(dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) berdasarkanSertifikat Hak Pakai masingmasing Sertifikat Hak Pakai Nomor P.134,P.123 dan P.130 masingmasing tanggal 30 Maret 1982, dari BPN.Kabupaten Musi Banyuasin dan pemberian hak ini berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor SK.DA.593.3/5/TRM/II/1 982tanggal 18 Maret 82, dan pada tanggal 23 Januari 1990 Sertifikat Hak PakaiNomor P.134 , P.123 dan P.180 masingmasing tanggal 30 Maret 1982,Halaman 5 dari 10 hal. Put.

Musi Banyuasin dan pemberian hak ini berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor SK.DA.593.3/5/TRM/IIV1982 tanggal 18 Maret 1982, dan pada tanggal 23 Januari 1990Sertifikat Hak Pakai Nomor P.134 , P.123 dan P.130 masingmasing tanggal30 Maret 1982 oleh Kepala BPN. Kab. Musi Banyuasin dilakukanperubahan dari Hak Pakai menjadi Hak Milik dan Sertifikat Hak Pakai an.Sdr. Alwi yaitu. 1.

Gugatan Penggugat Error In Subyecta;Bahwa apabila dicermati dan teliti ternyata gugatan Penggugat telah salah dankeliru sehubungan dengan gugatan Penggugat terhadap Kepala Kantor PertanahanKota Surakarta, Jalan.Ki Hajar Dewantara Nomor 29 Surakarta;Bahwa timbulnya atau terbitnya Sertipikat HGB Nomor 13, Jalan PunggawanNomor 10, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, atas namaYayasan Keluarga Partaningrat berasal dari Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA

Dengandemikian di atas tanah Negara yang terletak di JI Punggawan Nomor 10Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta dianggap tidakpernah ada Hak Sewa atas tanah Negara (PS Nomor 13) tersebut.9Bahwa Surat Keputusan Hak Pakai Nomor SK.DA/II/HP/67/73 tanggal 10Agustus 1973 atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding/ TermohonKasasi Yayasan Keluarga Partaningrat, oleh pengurus Yayasan tidak pernahdibayar uang pendaftaran dan uang pemasukan kepada Negara sesuai syaratsyarat yang tercantum dalam

Akan tetapiTerbanding I tetap memprosesnya sehingga terbit SK Hak Pakai NomorSK.DA.I/HP/67/73 berarti Terbanding I melanggar Pasal 42 huruf c UndangUndang Pokok Agraria (Nomor 5 Tahun 1960) dan karena itu SK.Hak PakaiNomor SK.DA/II/HP/67/73 cacat hukum dan batal demi hukum.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa tanahNegara yang terletak di Jalan Punggawan Nomor 10 Surakarta bukan tanahNegara tidak bebas, tetapi tanah Negara Bebas karena di atas tanah tersebuttidak pernah

ada Hak Sewa atas tanah Negara (PS Nomor 13), maupun HakPakai berdasarkan SK.DA/II/HP/67/73.10 Bahwa berhubung tanah Negara yang terletak di Jalan Punggawan Nomor 10Surakarta tersebut adalah Tanah Negara Bebas yang dikuasai, dihuni,dipelihara oleh Bp.

TNI AU, yang mana penerbitan kedua sertifikattanah tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA.

Pemberianijin oleh Komandan Lanud Adi Soemarmo merupakan perintah bagi personel TNI AUaktif sesuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk menempati rumah dinas dengankewajiban melakukan perawatan terhadap rumah dinas tersebut, yang dalampelaksanaannya diterbitkan Surat Ijin Menempati Rumah Dinas.Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 yang menyatakan obyek sengketa beralihmenjadi atas nama TNI Angkatan Udara berdasarkan SK Kakanwil Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA.

Sedangkan SK Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa19Tengah Nomor SK.DA.

Selanjutnya pada tahun 1988 akte jual beli tersebut ditindaklanjutidengan proses penerbitan sertipikat Hak Pakai sesuai ketentuan yang berlaku.Bahwa Penggugat pada angka 11 dan 12 gugatannya menyatakan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa TengahNomor SK.DA. II/HP/703/I/5207/89 tanggal 17 Oktober 1989 tidak sesuai denganprosedur yang benar sehingga Sertpikat Hak Pakai Nomor 26 dipertanyakankeabsahannya.

TNI AU, yang mana penerbitan kedua sertifikat tanah tersebutdidasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA.

Maria Trisna Zaini), diluar lingkungan saudarasaudara kandung saya,maka atas musyawarah persetujuan kami bersama, saya (orang tua Tergugat) telahmenjual hak warisan tersebut di atas (rumah belakang ex. bioskop Nasional) yangjuga menjadi bagian waris dari orang tua Tergugat ;Leeeeaeeees Namun di samping ini juga saya mempunyai (satu) buah bangunan rumahdan tanah terletak di Jalan Jendral Sudirman Km.6 Kelurahan Gunung IbulPrabumulih atas nama saya sendiri dan sudah saya sertifikatkan dengan No. 211/SK.DA

Idan para Penggugat lainnya yang lebih besar lagi ;Bahwa apabila dihitunghitung hak milik yang ada dalam perjanjian antaraPenggugat I (dan para Penggugat) yang dibuat oleh orang tua Tergugat sama sekalisudah tidak ada lagi bagian dari Maria Trisna Zaini (orang tua Tergugat), dan yangtinggal hanyalah bagian sebesar 50 % dalam surat perjanjian yang dibuat oleh dan antaraPenggugat I dan para Penggugat lainnya dengan Orang Tua Tergugat (Maria TrisnaZaini) yang menunjuk Surat Sertifikat asal No. 211/SK.DA

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 188.45/28/DPMD/2020 tentang Penetapan Tenaga Admin Siskeudes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Januari 2020;

10 Januari 2019;

Sumatera Selatan dengan Nomor SK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984 atas nama H.Tibrani Basri .1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gebernur KepalaDaerah TK. Suamtera Selatan dengan NomorSK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984 .Hal. 18 dari 52 hal. Put.

No. 220 K/PID/201612.13.14.15.16.17.18.19.20.21.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah TK.1 Sumatera Selatan dengan Nomor SK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984 atas nama H.Asmah .1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah TK.1 Sumatera Selatan dengan Nomor SK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984 atas namaMohammad Iwan Hartawan .Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Palembang denganNomor 370/HMI

Sumatera Selatan dengan Nomor SK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984 atas nama H.Tibrani Basri .Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 220 K/PID/201611.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gebernur KepalaDaerah TK.1 Suamtera Selatan dengan NomorSK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984 .1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah TK.

Sumatera Selatan dengan Nomor SK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984 atas nama H.Asmah .1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah TK.1 Sumatera Selatan dengan Nomor SK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984 atas namaMohammad Iwan Hartawan .Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Palembang denganNomor 370/HMI/NPNPH/2003 tanggal 19 Juni 2003 .Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Palembang denganNomor 369/HMI/NPNPH/2003 tanggal

Pembinaandan Penyuluhan di sektor bidang Pertanian.Bahwa Objek tanah yang di tempati Bambang Sugeng dilakukan Pengukuranoleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ogan Komering Ilir pada tanggal14 April 1983,dari Pengukuran tersebut di dapat luas Objek + 19.990 m2.Berdasarkan Surat ukur Nomor : 91/1983 dengan luas + 19.990 m2.Bahwa setelah dilakukan Pengukuran, padatanggal 20 Juni 1983 terhadapobjek tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.Tk.I.Sumsel Tanggal20 Juni 1983 dengan Nomor : SK.DA

Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim mengenai permohonantanah Negara yang dimohonkan oleh Sri Hastuti dan Sri Sartini padatanggal 24 April 1989 adalah keliru, banwa tanggal 24 April 1989 adalahtanggal keluarnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah No mor SK.DA/II/HM/018/32/5605/89 tanggal 24 April 1989;5.

Jateng Nomor SK.DA/II/712/1/649/84 tanggal 20 Oktober 1984 yangmemberikan Hak Pakai atas tanah Negara bekas HakGuna Bangunan Nomor 17 pada Tergugat (tertuangdalam consideran Nomor 3 dan pertimbangan huruf aserta keputusan SK Gubernur tersebut ), lalu Tergugat II,BPN Kodya Tegal menerbitkan Sertifikat HP Nomor 29seluas 3.140 m? tercatat an.

Jateng Nomor SK.DA.

Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Jawa Tengah oleh Dinas PU Propinsi Jawa Tengahdipergunakan untuk lokasi pemecah batu / sebagai base camp UPCA(Unit Produksi Campuran Aspal ) pada saat pembangunan jalandipergunakan untuk tempat pemecah batu sejak 30 Agustus 1982sampai sebelum ada kasus ruslag tanah;29Bahwa Dinas PU memperoleh Tanah Hak Pakai No.5 tersebut berasaldari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Propinsi Jawa Tengah Cq Jepara Agraria tanggal 30 Agustus1983 nomor SK.DA

;Bahwa tanah HM atas nama HARYANTO saksi tahu ketika ada komplaindari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang menyatakan tanah tersebutberdasarkan surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Jawa TengahNomor L SK.DA .11/HP/267/1/4690/82 tanah tersebut berasal daripelepasan atas tanah YASAN C Nomor : luas 32.928 m2 an.SUBANDI,Dkk ( 14 orang) ;Bahwa saat itu tergambar dari penjelasan seluruh anggota sedangkandikemudian hari ternyata timbul tumpah tindih tanah adalah karena KepalaDesa yang telah memberikan

ERY WICAKSONO, dan saksiSUHADI, SH., di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai No.5/Nyatnyono tahun 1983 atas nama Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah,yang berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat keputusan Gubernur KepalaDaerah Provinsi Jawa Tengah cq Kepala Direktorat Agraria tanggal 30 Agustus1983 nomor SK.DA IHP/267/1/4690/82 sumber dana yang digunakan berasaldari APBN;Menimbang, bahwa selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor 872 tanggal 29Oktober 2003 seluas 5.072 m2 atas

ERY WICAKSONO, dan saksi SUHADI, SH., bahwa Hak Pakai No.5/Nyatnyono tahun 1983 tersebut berasal dari pemberian hak berdasarkan Suratkeputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah cq Kepala DirektoratAgraria tanggal 30 Agustus 1983 nomor SK.DA IVHP/267/1/4690/82 sumberdana yang digunakan berasal dari APBN;Menimbang, bahwa selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor 872 tanggal 29Oktober 2003 seluas 5.072 m2 atas nama KARYONO di dipecah (splitsing)menjadi 20 bidang, dimana 17 bidang diantaranya

Hak Pakai itu berasaldari pemberian hak berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala DaerahProvinsi Jawa Tengah cq Kepala Direktorat Agraria tanggal 30 Agustus 1983nomor SK.DA IVHP/267/1/4690/82, dari sumber dana yang digunakan berasaldari APBN;Menimbang, bahwa bermula dari adanya kesepakatan lisan danmenuruh saksi KARYONO, pada tanggal 6 Juli 2000 terdakwa Drs.PRIYYANTONO DJAROT NUGROHO membuat Surat Pernyataan di atas kertasbermaterai Rp. 6.000,00 yang menyatakan bahwa tanah Hak Pakai No.5/Nyantnyono

SK.DA/II/HM/628/76 ;bahwa kemudian Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensimengadakan perjanjian jual beli dengan Tergugat II Konpensi/Penggugat IIRekonpensi dihadapan Sdr. Budiadi Gunawan, SH. Notaris/PPAT di Wonosobo,dibawah Akta Jual Beli No. 178VSB/BPN/93 tanggal 10 Desember 1993.bahwa oleh karena itu cukup alasan, supaya perjanjian jual beli sebagaimanatersebut diatas dinyatakan sah menurut hukum ;Hal. 9 dari 26 hal. Put.

Adapaun fakta yang sebenarnya perihal objeksengketa tersebut adalah sebagai berikut: bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor6474, Kelurahan Jebres awal mulanya adalah Penggantian Sertipikat Hak MilikNomor 1615 Kelurahan Jebres, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1615 tersebutberasal dari pendaftaran tanah yang berasal dari pemberian hak berdasarkanSurak Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 13Juni 1983 Nomor SK.DA/II/ HM/237/43/4082/1983 tidak seperti yang dipakaisebagai dasar putusan

Sumsel Tanggal20 Juni 1983 dengan Nomor : SK.DA.593.2/457/III/Prona/1983.Bahwa setelah dikeluarkan SK.

SK.DA.593.51/163/III/1985 dan berdasarkan SK Gubernur tersebut maka kepada Ishak Bong telah diberi Pemberian hak baru atas tanah yang ditempati menjadi Hak Guna Bangunan dan kemudian atas tanah tersebut telahditerbitkan Sertifikat HGB No.1183 pada tanggal 2 Desember 1985yang berlaku selama 20 tahun terhitung dari tanggal 1 Juli 1985 s/d 30 Juni 2005 atas nama ISHAK BONG;f.

Semua Kabag Tata Usaha tersebutberada di Bawah Gubernur ;Bahwa sertifikat tanah Hak Pakai Nomor : 5 Tahun 1983terdaftar dalam daftar inventaris barang di Dinas PekerjaanUmum Propinsi Jawa Tengah;Bahwa perolehan Hak Pakai Nomor : 5 Tahun 1983 berasal daripemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Propinsi Jawa Tengah cq Kepala Direktorat Agrariatanggal 30 Agustus 1983 nomor SK.DA WII /HP/267/1/267/1/4690/82 , yang dikelola secara aktif sejaktanggal 23 Pebruari 1983 untuk kepentingan

Pemerintah Daerah Tingkat IPropinsi Jawa Tengah oleh Dinas PU Propinsi Jawa Tengahdipergunakan untuk lokasi pemecah batu / sebagai base campUPCA (Unit Produksi Campuran Aspal ) pada saatpembangunan jalan dipergunakan untuk tempat pemecah batusejak 30 Agustus 1982 sampai sebelum ada kasus ruslag tanah;Bahwa Dinas PU memperoleh Tanah Hak Pakai No.5 tersebutberasal dari pemberian hak berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Cq JeparaAgraria tanggal 30 Agustus 1983 nomor SK.DA

;Bahwa tanah HM atas nama HARYANTO saksi tahuketika ada komplain dari Pemerintah Propinsi JawaTengah yang menyatakan tanah tersebut berdasarkansurat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Jawa73Tengah Nomor L SK.DA .11/HP/267/1/4690/82 tanahtersebut berasal dari pelepasan atas tanah YASAN CNomor : luas 32.928 m2 an.SUBANDI, Dkk ( 14orang) ;Bahwa saat itu tergambar dari penjelasan seluruhanggota sedangkan dikemudian hari ternyata timbultumpah tindih tanah adalah karena Kepala Desa yangtelah memberikan

berkaitan dengan perkara ini, yang satu sama lainnya saling bersesuaian,maupun berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, bahwa PemerintahPropinsi Jawa Tengah cq Dinas Bina Marga memiliki aset berupa tanah terletak di DesaNyatnyono Kecamatan Ungaran Barat seluas + 32.928 m2, Sertifikat Hak Pakai No. 5/Nyantnyono Tahun 1983 yang berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat keputusanGubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah cq Kepala Direktorat Agraria tanggal 30151Agustus 1983 nomor SK.DA

,MT., saksi Drs.ERY WICAKSONO, dan saksi SUHADI, SH., bahwa Hak Pakai No. 5/Nyatnyonotahun 1983 tersebut berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat keputusan Gubernur159Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah cq Kepala Direktorat Agraria tanggal 30 Agustus1983 nomor SK.DA II/HP/267/1/4690/82 sumber dana yang digunakan berasal dariAPBN;Menimbang, bahwa selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor 872 tanggal 29Oktober 2003 seluas 5.072 m2 atas nama KARYONO di dipecah (splitsing) menjadi 20bidang, dimana 17

Foto copy surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Selatan Nomor : SK.DA.593.51/55/III/1987 tertanggal28 Februari 1987, diberi tanda T5;6. Foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan Nomor :550.1/31 1/26/1989, diberi tanda T6 ;7. Foto copy Surat Tanda Setoran Nomor : 03/Agr/IV/1987tertanggal 3 April 1987, diberi tanda T7.1 ;8. Foto copy Surat Tanda Setoran Nomor : 46/Agr/VIII/1987 ,diberi tanda T7.2 ;9.

DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984 atas nama H.Tibrani Basri; 11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gebernur Kepala Daerah TK.I Suamtera Selatan dengan nomor SK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984; 12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumatera Selatan dengan nomor SK.

DA.593.5/164/III/P3HT/1984tanggal 3 September 1984 atas nama H.Tibrani Basri;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gebernur Kepala DaerahTK.I Suamtera Selatan dengan nomor SK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal3 September 1984;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTK.I Sumatera Selatan dengan nomor SK.

DA.593.5/164/IH/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984 atas nama H.Tibrani Basri;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gebernur KepalaDaerah TK.I Suamtera Selatan dengan nomor SK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah TK.I Sumatera Selatan dengan nomor SK.

., di atas tanah tersebut telah terbit SertifikatHak Pakai No.5/Nyatnyono tahun 1983 atas nama Dinas Bina Marga Provinsi JawaTengah, yang berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat keputusan GubemurKepala Daerah Provinsi Jawa Tengah cq Kepala Direktorat Agraria tanggal 30Agustus 1983 nomor SK.DA I/HP/267/1/4690/82 sumber dana yang digunakanberasal dari APBN ;Menimbang, bahwa selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor 872 tanggal 29 Oktober2003 seluas 5.072 1112 atas nama KARYONO yang ditanda tangani

Perkebunan XxXIll, terletak di Kecamatan SumbermanjingWetan dan Bantur, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur,tumpang tindih dengan areal Hak Milik yang telah lebih dahuludiberikan kepada masyarakat setempat sebanyak 1551 KK gunaperumahan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1980 nomor SK.DA/218/SK/HM/1980, yaitu pada sebagian tanah Negara bekashak erfpacht verp. nomor 982, 1038 dan 983 keseluruhannyaseluas 109,1332 ha.b.bahwa ternyata pula, sebagian

Sk.DA. II/HP/609/1/3627/1980;Bahwa pada tanggal 20032014 terjadi perubahan data dari Hak Pakai19/Kelurahan Purwosari telah dihapus dan diubah menjadi Hak Milik No2496/Kelurahan Purwosari atas nama Edy Suhono berdasarkan SuratKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 2/1998 tanggal 29011998 Jo.