Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT SAMHUTANI tersebut tidak dapat diterima;4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

NELGIA VS PT SAMHUTANI

., dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan HukumCitra Keadilan, beralamat di Jalan Serma Murat/Purnama,Nomor 106, RT 13, Kelurahan Suka Karya, Kota Jambi,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018;Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II;LawanPT SAMHUTANI, yang diwakili oleh Direktur Utama, EisenGauw, berkedudukan di Jalan Adityawarman, Nomor 9, RT37, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, KotaJambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepadaUnggul Winarto

Basuki, selaku Manager HRD & Umum,pada PT Samhutani, beralamat di Jalan Adityawarman, RT37, Nomor 9, Kelurahan The Hok, Jambi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018;Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan

SAMHUTANI

SAMHUTANI, berkedudukan di Jalan Baraubarau II No. 04 RT 022,Jambi Selatan Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.INDRA ARMENDARIS, S.H. (Advokat/Penasihat Hukum), HELMI,S.H.(Advokat/Penasihat Hukum) dan UNGGUL WINARTO BASUKIManager HRD dan Umum PT. Samhutani, pada Kantor Advokat IndraArmendaris, S.H. yang beralamat di JI. Gajah Mada No. 54 kel.

Samhutani vana selama ini dikuasai oleh Pihak Pertama atauPasal 6.Bahwa Pihak Kedua atau Pihak Tergugat setuju dan bersedia menerima 1(satu) unit mobil merek Toyota tipe Land cruiser VX, Warna Biru Metalik Tahun2000, Nomor BPKB k032005492, Nomor Rangka MHF11TJ 8009004285,Nomor Mesin JHD0190621, dan Nomor Polisi BH 1076 PM, atas nama pemilikM. Sahril dari Pihak Pertama atau Pihak Penggugat pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini, karena mobil tersebut adalah benarmilik PT.

Samhutani dan bukan milik A. Basit.

Samhutani sebagaimana dimaksud pada Pasal 7tersebut diatas sudah diselesaikan pembayarannya oleh Pihak Kedua atauPihak Tergugat kepada Pihak Pertama atau Pihak Penggugat;Pasal 9.Bahwa Pihak Pertama atau Pihak Pengqgquaat menvatakan setuiu dan tidaksejenisnya,dan tidak akan memasang sepanduk dan atau baleho, PihakPertama atau Pihak Penggugat juga idak boleh lagi mengakui jalan tersebutadalah milik A. Basit.

Samhutani,dan telah melakukan halhal yang tidak diizinkanoleh Pihak Kedua atau Pihak Tergugat. Maka dengan Surat PerjanjianPerdamaian ini, Pihak Pertama atau Pihak Penggugat berjanji untuk tidak akanmengulangi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap PT. Samhutani,ataupun tindakan lain yang menghalangi kegiatan PT.

SAMHUTANI; REINCA FREDERICK TARIHORAN

PUTUSANNomor : 345 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :DIREKTUR UTAMA PT SAMHUTANI, diwakili oleh SusantoAfandi, sebagai Direktur Utama PT. Samhutani, berkedudukandi Wisma Abadi, Lt. 3, Jl. Kyai Caringin No. 2931, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olen kuasanya MaulateP.

Samhutani, mengawasipabrik Venner di Tebing Tinggi dan mengawasi PT.

SAMHUTANI membayar kepada Kamiberupa:1. Pembayaran uang pesangon, 2x5x Rp 5.000.000, =Rp 50.000.000,2. Pembayaran uang penghargaan 2x Rp 5.000.000, = Rp 10.000.000.3. Pembayaran penggantian hak sebesar15% x Rp 50.000.000. =Rp 7.500.000,4.

Samhutani selaku Perusahaan,sebagaimana didalilkan secara tegas oleh Penggugat dalam Pasal 1Gugatannya yang menyatakan Penggugat diterima bekerja di PT.Samhutani di Jakarta pada tanggai 1 Agustus 2006 ;2. Gugatan kabur (Obscuur libel).Bahwa selayaknya Gugatan Penggugat ditolak dan/atau dinyatakan tidakdapat diterima, dikarenakan dalildalil Gugatan Penggugat adalah kacaudan kabur (obscuur libel) bahkan kontradiktif (Putusan MA No. 3534K/Sip/1984 tanggai 29 Februari 1986), karena :2.1.

tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTUR UTAMAPT SAMHUTANI

SAMHUTANI (tergugat)

SAMHUTANI, beralamat Kantor di Jalan Adityawarman No. 9 RT. 37, KelurahanThe Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi,yang diwakili oleh EISEN GAUW sebagai Direktur Utama PT.SAMHUTANI berdasarkan Akta Notaris No.23 tanggal 26Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris R.F. LIMPELE,S.H. Notaris di Jakarta, selanjutnya memberikan kuasa kepadaH. INDRA ARMENDARIS, S.H. Adalah Advokat / PenasehatHukum pada kantor Advokat INDRA ARMENDARIS, S.H.

Samhutani berdasarkan suratkuasa tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara;Setelah memeriksa para saksi ;Setelah meneliti buktibukti surat yang diajukan di persidangan baik yangdiajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dalampersidangan;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan

SAMHUTANI yang berkedudukanKantor di Jalan Aditya Warman, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan JambiSelatan, Kota Jambi, Prov. Jambi, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kayu (plywood);Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat denganmasa kerja 10 (Sepuluh tahun), jabatan terakhir adalah Juru Ukur Kayu dilokasi PT.

SAMHUTANI dengan upah terakhir sebesar Rp.1.950.000, (satujuta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa pada akhir bulan Maret 2017 Penggugat diperintahkan untuk datangmenghadap bagian Personalia di kantor Tergugat yang ada di kota Jambi danpada saat itu Penggugat diminta untuk menandatangani sebuah surat denganmenawarkan uang pesangon sebesar 3 (tiga) bulan gaji akan diberikan olehTergugat kepada Penggugat namun Penggugat tidak bersediamenandatangani surat tersebut;Bahwa Penggugat masih tetap

Samhutani dan selanjutnya Tergugattidak mengajukan saksisaksinya walaupuntelah diberikan kesempatan waktu oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalildalil gugatanPenggugat dan dalildalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokokpermasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwaPenggugat menyatakan bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya denganalasan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak sehingga Penggugatberhak menerimauang pesangon sebagaimana yang

Samhutani ; Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan SK Mentri Kehutanan tersebutPT.

Samhutani untukmemasang patok ;Bahwa pada saat itu pihak PT.

Samhutani, PT. Wahana Perintis,PT. Reki, PT. AAS, PT.

Samhutani, dengardengar cerita merambah hutan dikawasan hutan PT.

Samhutani dan mintak kejelasan atas tanahwarga yang di land kliring oleh PT. Samhutani.

SAMHUTANI;e Bahwa lahan tersebut sepengetahuan saksi belum diolah oleh PT.

SAMHUTANI yang dikuasai masyarakat, namun penguasaan lahantersebut tidak seijin PT. SAMHUTANI;e Bahwa PT. SAMHUTANI melalui patroli yang sering dilakukan sudah menghimbaumasyarakat untuk meninggalkan area HTI PT. SAMHUTANI karena lahan yang dikuasaimasyarakat tersebut adalah lokasi PT. SAMHUTANI;e Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian dari PT.

SAMHUTANI dan Terdakwa bukankaryawan PT. SAMHUTANI; Bahwa menurut ahli Sudewo, berdasarkan data yang berada di Dinas Kehutanan danPerkebunan Kab.

Samhutani Kab.

Samhutani dan masukkedalam areal HT PT.Samhutani tersebut;Bahwa, dalam perjalanan di areal HTIPT.

Samhutani.4.

Samhutani untuk mengeceklokasi/lahan yang terbakar dimaksud;Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 wib saat Saksi Wahyu Hidayatdan Saksi Wahyudi bersama Tim dari PT. Samhutani tiba diareal IUPHHKHTIPT.

Samhutani diantaranya Saksi Jajang Suherlan selakuGeneral Manager PT. Samhutani dan Saksi Unggul Winarto masuk keareal PT.Samhutani untuk mengecek lokasi/lahan yang terbakar dimaksud;Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 wib saat Saksi Wahyu Hidayatdan Saksi Wahyudi bersama Tim dari PT. Samhutani tiba diareal IUPHHKHTIPT.

SAMHUTANI Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab.

SAMHUTANI yang dikuasai masyarakat, namun penguasaanlahan tersebut tidak seijin PT. SAMHUTANIT;Bahwa PT. SAMHUTANI melalui patroli yang sering dilakukan sudahmenghimbau masyarakat untuk meninggalkan area HTI PT. SAMHUTANI karenalahan yang dikuasai masyarakat tersebut adalah lokasi PT. SAMHUTANI;Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian dari PT.

SAMHUTANI tersebuttanpa ijin PT. SAMHUTANI dan Terdakwa bukan karyawan PT.

Samhutani Desa Lubuk Napal Kec.

SAMHUTANI Desa LubukNapal Kec. Pauh Kab.

SAMHUTANI DesaLubuk Napal Kec. Pauh Kab.

Samhutani tersebut salah satunya Desa Karang Mendapo Ilirtersebut pada perjalanannya terdapat sedikit masalah yaitu terdakwapernah mendatangi lokasi pengeboran tersebut dikarenakan sesuaiperjanjian antara PT. SAS dan PT. Samhutani bahwa PT. SAS tidak bolehmembuka jalan baru namun pada kenyataannya PT. SAS membuka jalanbaru, tidak boleh merusak tanam tumbuh disekitar lokasi pengeboran,namun pada kenyataannya PT.

Samhutani ada membuat kesepakatansecara tertulis yang isi nya diantaranya ialah berbunyi PT. SAS bolehHal 14 Put 264/Pid.B/2017/PN.Jmbmelakukan eksplorasi diareal PT.

Samhutani memang tujuanterdakwa menuju ke lokasi pengeboran PT. SAS karena PT. SAS melakukanpengeboran dilokasi PT. Samhutani dan belum ada musyawarah, terdakwadatang kesana untuk menghentikan aktifitas pengeboran yang dilakukankaryawan PT. SAS.Bahwa Kondisi jalan pada saat itu licin karena habis diguyur hujan, jaraktempuh dari PT. Samhutani ke lokasi pengeboran PT.

Samhutani,dan terdakwa selaku kepala keamanan PT.

Samhutani tersebut namun tidak diindahkan.Hal 18 Put 264/Pid.B/2017/PN.Jmbe Bahwa Niat terdakwa bukan untuk berhenti dan parkir karena memangtersangka sudah kesal dan emosi makanya tersangka sengaja terus memacumobil tersebut dan menabrakkan ke tumpukan pipa besi untuk menakutnakuti para karyawan PT.

Samhutani;4.

Sarolangun atau setidaktidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sarolangun dimuka umum bersamasama melakukankekerasan terhadap barang yakni beberapa batang pohon sengonmilik PT Samhutani dengan menggunakan gergaji mesin, perbutantersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya terdakwa meminta kepada saksiSUDARSONO Bin BAHARIS dan saksi FIRMANSAH als AF Bin MALIKIuntuk menebang pohon sengon yang ada pada lahan PT Samhutanitersebut

SAMHUTANI;Bahwa, benar para terdakwa melakukan penebangan tersebut denganmenggunakan Mesin Chain saw milik SUDARSONO;Bahwa, benar terdakwa ada menemui saksi SUDARSONO binBAHARIS pada tanggal O08 Agustus 2007 jam 09.00 WIB danmengajak bekerja menebang lahan yang luasnya 6 (enam) hektardengan upah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) perhektarkemudian saksi Setuju dan saksi baru dibayar uang muka sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) dan sisanya baru dibayar apabila selesaimenebang lahan seluas

SAMHUTANI maka dengan mengingat ketentuan Pasal 194ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, haruslah dikembalikan kepadapihak yang paling berhak yaitu PT.

Samhutani.6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 1000. (seribu rupiah).Demikianlahlah diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakimpada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007, oleh kami: FX. JIWOSANTOSO, SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua, R.

Samhutani ;Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai izin PT.

Samhutani, ternyata 6 (enam) kordinat tersebut masukdalam konsesi PT.

Samhutani, PT. Wahana Perintis,PT. Reki, PT. AAS, PT.

Samhutani untukmemasang patok ;Bahwa pada saat itu pihak PT.

Samhutani, dengardengar cerita merambah hutan dikawasan hutan PT.

Samhutani ;Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai izin PT.

Samhutani untukmemasang paitok ;Bahwa pada saat itu pihak PT.

Samhutani, PT. Wahana Perintis,PT. Reki, PT. AAS, PT.

Samhutani untukmemasang patok ;Bahwa pada saat itu pihak PT.

Samhutani dan mintak kejelasan atas tanahwarga yang di land kliring oleh PT. Samhutani.

SAMHUTANI Desa Pemusiran Kec. MandianginKab.

SAMHUTANI;Bahwa lahan tersebut sepengetahuan saksi belum diolah oleh PT.

SAMHUTANI yang dikuasai masyarakat, namun penguasaanlahan tersebut tidak seijin PT. SAMHUTANI;Bahwa PT. SAMHUTANI melalui patroli yang sering dilakukan sudahmenghimbau masyarakat untuk meninggalkan area HTI PT. SAMHUTANI karenalahan yang dikuasai masyarakat tersebut adalah lokasi PT. SAMHUTANI;Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari PT. SAMHUTANI;Bahwa yang biasanya dilakukan penanaman pohon untuk tanaman indutripemegang HTI yaitu kayu jenis akasia, karet dan sengon.Saksi V AMBOTANG Bin H.

Samhutani ada terpasang berupa papan himbauan yaitu : AREA INIBERADA DI DALAM KAWASAN IZIN PT. SAMHUTANI No.SK.751/MENHUTII/2014 No.

Samhutani Desa LubukKec. Pelawan Kab Sarolangun.

lahan konsesi PT Samhutani yangdianggap warga merupakan tanah adat.

Samhutani ;Bahwa Saksi meneragkan dilokasi Blok F13 ABDELING VI Unit KaretPT. Samhutani tersebut sudah ada Tanaman Akasia yang ditanam olehPihak PT.

Samhutani Nomor : SK.751 / Menhut/1/ 2014, Nomor.

Samhutani,tertanggal 27 Agustus 2001;20. Fotocopy Surat dari Bupati Sarolangun kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor522/1506/Dishutoun, Perihal: Pencabutan Izin HPHTI, tertanggal 20 Agustus2003;21. Fotocopy Surat dari Bupati Sarolangun kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor522/11/Dishutbun, Perihal: Pencabutan Izin HPHTI An. P.T. Samhutani (IzinNo. 86/KptsI/1999), tertanggal 16 Januari 2004;22.

Samhutani yang berada di DesaLadang panjang ; Bahwa saksi menjadi staf Humas di PT. Samhutani sudah selama 8(delapan) bulan, SKnya terhitung sejak bulan Januari tahun 2016 ; Bahwa atasan saksi langsung adalah menejer Humas yang atasanyalangsung ke Direktur; Bahwa yang melakukan penanaman yang saya lihat pada saat itu adalahTerdakwa, saksi HAFIS, saksi DRAJAD, saksi SAIDI, dan satu lagi yangsaya ingat adalah sdr.

Samhutani tersebut ;Bahwa saksi dipanggil kedalam untuk mengdokumentasikan karena lahanyang telah di land clearing di pasang patok dan ditanami bibit karet ;Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan tapal batas yang mana milikmasyarakat dan yang mana lahan HTl PT. Samhutani. Menurut orangkebun PT. Samhutani lahan yang di Land Clearing masuk dalam lahan PT.Samhutani ;Bahwa saksi ada memiliki kebun di lahan tidur yang termasuk dalam lahanPT.

Samhutani;Bahwa dahulu pada tahun 1997 pernah terjadi keributan antara masyarakatdengan PT. HTI (PT. Samhutani) karena pada saat membuka lahan, lahanmilik masyarakat terbakar. Ada kesepakatan dimana pihak perusahanmemberikan dana sako hati dimana lahan masyarakat yang terbakar dikasihRp. 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu) /hektar ;Bahwa setelah saksi sosialisasikan tapi tidak mau mendengar dan saksi dianggap memihak perusahan.

Samhutani ;Bahwa yang ada pada saat itu selain saksi ada saksi NASRUN dan saksiALI AMRAN ;Bahwa pada saat itu berusaha untuk dicegah, saksi NASRUN adamenjelaskan bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan Negarabaiknya Terdakwa dan rekanrekannya mundur saja ;Bahwa mengenai izin PT. Samhutani saksi tidak mengetahui ;Bahwa mengenai batasbatas dan luasan lahan HTI PT.

SAMHUTANI Desa Sepintun Kec. PauhKab.

SAMHUTANI yang berada di Desa SpintunKec. Pauh Kab.

SAMHUTANI yangberada di Desa Spintun Kec. Pauh Kab.

Samhutani;2.

SAMHUTANI Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kab.

SAMHUTANI DesaLubuk Napal Kec. Pauh Kab.

Samhutani Desa Lubuk Napal Kec. PauhKab.

Samhutani) yang telahmendapatkan izin pemanfaatan dari Meteri Kehutanan Republik Indonesia(IUPHHKHT1) (pertimbangan dalam putusan halamanan 57 paragraf ke2);Maka berdasarkan kekeliruan tersebut di atas, alasan kasasi olehPenuntut Umum karena 2 Anggota Majelis Hakim Pengadilan NegeriSarolangun dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan melampaui bataskewenangannya dalam mempertimbangkan unsur tanpa izin Menteri di dalamkawasan hutan sebagai

Samhutani dengan melakukan /and clearing,hal ini telah terbukti di persidangan terhadap lahan yang telahdimanfaatkan oleh sekitar 15 (lima belas) warga Desa Ladang Panjangyang bermata pecaharian petani karet, oleh Pihak PT. Samhutani tidakdilakukan /and clearing dan oleh PT.

Samhutani 15 (lima belas) wargaDesa Ladang Panjang tersebut diajukan kepada Pemerintah Daerahagar dimohonkan kepada Menteri Kehutanan untuk dikeluarkan darikawasan hutan produksi sehingga ke 15 (lima belas) warga DesaLadang Panjang yang bermata pecaharian petani karet bukan sebagaipekerja tetapi mitra pemegang Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan dalamrangka meningkatkan kesejahtaraan petani karet;Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUSLH/2017A.2.

Samhutani terdapatsekitar 15 (lima belas) pemilik lahan yang lahannya telah dikeloladengan baik dan benar yang pada akhirnya akan dijadikan lahankemitraan oleh PT. Samhutani namun lain dengan lahan yang dilakukanHal. 12 dari 20 hal. Put.

Samhutani. Sehingga sering timbul benturan kepentingan antaraPT. Samhutani dengan warga masyarakat adat setempat. Dengan demikianperbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pasaldakwaan tunggal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa; Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

sebagai Petani Karet saja yang melakukanaktifitas perkebunan karet dengan baik dan benar sesuai dengankemanpuan berkebun yang mereka dapatkan secara turun temurundan mereka juga tidak mempunyai pekerjaan lain selain berkebunkaret, sedangkan yang Terdakwa dan warga desa ladang panjang yanglain hanya melakukan kegiatan menanam bibit karet di kawasan hutanuntuk mengklaim saja dengan tujuan akan meminta ganti rugi ataslahnan beserta dengan tanam tumbuhnya saat akan dimanfaatkanpengelolaanya oleh PT Samhutani

dengan melakukan landclearing ;Hal ini telah terbukti di persidangan terhadap lahan yang telahdimanfaatkan oleh sekitar 15 (lima belas) warga Desa Ladang Panjangyang bermata pecaharian petani karet, oleh Pihak PT Samhutani tidakdilakukan landclearing dan oleh PT Samhutani 15 (lima belas) wargaDesa Ladang Panjang tersebut diajukan kepada Pemerintah DaerahHal. 6 dari 20 hal.

Nomor 1275 K/PID.SUS/2017dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.863/MenhutIl/2014 tanggal 29 September 2014merupakan kawasan hutan dengan jenis Hutan Produksi Terbatas sertadalam persidangan juga terdapat fakta bahwa tidak semua lahan milikmasyarakat dilakukan land clearing oleh pihak PT Samhutani terdapatsekitar 15 (lima belas) pemilik lanan yang lahannya telah dikeloladengan baik dan benar yang pada akhirnya akan dijadikan lahankemitraan oleh PT Samhutani

Bahwa menurut pihak PT Samhutani, lahan yang ditanami pohon karetoleh Terdakwa masuk dalam areal Kawasan Hutan yang oleh Menteridiberikan izin kepada PT Samhutani, sedangkan menurut Terdakwabeserta warga Desa Ladang Panjang areal tersebut masuk ke wilayahadat Desa Ladang Panjang.

Bahwa oleh karena antara PT Samhutani dengan Terdakwa, dalam halini juga masyarakat Desa Ladang Panjang masih saling mengklaimtentang hak masingmasing, maka permasalahan yang terjadi antarakedua belah pihak merupakan permasalahan/sengketa keperdataanyang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum yaitumengajukan gugatan perdata ke pengadilan atau melalui penyelesaianmusyawarah di luar pengadilan.