SKEP06/PERS/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016maka Penggugat memutuskan perkara ini ke serikat pekerja SP.TSKSPSI PT.SandratexRempoa;Bahwa pengumuman perusahaan No.07/Pemg.SR/V/2015 adalah tidak sahkarena pengumumn bukan merupakan produk hukum melainkan hanyabersifat himbauan yang tidak memiliki kekuatan hukum.Jadi PHK adalahmerupakan pengurangan karyawan untuk effisiensi;Bahwa benar SP.TSK SPSI PT.

Bahwa dengan penyerahan berkas perkara perselisihan ini maka SP.TSK SPSITS:16.17.PT.SandratexRempoa bertindak sebagai kuasa hukum khusus menindaklanjuti dengan mengirim berkas perkara ini ke Mediasi Dinsosnakertans KotaTangerang Selatan dengan Nomor surat Permohonan Mediasi 01Med/SP.TSKSPSI/SDT/I/2016 yang kemudian direspon oleh mediatorDinsosnakertrans Kota Tangrang selatan dengan surat panggilan MediasiNo.005/18Bid.Penta tertanggal 26 Pebruari 2016;Bahwa dalam mediasi dengan Dinsosnakertrans sejak

(P2)Bahwa dalam perundingan Bipartite tidak menemukan kesesuaianpendapat karena Tergugat tetap tidak mau memberikan uang kompensasipesangon akibat Pemutudan Hubungan Kerja dengan dikeluarkannya SuratKeputusan Nomor SKEP023/PERS/II/2016 tertanggal 03 Pebruari 2016maka Penggugat memutuskan perkara ini ke serikat pekerja SP.TSK SPSIPT.Sandratex Rempoa;Bahwa benar SP.TSK SPSI PT.Sandratex Rempoa Menerima perkaraperselisihan ini dengan penyerahan surat kuasa Khusus yang di buat olehPenggugat / Sdr.Supriyoto

SumpahBahwa bukti tertulis yang dimiliki pemohon kasasi adalah bukti yang ada di atas buktisaksi yang dimiliki Pemohon Kasasi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan olehJudex Facti Bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwakekuatan bukti tertulis berupa bukti tertulis hal tersebut tidak ada kolerasinya sedangkandengan SP.TSK kami, tidak ada Perselisihan Hubungan Industrial.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:bahwa keberatankeberatan

Bahwa Tergugat Rekonpensi pada tanggal 30 januari 2012 memberi tembusan kepadaPenggugat Rekonpensi tentang surat permohonan audiensi nomor: 005/PUK/SP.TSK/SPSI/I/2012 yang ditujukan pada Ketua DPRD kabupaten Sumedang U/p Komisi Ctentang penyampaian aspirasi terkait pengawasan dan penegakan peratiuran perundangundangan ketenagakerjaan dan selanjutnya pada tanggal. 01 Februari 2012 TergugatRekonpensi mengajukan dispensasi kepada Penggugat Rekonpensi untuk beraudiensike Kantoir DPRD Kabupaten Sumedang

Komisi C DPRDKabupaten Sumedang Nomor.007/PUK/SP.TSK/SPSI/KH/II/2012 tanggal. 1 Februari2012 perihal : Aspirasi Terkait Pengawasan dan Penegakkan Pelaksanaan PeraturanPerundangundangan ketenagakerjaan , Tanda bukti P 5 ;Surat Pimpinan Unit Kerja SP TSK SSI PT KAHATEX KABUPATENSUMEDANG kepada Pimpinan Perusahaan P.

KAHATEX Nomor. 012/PUK/SP.TSK/SPSI/KH/II/2012 tanggal. 16 Pebruari 2012 perihal Klarifikasi Audiens ke DPRD Kab.Sumedang, Tanda bukti P 6 ;Kliping koran , Pemberitaan melalui media cetak oleh Sumedang Ekpres , Galamedia,Tribun Jabar, Radar Sumedang mengenai audiensi yang dilakukan Pimpinan Unit KerjaSP TSK SPSI PT KAHATEX ke DPRD Kab. Sumedang , Tanda bukti P 7 ;Surat dari Pemerintah Kabupaten Sumedang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kepadaKetua PUK SP TSK SPSI PT .

bipartit, sebagaimana tertuang dalam risalahperundingan tanggal 6 Mei 2015, dan Penggugat menerima pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh PT Sandratex dengan konpensasi duakali PMTK ketentuan Pasal 156 juncto Pasal 164 ayat (3) juncto Pasal 167ayat (5) Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, akantetapi perundingan tersebut telah gagal menyelesaikan perselisihan secaradamai (P3);Bahwa atas persoalan tersebut kuasa hukum Penggugat mengirim surat keDinsosnakertrans dengan Nomor 07Med/SP.TSK

memberikan Jawaban;Bahwa kemudian PEMOHON telah dimintai keterangan oleh PPNS dariTERMOHON berkenaan dengan pengelolalan ikan arwana dari PT.DK;XI. no Bahwa selanjutnya tibatiba sekonyongkonyong pada Hari Senin tanggal 17Juni 2019 TERMOHON telah memberitahukan bahwa PEMOHON TelahDitetapkan oleh PPNS TERMOHON sebagai TERSANGKA dalam penyidikanperkara a quo sebagaimana ternyata dari Surat Kepala Balai Karantina Ikan,Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong bertanggal 17 Juni2019, Nomor:01/SP.TSK

Surat TERMOHONbertanggal 17 Juni 2019, Nomor:01/SP.TSK/PPNS/ 23.0/V1I/2019, Perihal:Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Yang Menetapkan Diri PEMOHON Sebagai atau Selaku TERSANGKA dalamperkara tindak pidana Karantina Ikansebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 Jo. Pasal 7 huruf a dan c Jo.Hal 21 dari 107 halamanPutusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN PtkPasal UU 9 Nomor: 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan danTumbuhan Jo.

Raya Entikong KM.5, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau,Hal 27 dari 107 halamanPutusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN PtkKalimantan Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriSanggau, tempat kejadian perkara, tempat diterbitkannya SuratPerintah Penyidikan Nomor 001/SPRINDIK/PPNS/23.0/I/2019, tanggal 16Januari 2019, dan Surat Pemberitahuan Dimulainnya Penyidikan Nomor01.01/SPDP/PPNS/23.0/I/2019, tanggal 17 Januari 2019, tempatditerbitkannya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor01/SP.TSK

Photo Copy Surat Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Entikong, bertanggal 17 Juni 2019, Nomor :01/SP.TSK/PPNS/23.0/VI/2019, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka(Bukti P.4);Hal 55 dari 107 halamanPutusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Ptk5.

Bukti T67 Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka AsliNomor 01/SP.TSK/PPNS/23.0/ Vvi/2019,tanggal 17 Juni 2019. 68. Bukti T68 Surat Panggilan Pemeriksaan Tersangka AsliNomor: S.Pgl.032/PPNS/23.0/V1/2019 tanggal17 Juni 2019 atas nama Jimmy Alimwijaya. 69. Bukti T69 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanggal Asli26 Juni 2019 KETERANGAN BUKTI T24 S.D.

Sandratex dengan Kompensasi 2(dua) kali PMTK ketentuan Pasal 156 juncto Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, akan tetapi perundingantersebut telah gagal menyelesaikan perselisihan secara damai (P2);Bahwa atas persoalan tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengirim suratke Dinsosnakertrans dengan Nomor 06Med/SP.TSK SPSI/SDT/II/2015tertanggal 11 Mei 2015 perihal permohonan mediasi;Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan mediator di Kantor DinasTenaga Kerja Kota Tangerang Selatan

melakukanperundingan secara Bipartit, sebagaimana tertuang dalam risalahperundingan tanggal 11 September 2014, dan Penggugat menerimaPemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT.Sandratex dengankonpensasi dua kali ketentuan Pasal 156 Jo Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003, akan tetapi perundingantersebut telah gagal menyelesaikan perselisihan secara damai (P2) ;Bahwa atas persoalan tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengirim surat keDinsosnakertrans dengan Nomor 01Med/SP.TSK

Ayoe IndotamaTextile masa berlaku Perjanjian kerja bersama adalah sampai dengan tanggal 28September 2011 dan Bukti P : 5 Kesepakatan Bersama No. 053 / PUK / SP.TSK /SPSI / SYX / IX / 2010 antara PUK SP TSK SPSI dan Manegar Personalia PT.Ayoe Indotama Textile yang pada intinya telah sepakat untuk memperpanjangmasa berlaku Perjanjian Kerja Bersama sampai dengan 28 September 2011, olehkarenanya Perjanjian kerja bersama pada saat terjadinya pelanggaran yangdilakukan Tergugat adalah masih berlaku dan

Nomor 1022 K/Pdt.SusPHI/2017kembali dan amano sering terlambat masuk kerja, Jadi PHK ini mencaricarikesalahan pekerja pada hal banyak pelanggaran yang dilakukan olehperusahaan seperti gajian yang terlambat atau upah yang dicicil tidakmembayarkan iuran BPJS/Jamsostek dan lainlain, oleh karena itu PHKadalah merupakan pengurangan karyawan untuk effisiensi;13.Bahwa benar SP.TSK SPSI PT.

Sudarmadi sebesar: Rp97.297.130,00(sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratustiga puluh rupiah);Kedua belah pihak tidak menemukan ketidak sesuaian pendapat danakan ditindak lanjuti proses hukum berikutnya (P3);Bahwa atas persoalan tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengirim surat keDinsosnakertrans dengan Nomor: O6Med/SP.TSK SPSI/SDT/III/2015tertanggal 25 April 2016 perihal permohonan mediasi;Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan Mediator dikantor Dinas TenagaKerja Kota Tangerang

Bahwa Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 januari 2012 memberitembusan kepada Penggugat Rekonvensi tentang surat permohonanaudiensi Nomor 005/PUK/SP.TSK/SPSI/I/2012 yang ditujukan pada KetuaDPRD kabupaten Sumedang U/p Komisi C tentang penyampaian aspirasiterkait pengawasan dan penegakan peraturan perundangundanganKetenagakerjaan dan selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2012 TergugatRekonvensi mengajukan dispensasi kepada Penggugat Rekonvensi untukberaudiensi ke Kantor DPRD Kabupaten Sumedang, pihak

LIONGTJAI Als HARRIS ANGGARA pada hari rabu tanggal 05 September2018, diberi tanda T36;Fotocopy surat Penetapan Tersangka Nomor : SP.TSK / 20.1/IX /2018/Reskrimsus tanggal 26 September 2018, diberi tanda T37;Foto copy surat Panggilan Nomor: S.Pgl/501/IX/RES.3.35./2018/Reskrimsus, tanggal 26 September 2018, diberi tanda T38;Halaman 42 dari 59 Putusan No.23/Pid.Prap/2018/PN.Pbr.a9,40.41.42.Foto copy surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 533/X/ RES.3.3.5./2018/Reskrimsus, tanggal 12 oktober 2018, diberi tanda

(sesuai dengan printout sebagai ad informandum);: Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bandung Nomor:KEP.ORG/569/47/II/HIPK/2001 Tentang Pencatatan SerikatPekerja Textile Sandang Dan Kulit (SP.TSK) PT. Badjatex,tertanggal 13 Februari 2001. (sesuai dengan fotokopi);: Surat Pernyataan Pengunduran Diri An. Dadang Sudrajatsebagai Pengurus Unit Kerja SP TSK SPSI PT. Badjatex,tertanggal 17 Oktober 2019.

Wachit Ashari dan Kiwan, Pimpinan Unit Kerja SP.TSK-SPSI PT.Sandratex Rempoa beralamat di Jalan Ir. H.

SKEP-06/PERS/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 maka penggugat memutuskan perkara ini ke serikat pekerja SP.TSK SPSI PT.Sandratex Rempoa .12. Bahwa pengumuman perusahaan No.07/Pemg.SR/V/2015 adalah tidak sah karena pengumumn bukan merupakan produk hukum melainkan hanya bersifat himbauan yang tidak memiliki kekuatan hukum.Jadi PHK adalah merupakan pengurangan karyawan untuk effisiensi ,13.

Bahwa benar SP.TSK SPSI PT.Sandratex Rempoa Menerima perkara perselisihan ini dengan penyerahan surat kuasa Khusus yang di buat oleh penggugat/ Sdr.Gito Muryanto tertanggal 11 Januari 2016 .14.

Bahwa dengan penyerahan berkas perkara perselisihan ini maka SP.TSK SPSI PT.Sandratex Rempoa bertindak sebagai kuasa Hukum Khusus menindak lanjuti dengan mengirim berkas perkara ini ke Mediasi DINSOSNAKERTANS Kota Tangerang Selatan dengan Nomor surat Permohonan Mediasi 01-Med/SP.TSK-SPSI/SDT/ I/2016 yang kemudian direspon oleh mediator Dinsosnakertrans Kota Tangrang selatan dengan surat panggilan Mediasi No.005/18-Bid.Penta tertanggal 26 Pebruari 2016.15.

Dengan surat jawaban anjuran Nomor :04 J A/SP.TSK-SPSI/SDT/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016. (P4).20. Bahwa selama ini tergugat telah mengabaikan terhadap penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan tidak memberikan hak-hak penggugat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan21.