmembolehkan rotasi dengan 4 kondisi

, akan tetapi rotasi yang dilakukanoleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara faktatidak memenuhi 4 alasan untuk rotasi tersebut.

Dengan demikian sungguh tidak tepat, dan sangat keliru ketikaJudex Facti memberi penafsiran yang salah mengenai maksud dan tujuandari dimasukkannya kalimat boleh mengajukan keberatan, karena apabilakalimat boleh mengajukan keberatan terhadap rotasi tidak dapatdipersamakan dengan menolak rotasi maka untuk apa diatur mengenaikeberatan rotasi dalam sebuah Perjanjian Kerja Bersama;6.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 2024

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 2024

4. Menghukum Tergugat dan para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Gun Gun Gunawan masithsah sebagai Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Tanjungsari Periode Tahun 20182024 dan meminta CamatCangkuang selaku penerima MANDAT dan/atau MandatarisBupati Bandung untuk ~~ menindaklanjuti, memeriksa,menganalisa, dan meninjau kembali substansi permasalahanReshuffle/rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari yang telahdilakukan secara sepihak oleh Camat Cangkuang (mencabut SuratKeputusan/SK Reshuffle/Rotasi Pimpinan BPD Desa Tanjungsari)Halaman 10 dari 92 Halaman Putusan

PENGGUGAT Menunggu petunjuk/arahan dan hasilakhir/penutupan kasus Reshuffle/Rotasi Pimpinan BPD DesaTanjungsari yang sedang ditangani oleh Ombudsman RIPerwakilan Jawa Barat dan PENGGUGAT baru menerima SuratPENUTUPAN LAPORAN DAN LAPORAN HASIL AKHIR dariOmbudsman RI Perwakilan Jawa Barat pada tanggal 14 Maret2021 (surat Ombudsman terbit tanggal 9 Maret 2021).PENGGUGAT berpikir setelah Reshuffle/Rotasi Pimpinan BPDDesa Tanjungsari tersebut dinyatakan DITEMUKANMALADMINITRASI oleh pihak Ombudsman RI serta

Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungsari KecamatanCangkuang Nomor: 08/BPD/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020 perihalUsulan Pengesahan Rotasi yang ditujukan Kepada Bupati Bandungmelalui Camat Cangkuang;3. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungsari KecamatanCangkuangNomor: 08/BPD/VII/2020, tertanggal 11 Juli 2020 PerihalKeputusan BPD Tentang Rotasi Jabatan Ketua dan Anggota BPDDesa Tanjungsari, yang ditujukan kepada Bupati Bandung melaluiCamat Cangkuang;4.

Menyatakan berlaku dan sah Keputusan Bupati Bandung Nomor:800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan CangkuangKabupaten Bandung Periode 201820243.

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 diterbitkan Surat BPDTanjung Sari Nomor 08/BPD/VII/2020, Perihal : Keputusan BPDTentang Rotasi jabatan Ketua dan Anggota BPD DesaTanjungsari yang ditandatangani oleh Sdr.

Bahwa sejak awal Gugatan a quo diajukan oleh Termohon Kasasipada Pengadilan tingkat pertama, Permasalahan yang Hakiki dariGugatan a quo adalah Termohon Kasasi dahulu Penggugatmenolak rotasi karena menganggap rotasi yang dilakukan olehPemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi tidak sesuai dengankeahliannya.

Bahwa secara terpisah, berikut pendapat Judex Facti dalammempertimbangkan poinpoin tentang rotasi, antara lain tertuangdalam pertimbangan putusan pada halaman 37 alenia terakhir yangdapat Pemohon Kasasi kutip antara lain:Menimbang, ... terdapat Fakta Hukum bahwa benar pada tanggal06 Nopember 2015 Tergugat mengeluarkan surat rotasi terhadapPenggugat ... yang mana Surat Rotasi tersebut berlaku sejak 09Nopember 2015Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 38 alenia keduayang dapat Pemohon Kasasi

kutip sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan bukti P10 dan P36 ... hakTergugat adalah melakukan rotasi sesuai kebutuhan Perusahaan...Oleh karena itu, telah terbukti bahwa rotasi adalah hak Tergugatdan Penggugat sebagai karyawan Tergugat mempunyai kewajibanmelaksanakan Perintah rotasi tersebut;Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 42 alenia keduayang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam kasus Rotasi Penggugat, ... danTergugat sendiri merotasikan Penggugat

Kasasikepada Termohon Kasasi. sehingga rotasi yang dilakukan olehPemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sah dan mengikatsecara hukum.

Oleh karena Rotasi a quo telah dinyatakan sah danmengikat, maka seharusnya Termohon Kasasi patuh dan taatmelaksanakan perintah Rotasi a quo, dan apabila Termohon Kasasitidak bersedia menjalankan perintah rotasi a quo, Maka yangmenjadai fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah TermohonKasasi tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai karyawanPemohon Kasasi.

Bahwa Mutasi ataupun rotasi tersebut sifatnya penawaran dan tergugat selalubersedia dan tidak keberatan menjalankan perintah mutasi ataupun rotasitersebut.4.

) Tergugat dari DepartemenWarehouse ke Departemen Knitting ( Asli ada pada Tergugat ) .P7 : Copy dari Surat Keputusan Nomor :01/SKDir/Rot/1/2013 tertanggal07 Januari 2013 tentang pemindahan (rotasi ) Tergugat dari DepartemenKnitting ke Departemen General Affair .P8 : Copy dari Asli Hasil Evalusi ( Penilaian ) PGA Departemen PT ToyoboKnitting Indonesia pada tahun 2013 .P9 : Copy dari Copy Slip gaji terakhir Tergugat .P10 :Copy dari Copy Surat Peringatan ( Asli ada pada Tergugat ).~ 16 ~Menimbang,

tetap kinerjanya di nilai buruk .Bahwa penilaian yang di berikan kepada tergugat adalah :Tahun 2009 nilainya BTahun 2010 nilainya CTahun 2011 nilainya CTahun 2012 nilainya CTahun 2013 nilainya CBahwa tergugat pernah menerima Surat Peringatan seperti pada BuktiP10.Bahwa tergugat di nilai Kinerjanya buruk itu hasil dari penilaianmanajemen .Bahwa tergugat pernah di tunjuk sebagai koordinator leader dipelaksanaan 5S bukan merupakan kenaikan jabatan .Bahwa saksi tahu isi PKB pasal 12 dan 13 masalah Rotasi

mutasi .Bahwa di dalam PKB pasal 12 itu rotasi berbentuk untuk kemampuanbekerja dan pembinaan .Bahwa surat peringatan yang diberikan tergugat masa perlakunya sudahhabis lalu di PHK , dan di perusahaan ada yang di PHK tanpa adanyasurat peringatan dahulu karena ada kebijakan manajemen .Bahwa surat PHK dikeluarkan tanggal 29 Nopember 2013 .Bahwa undangan Bipartit dikeluarkan setelah keluar surat PHK .Bahwa sebelum di PHK sebenarkan sudah ada pertemuan tanggal 22Oktober 2013 dan 25 Oktober 2013 secara

GanisHusodom SH, jabatan HRD yang menerangkan dalam kesaksiannya penilaiankinerja terhadap Tergugat tahun 2009 nilainya B, tahun 2010 nilainya C, tahun2011 nilainya C, tahun 2012 nilainya C dan tahun 2013 nilainya C dan Tergugattelah beberapa kali dilakukan pembinaan akan tetapi tidak dapat meningkatkankinerjanya sehingga akan mengakibatkan penurunan produktivitas dan beberapakali rotasi Tergugat oleh Penggugat dimaksudkan sebagai upaya pembinaan danperingatan sebagaimana Pasal 10 Perjanjian Kerja

Surat Usul Rotasi dari Direktur RSUD Soreang Nomor: 800/01/03/2013/Kepeg Tanggal 21 Maret 2013 5Bahwa mengenai poin 8 (delapan) huruf b, dasar pengeluaran Surat PerintahNomor: 824.3/932/Mutasi oleh Tergugat tersebut yaitu Surat Usul Rotasi dariDirektur RSUD Soreang Nomor : 800/01/03/2013/Kepeg Tanggal 21 Maret2013, setelah ditelusuri olen Penggugat ternyata surat tersebut terdapatkejanggalankejanggalan, yang diantaranya :1. Tidak tercatat didalam Register Surat Keluar RSUD Soreang ;2.

Surat rotasi tersebut adalah hasil konsultasi Kepala Bagian Tata UsahaFICE, TGC ppm mmm mmm am mn nn nr inn ernb. Direktur RSUD Soreang menyatakan bahwa usulan mutasi tersebut jugaatas perintah Bupati Bandung, yang mana pada saat itu menurutpenjelasan Direktur RSUD Soreang turut hadir juga Kepala BidangKeuangan RSUD Soreang ; 22 =o ooo oec.

dari Direktur RSUD Soreang Nomor. 800/01/03/2013/kepeg tanggal 21 Maret 2013, itu telah di register dalam bukuregister mutasi RSUD Soreang sehingga surat tersebut tidak akan adadalam register surat keluar RSUD Soreang ;Bahwa register tersebut tidak bersifat rahasia mengingat surat yangbersifat rahasia diberikan tanda RHS di penomerannya, sedangkandalam surat rotasi tersebut tidak ada tanda RHS.

Sehingga Tergugat dalammemproses usulan tersebut didasarkan pada tahapan dan kewenanganyang ada pada Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturanperundanganundangan yang berlaku ;Mengenai asas motivasi bahwa Tergugat telah menerbitkan objekgugatan berdasarkan motivasi/alasan yang jelas, yaitu dengan dasarpertimbangan adanya usulan rotasi/mutasi dari satuan kerja yang akanditindak lanjuti dengan rotasi/mutasi ke satuan kerja yang mengajukanpenambahan PNS sesuai dengan kebutuhan ;Menanggapi poin 22 sampai

) ;Fotocopy buku register rotasi mutasi RSUD Soreang(buku register surat keluar RSUD Soreang KabupatenBandung) (fotocopy sesuai dengan buku register) ;Fotocopy Surat Pernyataan Moh.

terhitung sejak 9 Juni 1997 dengan jabatan terakhir sebagai Operator Finishing,dengan upah sebesar Rp.901.000, (sembilan ratus satu ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 10 Februari 2006, Penggugat telan melakukanRotasi Tugas dan tanggung jawab kepada Tergugat, sebagaimana suratNo.013/PLI/ DM/II/06, di mana mulai hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006,Tergugat dirotasi tugas dan tanggung jawab dari operator ultra sonic menjadioperator hand cut yang merupakan bagian dalam satu Departemen yang sama;Bahwa atas rotasi

No.087 PK/Pdt.Sus/2008tujuan serta tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat, bahwaPenggugat berpendapat kewenangan rotasi tugas dan tanggung jawab kepadakaryawan adalah kewenangan dari manajemen (Penggugat).

Jadi alasanalasanyang disampaikan oleh Tergugat sangat tidak masuk akal ;Bahwa Tergugat menolak untuk di rotasi oleh Penggugat, maka padatanggal 16 Februari 2006 Penggugat menerbitkan Surat Peringatan (Kesatu)kepada Tergugat:Bahwa pada tanggal 17 Februari 2006, Tergugat masih tetap menolakrotasi ke bagian Operator Hand Cut sebagaimana surat rotasi dan tanggungjawab yang diterbitkan Penggugat, maka pada tanggal 17 Februari 2006 Penggugat menerbitkan kembali Surat Peringatan II (Kedua):Bahwa pada tanggal

17 dan 18 Februari 2006, Tergugat masih tetapmenolak rotasi dan tanggungjawab sebagaimana yang diperintahkan atasansebagaimana surat rotasi dan tanggungjawab, tertanggal 10 Februari 2006, olehkarena itu pada tanggal 20 Februari 2006, Penggugat telah menerbitkan SuratPeringatan III (Ketiga);Bahwa atas dasar penolakan mutasi tersebut, pihak Penggugat telahmemberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Februari 2006 denganmemutuskan bahwa Tergugat untuk sementara tidak diperbolehkan masuk keproduksi

tidak memenuhi syarat ;Bahwa dalil Para Penggugat pada huruf E angka 15 yang mendalilkantentang pengertian atau difinisi rotasi/mutasi adalah tidak logis menuruthukum, sehingga perlu dipertanyakan dimana Para Penggugat menemukanketentuan seperti itu, karena seluruh peserta seleksi Pola Rotasi/Mutasi JPTSekeratris Daerah sudah menduduki Jabatan Tinggi Pratama dan menurutketentuan penjelasan Pasal 115 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan JabatanPimpinan

mutasi ;Bahwa, rotasi mutasi adalah alternatif dari seleksi terbuka, kalau kondisinormal untuk jabatan yang sama/selevel kalau daerah/instansi maumelakukan seleksi terbuka bisa juga didahului dengan rotasi mutasi dulu,ditata dulu nanti kalau sudah ditetapkan ada jabatan yang kosong, yangkosong ini proses pengisiannya harus seleksi terbuka itu dalam kondisinormal, tapi yang terjadi di Kota Malang karena jabatan Sekda initertinggi Ssementara yang akan mengikuti seleksi ini adalah orangorangyang memenuhi

Jadi kalau dikatakan rotasi mutasi biasatidak bisa, ini hakekatnya adalah promosi dalam seleksi terbuka tapi adapersyaratan yang tidak terpenuhi kalau ini dipaksakan tidak ada pesertayang bisa memenuhi syarat dari segi jumlah.

mutasi sepanjang dokumendokumen perecanaannyasudah jelas KASN akan memberikan persetujuan ;Bahwa, mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 bahwauntuk rotasi mutasi tidak dibatasi dengan usia ; Halaman 58 dari 73 halaman, Putusan Perkara Nomor : 115/G/2017/PTUN.SBY.Bahwa, suatu kebijakan dalam mengambil suatu keputusan danbentuknya adalah rekomendasi, mengenai masalah rotasi mutasi ada didaerah lain yang diberlakukan pola yang sama

akanmengikuti seleksi dengan pola rotasi/mutasi JPT Sekretaris Daerah Kota Malangyaitu : Dr.

dariTERGUGAT REKONVENSI;Bahwa permintaan dari PENGGUGAT REKONVENSI agar TERGUGATREKONVENSI berkewajiban memberikan ALASAN DAN DASAR darimutasi/rotasi tersebut, sesuai dengan hak PENGGUGAT REKONVENSIsebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 ayat 2 PKB seperti tersebut di atas,yaitu "Setiap mutasi/rotasi harus dijelaskan alasan dan dasar mutasi/rotasi olehHal. 11 dari 28 hal.Put.No. 464 K/Pdt.Sus/2012atasan yang bersangkutan".

Bahwa hal tersebut tidak pernah dilakukan olehTERGUGAT REKONVENSI sedangkan atas setiap mutasi/rotasi terhadapseorang pegawai dalam hal ini terhadap PENGUGAT REKONVENSI, terdapatkewajiban terlebih dahulu dari TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikanpenjelasan tentang apaapa saja yang menjadi alasan dan yang menjadi dasarmutasi/rotasi PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana diamanatkan didalamPasal 50 (2) PKB, sehingga apabila TERGUGAT REKONVENSI telah lalaimemenuhi kewajibannya terlebih dahulu, maka seyogyanya

yang menjadi alasan dan dasar mutasi/rotasi tersebut dariTERMOHON KASASI /PENGGUGAT KONVENSI;b.

Bahwa permintaan dari PEMOHON KASASI/Tergugat KONVENSI agarTERMOHON KASASI/PENGGUGAT KONVENSI berkewajibanmemberikan ALASAN DAN DASAR dari mutasi/rotasi tersebut, sesuaidengan hak PEMOHON KASASI/TERGUGAT KONVENSI sebagaimanatelah diatur dalam Pasal 50 ayat 2 Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnyaPerjanjian Kerja Bersama tersebut disebut dengan PKB);Pasal 50 ayat 2 PKB:Setiap mutasi/rotasi harus dijelaskan alasan dan dasar mutasi/rotasi olehatasan yang bersangkutan";c.

Bahwa atas setiap mutasi/rotasi terhadap seorang pegawai dalam hal initerhadap PEMOHON KASASI/TERGUGAT KONVENSI, terdapatkewajiban terlebih dahulu dari TERMOHON KASASI/PENGGUGATKONVENSI untuk memberikan penjelasan tentang apaapa saja yangmenjadi alasan dan yang menjadi dasar mutasi/rotasi PEMOHONHal. 21 dari 28 hal.Put.No. 464 K/Pdt.Sus/2012KASASI/TERGUGAT KONVENSI sebagaimana diamanatkan didalamPasal 50 (2) PKB, sehingga apabila PEMOHON KASASI/PENGGUGATKONVENSI telah lalat memenuhi kewajibannya

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat Tergugat bernomorHalaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.SusPHI/2020NoKep 129/KWKVISDM/5/2016 tertanggal 17 Mei 2016 tentangmutasi/rotasi dari semula pekerja jabatannya dalam pembinaan unit kerjaseksi penunjang operasional Kantor Cabang BRI Bondowoso menjadipekerja dalam pembinaan unit kerja kantor cabang Trenggalek;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat Tergugat Nokep067/KWKVI/SDM/03/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang hukumandisiplin turun

jabatan;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat Tergugat bernomorNokep334/KWXVI/SDM/11/2018 tertaggal 28 November 2018 tentangmutasi/rotasi Penggugat dengan jabatan pekerja dalam pembinaan diKantor Cabang BRI Trenggalek dimutasi/rotasi pekerja ke kantor WilayahBRI Malang;Memerintahkan pada Tergugat untuk mengembalikan posisi tempat danjabatan Penggugat semula Sebagai Kepala Unit di PT.

Surabaya berpendapat lain kami mohon putusan yang memenuhirasa keadilan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaHalaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.SusPHI/2020Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mempunyaikewenangan penuh terhadap mutasi, rotasi

tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 September2019 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2019 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapatHalaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.SusPHI/2020Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa mutasi/rotasi

yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugatadalah sah menurut hukum; Bahwa mutasi/rotasi dan sanksi dari Tergugat kepada Penggugat telahdilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlakubagi para pihak; Bahwa Tergugat sebagai perusahaan berhak menempatkan, menugaskandan atau memutasi pekerja termasuk Penggugat sesuai dengan kompetensidan kebutuhan perusahaan di seluruh wilayah kerja perusahaan; Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin yangdikatagorikan sebagai

Nomor 138 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai Termohon Kasasi menolak promosi rotasi, tidak dapat dikategorikan mengundurkan diri,adalah keliru;Dengan alasan:1)Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim, Surat PemutusanHubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi dinyatakan tidak berlaku(batal) berdasarkan bukti Pemohon Kasasi (Tergugat) Nomor T3;Bahwa Pemohon Kasasi melakukan proses Promosi Rotasi kepadaTermohon Kasasi menjadi Estate Manager (Manager Kebun) di PTTandan Abadi

Mandiri yang beralamat di Jalan Kipan A RT 01 SriPalayang (Depan Kompi Senapan A) Kecamatan Sarolangun,Kabupaten Sarolangun Jambi;Bahwa Termohon Kasasi menolak promosi rotasi yang dilakukanPemohon Kasasi, tanpa alasan yang jelas;Bahwa atas dasar penolakan Promosi Rotasi yang dilakukan TermohonKasasi , Pemohon Kasasi mengeluarkan Surat Peringatan Ill tertanggal14 Desember 2015;Bahwa promosi rotasi merupakan hal yang wajar dilakukan di dalamperusahaan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi mempromosikankembali

Termohon Kasasi untuk menjabat sebagai Estate Manager(Manager Kebun) di PT Tandan Abadi Mandiri;Bahwa Termohon Kasasi tidak menyatakan secara jelas dan tetaptidak melaksanakan keputusan Promosi Rotasi yang dilakukanPemohon Kasasi;Bahwa Pemohon Kasasi mengirimkan Surat Panggilan Kerja No01/TAMSPK I/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 kepadaTermohon Kasasi I, dan Termohon Kasasi tidak hadir untuk bekerja;Bahwa Pemohon Kasasi mengirimkan kembali Surat Panggilan Kerja IINomor 02/TAMSPK 1/XII/2015 tertanggal

dan PenggugatIl) oleh Pemohon Kasasi, adalah keliru;Dengan alasan:1) Bahwa permasalahan pemutusan hubungan kerja Termohon Kasasi(Penggugat dan Penggugat II) adalah 2 hal yang berbeda dan tidakdapat diputuskan dalam 1(satu) putusan pengadilan;2) Bahwa permasalahan pemutusan hubungan kerja Termohon Kasasi melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi dinyatakan tidak berlaku (batal) berdasarkan bukti Pemohon Kasasi(Tergugat) Nomor T3;3) Bahwa akibat dari penolakan terhadap promosi rotasi

No.087 PK/Pdt.Sus/2008Bahwa atas rotasi tersebut, Tergugat menolaknya, karena menurutTergugat tidak mengerti mengenai alasan perpindahan dan juga maksud dantujuan serta tidak memberitahukan terlebin dahulu kepada Tergugat, bahwaPenggugat berpendapat kewenangan rotasi tugas dan tanggung jawab kepadakaryawan adalah kewenangan dari manajemen (Penggugat).

Jadi alasanalasanyang disampaikan oleh Tergugat sangat tidak masuk akal ;Bahwa Tergugat menolak untuk di rotasi oleh Penggugat, maka padatanggal 16 Februari 2006 Penggugat menerbitkan Surat Peringatan (Kesatu)kepada Tergugat:Bahwa pada tanggal 17 Februari 2006, Tergugat masih tetap menolakrotasi ke bagian Operator Hand Cut sebagaimana surat rotasi dan tanggungjawab yang diterbitkan Penggugat, maka pada tanggal 17 Februari 2006 Penggugat menerbitkan kembali Surat Peringatan Il (Kedua);Bahwa pada tanggal

17 dan 18 Februari 2006, Tergugat masih tetapmenolak rotasi dan tanggungjawab sebagaimana yang diperintahkan atasansebagaimana surat rotasi dan tanggungjawab, tertanggal 10 Februari 2006, olehkarena itu pada tanggal 20 Februari 2006, Penggugat telah menerbitkan SuratPeringatan Ill (Ketiga);Bahwa atas dasar penolakan mutasi tersebut, pihak Penggugat telahmemberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Februari 2006 denganmemutuskan bahwa Tergugat untuk sementara tidak diperbolehkan masuk keproduksi

Sehubungan dengan rotasi tempat tugas tersebut, pada tanggal 18Februari 2014 Para Penggugat datang / hadir di lokasi tempat kerja barusesuai rotasi tempat tugas di JI. Rosela Raya No.

Dikarenakan di tempat rotasi kerja baru tidak adanya tanggapan darimanagement yang berwenang, maka Para Penggugat kemudian kembalike lokasi tempat kerja semula di Jl. H.E. Sukma Km. 15 Desa / KelurahanCiherang Pondok Kec.

TempatTugas ;5.4.Bahwa surat nomor: 002/PTDPIHRD/P/II/14, tertanggal6 Februari 2014, Perihal: Rotasi Tempat Tugas, padapokoknya menginformasikan halhal sebagai berikut:seluruh Satpam wajib bersedia ditugaskan di seluruh wilayahcabang Perusahaan ;penempatan rotasi tidak mengurangi segala hal dan kewajibansebagai karyawan ;khusus pada shift 2 dan shift 3 setelah menjalani hari terakhirdan akan pindah rotasi ke kantor cabang lainnya yangjaraknya lebih dari 250 (dua ratus) Kilometer, maka haripertamanya

Bahwa pada prinsipnya PARA PENGGUGATbersedia melakukan rotasi yang dilakukan olehTERGUGAT. Hanya saja kesediaan PARAPENGGUGAT untuk melaksanakan rotasi dengansyarat adanya fasilitasfasilitas sebagaimana termuat22dalam surat Pernyataan Bersama tertanggal 14 Februari2014 yang ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT ;5.16.

;Bahwa benar saksi tidak mengetahui Satpam yang di Jakarta kena rotasi kemana namun yang saksi tahu ada 2 (dua) orang yang kena mutasi ;3.

Selain itu sangatjelas dan tegas berdasarkan fakta dalam surat rotasi/demosi dalamketerangan Tergugat sendiri menyatakan mutasi diatur dalam peraturanperusahaan Tergugat, artinya sangat jelas dan tegas Penggugat melanggarperaturan perusahaan karenanya, harusnya Tergugat memberikan suratHalaman 2 dari 13 hal.

jabatan lebih rendah, harusnya Tergugat apabila Penggugat tidakmau dimutasi atau bekerja di Kabupaten Hulu Sungai Tengah artinya tidakmenjalankan perintah Tergugat atau dianggap melanggar peraturanperusahaan, harusnya Tergugat mengeluarkan surat peringatan terhadapPenggugat sesuai yang diatur dalam ketentuan UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat (1), bukan suratpanggilan kerja di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah/Barabai, apalagiberdasarkan fakta dalam surat rotasi

Oleh karena sangat jelas dan tegas Termohon Kasasi yangmelakukan rotasi/demosi (bukti T.3.1) terhadap Pemohon Kasasi yangmenurut Judex Facti adalah sebuah kebaikan tidak dapat dibenarkan,karana hanya Pemohon Kasasi saja yang di rotasi/demosi yang jabatanyaditurunkan berdasarkan pakta bukti P.9 yang diajukan Pemohon Kasasi,sedangkan yang lain dimutasi akan tetapi jabatannya tidak diturunkan olehTermohon Kasasi sebagimana berdasarkan fakta persidangan dalamputusan Judex Facti halaman 11 keterangan

Sehingga sangat jelas dantegas Termohon Kasasi yang melakukan rotasi/demosi (bukti 1.3.1)terhadap Pemohon Kasasi yang menurut Judex Facti adalah sebuahkebaikan Termohon Kasasi adalah bertentangan dengan faktadipersidangan tersebut;.

Bahwa selain itu dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 18yang pada intinya: Rotasi/demosi saja (bukti T.3.1) yang merupakan hak dankewenangan Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalam peraturanperusahaan Termohon Kasasi (Bukti T.7) Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14ayat (4).

Bahwa dalam hal ini kebiasaan dari rotasi, mutasi dan demosi pekerjadiminta langsung berangkat di tempat yang diperintahkan. Apakah haltersebut bisa dibenarkan ?? meskipun hal tersebut merupakankewenangan penuh pihak perusahaan sebagaimana tertulis dalamperaturan perusahaan pasal 11 dan 12 ayat (1).

Mutasi Karyawan dilaksanakan melalui rotasi, promosi ataudemosi untuk mencapai tujuan Perusahaan.3. Mutasi Karyawan antara lain dilakukan karena halhal sepertitersebut dibawah ini:a. Beban pekerjaan dan kebutuhan/keperluan Perusahaan;b. Beban kenya yang disebabkan pengembangan atauperampingan bisnis (contoh : pembukaan cabang baru);c. Adanya rekomendasi tertulis dari dokter yang menyatakankesehatan dari Karyawan tidak memungkinkan untuk tetapbekerja pada jabatan yang sekarang dijabatnya;d.

Pemberitahuan rotasi dan/ atau demosi disampaikan Pengusahakepada Karyawan yang bersangkutan secara tertulis melalui emailatau surat pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kalendersebelum tanggal efektif pelaksanaan rotasi dan/ atau demosi,sedangkan pemberitahuan promosi disesuaikan dengankebutuhan Perusahaan.Hal. 23 dari 48 hal. Put. Nomor 44/Padt.SusPHI/2020/PN Sby245. Pengusaha menerbitkan Surat Keputusan mutasi setelahpemberitahuan mutasi disampaikan kepada Karyawan.6.

Bagi Karyawan yang tidak melaksanakan dan atau menolakmutasi akan ditindaklanjuti dengan proses pemanggilan sesuaiketentuan peraturan Perusahaan dan peraturanperundangundangan ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.e Pasal 12 perihal Rotasi Karyawan1. Rotasi adalah pemindahan Karyawan untuk tingkatan jabatanyang sama dalam satu departemen atau antar departemen dalamsatu kantor pusat, kantor cabang atau antar kantor cabang.2.

Menimbang bahwa pada pada tanggal 27 Mei 2019, Tergugat telahmenyampaikan kepada Penggugat (melalui email) rencana rotasi/mutasibeberapa karyawan, termasuk terhadap diri Penggugat, yang mulai efektiftanggal 10 Juni 2019 (vide bukti P1 dan T4); dan perihal rotasi/mutasi untukPenggugat tersebut, Tergugat juga telah mengeluarkan Surat KeputusanDireksi Nokep : 2887/BAF/HRMADM/PG/V/19 tanggal 27 Mei 2019 yangterhitung efektif mulai tanggal 10 Juni 2019, yaitu sebagai AccountReceivable Head 2 Malang (videbukti

KET Rotasi Suharto ... pada halamanpertama.40.8. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai KinerjaPegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan ...H. HENDRANIRMALA, S.Sos., M.Si. ....KET M.

ARIF RAHMAN, SHI.1 (satu) buah buku notes bertuliskan Patra Jasa yang didalamnyaterdapat tulisan tangan warna biru IDA Kabid PAUD , Imam SuoriadiCmt gempol dan Rotasi Eselon IV DPUPR Kab.

Rekening tersebut digunakan untuk:1) Menerima dana dari mutasi/rotasi/oromosi jabatan2) Menerima dana dari rekanan3) Menerima dana dari insidentil Camatc.

ARIF RAHMAN, SHI.1 (satu) buah buku notes bertuliskan Patra Jasa yang didalamnyaterdapat tulisan tangan warna biru IDA Kabid PAUD, Imam Suoriadi Cmtgempol dan Rotasi Eselon IV DPUPR Kab.