VIA/18/2017, tanggal diucap 12 Desember 2017;Menyatakan bahwa Surat Permohonan Penerbitan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat diproses Nomor S33249/WPJ.03/KP.11/2018, tanggal 16 Maret 2018, adalah batal demi hukumdan tidak benar karena tidak sesuai dengan perundangundangan yangberlaku;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan

Putusan Nomor 2697/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 21 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003034.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap' tersebut adalah sebagaiberikut: Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor S33249/WPJ.03/KP.11/2018 tanggal 16 Maret 2018tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian ImbalanBunga (SKPIB

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor$33249/WPJ.03/KP.11/2018, tanggal 16Maret 2018, tentang Permohonan Penerbitan Surat Imbalan Bunga(SKPIB) Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) tidak dapat diproses adalah batal demi hukum;c.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor S33249/WPJ.03/KP.11/2018,tanggal 16 Maret 2018, tentang Permohonan Penerbitan SuratKeputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas KelebihanPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tidak dapat diprosesoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupaPermohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga(SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Tidak dapat diproses yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan menolakpermohonan oleh Majelis Hakim adalah terdapat kekeliruan dankekhilafan nyata dalam menerapkan hukum, karena in casu berkaitandengan putusan badan peradilan pajak yang telah berkekuatan hukumtetap (BHT) maka

Menyatakan bahwa Surat Penolakan Penerbitan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan Nomor S33246/WPJ.03/KP.11/2018, tanggal 16Maret 2018 adalah batal demi hukum dan tidak benar karena tidaksesuai dengan perundangundangan yang berlaku;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan sebesar Rp.23.549.117.935 atas nama Penggugatdan/atau menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan kompensasisebesar imbalan bunga a quo terhadap pajakpajak terhutangPenggugat, dengan segala akibat hukumnya yang berlaku kemudian;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 21 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

Pajak NomorPUT003037.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor S33246/WPJ.03/KP.11/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentangPermohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga(SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidakdapat diproses, atas nama PT Bukit Asam (Persero) Tbk., NPWP01.000.011.5313.001 beralamat di Jalan

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor$33246/WPJ.03/KP.11/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentangPermohonan Penerbitan Surat Imbalan Bunga (SKPIB) atasKelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TidakDapat Diproses adalah batal demi hukum;c.

Putusan Nomor 2711/B/PK/Pjk/2019Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas KelebihanPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat diproses olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis

Menyatakan bahwa Surat Penolakan Penerbitan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan No. $23278/WPJ.03/KP.11/2017 Tanggal 7 Juni2017 adalah batal demi hukum dan tidak benar karena tidak sesualdengan Perundangundangan yang berlaku;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan sebesar Rp12.207.453.866,00 atas namaPenggugat dengan segala akibat hukum nya yang berlaku kemudian;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113929.99/2017/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor S23278/WPJ.03/KP.11/2017 tanggal 7 Juni 2017 Hal PenolakanPermohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga(SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atasnama: PT.

Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S23278/WPJ.03/KP.11/2017 tanggal 7 Juni 2017 Hal PenolakanPermohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian ImbalanBunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi danHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5245/B/PK/Pjk/2020Bangunan (PBB), atas nama: PT. Bukit Asam (persero), Tbk.,NPWP 01.000.011.5313.001, beralamat di JI. Parigi No.01,Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kab.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor: S23278/WPJ.03/KP.11/2017 tanggal 7 Juni 2017 Hal Penolakan Permohonan Penerbitan SuratKeputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas KelebihanHalaman 4 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Penolakan Penerbitan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan Nomor S33247/WPJ.03/KP.11/2018 tanggal 16Maret 2018 adalah batal demi hukum dan tidak benar karena tidak sesuaidengan Perundangundangan yang berlaku;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan sebesar Rp15.810.796.075,00 atas nama Penggugatdan/atau menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan kompensasisebesar imbalan bunga a quo terhadap pajakpajak terhutang Penggugat,dengan segala akibat hukum nya yang berlaku kemudian;Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain (quod non) makamohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang

, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 21 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003036.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor S33247/WPJ.03/KP.11/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentangPermohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga(SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor$33247/WPJ.03/KP.11/2018 tanggal 16Maret 2018 tentang Permohonan Penerbitan Surat Imbalan Bunga(SKPIB) Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Tidak Dapat di Proses adalah batal demi hukum;c.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupaPermohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga(SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Tidak dapat diproses yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan menolakpermohonan oleh Majelis Hakim adalah terdapat kekeliruan dankekhilafan nyata dalam menerapkan hukum, karena in casu berkaitanHalaman 5 dari 9 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Permohonan Penerbitan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat diproses Nomor$33248/WPJ.03/KP.11/2018, tanggal 16 Maret 2018 adalah batal demihukum dan tidak benar karena tidak sesuai denganperundangundangan yang berlaku;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan sebesar Rp14.232.079.363,00 atas namaPenggugat dan/atau menyatakan Penggugat berhak untuk melakukankompensasi sebesar imbalan bunga a quo terhadap pajakpajakterhutang Penggugat, dengan segala akibat hukumnya yang berlakukemudian,;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 21 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

Pajak NomorPUT003035.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor S33248/WPJ.03/KP.11/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentangPermohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga(SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Tidak dapat diproses, atas nama PT Bukit Asam (Persero) Tbk., NPWP01.000.011.5313.001 beralamat di Jalan

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor$33248/WPJ.03/KP.11/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentangPermohonan Penerbitan Surat Imbalan Bunga (SKPIB) ataskelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (pbb) tidak dapatdi proses adalah batal demi hukum;c.

Putusan Nomor 2710/B/PK/Pjk/2019Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas KelebihanPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat diproses olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, Karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis

Menyatakan bahwa Surat Penolakan Penerbitan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan Nomor S33250/WPJ.03/KP.11/2018, tanggal 16Maret 2018, adalah batal demi hukum dan tidak benar karena tidaksesuai dengan perundangundangan yang berlaku;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan sebesar Rp3.520.800.000 atas nama Penggugatdan/atau menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan kompensasisebesar imbalan bunga a quo terhadap pajakpajak terhutangPenggugat, dengan segala akibat hukum nya yang berlaku kemudian;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 21 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

Pajak NomorPUT003033.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor S33250/WPJ.03/KP.11/2018, tanggal 16 Maret 2018, tentangPermohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga(SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Tidak dapat diproses, atas nama PT Bukit Asam (Persero) Tbk., NPWP01.000.011.5313.001 beralamat di Jalan

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor$33250/WPJ.03/KP.11/2018, Tanggal 16Maret 2018, tentang Permohonan Penerbitan Surat Imbalan Bunga(SKPIB) Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Tidak Dapat di Proses adalah batal demi hukum;3.3.

Putusan Nomor 2696/B/PK/Pjk/2019Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor S33250/WPJ.03/KP.11/2018,tanggal 16 Maret 2018, tentang Permohonan Penerbitan SuratKeputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas KelebihanPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat diproses olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam memoripeninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan

Yang dimaksud dengan adanya sengketa sebagaimana dimaksud dalam Gugatanyang diajukan Penggugat adalah perbedaan penafsiran tentang legalitas kebenaranpenerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga ("SKPIB") yang dilakukanoleh Tergugat.

Menurut Tergugat, sesuai dengan Pasal 24 ayat (5) PeraturanPemerintah No. 80 Tahun 2007 ("PP 80"), terdapat kesalahan sehubungan denganpenerbitan SKPIB oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua("KPP LTO 2"), sehingga Kepala KPP LTO Satu (KPP tempat Penggugat terdaftaysampai dengan saat ini) memutuskan untuk membetulkan SKPIB tersebut.

Namun,menurut Penggugat, berdasarkan Pasal 27A ayat (1) UU KUP, penerbitan SKPIBtersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga Tergugat tidak perlu melakukan pembetulan atas SKPIB tersebut.II. Pernyataan Tergugat Bahwa Penjelasan dalam Pasal UndangUndang bolehdiabaikan adalah keliru Tergugat menyatakan bahwa dalam batang tubuh UU KUP, diperbolehkan untukdilakukannya pembetulan namun dalam penjelasan UU KUP dibatasi yang dapatdibetulkan.

Akan tetapi, Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP sebagai dasarpembetulan SKPIB kurang kuat dan sudut legalitas namun hanya untuk mengurangkanatau membatalkan surat ketetapan pajak.

Berdasarkan prinsip proportionality dan accountability dalam rangka good governmentsebagaimana dijelaskan di halaman 5 Surat Ahli Perpajakan serta ketentuan dalam UUKUP, pembetulan atas SKPIB, jika dianggap perlu dibetulkan, harus dilakukan sesuaidengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku dan tidak dapat dilakukandengan cara yang melanggar hukum.IV.

Yang dimaksud dengan adanya sengketa sebagaimana dimaksud dalam Gugatan yang dPenggugat adalah perbedaan penafsiran tentang legalitas kebenaran penerbitan Surat KePemberian Imbalan Bunga ("SKPIB") yang dilakukan oleh Tergugat.

Menurut Tergugat, sesuaiPasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007 ("PP 80"), terdapat kesalahan sehtdengan penerbitan SKPIB oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua ("KPP Lsehingga Kepala KPP LTO Satu (KPP tempat Penggugat terdaftar sampai dengan saat ini) memuntuk membetulkan SKPIB tersebut.

Namun, menurut Penggugat, berdasarkan Pasal 27A ayatKUP, penerbitan SKPIB tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajak:berlaku sehingga Tergugat tidak perlu melakukan pembetulan atas SKPIB tersebut.II. Pernyataan Tergugat Bahwa Penjelasan dalam Pasal UndangUndang boleh diabaikan adalah kel.Tergugat menyatakan bahwa dalam batang tubuh UU KUP, diperbolehkan untuk dilakukannya pennamun dalam penjelasan UU KUP dibatasi yang dapat dibetulkan.

Ketentuan yang mungkin dapat digunakan untuk melakukan pembetulan Surat Keputusan PeImbalan Bunga ("SKPIB") yang menjadi materi gugatan adalah Pasal 36 ayat (1) UU KUPSebagaimana disebutkan di halaman 2 surat Ahli Perpajakan kepada Ketua Majelis Hakim dan paraPengadilan Pajak, Direktur Keberatan dan Banding beserta staff, Pemohon Banding dan Hadirinomor tanggal 12 Desember 2011 ("Surat Ahli Perpajakan"), dan dengan mempertimbangakan U!

Membatalkan KEP00080/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP00050/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 12 April 2011Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB ) Masa Pajak Mei 2008;d.

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentangTata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga:Pasal 11 ayat (1)Dalam hal terdapat imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Direktur Jenderal Pajakmenerbitkan SKPIB

;Pasal 11 ayat (2)Penerbitan SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangterkait dengan pemberian imbalan bunga atas kelebihanpembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonanbanding, atau permohonan peninjauan kembali sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 3 ayat(1) huruf c dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2),berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

SKPIB diterbitkan apabila terhadap Surat KeputusanKeberatan tidak diajukan permohonan banding ke PengadilanPajak;b. SKPIB diterbitkan apabila terhadap Putusan Banding tidakdiajukan permohonan Peninjauan Kembali ke MahkamahAgung;c. SKPIB diterbitkan apabila Putusan Peninjauan Kembali telahHalaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 873/B/PK/PJK/2017diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung;3.

Keberatan SKP PPN(dasar penerbitan SKPIB) (dasar put. banding) April 2012KEP00052/IB.PPN/WPJ.19/ Put. 29478/PP/M.X/16/2011 KEP25 1/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 24 00003/277/08/092/08KP.0203/2012 tanggal 12 Juli 2009 tanggal 8 Juli 2008 bahwa menurut Tergugat, Penggugat menolak pendapat Tergugat yangmembetulkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Nomor:KEP00052/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 12 April 2012 yangberakibat hak Penggugat atas Imbalan Bunga menjadi hilang (nihil) danmeminta Penggugat

Yang dimaksud dengan adanya sengketa sebagaimana dimaksud dalam Gugatan yangdiajukan Penggugat adalah perbedaan penafsiran tentang legalitas kebenaran penerbitanSurat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga ("SKPIB") yang dilakukan oleh Tergugat.Menurut Tergugat, sesuai dengan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun2007 ("PP 80"), terdapat kesalahan sehubungan dengan penerbitan SKPIB oleh KepalaKantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua ("KPP LTO 2"), sehingga Kepala KPPLTO Satu (KPP tempat

Penggugat terdaftar sampai dengan saat ini) memutuskan untukmembetulkan SKPIB tersebut.

Namun, menurut Penggugat, berdasarkan Pasal 27A ayat(1) UU KUP, penerbitan SKPIB tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga Tergugat tidak perlu melakukan pembetulanatas SKPIB tersebut.II. Pernyataan Tergugat Bahwa Penjelasan dalam Pasal UndangUndang boleh diabaikan1.adalah keliruTergugat menyatakan bahwa dalam batang tubuh UU KUP, diperbolehkanuntuk dilakukannya pembetulan namun dalam penjelasan UU KUP dibatasiyang dapat dibetulkan.

Berdasarkan bantahan tersebut, Penggugat berharap dan mengajukan permohonan agar gugatanatas Surat Keputusan DJP Nomor KEP00082/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012(KEP 00082") dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat,Membatalkan KEP00082/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00052/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 12 April2011 tentang Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) Masa PajakFebruari 2008,.

Pengadilan KEP.Keberatan SKP Pajak Pertambahan Nilai(dasar penerbitan SKPIB) (dasar Put. Banding) KEP00056/IB.PPN. WPJ. 19/ PUT.29485/PP/M.

Yang dimaksud dengan adanya sengketa sebagaimana dimaksud dalam Gugatan yangdiajukan Penggugat adalah perbedaan penafsiran tentang legalitas kebenaran penerbitanSurat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga ("SKPIB") yang dilakukan oleh Tergugat.Menurut Tergugat, sesuai dengan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun2007 ("PP 80"), terdapat kesalahan sehubungan dengan penerbitan SKPIB oleh KepalaKantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua ("KPP LTO 2"), sehingga Kepala KPPLTO Satu (KPP tempat

Penggugat terdaftar sampai dengan saat ini) memutuskan untukmembetulkan SKPIB tersebut.

Namun, menurut Penggugat, berdasarkan Pasal 27A ayat(1) UU KUP, penerbitan SKPIB tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga Tergugat tidak perlu melakukan pembetulanatas SKPIB tersebut.II, Pernyataan Tergugat Bahwa Penjelasan dalam Pasal UndangUndang boleh diabaikanadalah keliruTergugat menyatakan bahwa dalam batang tubuh UU KUP, diperbolehkanuntuk dilakukannya pembetulan namun dalam penjelasan UU KUP dibatasiyang dapat dibetulkan.

Membatalkan KEP00086/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00056/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 12 April2011 tentang Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) Masa Pajak September 2008,d.

Yang dimaksud dengan adanya sengketa sebagaimana dimaksud dalam Gugatan yang Penggugat adalah perbedaan penafsiran tentang legalitas kebenaran penerbitan Surat KePemberian Imbalan Bunga ("SKPIB") yang dilakukan oleh Tergugat.

Menurut Tergugat, sesuaiPasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007 ("PP 80"), terdapat kesalahan sehtdengan penerbitan SKPIB oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua ("KI2"), sehingga Kepala KPP LTO Satu (KPP tempat Penggugat terdaftar sampai dengan smemutuskan untuk membetulkan SKPIB tersebut.

Namun, menurut Penggugat, berdasarkan Paayat (1) UU KUP, penerbitan SKPIB tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangurperpajakan yang berlaku sehingga Tergugat tidak perlu melakukan pembetulan atas SKPIB tersIl. Pernyataan Tergugat Bahwa Penjelasan dalam Pasal UndangUndang boleh diabaikan adalah k Tergugat menyatakan bahwa dalam batang tubuh UU KUP, diperbolehkan untuk dilakukannya pennamun dalam penjelasan UU KUP dibatasi yang dapat dibetulkan.

Ketentuan yang mungkin dapat digunakan untuk melakukan pembetulan Surat Keputusan PeImbalan Bunga ("SKPIB") yang menjadi materi gugatan adalah Pasal 36 ayat (1) UU KUPSebagaimana disebutkan di halaman 2 surat Ahli Perpajakan kepada Ketua Majelis Hakim dan paraPengadilan Pajak, Direktur Keberatan dan Banding beserta staff, Pemohon Banding dan Hadirinomor tanggal 12 Desember 2011 ("Surat Ahli Perpajakan"), dan dengan mempertimbangakan U!

Membatalkan KEP00078/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP00048/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 12 April 2011Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB ) Masa Pajak Juli 2008;d.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put. 44608/PP/M.X/99/2013 Jenis Pajak :GugatanTahun Pajak :2008Pokok Sengketa :bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Keputu:Nomor: KEP00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Pembetulan atas Surat.Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) Nomor: KEP00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 1 Menurut Tergugat:bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor: 49/P.V/2012 tanggal 16 Mei 2012 tidak memenuhi ketensebagaimana diatur

huruf d PMK195/2007 diatur bahwa Penggugat berhak mendabunga; Menurut Majelis:bahwa menurut Tergugat setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari Penggugat sebagai berikut:bahwa menurut Tergugat, terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalianatas adanya putusan Pengadilan Pajak yang menerima seluruhnya permohonan banding PenggKeputusan Keberatan tentang surat ketetapan pajak, sebagai berikut: SKPIB

Menurut Tergugat, sesuai dengan Pasal 24 ayPemerintah No. 80 Tahun 2007 ("PP 80"), terdapat kesalahan sehubungan dengan penerbitKepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua ("KPP LTO 2"), sehingga Kepala (KPP tempat Penggugat terdaftar sampai dengan saat ini) memutuskan untuk membetulkanNamun, menurut Penggugat, berdasarkan Pasal 27A ayat (1) UU KUP, penerbitan SKPIB tersedengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga Tergugat tidak ppembetulan atas SKPIB tersebut.Pernyataan

adalah Pasal 36 ayat (1) huAkan tetapi, Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP sebagai dasar pembetulan SKPIB kurang kuat darnamun hanya untuk mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak.

Membatalkan KEP00079/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Keputusan DPajak Nomor KEP00049/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 12 April 2011 tentang PenBunga (SKPIB) Masa Pajak Agustus 2008;d.

Pengadilan KEP.Keberatan SKP Pajak(dasar penerbitan SKPIB) (dasar Put.

Dengan kata lain, tindakan Dirjen melakukan pembetulantersebut tidak memenuhi prinsip proporsionaliti yaitu bahwa tindakannya tidak sesuaidengan wewenang/hak yang diberikan oleh Pasal 16 ayat (1) UU KUP danPenjelasannya kepada Dirjen;Yang dimaksud dengan adanya sengketa sebagaimana dimaksud dalam Gugatanyang diajukan Penggugat adalah perbedaan penafsiran tentang legalitas kebenaranpenerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga ("SKPIB") yang dilakukanoleh Tergugat.

Menurut Tergugat, sesuai dengan Pasal 24 ayat (5) PeraturanPemerintah No. 80 Tahun 2007 ("PP 80"), terdapat kesalahan sehubungan denganpenerbitan SKPIB oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua("KPP LTO 2"), sehingga Kepala KPP LTO Satu (KPP tempat Penggugat terdaftarsampai dengan saat ini) memutuskan untuk membetulkan SKPIB tersebut.

Namun,menurut Penggugat, berdasarkan Pasal 27A ayat (1) UU KUP, penerbitan SKPIBtersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga Tergugat tidak perlu melakukan pembetulan atas SKPIB tersebut.Pernyataan Tergugat Bahwa Penjelasan dalam Pasal UndangUndang bolehdiabaikan adalah keliruTergugat menyatakan bahwa dalam batang tubuh UU KUP, diperbolehkan untukdilakukannya pembetulan namun dalam penjelasan UU KUP dibatasi yang dapatdibetulkan.

Akan tetapi, Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP sebagaidasar pembetulan SKPIB kurang kuat dan sudut legalitas namun hanya untukmengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak.

dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 40 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding mengajukan Gugatan kepadaDirektur Jenderal Pajak atas Keputusan Tergugat Nomor KEP00086/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 yang Penggugat terima melalui faksimili padatanggal 19 April 2012 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00056/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/11 tentang Pemberian Imbalan BungaMasa Pajak September 2008 tanggal 12 April 2011 ("SKPIB

Penggugat lampirkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga(SPMIB) Nomor 99055/092900562011 tanggal 12 April 2011;Bahwa pada tanggal 16 April 2012, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu(menggantikan KPP Wajib Pajak Besar Dua sebagai KPP tempat Penggugat terdaftarsejak 1 April 2012) mengirimkan Surat Nomor S3136/ WPJ.19/KP.01/2012("S3136/2012") tentang Himbauan Pengembalian Imbalan Bunga alas SKPIB MasaPajak Januari sampai dengan September 2008;Bahwa dalam surat tersebut, Kantor Pelayanan Pajak

Pertimbangan Tergugat yang diberikan dalam keputusan pembetulan tersebut adalahberdasarkan penelitian Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Satu NomorLAP00040/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012, yaitu bahwa terdapatkesalahan sehubungan penerbitan RCM sehingga terdapat cukup alasan untukmembetulkan SKPIB Nomor KEP00056/IB.PPN/ WPJ.19/KP.0203/2011;c.

Terdapat cukup alasan untuk membetulkan SKPIB Nomor KEPO00056/ IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/11;4.

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan bahwa atas SKPIB di atas telahdilakukan pembetulan (foto kopi terlampir), sehingga imbalan bunga yangseharusnya Saudara terima menjadi nihil. Oleh karena itu kami meminta agarSaudara mengembalikan imbalan bunga yang telah Saudara terima berdasarkanSKPIB tersebut di atas";ALASAN PENGGUGATA.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) atas Kelebihan Pembayaran PajakBumi dan Bangunan sebesar Rp6.614.298.240,00 atas nama Penggugatdan/atau menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan kompensasisebesar imbalan bunga a quo terhadap pajakpajak terhutangPenggugat, dengan segala akibat hukumnya yang berlaku kemudian;Bahwa demikian Surat Gugatan ini disampaikan dengan harapankiranya dapat dikabulkan, bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapatlain

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorS2767/WPJ.03/KP.09/2018 Tanggal 8 Maret 2018 tentangPermohonan Penerbitan Surat Imbalan Bunga (SKPIB) AtasKelebihnan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TidakDapat di Proses adalah batal demi hukum.c.

yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusanperpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;Menurut Majelis bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP00085/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 tentangPembetulan atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanlsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 perihal TataCara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undangundang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;bahwa selanjutnya Tergugat dengan Surat Nomor: Surat Nomor:S3136/WPJ.19/KP.01/2012 ("S3136/2012") tentang Himbauan Pengembalian ImbalarBunga atas Pembetulan SKPIB

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang TataCara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga, mengatursebagai berikut:Pasal 11 ayat (2)Penerbitan SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkaitdengan pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajakkarena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonanpeninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf d dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pasal 4 ayat(1) huruf c dan ayat (2), berlaku

SKPIB diterbitkan apabila Putusan Peninjauan Kembali telahditerima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung.Pasal 25Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014;3.

Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidakdiajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;atauc. dalam hal atas Putusan Banding diajukan permohonanPeninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila PutusanPeninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajakdari Mahkamah Agung.Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan Dan PemberianImbalan Bunga.Penerbitan SKPIB

SKPIB diterbitkan apabila Putusan Peninjauan Kembali telahditerima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (6) PP 74 Tahun 2011dan Pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 226/PMK.03/2013 di atas, dalamhal atas Putusan Banding diajukan permohonan PeninjauanKembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan PeninjauanKembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari MahkamahAgung.Bahwa sampai dengan saat ini PP Nomor 74 Tahun 2011 masihberlaku dan tidak pernah

/99/2010yang diucapkan tanggal 29 Nopember 2010 tersebut Penggugat mengajukan SuratPermohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan PembayaranPajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) danTransfer Nomor: YINFAD/XII10/005L tanggal 27 Desember 2010;Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27512/PP/M.X/99/2010yang diucapkan tanggal 29 Nopember 2010 tersebut Penggugat juga mengajukanSurat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB

oleh adanya Putusan Gugatan, yaitu PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.27512/PP/M.X/99/2010 yang diucapkantanggal 29 November 2010 mengenai gugatan terhadap Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: S00096/WPJ.07/KP.0603/2010 tanggal20 April 2010 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Memenuhi PersyaratanFormal;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukanSurat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian ImbalanBunga (SKPIB

Di samping itu, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat juga) mengajukan permohonan penerbitan SuratKeputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) melalui suratnomor: YINFAD/XII10/006L tanggal 27 Desember 2010;1 Bahwa atas permohonan tersebut, Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Lima menerbitkan :1 Surat Keputusan Nomor: KEP00166/WPJ.07/KP.0603/2010 tentang Pelaksanaan Putusan PengadilanPajak yang memutuskan mengurangi jumlah pajak yangmasih harus dibayar atas Surat Tagihan Pajak:00121/107

yang memutuskan menghapus jumlah denda Pasal 14 ayat (4)UndangUndang KUP yaitu semula Rp83.008.561,00 disesuaikanmenjadi nihil adalah sama dengan Surat Keputusan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi karena dalam keputusan tersebutsudah menghapus sanksi administrasi seluruhnya sehingga seharusnyamemenuhi Ketentuan Pasal 27A UndangUndang KUP;10 Bahwa dengan demikian, terkait permohonan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) atas penerbitan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disebut SKPIB adalah suratkeputusan yang menentukan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga yang diberikan kepadaWajib Pajak.3. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disebut SPMIB yang diterbitkanKantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri Keuangan untuk membayar imbalan bunga kepadaWajib Pajak.Pasal 2 huruf c:Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat :c.