KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

SANGGAR SARANA BAJA

MUHAMMAD SANGGAR VS BOE HIONG, DKK

Sanggar binSamah, GS Nomor 334/II/1984 dan GS Nomor 334/II/1984, dengan luas +88.300 m?

Marsian bin Sanggar;Sayuri bin Sanggar;Muhammad bin Sanggar;Madri bin Sanggar;a fF oNMaryati bin Sanggar;6. Marhaji bin Sanggar;Bahwa Alm. H. Sanggar bin Samah selain meninggalkan istri dan anakanakjuga ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 75/DesaLumbang dengan luas 88.300 m? Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.Bahwa demikian juga H.

Sanggar Bin Samah dan Hj. Saerah BintiPaati telah disertifikatkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding sekarangPara Termohon Kasasi, sehingga perbuatan Para Penggugat/ParaTerbanding sekarang Para Termohon Kasasi yang mensertifikatkan tanahdi atas tanah milik Alm. Sanggar Bin Samah yang telah ada sertifikat Nomor75/Desa Lumbang, luas 88.300 m? adalah perbuatan melawan hukum;Bahwa dengan meninggalnya Alm. Sanggar Bin Samah dan Hj.

Sanggar dan Istrinya yaitu Hj. Saerah yang mana pada tahun 1984saksi melihat H. Sanggar melakukan pengukuran tanah. Adapun alasan hakyang dimiliki H. Sanggar dan Hj. Saerah berupa sertifikat dan saksi pernahmelihat sertifikat tersebut sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala DesaLumbang dan tanah sengketa tidak pernah dijual kepada orang lain. Selainitu juga didengar keterangan saksi Sabas Khan yang pada pokoknyamemberikan keterangan di bawah sumpah asal usul tanah tersebut adalahmilik H.

Sanggar Bin Samah orang tuaTergugat/Pembanding sekarang Pemohon ' Kasasi, sehingga perbuatanTergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dalam membangun rumahdiatas tanah peninggalan H. Sanggar Bin Samah dan Hj.

SANGGAR HURIP, dk

Sanggar Huripdan sebelah Utara berbatas dengan tanah PJKA, lalu menarik benang putihdiikatkan pada sebatang bambu, disaksikan semua yang hadir dan tidak adakeberatan dari PT. Sanggar Hurip;Bahwa karena Bapak Iwan, dari Seksi Sengketa, berhalangan hadir danmenyerahkan pimpinan peninjauan lapangan kepada Bapak Kepala SubseksiPengukuran, maka diminta kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannyasecara lisan;Bahwa PT.Sanggar Hurip (Tergugat I!)

Sanggar Hurip tapi kalau tidak, mohon tanahtersebut diserahkan kembali kepada Kahar Muliawan;Bahwa tanggapan Sdr. Badia Y. Manurung, S.H. (Kuasa PT. SanggarHurip) agar para pemegang hak yaitu PT.

Sanggar Hurip terdaftar dan tercatat pada KantorPertanahan Kota Bandung dan telah sesuai prosedur dan peraturan yangberlaku, dan bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan KotaBandung dan berdasarkan penunjukan batas sdr.

Sanggar Hurip; Sebelah Barat : Jalan;Sesuai serta berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4945/Sekejati(ssa), tanggal 22 September 2005, luas 860 m2 Surat Ukur tanggal 22September 2005 No. 1846/2005 tercatat atas nama PT. Sanggar Hurip (dh.SHGB 438/Sekejati, Hideung, tanggal 27 Pebruari 1987, GS. 2021997, luas4930 m2);4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 234/Kel.

Sanggar Hurip, saksi juga mengetahui bahwa hasil panenandari tanah tersebut disetorkan oleh Sdr. Cincin kepada Kahar Muliawan(Penggugat/Pembanding);Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 2597 K/Pdt/2012Bahwa tanah tersebut masuk kedalam Blok Cibogo dan Blok PintuHideung;Bahwa tanah Bp.

PT SANGGAR SARANA BAJA vs HADAWIYAH, dkk

Sanggar Sarana Baja (saatini sebagai Tergugat );Halaman 3 dari 39 hal. Put. Nomor 423 PK/Pdt/20173.Bahwa setelah tanah milik orang tua Para Penggugat dijual sebagaimanadisebutkan pada angka 3 (tiga) diatas, maka tanah milik orang tua ParaPenggugat tersisa hanya tinggal seluas 28.350 meter?

Sanggar Sarana Baja (saat ini sebagaiTergugat 1) dan sekarang diduduki oleh Tergugat sebagai badan hukumPT.

Sanggar Sarana Bajadengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 167 dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 168;Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, jelas dan nyataPenggugat menderita kerugian materiil, yaitu dengan dikuasainya tanahmilik Penggugat.

Sanggar Sarana Baja dan SertifikatHak Milik Nomor 248 atas nama Hendra Adang HS (Tergugat IV) menjadiSertifikat Nomor 168 atas PT. Sanggar Sarana Baja diatas tanah milik ParaPenggugat adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan sebagai hukum (verklaad voorecht) perbuatan Turut Tergugatyang telah menerbitkan surat balik nama H. Adang Haji Sabang (TergugatIll) dan Hendra Adang (Tergugat IV) kepada PT. Hendra Jaya Kariangu(Tergugat Il), dan balik nama kepada PT.

SANGGAR SARANA BAJA tersebut;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2938 K/Pdt/2015 tanggal23 Maret 2016;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi:Halaman 36 dari 39 hal. Put.

PT KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 52/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA, beralamat di LymanWing, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta10220;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1.

Kalimantan Sanggar Pusaka, NPWP: 01.062.229.8073.000alamat: Lyman Wing Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta10220 dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benardan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan

Bahwa dengan demikian, dalildalil yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang bertentangan dengan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT Kalimantan Sanggar Pusaka dan membatalkan

Peninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT KALIMANTAN SANGGAR

PUSAKA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put68997/PP/M.VIB/16/2016, tanggal 03 Maret 2016;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTKALIMANTAN SANGGAR PUSAKA tersebut;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017, oleh Dr.

SANGGAR ASRI SENTOSA Cs

Sanggar Asri Sentosa karena atasobjek tanah dan bangunan dengan luas tanah 108 m2 yang terletak di Komplek PerumahanGraha Family Blok O259 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya pemiliktanahnya adalah PT. Sanggar Asri Sentosa dan Tergugat hanya merupakan perantaradalam pemasaran tanahnya berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 8 tanggal 7 JuniBahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 8 tanggal 7 Juni 2002 antaraTergugat dengan PT.

Sanggar Asri Sentosa mengadakan kerjasama dalam bentukperizinan, perencanaan, pelaksanaan, marketing dan kerjasama property management; Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 8 tanggal 7 Juni 2002 dijelaskanterlebih dahulu PT. Sanggar Asri Sentosa memiliki tanah yang terletak dalam yin lokasiTergugat demikian juga Tergugat memiliki tanah yang terletak dalam jin lokasiPT. Sanggar Asri Sentosa dan antara Tergugat dengan PT.

Sanggar Asri Sentosa) dapat mengurus sendiri atau dibantu olehpihak kedua (Tergugat) untuk menerbitkan hak atas tanah atas namanya sendiri yangnantinya............15nantinya akan dispeitzing masingmasing kaveling untuk siap diual dan dibalik namakepada pembeli; Apabila PT. Sanggar Asri Sentosa dibantu Tergugat, maka PT.

Sanggar AsriSentosa ; 22222 22 o one nono enon nnn nnn en nn eee e12.

Sanggar Asri Sentosa, diberi tanda Bukti P 5 ; 6. Foto copy Tanda Bukti Pengiriman Somasi dari Kuasa Hukum ditujukan kepadaPT. Sanggar Asri Sentosa via Pos, diberi tanda Bukti P 6 ;7. Foto copy Surat No. 006/SSAS/AHGGFV/II/12 tanggal 7 Pebruari 2012 perihalSertifikat Tanah dan Bangunan di Graha Famili ditujukan kepada Direksi PT. SanggarAsri Sentosa, diberi tanda Bukti P 7 ; 8.

KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA;

KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA, tempat kedudukan diBelitang, Sekadau, Kalimantan Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut55605/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 25 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan

Kalimantan Sanggar Pusaka, NPWP:01.062.229.8705.001, alamat: Belitang, Sekadau, Kalimantan Barat, denganperhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 525.747.337.980,00Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 33.692.871.786,00b. Dikurangi: Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 33.684.621.936,00e.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55605/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 25 September 2014, atas nama PT.Kalimantan Sanggar Pusaka (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tanggal 8 Oktober 2014, yang disampaikansecara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) pada tanggal 17 Oktober 2014 sesuai Tanda TerimaSurat TPST Direktorat Jenderal

SANGGAR SARANA BAJA;;

PT PULAU MAS UTAMA terhadap PT SANGGAR HURIP

KramatRaya No. 160 Jakarta Pusat 10430, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 16 Januari 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu PemohonPailit;terhadapPT SANGGAR HURIP, berkedudukan di Jl. Jakarta No. 73Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicholas Sinaga, SH.,Badia Y. Manurung, SH., MH. dan Iman Nurhadi, SH., para Advokat,berkantor di Jl.

No. 105 K/Pdt.Sus/2012PAGE 1dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih Krediturnya;Bahwa antara pihak Pemohon dan pihak Termohon, telah mengadakan danterikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Apartemen Bersubsidi Sanggar HuripNomor: 3196/PTSH/XII/2009, pada tanggal 4 Desember 2009, (Bukti P1) danSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Sanggar Hurip Apartemen No.004/PT.SH/SK/2010, tanggal 17 Mei 2010 antara PT Pulau Mas Utama yangberalamat di

Hayam Wuruk No. 177 Denpasar, Bali selaku Pemohon denganPT Sanggar Hurip yang berkedudukan di JI. Jakarta No. 73 Bandung (Bukti P2),sehingga antara Pemohon dan Termohon menimbulkan hak serta kewajiban daridan oleh masingmasing pihak, dimana perjanjian tersebut adalah berlakusebagaimana sebuah ikatan undangundang bagi keduanya (Bukti P2);Bahwa Pemohon diwajibkan untuk mengerjakan pekerjaan kontraktor padagedung milik Termohon yang dikenal umum sebagai Apartemen Sanggar Huripyang terletak di Jl.

Sanggar Kencana XXVIII, SoekarnoHatta, Bandung JawaBarat, dengan estimasi waktu harus selesai (sejalan dengan proses pembayaran)lebih dari 10 (sepuluh) bulan, yaitu 300 (tiga ratus) hari terhitung sejakditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (Pasal 7 ayat 1, Bukti P1);Bahwa nilai proyek yang disepakati adalah sebesar Rp 33.234.180.000, (tigapuluh tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh riburupiah) (Pasal 12 ayat 1, Bukti P1);Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat 4b,

PT Sanggar Hurip selaku pemilik proyek,berkewajiban melakukan pembayaran secara tertib dan benar, berdasarkanprestasi pekerjaan (dalam hitungan prosentase nilai proyek) yang dikerjakan danatau dijalankan setiap bulannya, sesuai dengan kaidah umum dalampembangunan proyek (Pasal 13 ayat 4b, Bukti P1);Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat 4b, cara pembayarannya ditentukan sesuaidengan pentahapan penyelesaian proyek dalam pembagian pertahapan terminasisebanyak 10 (sepuluh) bulan selesainya pekerjaan, sehingga

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA,

./2014, tanggal 23Desember 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA, beralamat dialamat Surat Keputusan Keberatan: Belitang, Sekadau,Kalimantan Barat, alamat korespondensi: Lyman Wing Lt. 8,Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220,yang diwakili oleh Muljo Rahardjo, jabatan Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan

Putusan Nomor 3275/B/PK/Pjk/201800005/207/09/705/12 tanggal 28 Desember 2012 Masa PajakJanuariDesember 2009 atas nama: PT Kalimantan Sanggar Pusaka,NPWP: 01.062.229.8705.001, alamat: Belitang, Sekadau, KalimantanBarat, dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 449.481.277.664,00Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 37.936.664.482,00b.

Kalimantan Sanggar Pusaka, NPWP:01.062.229.8705.001, alamat: Belitang, Sekadau, KalimantanBarat alamat: Belitang, Sekadau, Kalimantan Barat adalah telahsesuai dengan ketentuan' peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

PT KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 50/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA, beralamat di LymanWing, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta10220;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam halini memberi kuasa kepada:1.

Kalimantan Sanggar Pusaka, NPWP: 01.062.229.8073.000alamat: Lyman Wing Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta10220 dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, adalah tidakbenar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan

Bahwa dengan demikian, dalildalil yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT Kalimantan Sanggar Pusaka dan membatalkan

Peninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT KALIMANTAN SANGGAR

PUSAKA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put68996/PP/M.VIB/16/2016, tanggal 03 Maret 2016;MENGADILI KEMBALIMengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTKALIMANTAN SANGGAR PUSAKA tersebut;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017, oleh Dr.

PT SANGGAR SARANA BAJA DKK VS HADAWIYAH DKK

Adang HajiSabang (Tergugat III) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 168 atas NamaPT Sanggar Sarana Baja dan SHGU Nomor 248 atas nama Hendra Adang(Tergugat IV) menjadi sertifikat Nomor 168 atas PT Sanggar Sarana Bajadi atas tanah milik Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum;Menyatakan sebagai hukum (verklaad voorecht) perbuatan Tergugat III danTergugat IV yang telah mengajukan surat Sertifikat Hak Milik Nomor 247atas nama H.

Adang Haji Sabang (Tergugat III) menjadi surat Sertifikat HakMilik Nomor 168 atas nama PT Sanggar Sarana Baja dan Sertifikat HakMilik Nomor 248 atas nama Hendra Adang HS (Tergugat IV) menjadiSertifikat Nomor 168 atas PT Sanggar Sarana Baja di atas tanah milik ParaPenggugat adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan sebagai hukum (verklaad voorecht) perbuatan Turut Tergugatyang telah menerbitkan surat baliknama H.

Adang Haji Sabang (TergugatIll) dan Hendra Adang (Tergugat IV) kepada PT Hendra Jaya Kariangu(Tergugat Il), dan baliknama kepada PT Sanggar Sarana Baja (Tergugat !)pada surat Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama H.

Adang HajiSabang (Tergugat III) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 168 atas namaPT Sanggar Sarana Baja dan Sertifikat Hak Milik Nomor 248 atas namaHendra Adang HS (Tergugat IV) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 168atas nama PT Sanggar Sarana Baja yang menempati di atas tanah milikPenggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa(onrechmatige overheids daad);Menyatakan tanah yang dikuasai atau ditempati oleh Tergugat yangterletak di Jalan AMD RT 003, Kelurahan Kariangau, KecamatanBalikpapan

Nomor 2938 K/Pdt/2015pembelian dilakukan sampai dengan saat ini adalah sah sesuaiketentuan yang berlaku;Bukti T6.1 berupa Foto Workshop PT Sanggar Sarana Baja Kariangau;Bukti T6.2 berupa Foto Resepsionist Kantor PT Sanggar SaranaBaja Kariangau;Bukti T6.3 berupa Foto Ruang Kantor PT Sanggar Sarana Baja Kariangau;Bukti T6.4 berupa Foto Pekerjaan Di Workshop PT SanggarSarana Baja Kariangau;Bukti T6.5 berupa Foto Briefing Karyawan di Workshop PTSanggar Sarana Baja Kariangau;Bukti T7.1 berupa Purchase

KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA, diwakili oleh MULJORAHARDJO, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA, diwakili oleh MULJORAHARDJO, selaku Direktur Utama PT Kalimantan SanggarPusaka, tempat kedudukan di Lyman Wing, Kota BNI, JalanJenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, 10220;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. PENI HIRJANTO, jabatan Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;2.

Kalimantan Sanggar Pusaka, NPWP01.062.229.8073.000 alamat : Lyman Wing Kota BNI, Jl.

KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT68992/PP/M.VIB/16/2016 tanggal 3 Maret 2016serta Mahkamah Agung mengadili Kembali perkara ini dengan amar sepertiyang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memoripeninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namuntidak ada dailildalil dalam kontra memori peninjauan kembali yangmelemahkan/menggugurkan dalildalil Pemohon Peninjauan Kembali dalammemori Peninjauan

KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA tersebut;Halaman 21 dari 22 halaman.

SANGGAR HURIP, PT. INDAH KARYA,

Sanggar Hurip,seluas 7.782 M?

melaksanakan pembangunanApartemen Bersubsidi Sanggar Hurip tersebut, pada tanggal 4 Desember2009, Penggugat (PT.

SANGGAR HURIP) dan Tergugat (PT.

Putusan Nomor 1614 K/Padt/2013Bersubsidi Sanggar Hurip yang berada di Jalan Sanggar Kencana XXVIIKelurahan Jati Sari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung ditempat tertentubaik secara sendiri maupun melalui bantuan pihak berwajib atau berwenang;DALAM POKOK PERKARA:1)2)Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian (Kontrak) PembangunanApartemen Bersubsidi Sanggar Hurip Pekerjaan Jasa Konstruksi denganNomor 3196/PTSH/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009,

Sanggar Hurip dengan PT.

PT Istana Karang Laut; PT Sanggar Kaltim Jaya; Total E & P Indonesie

SANGGAR SARANA BAJA SITE KPC SANGATTA

KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA, diwakili oleh MULJO RAHARDJO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA, diwakili oleh MULJORAHARDJO, selaku Direktur Utama PT Kalimantan SanggarPusaka, tempat kedudukan di Lyman Wing, Kota BNI, JalanJenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, 10220;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. PENI HIRJANTO, jabatan Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;2.

Kalimantan Sanggar Pusaka,NPWP: 01.062.229.8073.000 alamat : Lyman Wing Kota BNI, Jl.

KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT68995/PP/M.VIB/16/2016 tanggal 3 Maret 2016serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar sepertiyang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memoripeninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namuntidak ada dalildalil dalam kontra) memori peninjauan kembali yangmelemahkan/menggugurkan dalildalil Pemohon Peninjauan Kembali dalammemori Peninjauan

KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT68995/PP/M.VIB/16/2016 tanggal 3 Maret 2016;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

SANGGAR SARANA BAJA

SANGGAR CATUR UTAMA

SANGGAR CATUR UTAMA, diwakili oleh Nico Moran,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama,berkedudukan di JI. Kh. Wahid Hasyim No.7981 Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. HAPOSAN HUTAGALUNG, SH. 6.A.R. HENRY, SH.2. TONY PASARIBU, SH. 7. JOHNY SIBARANI, SH.3. JEFFRY PALIJAMA, SH. 8.LAMBERTUS P. AMA,SH.4. STEPAN TAMBUNAN, SH. 9. BENNY HUTAPEA, SH.5.

Sanggar Catur Utama (Pengusaha) yangdiantara karyawannya bernama Anna Lian Lan, Pekerja yang telah bekerjasejak 16 Januari 1991 dengan gaji Rp.632.000, perbulan;Bahwa pada tanggal 6 Mei 2002 Pekerja dimutasikan ke Kalapa GadingMall dan pada tanggal 8 dan 10 Mei 2002 Pekerja menemui pihak Managemenuntuk membicarakan masalah penolakannya untuk dimutasikan ke KelapaGading Mall dengan alasan tidak aman;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002 Pekerja telah mengundurkan diri dariPerusahaan karena tidak bersedia

Sanggar Catur Utama dengan Sdri. Anna Lian Lan;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut putusan P4 Pusat yangdinyatakan batal diatas dan memberikan putusan baru yang isinya : Memberikan izin kepada PT.

Sanggar Catur Utama untuk mengadakanPemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Anna Lian Lan tanpapesangon karena pengunduran diri; Mewajibkan kepada Pengusaha untuk membayar uang penghargaanmasa kerja sesuai dengan masa kerjanya dan uang penggantianperumahan dan pengobatan sesuai dengan ketentuan PermenakerNo.Kep.150/MEN/2000;4.