Keputusan DPP PDIP Nomor210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IPDARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN, tanggal 28 Desember 2016 adalah cacat hukum dantidak berkekuatan hukum;Bahwa dari seluruh fakta sebagaimana digambarkan pada posita poin 11 diatas, sesungguhnya yang menjadi dasar dari Surat Keputusan DPP PDIPNomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU,S.IP DARI KEANGGOTAAN PARTIA DEMOKRASI INDONESIAHalaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor137/PDT/2017

(Tergugat DPP PDIP) maupunPenggugat tidak berwenang untuk menarik, merobah, mengintervensi HasilPerhitungan Suara Sah yang dilakukan KPU Kabupaten Nagekeo, selainmelalui jalur hukum yakni menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK);Oleh karena itu Pemecatan Penggugat dari keanggotaan PDIP olehTergugat berdasarkan Keputusan DPP PDIP Nomor210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IPDARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,tanggal 28 Desember 2016 dengan alasan Penggelembungan

yang sah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo padaPemilu 2014 tersebut,tanoa melalui proses hukum untuk membatalkanKeputusan KPU Kabupaten Nagekeo Pada Pemilu 2014, adalah sangattidak beralasan, tidak mempunyai dasar hukum, dan bertentangan denganhukum;Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor137/PDT/2017/PT KPGPerbuatan TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas adalah PerbuatanMelawan Hukum (PMH), dan oleh karena itu Keputusan DPP PDIP Nomor210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IPDARI

Bjw11.12.oleh Tergugat persis dilakukan secara terselubung (rahasia), yang merugikanhak Penggugat ;Bahwa mencermati Surat Keputusan DPP PDIP Nomor : 210/KPTS/DEWANPIMPINAN PUSAT/X1V/2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IPDARI KEANGGOTAAN PARTIA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,tanggal 28 Desember 2016 tersebut, dilakasanakan berdasarkan pada :a.

Berita Acara Rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nagekeo di Mbay taggal5 Maret 2016, disertai lampirannya tanpa tanggal, adalah tidak benar, karenaselama YAKOBUS SUSU, S.IP, selaku Wakil Ketua hadir juga dalam rapat,namun tidak pernah membahas tentang PAW sesuai Surat Keputusan DPPPDIP 210/KPTS/DPP/X1V2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IPDARI KEANGGOTAAN PARTIA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,tanggal 28 Desember 2016 ;d.

oleh Pancasila dan UUD 1945serta peraturan pelaksaan yang berlaku ;Bahwa oleh karena itu Keputusan DPP PDIP Nomor : 210/KPTS/DPP/X1/2016tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IP DARI KEANGGOTAAN PARTAIDEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, tanggal 28 Desember 2016 adalahcacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ;Bahwa dari seluruh fakta sebagaimana digambarkan pada posita poin 11 diatas, sesungguhnya yang menjadi dasar dari Surat Keputusan DPP PDIPNomor : 210/KPTS/DPP/X1V2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IPDARI

waktu dan formalitas panggilan menuruthukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkandipersidangan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan hukum acara yang berlaku (VidePasal 125 HIR/149 Rbg);Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat yangmenjadi dasar Penggugat menggugat Tergugat adalah terbitnya Surat KeputusanDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ( DPPPDIP) Nomor : 210/KPTS/DPP/XIV/2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IPDARI

OBYEKSE INGE TA mma aac ae eaeAdapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan iniKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor:63/PL.03.1Kpt/91/Prov/VIII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 TentangPenetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat PapuaDalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang menyangkut CalonTerpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor Urut 7pada Daerah Pemilihan Papua IV, a.n.FERYANA WAKERKWA, S.IPdari Partai Amanat Nasional; selanjutnya disebut sebagai ObyekSengketa

FERYANA WAKERKWA, S.IPdari Partai Amanat Nasional, yang dikeluarkan oleh Tergugatsudah sesuai dengan Peraturan perundangundangan yangberlaku dan Asasasas Umum Pemerintahan Yang. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya pada putusanBawaslu RI No.36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 24 Juni2019 (Vide Bukti T.9), yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:MENGADILI1. MenyatakanKomisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten PuncakJaya dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD)Mulia terbukti secaraHal. 41 dari 115 Hal.

Menyatakan sah dan berlaku sesuai hukum, Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 63/PL.03.1Kpt/91/Prov/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang PenetapanCalon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua DalamPemilihan Umum Tahun 2019 Sepanjang Nomor Urut 7 DariDaerah Pemilihan Papua IV, atasnama FERYANA WAKERKWA, S.IPdari Partai Amanat Nasional; 4.

O66/SPK/AT/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yangditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni Terdakwa SARNISALIM, S.IPdari PT. FATHIR SANNY PERKASA dan Andang Kadariyanto selakuDirektur PT. Abdi Teknik Elevator maka pada tanggal tanggal 1 Desember2015 Terdakwa SARNI SALIM, S.IP melakukan pembayaran pembayaranTermin Ill sejumlah 20 %; sebesar Rp 200.000.0000 yang pembayarannyadilakukan dengan cara ditransfer ke Bank MandirikepadaAndangKadariyanto selaku Direktur PT.

Membebaskan Terdakwa ADI NUGRAHA SURYADI,S.IPdari dakwaan primair tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa ADI NUGRAHA SURYADI,S.IPtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; 4.

Menyatakan Terdakwa ADI NUGRAHA SURYADI,S.IP tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair ;Halaman 184 dari 195 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGMembebaskan Terdakwa ADI NUGRAHA SURYADI,S.IPdari dakwaanprimair tersebut ;Menyatakan Terdakwa ADI NUGRAHA SURYADILS.IPtelah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA sebagaimana dalam dakwaansubsidair ;Menjatuhkan

Membebaskan Terdakwa ADI NUGRAHA SURYADI,S.IPdari dakwaan primair tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa ADI NUGRAHA SURYADI,S.IPtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; 4.

Membebaskan Terdakwa ADI NUGRAHA SURYADI,S.IPdari dakwaanprimair tersebut ;. Menyatakan Terdakwa ADI NUGRAHA SURYADI,S.IPtelah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA sebagaimana dalam dakwaansubsidair ;.

HAIRUL SITEPU tersebuttidak diakui oleh Saksi MUHAMMAD AMIR, S.H, S.IPdari Bank BNI CabangEnde,yang sebelumnya bertugas pada Bank BNI Cabang Kupang, yang menyatakan bahwa penyetoran yang dimaksud harus dibuktikan denganrekening koran Satker Penyediaan Rumah MBR, dan selain itu, sebagaimanafotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang diperlihatkan oleh Terdakwadalam persidangan ini bahwa penyetoran tersebut ternyata adalah atas perintahSRI WAHYUNI selaku Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan RumahTahun