Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tanggal 15 Juli 1982 antara SIMSON KALAGISON dan HAJI SATTAS GADING, tidak mempunyai kekuatan hukum ; 5. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang berada diatas tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong ; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 7.

Haji Sattas Gading (vs) Lily Maria Tandriani

HAJI SATTAS GADING vs LILY MARIA TANDRIANI

Dari pihak Haji Sattas Gading juga setuju menerima tanahpengganti tersebut dan sanggup membayar pekerjaan ukur nonkandasteral, serta biaya administrasi pembuatan suratsuratpelepasan diatas namakan:b.1 Haidar Sattas (Luas Menyusul);b.2 M. Alwy (Luas Menyusul);b.3 Ibnu Hajar (Luas Menyusul);c.

Alwy dan Haji Sattas Gading telah setujuidi atur secara kekeluargaan;Point 08. Bahwa pada tanggal 06 Februari 1983 semua pekerjaan yangmenyangkut Pelepasan Tanah Pengganti untuk 3 (tiga) pemohon telahselesai semuanya maka pada tanggal 09 Februari 1983 ketua LKMDKlasaman mengundang Haji Sattas Gading, M.Alwy Haidar Sattas danlbnu Hajar guna untuk menerima suratsurat tanah pengganti namunsemuanya tidak hadir dan yang hadir saudara M. Alwy saja, sedangkanHalaman 5 dari 32 hal. Put.

tanah adat yang dibuat olehsaudaranya (Simson Kalagison) kepada Haji Sattas Gading (Tergugat)yaitu dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tertanggal 15Juli 1982;.

Alwy Sattas seluas 3369,74 m7(tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma tujuh empat meterpersegi), dan Ibnu Hajar seluas 8372 m? (delapan ribu tiga ratus tujuhpuluh dua meter persegi) yang dibuat pada tanggal 29 Januari 1983adalah bukti pelepasan tanah adat atas nama Haidar Sattas, M. Alwi, danlbunu Hajar, bukan penggantian tanah adat seluas 2400 m?

(dua ribuempat ratus meter persegi) tersebut telah diganti dengan 3 (tiga) bidangtanah atas nama Haidar Sattas, M. Alwi dan Ibnu Hajar dan telah selesaidilaksanakan pada tanggal 6 Januari 1983, padahal faktanya berrbedakarena bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Adat yaitu bukti T28a/n Haidar Sattas, bukti T30 a/n M. Alwy Sattas, dan bukti lbnu Hajar,dibuat pada tanggal 29 Januari 1983, sehingga terbukti tidak adaHalaman 28 dari 32 hal. Put.

Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tanggal 15 Juli 1982 antara SIMSON KALAGISONdan HAJI SATTAS GADING, tidak mempunyai kekuatan hukum ;5. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang berada diatas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah) ;

Sattas Gading

Klagison Simson Klagison M.ALWY Haji Sattas Gading Daeng Sape Israwek Woraid, M.Tahir, Beni Mirino, Kris Kalamai, Alfaris Mubalus, bersamasama melakukan pengukuran NON KANDASTERALsebagai petunjuk atas tanah tersebut HR. Klagison, SimsonKlagison, Haji Sattas Gading, dan M. ALWY, Pekerjaanselesai jam 17.00 Wit. Point 07. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1983 setelah hasil ukurselesai di hitung dengan hasil sebagai berikut : 07.1 a/n Haidar Sattas Luas = +/ 2.850.M207.2 a/n M.

Bahwa pada bulan November 1983 setelah saya menjabatkepala Desa Malanu saya pernah mengundang saudara :09.1 Haji Sattas Gading09.2 Daeng Sape09.3 Daeng Dempa09.4 Hunsi Wijaya09.5 Boss Peternakan Ayam Batam Jaya09.6 SakkaDengan makud dan tujuan rapat koordinasi tentang rencanaawal Januari 1984 ada kegiatan AMD Manunggal Ke XIV diDesa Malanu, dalam kesempatan tersebut, setelah selesaipertemuan Saudara Haji Sattas Gading dan M.

Bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat (Haji Sattas Gading)tidak menggugat (Harun Kalagison atau Ahli Warisnya) yang menjualtanah sekaligus yang memberikan pelepasan tanah adat kepadaPenggugat;2.

Bahwa oleh karena antara Harun Kalagison dan Simson kalagisondengan Tergugat (Haji Sattas Gading) telah terjadi jual beli atastanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dengan Penggugat,maka menurut ketentuan hukum yang berlaku Tanah a quo telahberpindah kepemilikannya dari Harun Kalagison dan SimsonKalagison kepada Tergugat (Haji Sattas Gading), sehingga jual beliantara Harun Kalagison dengan Penggugat (Lily M.

atas nama Haidar Sattas, M.

dengan tanah Susanto;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa seluaskurang lebih 40 m x 60 m = 2400 m*, terletak di Jalan Basuki RahmatKm. 8,5 Kota Sorong, dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : batas dengan Jalan Basuki Rahmat;Sebelah Timur : batas dengan tanah Lucia Tantri;Sebelah Selatan : batas dengan tanah Penggugat;Sebelah Barat : batas dengan tanah Susanto;Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tanggal 15Juli 1982 antara Simson Kalagison dan Haji Sattas

, terletak di Jalan Basuki Rahmat Km.8,5 Kota Sorong, dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : batas dengan Jalan Basuki Rahmat;Sebelah Timur : batas dengan tanah Lucia Tantri;Sebelah Selatan: batas dengan tanah Penggugat;Sebelah Barat : batas dengan tanah Susanto;Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tanggal 15 Juli1982 antara Simson Kalagison dan Haji Sattas Gading, tidak mempunyaikekuatan hukum;Menghukum Tergugat dan siapa saja yang berada di atas tanah objeksengketa tersebut

BRAJA/01/2004 tingyil 19 Februari 2004,pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar memutuskanSte a wtakan terdakwa Sanaria Binti Agusti terbukti secara sahmeyakinken bersalahmelakukan tindak pidana Pencurian se=imana diatur dalam Pasl 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal;atuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selamapat) bulan penjara dikurangi selama ia terdakwa berada =tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;takan barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 50,000.. 1(sattas

Fathu al Muin, juz IV, halaman 253:99s IbSoc5 Sle Flin Lozlo 5 Sy sania g 1Artinya:"Pengakuanperkawinandenganseorangperempuanharusdapatmenerangkansahnyanikahdansyaratsyaratnya.Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbanganhukum ~=di~sattas,makaMajelis Hakim berkesimpulanbahwapernikahanPemohon danPemohon Iltelahdilaksanakansesuaidenganhukum Islam dantelah memenuhisyarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan,olehkarenanyapermohonanPemohon dan PemohonHal