(T.25); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir di Legalisir DPA KegiatanPendampingan SIPKD Model Bidang Aset dengan jumlah Rp.88.720.000,00 tanggal 14 Januari 2019. (T.26); 1 (Satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan Rekonsilias!

(T.28); 1 (Satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan ImplementasiPenyusunan KUAPPAS' Berbasis SIPKD dengan jumlah Rp.180.600.000,00 tanggal 14 Januari 2019. (T.29); 1 (Satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan PenyusunanRancangan APBD dengan jumlah Rp. 792.900.000,00 tanggal 14 Januari2019. (T.30); 1 (Satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan PenyusunanRancangan Perubahan APBD dengan jumlah Rp. 792.900.000,00tanggal 14 Januari 2019.

(T.40); 1 (Satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan ImplementasiSistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan jumlahRp. 226.000.000,00 tanggal 14 Januari 2019. (T.41); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan PengelolaanPengendalian Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah dengan jumlahRp. 356.743.840,00 tanggal 14 Januari 2019.

(T.42); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA KegiatanPendampingan SIPKD Modul Perbendaharaan dengan Jumlah Rp.182.000.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA KegiatanHalaman 19 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN TIkPendampingan SIPKD Modul Perbendaharaan dengan jumlah sebelumperubahan Rp. 182.000.000,00 setelah perubahan Rp. 0,00 tanggal 04November 2019.

(T.49); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA KegiatanPendampingan SIPKD Modul Akuntansi dengan jumlah Rp.310.160.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA KegiatanPendampingan SIPKD Modul Akuntansi dengan jumlah sebelumperubahan Rp. 310.160.000,00 setelah perubahan Rp. 310.160.000,00tanggal 14 Mei 2019. (T.50); 4 (empat) Bundle Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)beserta dengan lampirannya.

Melaksanakan pungutan retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan KepariwisataanHalaman 4 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPkK/2017/PT YYK"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD

Kabupaten Gunungkidul (GKRD dicatat jumlahdan nomor seri)Melaksanakan pungutan retribusi di lokasi (SGKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD

Kabupaten Gunungkidul (SKRD dicatat jumlahdan nomor seri)"Melaksanakan pungutan retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD

Melaksanakan pungutan retribusi di lokasi (GKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankHalaman 23 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPK/2017/PT YYKBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD

Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun Anggaran 2013,tanggal 1 Februari 2013;Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaJambi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penunjukan PejabatPenatausaha Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan danPembantu Bendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRDKota Jambi Tahun Anggaran 2014 tanggal 4 Februari 2014:Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaJambi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penunjukan Operator SistemInformasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD

No. 954K/PID.SUS/201836.37.38.39.40.41.42.43.AA.Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) diLingkungan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun Anggaran 2014;Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus2013 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;Peraturan Walikota

No. 954K/PID.SUS/2018139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.perjalanan dinas, boarding pass pesawat, surat perintah perjalanandinas (SPPD), surat tugas, dalam rangka mengikuti Bintek Nasionaldengan tema "Implementasi pelaksanaan APBD TA 2015 danProsedur Teknis Penyusunan Laporan PertanggungjawabanKeuangan Bendahara" di Jakarta dari tanggal 22 sampai dengan 24Desember 2014, kode rekening 5.2.2.17.01 dengan jumlah sebesarRp13.500.000,00;Print Screen Dana Aplikasi SIPKD Kota Jambi Tahun Anggaran2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan DAK SLBMTahun 2014 ;Hal. 16 Putusan No.86/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby Bahwa sebelum mengajukan surat permohonan pencairan ke KPA saksi wajibmengetahui ketersediaan Anggaran pada APED saksi wajid mengetahulketersediaan dana, dan saksi juga harus mengetahui apakah rekeningyang diajukan melebihi anggaran atau tidak, saksi mengetahuiketersediaan dana tersebut dengan cara melihat secara factual di bukuAPED meskipun secara online melalui Sistem Infonnasi PengelolaanKeuangan Daerah (SIPKD

langsung dibebani pajak oleh pemerintah daerah,tetapi 1tu sudah ada aturannya, yang saksi tahu anggaran sudah masuk kerekening penerima ;Bahwa saksi mengetahui siapa yang menentukan DAK Sanitasi tersebutdiberikan kepada penerima dalam bentuk bantuan keuangan yaitu yangmenentukan adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas usulanleading sector (Dinas cipta karya) ; Bahwa untuk penggunaan DAK Sanitasi tersbeut telah dibuatkan LaporanRealisasi Anggaran (LRA) dan secara otomoatis muncul di program SIPKD

Pacitan dengan nomor rekening : 0211018666 atas namapemerintah desa Bangunsari ; Bahwa saksi tidak tabu yang menjadi dasar hukurn pemberian BantuanKeuangan khusus tersebut kepada Pemerintah Desa Bangunsari ; Bahwa saksi tidak tabu Petunjuk Pelaksanaan DAK SLBM Tabun 2014 ; Bahwa sebelum Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) saksi terbitkan, saksiwajib mengetahui ketersediaan Anggaran pada APBD, dengan cara melihatSPM yang diajukan tersebut melalui sistem aplikasi informasi pengelolaankeuangan Daerah (SIPKD

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencairan dana bantuan sosialpada tahun 2015 dengan menggunakan Uang Persediaan (UangPersediaan) pada tanggal 04 Februari 2015 yang dilakukan terdakwadengan cara :Terdakwa masuk ke sistem SIPKD dengan menggunakan poswordyang terdakwa punya.Klik di sistem uang persediaan.Selanjutnya terlampir Surat Pengajuan Pencairan UP, SuratPernyataan dan SPP (terdakwa yang menandatangi), SPM (yangmenandatangani PPKD Bp.

dll mengajukan proposal ke keBupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudianditeruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepadaBendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKDuntuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencairan dana bantuan sosialpada tahun 2015 dengan menggunakan Uang Persediaan ( UangPersediaan) pada tanggal 04 Februari 2015 yang dilakukan terdakwadengan cara :Terdakwa masuk ke sistem SIPKD

dll mengajukan proposal ke keBupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudianditeruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepadaBendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKDuntuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencairan dana bantuansosial pada tahun 2015 dengan menggunakan Uang Persediaan (Uang Persediaan) pada tanggal 04 Februari 2015 yang dilakukanterdakwa dengan cara :e Terdakwa masuk ke sistem SIPKD

Bangka), Ira Suharyanti( Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab.Bangka) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat adaSelisin uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.Bahwa selaku bendahara pengeluaran terdakwa tidak membuat laporanpertanggungjawaban' seluruh pengeluaran Belanja Bantuan SosialOrganisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015, laporan yang dibuathanya berupa laporan pertanggungjawaban fungsional (SPJ Fungsional)yang terdapat dalam SIPKD

PSI untuk mensosialisasikanmengenai GCMS disduruh BPD maka Proses pengadaan AplikasiGCMS/CMS di awali dengan Surat Penawaran dari PT.PSI No :L/001/DKI/III/O9 tanggal 11 Maret 2009 dan Surat Penawaran No001/PRX/DKI/V/O9 tanggal 20 Mei 2009 kepada DirekturOperasional, yang ditindaklanjuti oleh Grup Treasury melalui NotaDinas kepada Direksi No. 1091/GTR/VIII/O9 tanggal 31 Agustus2009 perihal Proposal Program Government Cash Managementdan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dariPT.

Ilhamsjah Joenoes) yaitu : Pak Zulfarshah untukdipelajari dan segera bahas dengan saksi.Pada tanggal 20 Mei 2009, terdapat surat dari PT Praxis SolutionsIndonesia No. 001/PRX/DKI/V/09 yang kembali menyampaikanpenawaran aplikasi GCMS kepada PT Bank DKI.Pada tanggal 31 Agustus 2009, Grup Treasury menyampaikan NotaDinas kepada Direksi PT Bank DKI No. 1091/GTR/VIII/O9 perihalProposal Program GCMS dan SIPKD dari PT Praxis SolutionsIndonesia.

Sebelumhasilevaluasi Grup Tresuri selesai, Syafrizalternyata mengundurkan diri dari BankDKI.Setelah evaluasi selesai makakemudian datanglah Nota Dinas timevaluasi kepada Direksi yang isinya seingatsaksi : merekomendasikan GCMS milik PTPraxis bisa digunakan oleh Bank DKI,karena sesuai dengan Permendagri 13yang telah digunakan oleh Pemda DKI dansesuai juga dengan SIPKD.

Dasarnya ada di BukuPedoman Perusahaan (BPP) nomor 170Tahun 2007.Oleh karena ada kebutuhanmendesak (pertimbangan bisnis) untukmemenuhi permintaan PLN dan KBN sertaoleh karena GCMS sudah sesuai denganPermendagri No. 13 dan SIPKD, makaakhirnya penujukan langsung dilakukanuntuk produk GCMS dari PT. Praxis.GCMStidak bisa langsung dipakai karena harusdimodifikasi dan di mapping sesuai denganrekening pemda yang ada di Bank DKI,kecuali beli software di toko tinggal terimajadi.

Maka saksimemberi arahan untuk hal itu disampaikanke Grup Tresuri sebagai pemilik projek.Sebelum hasil evaluasi Grup Tresuriselesai, Syafrizal ternyata mengundurkandiri dari Bank DKI.Setelah evaluasi selesaimaka kemudian datanglah Nota Dinas timevaluasi kepada Direksi yang isinya seingatsaksi merekomendasikan GCMS milik PTPraxis bisa digunakan oleh Bank DKI,karena sesuai dengan Permendagri 13yang telah digunakan oleh Pemda DKI dansesuai juga dengan SIPKD.

Gunungkidul (SKRD dicatat jumlah dan nomor seri); Melaksanakan pungutan retribusi di lokasi (GKRD diserahkan konsumendan uang dipungut oleh petugas);" Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas); Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepada bendaharapenerima dan melaporkan sisa SKRD kepada bendahara penerima diDinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;" Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kas daerahmelalui bank; Bendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD

Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepada bendaharapenerima dan melaporkan sisa SKRD kepada bendahara penerima diDinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;" Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kas daerahmelalui bank; Bendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD."

petugas melaksanakan pungutan retribusi dari jam 08.00WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB petugas retribusi merekaplaporan pungutan yang masuk yaitu mencocokan jumlah uang yangdidapat dengan sisa SKRD (karcis)** Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke 2 SKRD (bonggol)kepada bendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan keparwisataan** Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui Bank;* Bendahara input data hasil setoran ke SIPKD

Setelah ada bukti setoran, selanjutnya dientry, memasukkandata penerimaan, hari itu, ke aplikasi yang di muat dalam SIPKD(Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) Gunungkidul.Selanjutnya, diakhir bulan, harus membuat LaporanPertanggungjawaban Penerimaan PAD untuk disetorkan ke Inspektorat,DPPKAD, dan Pemda Kab. Gunungkidul;Bahwa benar, Pos TPR JJLS, juga termasuk dalam Pos TPR yangharus menyetorkanpendapatanya ke Bendahara Penerima DinasKebudayaan dan Pariwisata Kab. Gunungkidul.

Bahwa benar terhadap bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap,saksi Abdul Malik tetap memasukkan nilai total pertanggungjawaban padakuitansi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) di dalam EFinance SistemInformasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) seolaholah lengkap,sehingga secara otomatis akan menghasilkan SPJ Fungsional sebagaibukti pertanggungjawaban, hal tersebut dikarenakan adanya instruksi dariTerdakwa Drs. Muh.

Ridwan selaku KPA/Kepala Bapelitbang KabupatenTakalar untuk tetap memasukkan nilai total pertanggungjawaban padakuitansi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) di dalam EFinance SistemInformasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) agar menghasilkan SPJFungsional sebagai bukti pertanggungjawaban dan Terdakwa selakuKPA/Kepala Bapelitbang Kabupaten Takalar tidak lagi meneliti kelengkapandokumen SPPGU dan SPPTU yang diajukan oleh bendaharapengeluaran SKPD.

Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS Bahwa benar terhadap bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap, saksiAbdul Malik tetap memasukkan nilai total pertanggungjawaban pada kuitansi kedalam Buku Kas Umum (BKU) di dalam EFinance Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) seolaholah lengkap, sehingga secaraotomatis akan menghasilkan SPJ Fungsional sebagai buktipertanggungjawaban, hal tersebut dikarenakan adanya instruksi dari TerdakwaDrs. Muh.

Ridawan selaku KPA/Kepala Bapelitoang Kabupaten Takalar untuktetap memasukkan nilai total pertanggungjawaban pada kuitansi ke dalam BukuKas Umum (BKU) di dalam EFinance Sistem Informasi Pengelolaan KeuanganDaerah (SIPKD) agar menghasilkan SPJ Fungsional sebagai buktipertanggungjawaban dan Terdakwa selaku KPA/Kepala Bapelitobang KabupatenTakalar tidak lagi meneliti kelengkapan dokumen SPPGU dan SPPTU yangdiajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD.

Kalimantan Tengah, bukti kasnomor 346, tanggal 13 Agustus 2014, sejumlah Rp5.950.000,00 (limajuta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah dalamrangka mengikuti kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteranimplementasi SIPKD pada Pemerintah Kabupaten Seruyan TahunAnggaran 2014 atas nama Tia Hartini Suminar, S.Sos., sejumlahRp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 01134/SP2DGU/VI/2014

Kalimantan Tengah, bukti kas nomor346, tanggal 13 Agustus 2014, sejumlah Rp5.950.000,00 (lima jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah dalamrangka mengikuti kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteranimplementasi SIPKD pada Pemerintah Kabupaten Seruyan TahunAnggaran 2014 atas nama Tia Hartini Suminar, S.Sos., sejumlahRp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 01134/SP2DGU/VI/2014

Kalimantan Tengah, bukti kas nomor 346,tanggal 13 Agustus 2014, sejumlah Rp5.950.000,00 (lima juta sembilanratus lima puluh ribu rupiah).Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah dalamrangka mengikuti kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteranimplementasi SIPKD pada Pemerintah Kabupaten Seruyan TahunAnggaran 2014 atas nama Tia Hartini Suminar, S.Sos., sejumlahRp120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01134/SP2DGU/VI/2014 tanggal

pengeluarandengan lebih mudah menggunakan aplikasi penerbitan SPM untukmenerbitkan SPM yang mana penerbitan SPM hanya dapat dilakukanoleh saksi Sitti Roslia selaku PPKSKPD setelah melakukan verifikasi,sehingga yang berhak memegang password dan ID aplikasi penerbitanSPM hanya PPKSKPD.Bahwa terhadap bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap, terdakwatetap memasukkan nilai total pertanggungjawaban pada kuitansi ke dalamBuku Kas Umum (BKU) di dalam EFinance Sistem Informasi PengelolaanKeuangan Daerah (SIPKD

Ridwan selaku KPA/KepalaBapelitoang Kabupaten Takalar untuk tetap memasukkan nilai totalpertanggungjawaban pada kuitansi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) didalam EFinance Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD).Saksi Nuryanah dan saksi Herningsih Latif selaku petugas verifikasi SPJmenjelaskan bahwa hanya melakukan verifikasi atas dokumenpertanggungjawaban bulan Januari 2017 (meskipun belum terdapatrealisasi belanja) dan bulan Februari 2017 untuk pertanggungjawabankegiatan Musyawarah Perencanaan

Ridwan selaku KPA/KepalaHalaman 45 dari 100 Hal Putusan Nomor 13/PID TPK/2020/PT MKSBapelitbang Kabupaten Takalar untuktetap memasukkan nilai totalpertanggungjawaban pada kuitansi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) didalam EFinance Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD).Saksi Nuryanah dan saksi Herningsih Latif selaku petugas verifikasi SPJmenjelaskan bahwa hanya melakukan verifikasi atas dokumenpertanggungjawaban bulan Januari 2017 (meskipun belum terdapatrealisasi belanja) dan bulan Februari

Asli Surat Petanggungjawaban (SPJ) Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019 dalam Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga;

1 (satu) Bundle Asli Surat Petanggungjawaban (SPJ) Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019 dalam Kegiatan Pendampingan SIPKD

Surat Petanggungjawaban (SPJ) Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019 dalam Kegiatan Pendampingan Tenaga Ahli Penyusunan LKPD;

1 (satu) Bundle Asli Surat Petanggungjawaban (SPJ) Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019 dalam Kegiatan Pendampingan SIPKD

Kuantan Singingi dengan jumlah Rp. 318.500.000,00 tanggal 14 Januari 2019;

1 (satu) Bundle Asli DPA Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan jumlah Rp. 226.000.000,00 tanggal 14 Januari 2019

1 (satu) Bundle Asli DPA Kegiatan Pengelolaan Pengendalian Keuangan Daerah dan

Kekayaan Daerah dengan jumlah Rp. 356.743.840,00 tanggal 14 Januari 2019;

1 (satu) Bundle Asli DPA Kegiatan Pendampingan SIPKD Modul Perbendaharaan dengan Jumlah Rp. 182.000.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA Kegiatan Pendampingan SIPKD Modul Perbendaharaan dengan jumlah sebelum perubahan Rp. 182.000.000,00 setelah perubahan Rp. 0,00 tanggal 04 November 2019;

Modul Akuntansi dengan jumlah Rp. 310.160.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA Kegiatan Pendampingan SIPKD Modul Akuntansi dengan jumlah sebelum perubahan Rp. 310.160.000,00 setelah perubahan Rp. 310.160.000,00 tanggal 14 Mei 2019;

1 (satu) Bundle Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta dengan lampirannya, dengan Nomor : 0047/SP2D/UP/3.01.03.02/I/2019 tanggal 28 Januari 2019;

Penyusunan sistem informasi 215.290.000,pengeloloaan keuangan daerah (SIPKD)e. Sosialisasi paket regulasi tentang 322.054.700,pengelolaan keuangan daerahf. Pengembangan peningkatan 361.010.000,pengelolaan keuangan daerah secaraoptimalg. Peningkatan sistem komputerisasi 272.567.240,aplikasi DPKKPh. Penyelenggaraan TPTGR 165.119.000, Bintek penyusunan laporan = akhir 250.402.500.tahun SKPD11. Kasi Pelaporana. Penyusunan pelaporan keuangan 253.522.000.semseterb.

Penyusunan sistem 215.290.000, 214.128.600.informasi pengeloloaankeuangan daerah (SIPKD)e. Sosialisasi paket regulasi 322.054.700, 321.875.800,tentang pengelolaankeuangan daerahf. Pengembangan 361.010.000, 359.737.200,peningkatan pengelolaankeuangan daerah secaraoptimalg. Peningkatan sistem 272.567.240, 255.473.600,komputerisasi aplikasiDPKKP Putusan No.08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.Hal. 23 dari 196 Halaman h.

Penyusunan sistem informasi 215.290.000,pengeloloaan keuangan daerah(SIPKD)e. Sosialisasi paket regulasi tentang 322.054.700,pengelolaan keuangan daerahf. Pengembangan peningkatan 361.010.000,pengelolaan keuangan daerah secaraoptimalg. Peningkatan sistem komputerisasi 272.567.240,aplikasi DPKKPh. Penyelenggaraan TPTGR 165.119.000, Bintek penyusunan laporan = akhir 250.402.500.,tahun SKPD11. Kasi Pelaporana. Penyusunan pelaporan keuangan 253.522.000.semseterb.

Penyusunan sisteminformasi pengeloloaankeuangan daerah (SIPKD)215.290.000,214.128.600., Sosialisasi paket regulasitentang pengelolaankeuangan daerah322.054.700,321.875.800, Pengembangan 361.010.000, 359.737.200, Putusan No.08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.Hal. 58 dari 196 Halaman peningkatan pengelolaankeuangan daerah secara penghimpunan danpelaporan pph, dan ppnbagi bendahara SKPDoptimalg. Peningkatan sistem 272.567.240, 255.473.600,komputerisasi aplikasiDPKKPh.

Penyusunan sistem informasi 215.290.000, 214.128.600,pengeloloaan keuangan daerah(SIPKD)e. Sosialisasi paket regulasi tentang 322.054. 700, 321.875.800,pengelolaan keuangan daerahf. Pengembangan peningkatan 361.010.000, 359.737.200,pengelolaan keuangan daerahsecara optimalg. Peningkatan sistem komputerisasi 272.567.240, 255.473.600,aplikasi DPKKPh.

Kegiatan Publikasi 192.343.635,00 1 192.343.635,00 1Kegiatan DPRD 3 Kegiatan Kerjasama 361.357.100,00 1 361.357.100,00 1 Media Cetak4 Kegiatan Iklan Mass 300.000.000,00 16 255.000.000,00 14Media Cetak5 Kegiatan 500.000.000,00 45 441.000.00,00,00 AOPenyebarluasanInformasi (MediaOnline) Jumlah 1.612.100.735,00 1.495.900.735,00Bahwa Realisasi pencairan dana sebesar Rp1.612.100.735,00 telah dicatat ke dalam BKU dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BelanjaFungsional) melalui aplikasi SIPKD

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional)melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD) seolaholan ada pembayaran kepada mass media sebesarRp. 656.100.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta seratus riburupiah) untuk periode bulan Mei s.d. Agustus 2016.

Lisanuddin (Kasubbag Verifikasi/Pejabat Pengadaan) melakukan pencatatan UangPersediaan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan PertanggungjawabanBendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) melalui aplikasi Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) seolaholah ada pembayaran kepada massmedia sebesar Rp. 656.100.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta seratus riburupiah) untuk periode bulan Mei s.d. Agustus 2016.

Rohil,yang Saksi input ke dalam Aplikasi SIPKD (Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah), bahan yang masuk dalamkategori yang Saksi Input ke SIPKD adalah SPJ (SuratPertanggung Jawaban) pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan olehDPRD Kab. Rohil dari Sekwan;Bahwa pada saat bekerja sebagai tenaga honorer BendaharaSekwan DPRD Kab. Rokan Hilir yang mana pimpinan Saksi adalahsaksi Mazlan, jabatannya pada sat itu adalah sebagai KasubbagVerifikasi Sekwan DPRD Kab.

Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya.Maksudnya adalah setiap bulan sebelum tanggal 10 bulanberikutnya SPKD harus menyampaikan pertanggungjawabanfungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya, adapun bentuk pertanggungjawaban tersebut adalahSKPD menginput data SPJ di dalam aplikasi Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan disahkan(ditandatangani) oleh PA dan Bendahara lalu menyerahkan kepadaPPKD selaku BUD;Bahwa nilai UP di Sekwan berdasarkan SK Bupati

361.357.100,00 1Media Cetak4 Kegiatan Iklan Mass 300.000.000,00; 16 255.000.000,00 14Media Cetak5 Kegiatan 500.000.000,00 45 441.000.00,00,00; 40PenyebarluasanInformasi (MediaOnline)Jumlah 1.612.100.735,00 1.495.900.735,00 Bahwa Realisasi pencairan dana sebesar Rp1.612.100.735,00 (satumilyar enam ratus dua belas juta seratus ribu tujuh ratus tiga puluhlima rupiah) telah dicatat ke dalam BKU dan LaporanPertanggungjawaban terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (SPJBelanja Fungsional) melalui aplikasi SIPKD

LISANUDDINVerifikasi/Pejabat Pengadaan) melakukan pencatatan Uang Persediaan(Kasubbagke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan PertanggungjawabanBendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) melalui aplikasi SistemInformasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) seolaholah adapembayaran kepada mass media sebesar Rp. 656.100.000,00 (enamratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk periode bulan Meisampai dengan Agustus 2016.

Verifikasi/Pejabat Pengadaan) melakukan pencatatan Uang Persediaanke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan PertanggungjawabanBendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) melalui aplikasi SistemInformasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) seolaholah adapembayaran kepada mass media sebesar Rp. 656.100.000,00 (enamratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk periode bulan Meisampai dengan Agustus 2016.

Rohil,yang Saksi input ke dalam Aplikasi SIPKD (Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah), bahan yang masuk dalamkategori yang Saksi Input ke SIPKD adalah SPJ (SuratPertanggung Jawaban) pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan olehDPRD Kab. Rohil dari Sekwan;Bahwa pada saat bekerja sebagai tenaga honorer BendaharaSekwan DPRD Kab. Rokan Hilir yang mana pimpinan Saksi adalahsaksi Mazlan, jabatannya pada saat itu adalah sebagai KasubbagVerifikasi Sekwan DPRD Kab.

Rohil ke dalamBKU dan SIPKD;Bahwa yang Saksi lakukan atas perintah Terdakwa RIRIS OPATJULIANA SIMANJUNTAK tersebut Ssesuai dengan prosedur untukmelakukan input SPJ kegiatan ke dalam BKU;Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Prosedur, namun dikarenakan atas perintan Terdakwa RIRIS OPAT JULIANASIMANJUNTAK Saksi melakukan Input ke dalam BKU hanyaberdasarkan Rekapan saja;Bahwa mengenai seluruh SPJ yang Saksi input ke dalam BKUbisa ditanyakan langsung kepada Terdakwa RIRIS OPAT JULIANASIMANJUNTAK;Bahwa

Juli2014, sejumlah Rp.2.768.000 (Dua juta tujuh ratus enam puluhdelapan ribu rupiah)Surat Pertanggung Jawaban Transportasi akomodasi dankonsumsi peserta bimbingan sosial dan keterampilan angkatanIl Tahun Anggaran 2014 di PSBRKW Prop.Kalimantan Tengah ,bukti kas nomor 346, tanggal 13 Agustus 2014, sejumlahRp.5.950.000 (Lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas dalam daerahdalam rangka mengikuti kegiatan penyusunan laporankeuangan semesteran implementasi SIPKD

Juli2014, sejumlah Rp.2.768.000 (Dua juta tujuh ratus enam puluhdelapan ribu rupiah)Surat Pertanggung Jawaban Transportasi akomodasi dankonsumsi peserta bimbingan sosial dan keterampilan angkatan IlTahun Anggaran 2014 di PSBRKW Prop.Kalimantan Tengah ,bukti kas nomor 346, tanggal 13 Agustus 2014, sejumlahRp.5.950.000 (Lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas dalam daerahdalam rangka mengikuti kKegiatan penyusunan laporan keuangansemesteran implementasi SIPKD

Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota JambiNomor 02 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat PenatausahaKeuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota JambiTahun Anggaran 2014 tanggal 04 Februari 2014;Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota JambiNomor 7 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Operator Sistim InformasiPengelola Keuangan Daerah (SIPKD

) di Lingkungan SekretariatDPRD Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 tanggal 5 Februari 2014;Fotokopi Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Jambi Nomor 7 tahun 2014 tentang Penunjukan Operator SistimInformasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) di LingkunganSekretariat DPRD Kota Jambi tahun anggaran 2014;Peraturan Walikota Nomor : 18 Tahun 2013 Tanggal 30 Agustus 2013Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;Peraturan Walikota

Fotokopi kwitansi Pembayaran Kontribusi yang terdiridari Kwitansi Perjalanan, Kontribusi, Rincian Perhitungan PerjalananDinas, Boarding Pass Pesawat, Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD), Surat Tugas, dalam rangka mengikuti Bintek Nasionaldengan Tema : "Implementasi pelaksanaan APBD TA 2015 danProsedur Teknis Penyusunan Laporan PertanggungjawabanKeuangan Bendahara di Jakarta dari Tanggal 22 s/d 24 Desember2014, kode rek 5.2.2.17.01 dengan jumlah sebesar Rp.13.500.000..Print Screen Dana Aplikasi SIPKD

) di Lingkungan Sekretariat DPRDKota Jambi Tahun Anggaran 2014 tanggal 5 Februari 2014;Fotokopi Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaJambi Nomor 7 tahun 2014 tentang Penunjukan Operator Sistim InformasiPengelola Keuangan Daerah (SIPKD) di Lingkungan Sekretariat DPRDKota Jambi tahun anggaran 2014;Peraturan Walikota Nomor : 18 Tahun 2013 Tanggal 30 Agustus 2013Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;Peraturan Walikota

HESTI MARIYANI, SEPrint Screen Dana Aplikasi SIPKD Kota Jambi Tahun Anggaran 2012 dan2013;Register SPM, Register SPP, Register SP2D, Serta Laporan RealisasiAnggaran T.A. 2012Register SPM, Register SPD, Register SPP, Register SP2D, Serta BukuPembantu Kas Tunai Tahun Anggaran 2012 dan Buku Rincian ObyekBelanja Tahun Anggaran 2012, DPPA SKPD, Kartu Kendali Kegiatan,SKPD, dan Buku Pembantu Kas Tunai T.A 2012;SPJ Belanja Fungsional T.A. 2012 Bulan Januari s/d Desember 2012;SPJ Belanja Fungsional T.A 2013

Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas dalam daerah dalamrangka mengikuti kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteranimplementasi SIPKD pada Pemerintah Kab.Seruyan TA 2014 atasnama Tia Hartini Suminar,S.Sos, sejumlah Rp.1.120.000 (Satu jutaseratus dua puluh ribu rupiah)3.33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 01134/SP2DGU/V1/2014, tanggal 09 Juni 2014, sejumlah Rp. 43.474.000, (Empatpuluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)3.34.

2014, sejumlah Rp.2.768.000 (Duajuta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)Surat Pertanggung Jawaban Transportasi akomodasi dan konsumsipeserta bimbingan sosial dan keterampilan angkatan Il Tahun Anggaran2014 di PSBRKW Prop.Kalimantan Tengah , bukti kas nomor 346, tanggal13 Agustus 2014, sejumlah Rp.5.950.000 (Lima juta Sembilan ratus limapuluh ribu rupiah)Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas dalam daerah dalamrangka mengikuti kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteranimplementasi SIPKD

2014, sejumlahRp.2.768.000 (Dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)Surat Pertanggung Jawaban Transportasi akomodasi dan konsumsipeserta bimbingan sosial dan keterampilan angkatan Il Tahun Anggaran2014 di PSBRKW Prop.Kalimantan Tengah , bukti kas nomor 346,tanggal 13 Agustus 2014, sejumlah Rp.5.950.000 (Lima juta Sembilanratus lima puluh ribu rupiah)Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas dalam daerah dalamrangka mengikuti kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteranimplementasi SIPKD

Lisanuddin (KasubbagVerifikasi/Pejabat Pengadaan) melakukan pencatatan UangPersediaan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan LaporanPertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional)melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD) seolaholan ada pembayaran kepada mass media sebesarRp. 656.100.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta seratus riburupiah) untuk periode bulan Mei s.d. Agustus 2016.

tanggungjawabnya dengan menyampaikanlaporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada (PejabatPengelola Keuangan Daerah) PPKD selaku Bendahara UmumDaerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya.Maksudnya adalah setiap bulan sebelum tanggal 10 bulanberikutnya SPKD harus menyampaikan pertanggungjawabanfungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya, adapun bentuk pertanggungjawaban tersebut adalahSKPD menginput data SPJ di dalam aplikasi Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD

Rohil,yang Saksi input ke dalam Aplikasi SIPKD (Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah), bahan yang masuk dalamkategori yang Saksi Input ke SIPKD adalah SPJ (SuratPertanggung Jawaban) pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan olehDPRD Kab. Rohil dari Sekwan;Bahwa pada saat bekerja sebagai tenaga honorer BendaharaSekwan DPRD Kab. Rokan Hilir yang mana pimpinan Saksi adalahTerdakwa Mazlan, jabatannya pada saat itu adalah sebagaiKasubbag Verifikasi Sekwan DPRD Kab.

pengeluaran kepada (PejabatPengelola Keuangan Daerah) PPKD selaku Bendahara UmumDaerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya.Maksudnya adalah setiap bulan sebelum tanggal 10 bulanHalaman 125 dari 337 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr. berikutnya SPKD harus menyampaikan pertanggungjawabanfungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya, adapun bentuk pertanggungjawaban tersebut adalahSKPD menginput data SPJ di dalam aplikasi Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD

sejumlahRp.2.768.000 (Dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)4.30.Surat Pertanggung Jawaban Transportasi akomodasi dan konsumsipeserta bimbingan sosial dan keterampilan angkatan Il TahunAnggaran 2014 di PSBRKW Prop.Kalimantan Tengah , bukti kasnomor 346, tanggal 13 Agustus 2014, sejumlah Rp.5.950.000 (Limajuta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)4.31.Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas dalam daerah dalamrangka mengikuti kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteranimplementasi SIPKD

2014, sejumlah Rp.2.768.000 (Duajuta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)Surat Pertanggung Jawaban Transportasi akomodasi dan konsumsi pesertabimbingan sosial dan keterampilan angkatan Tahun Anggaran 2014 diPSBRKW Prop.Kalimantan Tengah , bukti kas nomor 346, tanggal 13Agustus 2014, sejumlah Rp.5.950.000 (Lima juta Sembilan ratus limapuluh ribu rupiah)Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangkamengikuti kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteranimplementasi SIPKD

Jawaban Transportasi akomodasi dan konsumsipeserta bimbingan sosial dan keterampilan angkatan Il TahunAnggaran 2014 di PSBRKW Prop.Kalimantan Tengah , bukti kasnomor 346, tanggal 13 Agustus 2014, sejumlah Rp.5.950.000 (Limajuta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 131 dari 135 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2015/PN Pik31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas dalam daerah dalamrangka mengikuti kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteranimplementasi SIPKD

Bali yang dalam laporannya masukdalam sisitem SIPKD masih ada sisa kas sebesar Rp. 4.269.112.327,yang sampai diakhir tahun 2016 belum dikembalikan ke KAS Daerah,sehingga menindak lanjuti masalah tersebut saksi bersurat keInspektorat Prov.

Bali, yang nantinya direkonsiliasi atau dicocoknya sesuai dengansistem SIPKD yang ada di Biro keuangan Setda Provinsi Bali.Bahwa yang mengontrol keuangan dan pengguna anggaran (rekonsiliasi)melalui sistem di Biro Keuangan Provinsi Baliadalah Bagian Akutansi diBiro Keuangan Setda Provinsi Bali (Saat ini menjadi / Badan BPKAD)yang saat itu dijabat oleh DESAK AMERTANI.Bahwa terkait mekanisme pencairan dana yang dilakukan olehBendahara pengeluaran Setda Provinsi Bali kepada masingmasing Biroyang diterima

Bali yang dalam laporannya masuk dalamsistem SIPKD masih ada sisa kas sebesar Rp. 4.269.112.327, yang sampai diakhirtahun 2016 belum tuntas dikembalikan ke KAS Daerah oleh terdakwa WAYANWIANTARA, SP selaku Bendahara Pengeluaran Setda Prov. Bali.Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut Sekda Prov.

Bali yang dalam laporannya masuk dalamsistem SIPKD masih ada sisa kas sebesar Rp. 4.269.112.327, yang sampai diakhirHalaman 210 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN Dpstahun 2016 belum tuntas dikembalikan ke KAS Daerah oleh terdakwa WAYANWIANTARA, SP selaku Bendahara Pengeluaran Setda Prov. Bali.Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut Sekda Prov.

Bali yang dalam laporannya masuk dalamsistem SIPKD masih ada sisa kas sebesar Rp. 4.269.112.327, yang sampai diakhirHalaman 214 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN Dpstahun 2016 belum tuntas dikembalikan ke KAS Daerah oleh terdakwa WAYANWIANTARA, SP selaku Bendahara Pengeluaran Setda Prov. Bali.Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut Sekda Prov.