Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/201847.48.49.50.51.52.53.54.Do,56.57.Bukti Penerimaan Negara Nomor 976577625 sebesar Rp8.699.677,00(delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratustujuh puluh tujuh rupiah) dengan masa pajak 01 Januari 2014;Surat Setoran Pajak dengan Nomor NPWP : 00 797 529 5 815 000sebesar Rp8.699.677,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluhsembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal 07 Februari2014;Kuitansi Pembayaran yang diterima oleh SUARDI RAHMAN, S.Pd.dari

MUIS RAIS, S.E., M.Si., (Pejabat SPM) sebesar Rp81.000.000,00(delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 08 April 2014;Kuitansi Pembayaran yang diterima oleh SUARDI RAHMAN, S.Pd.dari MUIS' RAIS, S.E., M.Si., (Pejabat SPM) sebesarRp656.878.700,00 (enam ratus lima puluh enam juta delapan ratustujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 24 Maret 2014;Kuitansi Pembayaran yang diterima oleh SUARDI RAHMAN, S.Pd.dari MUIS' RAIS, S.E., M.Si., (Pejabat SPM) sebesarRp610.813.000,00 (enam ratus sepuluh

juta delapan ratus tiga belasribu rupiah) tanggal 08 Januari 2014;Kuitansi Pembayaran yang diterima oleh SUARDI RAHMAN, S.Pd.dari MUIS' RAIS, S.E., M.Si., (Pejabat SPM) sebesarRp191.392.900,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratussembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 10 Februari2014;Catatan pengeluaran untuk pembayaran Kelompok Tani pada tanggal02 September 2014;Catatan pengeluaran untuk pembayaran Kelompok Tani pada tanggal03 September 2014;Catatan pengeluaran untuk pembayaran

Membebaskan oleh karena itu Terdakwa SETNAWARNI, S.Pd.dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa SETNAWARNI, S.Pd.telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsimelanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;4.

Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Setnawarni, S.Pd. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar Pasar 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b,ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Membebaskan Terdakwa Setnawarni, S.Pd.dari

Menetapkan anak yang bernama Tungku Zalzabilah binti Rusman, S.Pd.dari pemohon I dan pemohon IL4, Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon !

Membebaskan Terdakwa M.MUSTOFA, S.Pd.dari dakwaan primer tersebut.3. Menyatakan Terdakwa M. MUSTOFA, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsider. 4.

,M.H& LUSIANA KUMARA DEWI,S.H, S.Pd.dari Kantor Hukum YayasanLembaga Bantuan Hukum WIDJAYA KUSUMAyang beralamat di Jin GatotSubroto No. 41 Gunungsimping Cilacapberdasarkan surat kuasa khusustertanggal 08 Juni 2021;Pengadilan Negeri, tersebut;Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN ClpSetelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 155/ Pid.B/ 2021/ PNClp tanggal 09 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis HakimNomor 155/ Pid.B/ 2021/ PN Clptanggal 09

Terdakwa mengikuti saksi Sri Arjuna, S.Pd.dari belakang, sesampainya di rumah saksi Jumrah, S.Pd.

menyatakan Pada hari ini Kamis, 24April 2013 menyerahkan seluruhnya sisa saldo biaya pelaksanaan BarosMandiri 5 Tahap sampai dengan Tahap Ill sebesar Rp. 67.585.815,(enam puluh tuju juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus limabelas rupiah) tertanggal 24 April 2013.Uang tunai sejumlah Rp. 37.220.000, ( tiga puluh tuju juta dua ratus duapuluh ribu rupiah)Uang tunai sejumlah Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah).Dari Poin 01 sampai poin 04 dikembalikan kepada terdakwa Karniawati,S.Pd.Dari

poin 05 sampai dengan poin 19 dikembalikan kepada saksi Rina SriMulyani Hadi.Poin 20 sampai dengan poin 31 dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi,S.Pd.Dari poin 32 sampai dengan poin 34 tetap terlampir dalam berkas perkaraatas nama terdakwa Karniawati dan terdakwa II Paulus Noch Bolla.Poin 35 sampai dengan poin 36 dirampas untuk Pemerintah Kota CimahiCq.

Uang tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).Dari Poin 01 sampai poin 04 dikembalikan kepada Terdakwa I.Karniawati, S.Pd.Dari poin 05 sampai dengan poin 19 dikembalikan kepada saksiRina Sri Mulyani Hadi.Poin 20 sampai dengan poin 31 dikembalikan kepada saksi EdiSetiadi, S.Pd.Dari poin 32 sampai dengan poin 34 tetap terlampir dalam berkasperkara atas nama Terdakwa I.

sebagaimana tersebut di atas,mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitammerah TNKB:DR3234LI, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ692607, Nomor Mesin: G420ID752974, melaju dari arah selatan (arah Korleko) ke arah utara (arah Kerumut)dengan kecepatan lebihkurang 60 (enam puluh) km/jam pada gear/porseneling 4(empat), hendak menyalip sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitammerahTNKB: DR5018LE, Nomor Rangka: MH8BG41CABJ481286, Nomor Mesin:G420ID541286 yang dikendarai oleh saksi HERI LANDIAN SUSANTO, S.Pd.dari

Hutagoal, S.Si, Apt. dan Husna Sari Maisyaroh Tanjung, S.Pd.dari Puslabfor Polda Sumut.

., M.H&LUSIANA KUMARA DEWIL,S.H, S.Pd.dari Kantor Hukum Yayasan LembagaBantuan Hukum WIDJAYA KUSUMA yang beralamat di Jin Gatot SubrotoNo 41 Gunungsimping Cilacapberdasarkan surat kuasa tertanggal 23Maret2021 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal19 Mei 2021 dengan Nomor 124/SK/5/2021/PN Clp;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN ClpPengadilan Negeri, tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 140/ Pid.B/ 2021/ PNClp tanggal

RUSLI SHOHEH, MM. dari PartaiAmanat Nasional sebagai Wakil Ketua, ARIS BUDIANTO, S.Pd.dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua, SUNUJATMIKO, S.Sos dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua.28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Sekretariat DaerahPemerintah Provinsi Lampung kepada Bupati TanggamusNomor: 131.18/0428/02/2015 tanggal 18 Februari 2015, Hal :Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/67/B.II/HK/2015 dengan lampiran 1 (satu) bundel fotocopylegalisir Keputusan Gubernur Lampung

Irawansyah S.pd.dari keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat.Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten SumbawaBarat Nomor : 029/DPCHANURA/X/2014, tanggal 2 Oktober2014 perihal Pencabutan Status keanggotaan Sdr. Irawansyah, S.pddari partat HANURA.

karena masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat, maka apabila pelaksanaan Keputusan Kepala DesaNomor: 07 Tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Mursanto, S.Pd.dari Jabatan Kepala Bagian Kemasyarakatan Desa Margosaritersebut ditunda akan berakibat pelayanan publik di DesaMargosariterganggu; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaanpelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugattidak

menyatakan Pada hari ini Kamis, 24 April2013 menyerahkan seluruhnya sisa saldo biaya pelaksanaan Baros Mandiri 5Tahap sampai dengan Tahap III sebesar Rp. 67.585.815, ( enam puluh tujujuta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah)tertanggal 24 April 2013.Uang tunai sejumlah Rp. 37.220.000, ( tiga puluh tuju juta dua ratus duapuluh ribu rupiah)Uang tunai sejumlah Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah).Dari Poin 01 sampai poin 04 dikembalikan kepada terdakwa Karniawati,S.Pd.Dari

poin 05 sampai dengan poin 19 dikembalikan kepada saksi Rina SriMulyani Hadi.Poin 20 sampai dengan poin 31 dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi, S.Pd.Dari poin 32 sampai dengan poin 34 tetap terlampir dalam berkas perkaraatas nama terdakwa Karniawati dan terdakwa Il Paulus Noch Bolla.Poin 35 sampai dengan poin 36 dirampas untuk Pemerintah Kota Cimahi Cq.SD.

Dinasti Dalam 2 Blok V No.1 seluas 200 M2, dimanatanah tersebut sebelumnya juga telah dibeli oleh Hamisyah, S.Pd.dari SUROSO sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal26 September 2011.

CECE SAEPULOH, S.PD.dari Pengurus Karang Taruna Kabupaten untuk mengulang danpercepatan Temu Karya Luar Biasa Ke II;20.Bahwa, karena MPKT (Majelis Pertimbangan Karang Taruna)21.22.23:berkewajiban untuk mengeluarkan Pendapat/saran atas kekisruhanTersebut, maka pada tanggal 19 Agustus 2019 MPKT (MajelisPertimbangan Karang Taruna) mengeluarkan Rekomendasi yang manaisi Rekomendasi tersebut untuk mengadakan RPP (Rapat PlenoPengurus) dalam menyelesaikan Kekisruhan dan apabila tidak ada titiktemu dalam

Membebaskan Terdakwa SATIR USMAN, S.Pd.dari dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa SATIR USMAN, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;4.

Membebaskan Terdakwa SATIR USMAN, S.Pd.dari dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa SATIR USMAN, S.Pd. telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimanadalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SATIR USMAN, S.Pd., oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dendasejumlah Rp.50.000.000.

No. 458 K/Pid.Sus/2016Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg, tanggal 8September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SETNAWARNI, S.Pd.tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair;Membebaskan oleh karena itu Terdakwa SETNAWARNI, S.Pd.dari dakwaanPrimair tersebut;Menyatakan Terdakwa SETNAWARNI, S.Pd.telah terbukti secara sah danmeyakinkan

Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut1.Menyatakan Terdakwa Setnawarni, S.Pd. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat(2)dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Membebaskan Terdakwa Setnawarni, S.Pd.dari