Penggugat:
Origenes Ijie
Tergugat:
1.RUMAH SAKIT MUTIARA
2.Rumah Sakit Rujukan Covid

PT MANGGUNG MAS PERDANA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNG IGD KEGIATAN PELAYANAN RUJUKAN (DAK KESEHATAN) RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2013, DK

pemilihanlangsung setelah diterimanya jawaban sanggahan.Eksepsi Tergugat II IntervensiEKSEPSI PROSESUAL ( PROCESSUELE EXCEPTIE )Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (Exceptie Van Obeveogheid) SecaraAbsolut.Bahwa jika dicermati secara konprehensif Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quodikarenakan objek sengketa dalam perkara a quo tentang surat keputusanyang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket PekerjaanPembangunan Gedung IGD Kegiatan Pelayanan Rujukan

dikualifikasikanprematur dan Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo.Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak (Persona Stand in Judicio/LegalStanding) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo didepan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, karena secara faktualkeputusan yang dibuat oleh Tergugat tidak menyangkut dan mengkaitkankeberadaan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai peserta lelang paketpekerjaan pembangunan gedung IGD kegiatan pelayanan rujukan

Terbanding/Tergugat I : RUMAH SAKIT MUTIARA
Terbanding/Tergugat II : Rumah Sakit Rujukan Covid

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG IGD KEGIATAN PELAYANAN RUJUKAN (DAK KESEHATAN) RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2013. dan II. PT. PILAR PERSADA CABANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNANGEDUNG IGD KEGIATAN PELAYANAN RUJUKAN(DAK KESEHATAN) RSUD KABUPATENTEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2013, Tempatkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 67 Temanggung ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/02169 tanggal 16 Juli 2013 diwakili oleh kKuasanya : 1.Nama: WIDIATMOKO, SH.MM.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG IGD KEGIATAN PELAYANAN RUJUKAN (DAK KESEHATAN) RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2013 II. II. PT. PILAR PERSADA CABANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNANGEDUNG IGD KEGIATAN PELAYANAN RUJUKAN (DAKKESEHATAN) RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUNANGGARAN 2013, Tempat kedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.67Temanggung . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02169,tanggal 16 Juli 2013 memberikan kuasa kepada : 1. NamaJabatan :2. NamaJabatan :3. NamaJabatan :4. NamaJabatan :5. NamaJabatan :6.

DALAM EKSEPSI 2 222 o nnn nnnEKSEPSI PROSESUAL ( PROCESSUELE EXCEPTIE )Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (Exceptie Van Obeveogheid) Secarae Bahwa jika dicermati secara konprehensif Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quodikarenakan objek sengketa dalam perkara a quo tentang surat keputusanyang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket PekerjaanPembangunan Gedung IGD Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)RSUD Kabupaten Temanggung Tahun

prematur dan Penggugat tidak berwenang mengajukangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo.Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak (Persona Stand in Judicio/LegalStanding) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo di depanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, karena secara faktual keputusanyang dibuat oleh Tergugat tidak menyangkut dan mengkaitkan keberadaanPenggugat dalam kapasitasnya sebagai peserta lelang paket pekerjaanpembangunan gedung IGD kegiatan pelayanan rujukan

(DAK Kesehatan) dan KegiatanPendampingan Pelayanan Rujukan (Pendamping DAK Kesehatan)Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 di Rumah SakitUmum Daerah Kabupaten Temanggung (sesuai denganaslinya); : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor : 050/017/ULP/2013,tanggal 6 April 2013, tentang Penunjukan Kelompok Unit LayananPengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan GedungInstalasi Gawat Darurat Pada Rumah Sakit Umum Daerah

pemerintah adalahpejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalahSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.3/IGD/03/V/2013tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi PekerjaanPembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013,yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PaketPekerjaan Pembangunan Gedung IGD Kegiatan Pelayanan Rujukan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DANPENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANAKESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009, DIRJENBINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kiniKEMENTERIAN KESEHATAN RI), vs PT. BHAKTI WIRA HUSADA

PUTUSANNomor 3295 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DANPENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANAKESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009, DIRJENBINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN Rl (kiniKEMENTERIAN KESEHATAN RI), yang diwakili oleh MangapulBakara, S.Sos.,M.M.

Husein Palembang,dengan harga penawaran Rp39.930.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliarsembilan ratus tiga puluh juta rupiah) berdasarkan Keputusan Tergugat i.cKeputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemenuhan dan PeningkatanFasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Dirjen Bina PelayananMedik, Departemen Kesehatan (kini Kementerian Kesehatan) NomorPL.01.02/3/252/IX/09, tanggal 11 September 2009, dimana Surat PenetapanPemenang Lelang baru diterima olen Penggugat tanggal 2 Desember 2009;(Bukti

PembuatKomitmen (PPK) Pemenuhan Peningkatan Fasilitas Sarana dan PrasaranaKesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2009 Dirjen Bina Pelayanan Mediksudah tidak ada pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (duluDepartemen Kesehatan Republik Indonesia) karena sesuai denganpembentukan/pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor HK.03.05/I/1956/2009, tanggal 02 Juni 2009,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemenuhan Peningkatan FasilitasSarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan

Nomor 3295 K/Pdt/2015Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik DepartemenKesehatan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor PL.01.02/3/252/IX/2009 tanggal11 September 2009;5. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Pengadaan PeralatanMagnetic Resonance Imaging (MRI) Untuk Bantuan RSUP Dr. KariadiSemarang, RSUP Dr. M. Hoesin Palembang, RSUP H.

Nomor 3295 K/Pdt/2015REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)PEMENUHAN DAN PENINGKATAN' FASILITAS SARANA DANPRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009,DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN Rl (kiniKEMENTERIAN KESEHATAN RI) tersebut;2.

Miratna Alias Nanak adalah sah;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yaitu Suparjo Alias Acong adalah sah;
3. Menetapkan salinan penetapan ini sebagai rujukan atas nama Pemohon untuk dapat dipergunakan khusus untuk pencatatan dokumen persyaratan Bakal Calon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kini KEMENTERIAN KESEHATAN RI)

PEJABAT PEMBUATKOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITASSARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN RI(kin) KEMENTERIAN KESEHATAN RI) berkedudukan di Jalan HR. Rasuna SaidBlok X 5 Kavling 49, Jakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARSIL SURLI, SH.,MH., NETY T. PAKPAHAN, SH., MH., HERU PRASTTYO, SH., MARS., RAHMAT,Hal dari 71 Hal Putusan No. 243/Pdt.G/2012/PN.Jkt.SelSH., dr. ARJUNA SAKTI, SH.

Husein Palembang, dengan harga penawaran Rp.39.930.000.000, berdasarkan Keputusan Tergugat i.c Keputusan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan PrasaranaKesehatan Rujukan Dirjen Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan (kiniKementerian Kesehatan) No.

Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pemenuhan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan RujukanTahun Anggaran 2009 Dirjen Bina Pelayanan Medik sudah tidak ada padaKementerian Kesehatan Republik Indonesia (dulu Departemen Kesehatan RepublikIndonesia) karena sesuai dengan pembentukan/pengangkatannya berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/1956/2009,tanggal 02 Juni 2009, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemenuhan PeningkatanFasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan

Bank BNI Satuan Kredit Kecil (SKC) BandungNomor : BDC/2/1374/R, tanggal 30 Desember 2009, perihal PenyaluranPembayaran Termijn dan Garansi Bank Untuk Penyelesaian Proyek7 BuktiT7 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pemenuhan danPeningkatan Fasiltias sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Ditjen BinaPelayanan Medik Nomor PL.01.01/3/09/1/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihalAddendum Kontrak8 Bukti T8 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pemenuhan danPeningkatan Fasiltias sarana dan

Prasarana Kesehatan Rujukan Ditjen BinaPelayanan Medik Nomor PL.01.01/3/10/1/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihalKonfirmasi Pembayaran9 BuktiT9 : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER46/PB/2009 tentang Langkahlangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran.10 Bukti T10: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2010 tentang Langkahlangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran2010.11121314151617181920212223Bukti T11: Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kini KEMENTERIAN KESEHATAN RI) VS PT BHAKTI WIRA HUSADA

PUTUSANNomor 389 PK/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cqPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHANDAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DANPRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUNANGGARAN 2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK,DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kini KEMENTERIANKESEHATAN RI), berkedudukan di Jalan HR.

,M.Kes., selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pemenuhan Fasilitas Sarana dan PrasaranaKesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2009 DirektoratJenderal Bina Pelayanan Medik, dalam hal ini memberikuasa kepada Sundoyo, S.H., MKM., M.

Nomor 389 PkK/Pdt/2018Menyatakan batal penetapan Penggugat K/Tergugat R sebagaipemenang lelang sebagaimana tercantum dalam Keputusan PejabatPembuat Komitmen Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Saranadan Prasarana Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Bina PelayananMedik Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2009 NomorPL.01.02/3/252/X/2009 tanggal 11 September 2009;Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Pengadaan PeralatanMagnetic Resonance Imaging (MRI) Untuk Bantuan RSUP Dr.

Nomor 389 PkK/Pdt/2018Kembali bisa memenuhi prestasinya dan demikian pula terkait denganproses pencairan/pembayaran di kantor KPPN dimana Pejabat PembuatKomitmen paling lambat sudah harus mengajukan SPMLS ke KPPN tanggal16 Desember 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATANFASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah Syamsuddin lahir di Terentang tanggal 4 Juni 1975, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1403080406759188;
3. Menetapkan penetapan ini sebagai rujukan atas identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada Paspor Nomor AS013433;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000 (seratus tiga puluh

Foto Terdakwa di Balai Rehabilitasi Samarinda dan foto anggota Polisi yang mengantar Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Samarinda; Surat Badan Narkotika Kabupaten Bulungan Nomor : B/04/BNK/I/2014 perihal pengiriman calon residen untuk rehabilitasi atas nama VICKY ADHA, tertanggal 03 Pebruari 2014; Surat Rujukan Kesehatan Nomor : 4021/792/RP-RSUD/2013 tertanggal 12 Desember 2013; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VIQI ADHA dengan NIK

: 6404051805940002; Fotocopy Kartu Peserta dengan Nomor : 0000206895341, atas nama VIQI ADHA; Surat Pengantar Rujukan BPJS Kesehatan Nomor : 114/16-05/0514 perihal Rujukan Keluar Daerah An.

Viqi Adha, tertanggal 9 Mei 2014; Surat Rujukan Kesehatan Nomor : 441.6/ /RP-RSUD/ , atas nama Vicky Adha; Hasil Pemeriksaan Kimia Darah atas nama Vicky Adha tertanggal 25 Maret 2014; Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik atas nama Vicky Adha tertanggal 25 Maret 2014; Hasil Pemeriksaan Serologi atas nama Vicky Adha tertanggal 25 Maret 2014; Lembar Konsultasi Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, atas nama Vicky Adha, tertanggal 21 Maret 2014

Ahmad Syahri, Sp.PD; Surat Rujukan Kesehatan Nomor : 441.6/1759/I/RP-RSUD/2015 atas nama Viqi Adha, tertanggal 21 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Umi Latifah;Dikembalikan kepada Terdakwa;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kesehatan Nomor : 4021/792/RPRSUD/2013 tertanggal 12 Desember2013;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VIQI ADHA dengan NIK :640405 1805940002;Fotocopy Kartu Peserta dengan Nomor : 0000206895341, atas nama VIQI ADHA;Surat Pengantar Rujukan BPJS Kesehatan Nomor : 114/1605/0514 perihal RujukanKeluar Daerah An.

Vigi Adha, tertanggal 9 Mei 2014;Surat Rujukan Kesehatan Nomor : 441.6/ /RPRSUD/ , atas nama Vicky Adha;Hasil Pemeriksaan Kimia Darah atas nama Vicky Adha tertanggal 25 Maret 2014;Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik atas nama Vicky Adha tertanggal 25Maret 2014;Hasil Pemeriksaan Serologi atas nama Vicky Adha tertanggal 25 Maret 2014;Lembar Konsultasi Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, atas nama VickyAdha, tertanggal 21 Maret 2014, yang ditandatangani oleh dr.

Ahmad Syahri,Sp.PD; Surat Rujukan Kesehatan Nomor : 441.6/1759/1/RPRSUD/2015 atas nama Viqi Adha,tertanggal 21 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Ahmad Syahri,Sp.PD;Surat Rujukan Kesehatan Nomor : 441.6/1759/I/RPRSUD/2015 atas nama ViqiAdha, tertanggal 21 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UmiLatifah;Dikembalikan kepada Terdakwa;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)..Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 13 MARET 2015 dalam RapatPermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh kami RIYANTOALOYSIUS, SH., selaku Hakim Ketua, SANDI M.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah ERNA FITRIANI lahir di Harjosari tanggal 30 September 1994, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, Kutipan Akta kelahiran Pemohon;
3. Menetapkan penetapan ini sebagai rujukan atas identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada Paspor Nomor B2367029;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PUTU AYU CRISHENA, sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama RICHIE APRILLIO AYSHEN CHRISTIAN, lahir di Palu, tanggal 24 April 2013;
3. Menetapkan salinan penetapan ini sebagai rujukan perwalian Pemohon atas anaknya tersebut dalam melakukan tindakan terkait kepentingan hukum anaknya pada instansi-instansi yang memerlukan penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya permohonaan ini kepada Pemohon sebesar

Menetapkan salinan penetapan ini sebagai rujukan perwalianPemohon atas anaknya tersebut dalam melakukan tindakanterkait kepentingan hukum anaknya pada instansiinstansi yangmemerlukan penetapan Pengadilan;4.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yaitu Jamian Alias Asean adalah sah;
3. Menetapkan salinan penetapan ini sebagai rujukan atas nama Pemohon untuk dapat dipergunakan khusus untuk pencatatan dokumen persyaratan Bakal Calon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

MENETAPKAN :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah Ismail lahir di Batang Malas tanggal 09 Juni 1974, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1403060906741729;
3. Menetapkan penetapan ini sebagai rujukan atas identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada Paspor Nomor C3260626;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000 (seratus

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah SYAPRUDIN lahir di Rempak tanggal 12 Desember 1970, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1403011212700001, Kartu Keluarga dengan Nomor 1403010508080008;
3. Menetapkan penetapan ini sebagai rujukan atas identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada Paspor Nomor B4599635;
4. Membebankan biaya

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA & PRASARAN KESEHATAN RUJUKAN Tahun Anggaran 2009, Dirjen Bina Pelayanan Medik, Dep. Kes. RI (Kemenkes RI) Diwakili Oleh : LEONARDO MICHAEL NATITAPUTTY, SH
Terbanding/Penggugat : PT. BHAKTI WIRA HUSADA