OECD member countries have chosen this separate entityapproach as the most reasonable means for achieving equitableresults and minimising the risk of unrelieved double taxation.

Thuseach individual group member is subject to tax on the income arising toit;In order to apply the separate entity approach to intragrouptransactions, individual group members must be taxed on the basisthat they act at arm's length in their transiactions with each other;Bahwa dokumen intercompany transfer adalah salah satu konsekuensidari diterapbkannya separate entity approach tersebut dan telahHalaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017diterima sebagai dokumen yang syah dan grup

Hal inidinyatakan dalam beberapa Paragraf OECD Guidelines berikut:Paragraph 5 Pembukaan (Preface)beeeeeees As applied to MNEs, these two bases residencebased or sourcebased tax systems, often used in conjunction, generally treat eachenterprise within the MNE group as a separate entity. OECD membercountries have chosen this separate entity approach as the mostreasonable means for achieving equitable results and minimising the riskof unrelieved double taxation.

Thus each individual group member issubject to tax on the income arising to it (on residence or source basis).Paragraf 6 Bagian Pengantar (Preface)As applied to MNEs, these two bases, often used in conjunction, generallytreat each enterprise within the MNE group as a separate entity. OECDmember countries have chosen this separate entity approach as the mostreasonable means for achieving equitable results and minimising the riskof unrelieved double taxation.

Dokumen intercompany transfer adalah salah satu konsekuensi dariditerapbkannya separate entity approach tersebut dan telah diterimasebagai dokumen yang sah dari grup perusahaan multinasional yangmengadopsi /Intercompany cash management seperti yang diterapkandalam Group Rio Tinto;d.

No.95 K/Pdt.SusKPPU/2015dari PT TPC (separate legal entity) (vide Bukti P2);PT TPC tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan masyarakat danbadanbadan hukum terpisah lainnya (separate legal entity) untukmenentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham;Berdasarkan alasanalasan tersebut, jelas PT TPC tidak mengendalikanPT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sehingga tidak terkualifikasi sebagaiBadan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon

Selain itu, single economic entity doctrine/doktrinentitas ekonomi tunggal bukanlah doktrin di bidang ilmu hukum,melainkan doktrin dalam bidang ilmu ekonomi;Single economic entity doctrine/doktrin entitas ekonomi tunggal punbertentangan dengan doktrin/prinsip separate entity and limited liabilityyang dianut oleh sistem hukum Indonesia, dimana berdasarkandoktrin/prinsip separate entity and limited liability tersebut suatu badanhukum (in casu perseroan) adalah terpisah dan terlepas dari pemegangsahamnya

Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., di atasadalah benar dan selaras dengan doktrin/prinsip separate entity andlimited liability yang nyatanya dianut dalam sistem hukum Indonesianamun dikesampingkan dan tidak diterapkan oleh Termohon Kasasidalam menghitung jumlah aset gabungan akibat pengambilalinansaham PT SPJ;Hukum Indonesia menganut doktrin/prinsip separate entity and limitedliability yang memandang aset dari suatu badan hukum adalah terpisahdan terlepas dari pemegang sahamnya, sehingga harta

Penerapan single economic entity doctrine/doktrinentitas ekonomi tunggal dalam perkara keberatan a quo pun telahmenyebabkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 01/2014 Jo.Putusan KPPU Nomor 02/2014 menyimpang jauh dari hukum positifIndonesia dan bertentangan dengan doktrin/prinsip separate entity andlimited liability yang dianut dalam sistem hukum Indonesia;34.

No.95 K/Pdt.SusKPPU/2015hukum serta bertentangan dengan PP Nomor 57/2010, Perkom Nomor03/2012, dan doktrin/prinsip separate entity and limited liability;Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Judex Juris Mahkamah AgungRI berpegang teguh pada ketentuan PP Nomor 57/2010, Perkom Nomor03/2012, doktrin/prinsip separate entity and limited liability, danketentuan Pasal 30 huruf b UndangUndang Mahkamah Agung,sehingga kemudian berkenan membatalkan Putusan Pengadilan NegeriTangerang Nomor 01/2014 Jo.

) yang terdiri dari masyarakat dan badan hukum yangterpisah dari PT TPC (separate legal entity) (vide bukti P2);PT TPC tidak memiliki kKekuatan untuk mengendalilkan masyarakatdan badanbadan hukum terpisah lainnya (separate legal entity)untuk menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar SejahteraFood, Tbk. melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham;Berdasarkan alasanalasan tersebut, jelas PT TPC tidakmengendalikan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sehingga tidakterkualifikasi sebagai Badan Usaha Induk

saham lainnya (in casu72,14%) yang terdiri dari masyarakat dan badan hukum yangterpisah dari PT TPC (separate legal entity) (vide Lampiran2);PT TPC tidak memiliki kKekuatan untuk mengendalilkan masyarakatdan badanbadan hukum terpisah lainnya (separate legal entity)untuk menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar SejahteraFood, Tbk. melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu, single economic entity doctrine/doktrin entitasekonomi tunggal bukanlah doktrin di bidang ilmu hukum, melainkan doktrindalam bidang ilmu ekonomi;Single economic entity doctrine/doktrin entitas ekonomi tunggal punbertentangan dengan doktrin/prinsip separate entity and limited liabilityyang dianut oleh sistem hukum Indonesia, dimana berdasarkandoktrin/prinsip separate entity and limited liability tersebut suatu badanhukum (in casu perseroan) adalah terpisah dan terlepas dari pemegangsahamnya

,Ph.D. di atas adalahbenar dan selaras dengan doktrin/prinsip separate entity and limitedliability yang nyatanya dianut dalam sistem hukum Indonesia namundilupakan dan dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara keberatan aquo oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Sragen;Hukum Indonesia menganut doktrin/prinsip separate entity and limitedliability yang memandang aset dari suatu badan hukum adalah terpisahdan terlepas dari pemegang sahamnya, sehingga harta kekayaan suatuperseroan tidak dapat dikatakan sebagai

Putusan KPPUNomor 03/2014, adalah suatu kesalahan dalam penerapan hukum sertabertentangan dengan PP Nomor 57/2010, Perkom Nomor03/2012, dandoktrin/prinsip separate entity and limited liability;Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Judex Juris Mahkamah Agung RIberpegang teguh pada ketentuan PP Nomor 57/2010, Perkom Nomor03/2012, doktrin/prinsip separate entity and limited liability, dan ketentuanPasal 30 huruf b UU Mahkamah Agung, sehingga kemudian berkenanmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen

UmumPemegang Saham yang dilaksanakan oleh PT TPC bersamasama denganpara pemegang saham lainnya (in casu 72,14%) yang terdiri dari masyarakatdan badan hukum yang terpisah dari PT TPC (separate legal entity) (videLampiran2);PT TPC tidak memiliki kekuatan untuk mengendalilkan masyarakat danbadanbadan hukum terpisah lainnya (separate legal entity) untukmenentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu, single economic entitydoctrine/doktrin entitas ekonomi tunggal bukanlah doktrin dibidang ilmu hukum, melainkan doktrin dalam bidang ilmuekonomi;Single economic entity doctrine/doktrin entitas ekonomi tunggal pun bertentangandengan doktrin/prinsip separate entity and limited liability yang dianut olehsistem hukum Indonesia, dimana berdasarkan doktrin/prinsip separate entity andlimited liability tersebut suatu badan hukum adalah terpisah dan terlepas daripemegang sahamnya, sehingga harta

Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. di atas adalah benardan selaras dengan doktrin/prinsip separate entity and limited liability yangnyatanya dianut dalam sistem hukum Indonesia namun dilupakan dandikesampingkan dalam pemeriksaan perkara keberatan a quo oleh Judex FactiPengadilan Negeri Jakarta Selatan;7 Hukum Indonesia menganut doktrin/prinsip separate entity andlimited liability yang memandang aset dari suatu badan hukumadalah terpisah dan terlepas dari pemegang sahamnya, sehinggaharta kekayaan

No. 679 K/Pdt.SusKPPU2014Il.ekonomi tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara keberatana quo;Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Judex Juris Mahkamah Agung RIberpegang teguh pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010, PerkomNomor 03/ 2012, doktrin/prinsip separate entity and limited liability, danketentuan Pasal 30 huruf b UndangUndang Mahkamah Agung, sehingga kemudianberkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 253/2014Jo.

Sebagai perusahaan terbuka, kebijakankebijakan pengelolaanPT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus terlebih dahulu diputuskanmelalui Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan oleh PTTPC bersamasama dengan para pemegang saham lainnya (in casu72,14%) yang terdiri dari masyarakat dan badan hukum yangterpisah dari PT TPC (separate legal entity);43 Dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas selaras dengan keteranganahli hukum persaingan usaha Dr.

Menyatakan terdakwa Sisno Telamon terbutaline separate sah Dan meyakinkan dst

Komite Tekhnis untuk Nilai Pabean menyatakan pandangan berikut: "Although the importer is required to pay a Royalti to obtain the right to use thetrademark, this results from a separate agreement unrelated to the sale forexport of the goods to the country of importation. The imported goods arepurchased from various suppliers under different contracts and the payment ofthe Royalti is not a condition of the sale of these goods. The buyer does notHalaman 4 dari 38 halaman.

Wheresubsequent to importation additional distribution rights arc securedagainst payment of a royalty w licence fee such payments cannot heregarded as a condition of lite sale for export;lf circumstances later change. and a payment is made for an expandedright of resale, it is separate from the export transaction, and the customsvn nation need not be reopened;US Customs has held nondutiable a fixed annual payment which an367 importer paid (in addition to the price of the fabric) for the privilege

The Technical Committee on Customs Valuation expressed thefollowng view,Although the importer is required to pay a royalty to obtain the right touse the trademark, this results from a separate agreement unrelated tothe sale for export of the goods to the country of importation. Theimported goods are purchased from various suppliers under differentcontracts and the payment of a royalty is not a condition of the sale ofthese goods.

This obligation results from a separate agreement unrelatedto the sale for export of the goods to the country of importation. Goodsare purchase from a supplier under another contract and payment ofroyalty is not a condition of sale of these goods.

The languageof a US ruling is noteworthy: 'The existence of two separate categories, onespecifically relating to royalty and license fees and the other to the proceeds ofa subsequent resale, use or disposal of the imported merchandise, clearlyindicates to us that the two categories were not intended to cover the same setof circumstances.

Konsekuensi hukum yang timbul adalah adanya suatupemisahan tanggung jawab (Separate Legal Entity) antaraTergugat dengan Pemegang Saham dari Tergugat (Timur ShipManagement, Pte. Ltd) sebagai subjek hukum yang terpisahantara satu dengan lainnya, sebagaimana ditegaskan oleh M.

Ltd) dalam hal ini daripemegang saham (separate and distinct from itsowner) ;Halaman 12 dari 12 hal. Putusan perkara No.214/PHI.G/2012/PN Jkt Pst.Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa sebagaimanatelah diuraikan pada huruf A.3 diatas, Tergugat sebagai pihak yangditarik oleh Penggugat di dalam gugatan aquo merupakan pihak yangtidak pernah bersepakat dengan Penggugat terkait denganPerjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Konsekuensi logis yang timbuladalah bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul berdasarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, tidak dapat merugikan pihak ketiga incasu Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 ayat (2) KitabUndangUndang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikutPersetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga (baca:Tergugat)...Dengan demikian, selaras dengan doktrin Separate LegalEntity dan ketentuan dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata diatas, maka seandainyapun terdapat suatu hubunganhukum

Komite Teknis untuk Nilai Pabean menyatakan pandanganberikut: "Although the importer is required to pay a Royalty to obtain theright to use the trademark, this results from a separate agreement unrelatedto the sale for export of the goods to the country of importation. Theimported goods are purchased from various suppliers under differentcontracts and the payment of the Royalty is not a condition of the sale ofthese goods.

Komite Teknisuntuk Nilai Pabean menyatakan pandangan berikut: "Although the importeris required to pay a Royalty to obtain the right to use the trademark, thisresults from a separate agreement unrelated to the sale for export of thegoods to the country of importation. The imported goods are purchased fromvarious suppliers under different contracts and the payment of the Royalty isnot a condition of the sale of these goods.

Where subsequent to importation additionaldistribution rights are secured against payment of a royalty orlicence fee such payments cannot be regarded as a condition of thesale for export;If circumstances later change, and a payment is made for anexpanded right of resale, it is separate from the export transactionand the customs valuation need not be reopened;Us Customs has held non dutiable a fired annual payment which animportir paid (in addition to the price of the fabric) for the privilege ofbecoming

This obligation results from a separate agreementunrelated to the sale for export of the goods to the country ofimportation. Goods are purchase from a supplier under anothercontract and payment of royalty is not a condition of sale of thesegoods. Therefore, the royalty payment in this case is not to beadded to the price actually paid or payable;Adapun terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:1.

The language ofa US ruling is noteworthy: 'The existence of two separate categories,one specifically relating to royalty and license fees and the other tothe proceeds of a subsequent resale, use or disposal of the importedmerchandise, clearly indicates to us that the two categories were notintended to cover the same set of circumstances.

Klasifikasi Barangbahwa berdasarkan Sub Heading Explanatory Notes, Sub heading 1507.10disebutkan:Fixed vegetable oils, fluid or solid, obtained by pressure, shall be consideredas crude if they have undergone no processing other than decantation,centrifugation or filtration, provided that, in order to separate the oils fromsolid particles only mechanical force, such as gravity, pressure or centrifugalforce, has been employed, excluding any adsorption filtering process,fractionation or any other physical

Klasifikasi Barangbahwa berdasarkan Sub Heading Explanatory Notes, Sub heading 1507.10disebutkan:Fixed vegetable oils, fluid or solid, obtained by pressure, shall be consideredas crude if they have undergone no processing other than decantation,centrifugation or filtration, provided that, in order to separate the oils fromsolid particles only mechanical force, such as gravity, pressure or centrifugalforce, has been employed, excluding any adsorption filtering process,fractionation or any other physical

Charges from DIBU (separate legal entity) Rp. 15.228.199.542,00Rp. 6.692.253.938,00Rp. 51.918.320,000,00Bahwa adapun penjelasan ringkas atas tambahan koreksi Tim PenelitiPemohon seluruhnya Bukti3. Charges from AAAP Pte. Ltd (separate legal entity)keberatan di atas adalah sebagai berikut :A.2.1.

Charges from DIBU (separate legal entity) Rp. 15.228.199.542,005. Charges from AAAP Pte. Ltd (separate legal entity) Rp. 6.692.253.938,00Rp. 58.488.574.740,00B.

TundjungRachmanto, Setyawan (The Guarantor), here by unconditionally andirrevocably GUANRANTEES TO THE BANK AS A SEPARATE ANDINDEPENDENT OBLIGATION OF THE GUARANTOR, THE DUE ANDPUNCTUAL PAYMENT BY THE CUSTOMER OF ALL SUMS OFWHATSOEVER NATURE DUE AND/OR TO BECOME DUE FROM THECUSTOMER UNDER OR PURSUANT THE CREDIT AGREEMENT. ......

Tundjung RachmantoSetyawan (the Guarantor), here by unconditionally and irrevocabyGUARANTEES TO THE BANK, AS A SEPARATE AND INDEPENDENTOBLIGATION OF THE GUARANTOR, THE DUE AND PUNCTUALPAYMENT BY THE CUSTOMER OF ALL SUMS OF WHATSOEVERNATURE DUE AND/OR BECOME DUE FROM THE CUSTOMER UNDEROR PURSUANT THE CREDIT AGREEMENT .......Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 868 K/Pdt.Sus/2010Yang dalam bahasa Indonesianya berdasarkan terjemahan dari Soesilo,Penterjemah Resmi dan Tersumpah, berdasarkan S.K.

Rusli Syahputra (theGuarantor), hereby unconditionally and irrevocably Guarantees to theBank, as a separate and independent obligation of the guarantor, the dueHal. 8 dari 28 hal. Put. No. 868 K/Pdt.Sus/2010punctual payment by the customer of all sums of whatsoever nature dueand/or become due from the customer under or pursuant the creditagreement, .......Yang dalam bahasa Indonesianya berdasarkan terjemahan dari Soesilo,Penterjemah Resmi dan Tersumpah, berdasarkan S.K.

dan jumlah komisi yang disetujui tidakdimasukkan komponen biaya operasional perusahaan sebagaimanayang diatur dalam Diktum Kelima angka 3 huruf (c), dibebankanbiaya operasional perusahaan minimal sebesar 2,5%.Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 terdapat surat dariDepartemen Klaim yang dikirim kepada Kantor Wilayah dengan Nomor:324941/Klaim/Askum/XI/2013 tentang Minus Saldo Dana SeparateAccount PT.SI Nomor Polis 07145, ditembuskan ke KCA Surabaya, yangmenyebutkan antara lain bahwa sisa saldo Dana Separate

Bahwa pada saat itu Dana Separate Account Nomor Polis 07145 a.n PTSemen Indonesia sudah terjadi defisit dan sudah tidak sesuai denganprinsip asuransi ditambah lagi dana saving dan interest (pbegembangan)sudah minus, sehingga permintaan komisi oleh Sdr. YON MARYONObersama Sdr.

ENDRO SUBAGYO yang disetujui oleh TerdakwaMOHAMMAD IRSYAD sebesar Rp.6.520.736.537 jelas mempengaruhiSisa Saldo Dana Separate Account yang masih defisit sebesarRp.5.280.764.809,, sementara kewajiban dalam Nilai Cadangan ActualGDA sebesar Rp.135.289.647.694..Bahwa pengeluaran biaya komisi sebesar Rp.6.520.736.537 di saatDana Separate Account dalam posisi minus jelas akan menambah defisitHalaman 9 dari 48 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT.DKIsehingga apabila diteruskan maka AJB Bumiputera tidak memilikikemampuan

PUTUSANNo. 450 K/PID/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNG RIYang memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : BENGET ARITONANG ;Tempat lahir : Pematang Siantar ;Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 13 Maret 1960 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Penerbangan No. 9Kelurahan Separate, KecamatanMedan Selayang;Agama : Kristen;Pekerjaan : Pegawai BUMN ;Terdakwa berada di tahan

PT Pilar Papua (Perseroan) sebagai perseroan terbatas yang berbadanhukum, terdapat pemisahaan tanggung jawab dan harta kekayaan dalamPerseroan (separate legal personality doctrine vide Pasal 3 ayat (1) UUNo. 40 Tahun 2007), artinya bahwa entitas atau wujud hukum (legalentity) Perseroan terpisah dari pemiliknya, dalam hal ini dari parapemegang saham'.c.

Ciriciri pokok perseroan terbatas diantaranya adalah perseroan diperlakukan sebagai badan hukummandiri yang terpisah dari pemilik dan pengurusnya (separate legalentity), pertanggungjawaban pemegang saham hanya terbatas padanilai saham yang dimilikinya (/imited liability), dan perseroan dapatbertindak sebagai penggugat atau tergugat di pengadilan.

Tergugat V, sebagaimana dalilangka 17 dan 18 pada halaman 12 s.d 13 Surat Gugatan.Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya,Tergugat VI merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatasyang terpisah dari seluruh direksi dan komisaris (separate legalentity), dimana hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwasegala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI hanyamengikat bagi Tergugat VI sendiri. Selain itu, Tergugat II s.d.

Ciriciri pokokperseroan terbatas di antaranya adalah perseroan diperlakukansebagai badan hukum mandiri yang terpisah dari pemilik danpengurusnya (separate legal entity), pertanggungjawaban pemegangsaham hanya terbatas pada nilai saham yang dimilikinya (limitedliability), dan perseroan dapat bertindak sebagai penggugat atautergugat di pengadilan.

V (Separate legal entity).Bahwa dalam rezim hukum perseroan terbatas, telah diatur bahwaDireksi Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukumdalam suatu pengurusan perseroan terbatas, dengan catatan bahwadalam menjalankan pengurusan dan pengawasan perseroan, ia terbuktitelah melakukankesalahanataukelalaian yang menimbulkankerugian bagi Perseroan dan menyebabkan kerugian pada pihakketiga.

Tergugat V, sebagaimana dalil angka 17 dan 18pada halaman 12 s.d 13 Surat Gugatan.Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya,Tergugat VI merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatasyang terpisah dari seluruh direksi dan komisaris (Separate legal entity),dimana hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa segalaHalaman 80 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI99.100.101.tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI hanya mengikat bagiTergugat VI sendiri.

, the PLAINTIFF has tremendouslybeen traumatized by the saidDomestic Violence incident by theDEFENDANT, and has continuouslybeen frightened whenever thePLAINTIFF interacts with theDEFENDANT because thePLAINTIFF feels that thePLAINTIFF's life is threatened,therefore the PLAINTIFF can nolonger be able to continue thedomesticity life/household with theDEFENDANT;Whereas, disputes and quarrels havecontinuously been happening andcannot be settled hence the PLAINTIFFand the DEFENDANT have then livedin separate

Bahwa pemahaman mengenai asas pemisahan badan hukum(separate entity) dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1)UU Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yangdimilikiAdapun, penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatastersebut berbunyi, sebagai berikut:Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan

Bahwa uraian ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas diatas, diperkuat kembali berdasarkan penjelasan Ahli Hukum M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Perseroan Terbataspada halaman 57 yang menyebutkan, sebagai berikut:Perseroan merupakan wujud atau entitas (entity) yang terpisahdan berbeda dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham(separate and distinct from its owner).8.

,dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas pada halaman 57 yangmenyebutkan, sebagai berikut:Perseroan merupakan wujud atau entitas (entity) yang terpisah danberbeda dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham (separate anddistinct from its owner).Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formilkeabsahan gugatan.

Karena salah satu ciri personalitas Perseroanterbatas adalah : Perseroan merupakan wujud atau entitas (entity) yang terpisahdan berbeda dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham (separate anddistinct from its owner).Menimbang, bahwa meskipun PT Telekomunikasi Seluler adalah anakperusahaan PT Telkom Indonesia dan PT Telkom Indonesia adalah pemilik sahammayoritas pada PT Telekomunikasi Seluler, namun karena PT Telkom Indonesiadan PT Telekomunikasi Seluler adalah masingmasing sebagai badan hukum

apabila dinubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang berbunyi:Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannyaKeputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;Maka demi hukum Debitur Pailit sebagai badan hukum(rechtspersoon/legal entity) telah sah melakukan seluruh kegiatanPerseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas denganprinsip dasar separate

Bahwa dengan demikian pula dalam perkara in litis,terdapat pemisahan entitas (separate entity) berdasarkanUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas antara masingmasing badan hukum yaitu: PT Kendal Indah Perkayuan Indonesia (debitur pailit); PT Java Samodra Perkasa; Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pemerintah KabupatenKendal; Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Propinsi JawaTengah;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas yangmenganut prinsip separate entity dan limited liability makaseluruh harta kekayaan yang dimiliki PT Kendal Indah PerkayuanIndonesia (debitur pailit) terpisah (separate) dari: Para pemegang sahamnya; atau PT Java Samodra Perkasa; atau Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pemerintah KabupatenKendal; atau Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Propinsi JawaHalaman 42 dari 78 hal.

Nomor 84 K/Pdt.SusPailit/20174.6Samodra Perkasa kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalahPara Termohon Kasasi berdasarkan prinsip separate entity danlimited liability yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Bahwa dengan kalimat sederhana, sebelum dilakukan peralinanobjek sengketa oleh Direksi PT Java Samodra Perkasa kepadaPara Termohon Kasasi, maka sebelumnya harus dan wajibterlebin dahulu dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham padaPT Kendal

Euntreup Endah Mandiri atau kepada Dadang Sugandi secara pribadikarena mengingat dalam hukum perusahaan (company law), badan hukumPerseroanTerbatas (PT) diposisikan separate legal entity yaitu sebagai badanhukum yang harta serta hal lainnya terpisah dengan para pemegang sahammaupun para direksinya maka pihakpihak dalam perkara agou menjadi rancu/kabur ;Menimbang, bahwa selain itu juga Penggugat dalam gugatannyatenlah menyatakan sah jual/beli sebuah tanah dan juga jualbeli sebuah rumah,namun setelah