Soepawi

Soepawi, urnur 55 tahun. agama Islam, pendidikanSMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal diRt. 002, Rw 002, Kampung Gistang, KecamatanBlambangan Umpa, Kabupaten Way Kanan, sebagaiTermohon:Pengadilan Agama terse ut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa buktiebukti surat dan saksisaksi di persidangan:4al dan 19 hal Put No 0147/P1 G/2018/PA BITENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon cengan surat permohonannyatertanggal 08 Mei 2018

Soepawi):a) Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 10 000.000.

Msi bin Mahyudin) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Sri Marheni Ekosanti SH binti Soepawi Prawiro Wikoro) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp301000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah );

Sri Dewi Titisari, M.Si binti Soepawi Prawiro Wikoro, di bawahsumpah menerangkan pada pokoknya:Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di hadapan penyidik;Putusan No.497/Pid.Sus.LH/2016/PN.PligHalaman 9 dari 23 HalamanBahwa, saksi selaku Kepala Dinas pada Kantor Dinas Kelautan danPerikanan Propisnsi Sumatera Selatan, saksi menjabat sejak tanggal 8Januari 2010 sampai dengan sekarang;Bahwa, yang menjadi tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Dinaspada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan diantaranya

Sri Dewi Titisari, M.Si binti Soepawi PrawiroWikoro, selaku Kepala Dinas pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiSumatera Selatan, menerangkan benar ada menerbitkan surat izin perikanandiantaranya atas nama Yusmitra atau Terdakwa ini setelah diperlihatkan Izin UsahaPerikanan no.503/693/V/IUP/Dislutkan an.Yusmitra yang diterbitkan oleh DinasPutusan No.497/Pid.Sus.LH/2016/PN.PligHalaman 17 dari 23 HalamanKelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan tanggal 5 April 2013 yangditandatangani

IRZA MIRZANA Warga Negara Indonesia, swasta, bertempattinggal di Jalan Sakti V/10, RT. 010, RW. 009,Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat(anak dari Ahmad Soepawi), selanjutnya disebutSSA cena o1 ss manne oom wx PENGGUGAT XVII;18. DINARTI PARAMITA, Warga Negara Indonesia, Swasta,bertempat tinggal di Jalan Sakti 1/5, RT. 010, RW.009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat(anak dari . Badjuri), selanjutnya disebut sebagaiSOoSIeenerns 4 SNe 9 9 e Soe PENGGUGAT XVIIL ;19.

Walikota Jakarta Timur, Notaris Soepawi, S.H.,dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang mana olehPenggugat tidak diikutsertakan sebagai Para pihak di dalam perkara ini,maka dengan demikian bahwa gugatan yang kurang partai atau kurangpihak, tidak bisa dibenarkan secara Hukum. Maka menurut PutusanPengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Oktober 1970, Nomor167/Pdt/1970/PT Bdg., yang menyebutkan Tuntutan gugatan yangbelum lengkap yang diajukan Pnggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima.

April 2009 ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti surat berupa :1Foto copy Akta Jual Beli No.459/Kebon Jeruk/1998, tanggal 3 Juni 1998,yang dibuat oleh Soepawi,SH.

SOEPAWI, S.H., dahulu Notaris (Pensiun), bertempat tinggal diJalan Kayu Ramin Nomor 17 RT.05 RW.01 Utan Kayu,Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Kepala KantorPertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. BadanPertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat, berkedudukandi Kompleks Permata Buana Jalan Kembangan Raya, JakartaBarat;4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANGNEGARA Wilayah Jakarta V, berkedudukan di Jalan PrapatanHal. 2 dari 21 hal.

Nomor 293 PK/Padt/2016lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayahhukum Negara Republik Indonesia;SOEPAWI, S.H., dahulu Notaris (Pensiun), bertempattinggal di Jalan Kayu Ramin Nomor 17 RT.05 RW.01 UtanKayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sekarang tidakdiketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luarwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALAKANTOR PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONALKOTAMADYA JAKARTA

., di Jakarta telahmendapat pengesahan dari Kementerian Hukum & Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia tersebut beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal25 Juni 2009 di hadapan Notaris Soepawi, SH., di Jakarta.

bahwa dengan meninggalnya SSS Bin Senamun, maka berdasarkan pasal96, ayat (1) KHI yang menentukan bahwa "apabila terjadi cerai mati, maka separuh hartabersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, ", sehingga Siti Qomariayah Binti Baron(Tergugat I) selaku isteri berhak Y2 (separuh) dari Obyek Sengketa berupa bangunan rumah tokoyang berada diatas obyek sengketa I dan bangunan rumah yang berada di atas obyek sengketa IItersebut, sedangkan Y2 (separuh) nya merupakan harta tirkah dari Pewaris (Soepawi

Saksi NUR KHAIRUL ANWAR Bin (Alm) SOEPAWI ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017pukul 21.30 WIB di rumah saudara EDI SUSWANTO Alias EDOX BinSUKAT turut Ds. Karangbener RT. 02 RW. lll Kec. Bae Kab.

ke2KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akanmengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun kewenangan Pengadilan Negeri Kudus untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4(empat) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap kepersidangan masingmasing bernama saksi TRIYANTO Bin PARTO SUYATNO,saksi NUR KHAIRUL ANWAR Bin SOEPAWI

., Notaris di Jakarta;Akta Penegasan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tanah KawasanIndustri yaitu Akta No. 11 tanggal 10 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Soepawi, SH., Notaris di Jakarta;(selanjutnya kedua perjanjian kerjasama tersebut di atas disebut jugaPerjanjian Kerjasama);3. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut, PT. Texmaco PerkasaEngineering untuk dan atas nama Penggugat telah membeli(memperoleh) dari PT.

angka 2 halaman 2 patutdikesampingkan karena selama proses inventarisasi dan penelitianterhadap tanahtanah yang terkena pembangunan Jalan TolCikampek (Cikopo) Palimanan Wilayah terhadap Tanah ObjekPerkara tidak pernah terungkap adanya fakta tentang adanya AktaPerjanjian Kerjasama Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Industri No.95 tanggal 14 April 1997 di hadapan Notaris Soekaimi, SH. dan AktaPenegasan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tanah Untuk KawasanIndustri No. 11 tanggal 10 Agustus 1998 di hadapan Soepawi

., di Jakarta telah mendapat pengesahan dariKementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebutbeberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 25 Juni 2009 di hadapanNotaris Soepawi, SH., di Jakarta. (Vide Bukti P1A jo P1B jo P1C).2.