Ditemukan 185 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-06-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 300/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 April 2015 —
7629
  • Menyatakan SAH Surat Perjanjian Keijasama Distributor No. 07/JSA/SPKD/JKT/ll, Tertanggal 25 April 2011;3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi;4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Utang Dagang atas Purchase Order sebesar Rp. 312.968.759,- (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus;5.
    Dalam melakukanpendistribusian produk makanannya maka Penggugat menunjuk danbekerjasama dengan Tergugat sebagai Distributor dengan Area Distribusimeliputi Kediri, Tulung Agung, Blitar, Tranggalek, Nganjuk dan Kertosonosesuai Surat Perjanjian Kerjasama Distributor No. 07/JSA/SPKD/JKT/IVIITanggal 25 April 2011 di Jakarta, antara Penggugat sebagai Pihak danTergugat Idan Tergugat Il sebagai Pihak Kedua.Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Distributor No.O7/JSA/SPKD/JKT/VAl Tanggal 25 April 2011 pada
    Menyatakan SAH Surat Perjanjian Kerjasama Distributor No.07/JSA/SPKD/JKTAI Tertanggal 25 April 2011;Menyatakan Tergugat dan Tergugat Il telah melakukan perbuatanWanprestasi;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap 2 bidang tanahdan bangunan yang telah ditetapkan dan diletakkan;Menghukum Para Tergugat untuk membayar Utang Dagang atasPurchase Order sebesar Rp. 312.968.759, (tiga ratus dua belas jutasembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluhsembilan rupiah) secara tunai dan
    Bahwa benar antara Penggugat dan para Tergugat telah kerjasamausaha dibidang pendistribusian makanan ringan, sesuai dengan suratperjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat tertuangpada no. 07/JSA/SPKD/JKt/IVII, tanggal. 25 April 2011, Penggat pihak dan Para Tergugat Pihak Il;. Bahwa pihak atau Penggugat telah mengirimkan barang, dan Para ParaTergugat telah menerima barang, sedangkan untuk pembayarannya,terhitung 01 April 2011 sampai dengan 06 Agustus 2012 ;.
    /SPKD/JKT/IV/11, Tanggal 25 April 2011, antaraPihak . PT. JAYA SWARASA AGUNG dengan Pihak Il. CV.KAUTSAR ;2. Bukti P2 Foto Copy Surat dari PT. JAYA SWARASA AGUNG FOODINDUSTRIES, No. 0O7/JSA./PEMBERITAHUANA/II/2013,Tanggal 07 Juli 2013, Hal: Surat Pemberitahuan Terakhir;Foto Copy TANDA TERIMA, tanggal 06 April 2011.Perwakilan dari PT. Jaya Swarasa Agung;3.
    Menyatakan SAH Surat Perjanjian Keijasama Distributor No.07/JSA/SPKD/JKTAI, Tertanggal 25 April 2011;3. Menyatakan Tergugat dan Tergugat Il telah melakukan perbuatanWanprestasi;4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Utang Dagang atas PurchaseOrder sebesar Rp. 312.968.759, (tiga ratus dua belas juta sembilan ratusenam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) secaratunai dan sekaligus;5.
Putus : 28-10-0201 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2128 K/Pdt/2016
Tanggal 28 Oktober 0201 — JUMAIN, DK VS PT JAYA SWARASA AGUNG
3826 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam melakukan pendistribusianproduk makanannya maka Penggugat menunjuk dan bekerjasama denganTergugat sebagai Distributor dengan Area Distribusi meliputi Kediri, TulungAgung, Blitar, Tranggalek, Nganjuk dan Kertosono sesuai Surat PerjanjianKerjasama Distributor Nomor 07/JSA/SPKD/JKT/IV/II Tanggal 25 April 2011di Jakarta, antara Penggugat sebagai Pihak dan Tergugat dan Tergugat IIsebagai Pihak Kedua;Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Distributor Nomor 07/JSA/SPKD/JKT/IV/I Tanggal 25 April 2011
    Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerjasama Distributor Nomor 07/JSA/SPKD/JKT/11 Tertanggal 25 April 2011;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telan melakukan perbuatanWanprestasi;.
    Menyatakan sah surat Perjanjian Kerjasama Distributor Nomor 07/JSA/SPKD/JKT/II, Tertanggal 25 April 2011;Menyatakan Tergugat Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;Menghukum Para Tergugat untuk Membayar Utang Dagang atas PurchaseOrder sebesar Rp312.968.759,00 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratusenam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) secaratunai dan sekaligus;5.
Register : 15-03-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 13/PDT/2018/PT PLK
Tanggal 17 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : AKIM Diwakili Oleh : AKIM
Pembanding/Penggugat II : YENDRA Diwakili Oleh : AKIM
Pembanding/Penggugat III : MUKRIM OHONG USIN Diwakili Oleh : AKIM
Pembanding/Penggugat IV : ADRIANUS ASDA Diwakili Oleh : AKIM
Pembanding/Penggugat V : YUSNANIE Diwakili Oleh : AKIM
Pembanding/Penggugat VI : TESON DEMAR LAJU Diwakili Oleh : AKIM
Pembanding/Penggugat VII : ISIDORUS ISON Diwakili Oleh : AKIM
Pembanding/Penggugat VIII : OHONG Diwakili Oleh : AKIM
Pembanding/Penggugat IX : OGOR Diwakili Oleh : AKIM
Terbanding/Tergugat : PT. Tadjahan Antang Mineral
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
10974
  • Pohon karet.sebanyak 1.500 pohon.Surat tanahyang dimilki Penggugat berupa Surat pernyataanTanah Nomor.29/SPKD/TT/III/PEM2011 tertanggal 13 Maret 2011yang diketahui dan terregister di Ketua RT.0O1 Desa TumbangTamirah dan Kepala Desa Tumbang Tambirah.Hal 4 dari 45 Pts.nomor 13/PDT/2018/PT. PLK1.2. PENGGUGAT II.
    (Suratpernyataan Tanah Nomor.29/SPKD/TT/III/PEM2011 tertanggal 13Maret 2011) 0,83738 Ha x Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) Rp 83.738.000, (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga PuluhDelapan Ribu Rupiah).Dan ditambah dengan 1.500 Pohon karet yang tidak bisadimanfaatkan secara maksimal dimanfaatkan x Rp 45.800, (Sesuaidengan Keputusan Bupati Gunung Mas No.91 Tahun 2010 tentangNilai ganti rugi tanam tumbuh) = Rp 68.700.000, (Enam PuluhDelapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).Jadi total kerugian
    Jantan, Selatan dengan SeiJajuang, Barat dengan Dadi.Bahwa diatas kebun milik Penggugat III ada tanam tumbuhyaitu Pohon karet sebanyak 1.000 pohon.Surat tanah yang dimiliki Penggugat III berupa SuratPernyataan Tanah Nomor 13/SPKD/TT/III/PEM2011, tertanggal 05Hal 21 dari 45 Pts.nomor 13/PDT/2018/PT.PLKMaret 2011 yang diketahui dan terregister di Kelurahan/DesaTumbang Tambirah dan Kecamatan Kurun.1.4.
    (Surat pernyataan Tanah Nomor.29/SPKD/TT/III/PEM2011 tertanggal 13 Maret 2011) sehingga kerugiantersebut = 0,83738 Ha + 24,426 Ha x Rp.100.000.000, (SeratusJuta Rupiah) = Rp 2.526.338.000, (Dua Miliar Lima Ratus DuaPuluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).Hal 28 dari 45 Pts.nomor 13/PDT/2018/PT.PLKDan ditambah dengan 1.500 Pohon karet yang tidak bisadimanfaatkan secara maksimal dimanfaatkan x Rp 45.800, (Sesuaidengan keputusan Bupati Gunung Mas No.91 Tahun 2010 tantng Nilaiganti
    Jantan, Selatan dengan SeiJajuang, Barat dengan Dadi.Dengan alas hak berupa surat tanah Surat Pernyataan TanahNomor 13/SPKD/TT/III/PEM2011, tertanggal 05 Maret 2011 yangdiketahui dan terregister di Kelurahan/Desa Tumbang Tambirah danKecamatan Kurun.Adalah syah milik PENGGUGAT III.2.4.
Register : 15-03-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor Nomor 13 /PDT/2018/PT.PLK
1. AKIM, , dkk. vs • PT. TADJAHAN ANTANG MINERAL
65146
  • ukuran Panjang 721 meter dan 886 meter.dan lebar 213Meter dan 395 meter.Luas keseluruhan 244.264 M2.Dengan batas batas : Utara dengan Perusahaan batu bara, Timurdengan Ambopi dan Sei Kaput,Selatan dengan KorneliusUcun,Upik,Yusnanie dan Ligi,Barat dengan Manise.Posisi tanah /Letak tanah sesuai titik Koordinat S : 01.0247,2 /E:113.5123.0Bahwa diatas kebun milik Penggugat ada tanam tumbuh yaituPohon karet.sebanyak 1.500 pohon.Surat tanahyang dimilki Penggugat berupa Surat pernyataan TanahNomor.29/SPKD
    (Suratpernyataan Tanah Nomor.29/SPKD/TT/II/PEM2011 tertanggal 13Maret 2011) 0,83738 Ha x Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) Rp 83.738.000, (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga PuluhDelapan Ribu Rupiah).Dan ditambah dengan 1.500 Pohon karet yang tidak bisadimanfaatkan secara maksimal dimanfaatkan x Rp 45.800, (SesuaiHal 10 dari 45 Pts.nomor 13/PDT/2018/PT.PLK8.2.8.3.8.4.dengan Keputusan Bupati Gunung Mas No.91 Tahun 2010 tentangNilai ganti rugi tanam tumbuh) = Rp 68.700.000, (Enam PuluhDelapan
    Desa Tumbang Tamirah dandi Kecamatan Kurun.Dan tanah/lahan kebun terletak di Daerah Sei Kaput /JJajuang DesaTumbang Tambirah Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Masdengan ukuran Panjang 721 meter dan 886 meter.dan lebar 213Meter dan 395 meter.Luas keseluruhan 244.264 M2.Dengan batas batas : Utara dengan Perusahaan batu bara, Timurdengan Ambopi dan Sei Kaput,Selatan dengan KorneliusUcun,Upik,Yusnanie dan Ligi,Barat dengan Manise.Dengan alas hak berupa Surat tanah berupa Surat pernyataanTanah Nomor.29/SPKD
    Jantan, Selatan dengan Sei Jajuang,Barat dengan Dadi.Bahwa diatas kebun milik Penggugat Ill ada tanam tumbuh yaituPohon karet sebanyak 1.000 pohon.Surat tanah yang dimiliki Penggugat Ill berupa Surat PernyataanTanah Nomor 13/SPKD/TT/IVPEM2011, tertanggal 05 Maret 2011yang diketahui dan terregister di Kelurahan/Desa Tumbang Tambirahdan Kecamatan Kurun.PENGGUGAT IV Mempunyai lahan kebun terletak di daerah SeiJajuangRT.02/RW.04 Desa Tumbang Tambirah Kecamatan Kurun denganukuran panjang 229 dan 118 meter
    (Surat pernyataan Tanah Nomor 13/SPKD/TT/IIVPEM2011,tertanggal 05 Maret 2011) sehingga kerugian tersebut = 2,67 Ha +Hal 28 dari 45 Pts.nomor 13/PDT/2018/PT.PLK13.4.13.5.2,8 Ha + 6,7 Ha x Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) = Rp1.217.000.000, (Satu Miliar Dua Ratus Tujunh Belas Juta Rupiah).Dan ditambah dengan 1000 Pohon karet yang tidak bisa dimanfaatkansecara maksimal dimanfaatkan x Rp 45.800, (Sesuai dengankeputusan Bupati Gunung Mas No.91 Tahun 2010 tantng Nilai gantirugi tanah tumbuh) = Rp
Register : 24-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 16/PID.SUS/2021/PT JAP
Tanggal 31 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum V : SUSANTO SANTIAGO PARARUK, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Baltasar Mauritsius
8325
  • 10 ( sepuluh ) bulan;

    1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
    2. leh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
    4. Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB 4347 KA
    • 1 (satu) lembar STNK/SPKD
    sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB 4347 KA dengan Nomor Seri 01056239;

Dikembalikan kepada saksi NGADIMIN;

  • 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/Jupiter MX warna merah muda tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
  • 1 (satu) lembar STNK/SPKD sepeda motor Yamaha/Jupiter MX Nomor Polisi PB 3431 K dengan Nomor Seri 0013642

Dikembalikan kepada Terdakwa;

  1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
    Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB4347 KA; 1 (satu) lembar STNK/SPKD sepeda motor Honda/Beat warna merahNomor Polisi PB 4347 KA dengan Nomor Seri 01056239;Dikembalikan kepada saksi NGADIMIN; 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha/Jupiter MX warna merah mudatanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 1 (Satu) lembar STNK/SPKD sepeda motor Yamaha/Jupiter MX NomorPolisi PB 3431 K dengan Nomor Seri 0013642;Dikembalikan kepada Terdakwa;6.
    Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor PolisiPB 4347 KA 1 (satu) lembar STNK/SPKD sepeda motor Honda/Beat warnamerah Nomor Polisi PB 4347 KA dengan Nomor Seri 01056239;Dikembalikan kepada saksi NGADIMIN; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/Jupiter MX warna merah mudatanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 1 (Satu) lembar STNK/SPKD sepeda motor Yamaha/Jupiter MXNomor Polisi PB 3431 K dengan Nomor Seri 0013642Dikembalikan kepada Terdakwa;7.
Putus : 13-06-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 06/Pid./TPK/2012/PT.TK.
Tanggal 13 Juni 2012 — Ir. SUMARDI AHDAH, MM. Bin AHDAH
7729
  • Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antaraPengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan52Kerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas PertanianKab.Way Kanan dengan CV. Ghuno Dhio Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05WK/2007 tanggal 10 Agustus 2007.. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antaraPengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen SatuanKerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas PertanianKab.Way Kanan dengan CV. Banjarmasin Nomor600/04/KTR.LEL/III.05WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007..
    Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antaraPengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen SatuanKerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas PertanianKab.Way Kanan dengan CV. Bhakti Mandiri Nomor :600/03/KTR.LEL/III.05WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007.. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antaraPengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen SatuanKerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas PertanianKab.Way Kanan dengan CV.
    Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antaraPengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen SatuanKerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas PertanianKab.Way Kanan dengan CV. Ghuno Dhio Nomor : 600/10/KTR.LEL/III.05WK/2007 tanggal 10 Agustus 2007.2. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antaraPengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen SatuanKerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas PertanianKab.Way Kanan dengan CV. Banjarmasin Nomor600/04/KTR.LEL/III.05WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007.3.
    Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antaraPengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen SatuanKerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas Pertanian58Kab.Way Kanan dengan CV. Bhakti Mandiri Nomor :600/03/KTR.LEL/III.05WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007.Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antaraPengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen SatuanKerja Perangkat Daerah (SPKD) Dinas PertanianKab.Way Kanan dengan CV.
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2787 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — YAFET YIKWA;
469196 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
  • Biaya TPKD 15.000.000JUMLAH 90.000.000 Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluarRencana Penggunaan Dana (RPD)/Musyawarah Kampung atau diluaryang telah ditetapbkan dalam SPKK ataupun SPKD.
    JUMLAH 600.000.000 Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Pedesaaan dari TPKDdiserahkan kepada Tim Pengelolaan Kegiatan Kampung (TPKk) dan tidakdipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua TPKD, selain itu tidakdibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar RencanaPenggunaan Dana (RPD)/ musyawarah kampung atau diluar yang telahditetapbkan dalam SPKK ataupun SPKD.
    Sisa (tidak jelas penggunaannya) 67.000.000 JUMLAH 1.040.000.000 Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKDdiserahkan kepada Tim PelaksanaKegiatan Kampung (TPKK) bukankepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkanmenggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana(RPD)/ musyawarah kampung atau diluar yang telah ditetapbkan dalamSPKK ataupun SPKD.
    Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) BLM Dana kegiatan;c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan;d. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD);Hal. 27 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/201610.e. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD(DDUB); SPPLS tahap Il sejumlah 40% dapat diterbitkan jika dilampiridengan :a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);b.
    JUMLAH 600.000.000 Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Pedesaaan dari TPKDdiserahkan kepada Tim Pengelolaan Kegiatan Kampung (TPKk) dan tidakdipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua TPKD, selain itu tidakdibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiridiluar RencanaPenggunaan Dana (RPD)/ musyawarah kampung atau diluar yang telahditetapbkan dalam SPKK ataupun SPKD.
Putus : 28-05-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 05/Pid/TPK/2012/PT.TK
Tanggal 28 Mei 2012 — Ir. BANI ARAS,M.AP Bin ADUM HERI UJANG
9048
  • Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah(SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV. Ghuno DhioNomor : 600/10/KTR.LEL/III.05WK/2007 tanggal 10 Agustus 2007.2. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah(SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV. BanjarmasinNomor : 600/04/KTR.LEL/III.05WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007.3.
    Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah(SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV. Bhakti MandiriNomor : 600/03/KTR.LEL/III.05WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007.4. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah(SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV.
    Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah(SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV. Ghuno DhioNomor : 600/10/KTR.LEL/III.05WK/2007 tanggal 10 Agustus 2007.2. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah49o oN &11.12.13.(SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV.
    BanjarmasinNomor : 600/04/KTR.LEL/III.05WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007.Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah(SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV. Bhakti MandiriNomor : 600/03/KTR.LEL/III.05WK/2007 tanggal 13 Agustus 2007.Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah(SPKD) Dinas Pertanian Kab.Way Kanan dengan CV.
Register : 05-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 25 Oktober 2016 — YAFET YIKWA
142203
  • Makan, minum dan transportasi 3.000.000JUMLAH 10.000.000 Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar RencanaPenggunaan Dana (RPD)/Musyawarah Kampung atau di luar yang telahditetapbkan dalam SPKK ataupun SPKD. Penggunaan dana PNPM yangdipergunakan untuk biaya pembelian sebagaimana tersebut di atas adalah tidaksesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun2012.
    Biaya TPKD 15.000.000 JUMLAH 90.000.000 mon Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar RencanaPenggunaan Dana (RPD)/Musyawarah Kampung atau diluar yang telahditetapbkan dalam SPKK ataupun SPKD.
    Sisa (tidak jelas penggunaannya) 67.000.000 JUMLAH 1.040.000.000 Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkankepada Tim PelaksanaKegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada KepalaKampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan danaPNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ musyawarahkampung atau diluar yang telah ditetapbkan dalam SPKK ataupun SPKD.
    Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) BLM Dana kegiatan;c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan;d. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD);e. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD(DDUB);SPPLS tahap II sejumlah 40% dapat diterbitkan jika dilampiri dengan :a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);Hal. 28 dari 94 hal. Put. No. 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAPb.
    Sisa (tidak jelas penggunaannya) 67.000.000JUMLAH 1.040.000.000 Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkankepada Tim PelaksanaKegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada KepalaKampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan danaPNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ musyawarah kampungatau diluar yang telah ditetapbkan dalam SPKK ataupun SPKD.
Register : 09-12-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 30-04-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 14/PID.SUS/2014/PT PTK
Tanggal 16 Desember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : samsul bahri
Terbanding/Terdakwa : ASMAJAYA, S.Pd
7125
  • DPA SPKD : 1.03.01.15.07.5.2, UrusanPemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Organisasi : 1.03.01Dinas Pekerjaan Umum, Program : 1.03.01.15 Program Pembangunan Jalandan Jembatan, Kegiatan : 1.01.01.15.07 Perencanaan Teknis Jalan danJembatan, Sumber Dana : DAU, Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum,Jumlah Anggaran : Rp.875.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh LimaJuta Rupiah), Pengguna Angaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Dinas17.18.19.20.21.22.23.Pekerjaan Umum, Nama : Drs.
    DPA SPKD : 1.03.01.15.05.5.2, UrusanPemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Organisasi : 1.03.01Dinas Pekerjaan Umum, Program : 1.03.01.15 Program Pembangunan Jalandan Jembatan, Kegiatan : 1.01.01.15.05 Pembangunan Jembatan, SumberDana : DAU + Penyesuaian DAU/AD HOC, Lokasi Kegiatan : DinasPekerjaan Umum, Jumlah Anggaran : Rp.4.880.000.000,00 (Empat MilyarDelapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), Pengguna Angaran/KuasaPengguna Anggaran : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Nama : Drs.HARDJITO,
    (Fotocopy yang telah dilegalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008, No.DPA SPKD : 1.03.01.15.09.6.2, Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan WajibPekerjaan Umum, Organisasi : 1.03.01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum,Program : 1.03.01.15 Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan :24.20%26.ZT28.29.30.31.1.03.01.15..09 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, LokasiKegiatan : Kabupaten Bengkayang, Sumber Dana : Ad.
    DPA SPKD : 1.03.01.15.07.5.2, Urusan Pemerintahan : 1.03Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Organisasi : 1.03.01 Dinas PekerjaanUmum, Program : 1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,Kegiatan : 1.01.01.15.07 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, SumberDana : DAU, Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum, Jumlah Anggaran :Rp. 875.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah),Pengguna Angaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Dinas PekerjaanUmum, Nama: Drs.
    (Fotocopy yang telah dilegalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008, No.DPA SPKD : 1.03.01.15.09.6.2, Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan WajibPekerjaan Umum, Organisasi : 1.03.01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum,Program : 1.03.01.15 Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan1.03.01.15..09 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, LokasiKegiatan : Kabupaten Bengkayang, Sumber Dana : Ad.
Putus : 16-12-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 K/PID/2013
Tanggal 16 Desember 2014 — SUTIKNO LINUHUNG
6939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SpKd ;Foto copy Laporan Pemeriksaan Neurokognitif (NCT) atas nama Tn.Sutikno Linuhung, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum DokterSoetomo Staf Medik Fungsional Kedokteran Jiwa, tertanggal 13 Juli 2012yang ditandatangani oleh Erikavitri Yulianti, dr. SoKJ ;Fotofoto ;Foto Copy Surat tertanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepadaSdr.Sudjono & Partners, yang dibuat oleh Kuasa Hukum SutiknoLinuhung yaitu M. Syahrul Borman,SH.
    SpKd ;Foto copy Laporan Pemeriksaan Neurokognitif (NCT) atas nama Tn.Sutikno Linuhung, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum DokterSoetomo Staf Medik Fungsional Kedokteran Jiwa, tertanggal 13 Juli2012 yang ditandatangani oleh Erikavitri Yulianti, dr. SoKd ;Fotofoto ;Foto Copy Surat tertanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepadaSdr.Sudjono & Partners, yang dibuat oleh Kuasa Hukum SutiknoLinuhung yaitu M. Syahrul Borman,SH.
    SpKd ;Foto copy Laporan Pemeriksaan Neurokognitif (NCT) atas nama Tn.Sutikno Linuhung, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum DokterSoetomo Staf Medik Fungsional Kedokteran Jiwa, tertanggal 13 JuliHal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor : 654 K/Pid/20132012 yang ditandatangani oleh Erikavitri Yulianti, dr. SoKJ ; Fotofoto ; Foto Copy Surat tertanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepadaSdr.Sudjono & Partners, yang dibuat oleh Kuasa Hukum SutiknoLinuhung yaitu M. Syahrul Borman,SH.
Register : 12-11-2020 — Putus : 29-01-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN Kaimana Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kmn
Tanggal 29 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.Willy Ater, S.H
2.Henry Siahaan
3.DIKY WAHYU ARYANTO, S.H
4.LEONARD HASUDUNGAN NT, SH
5.SUSANTO SANTIAGO PARARUK, S.H.
Terdakwa:
Baltasar Mauritsius
13358
  • >
  • Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaBALTASAR MAURITSIUSdengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agarTerdakwa tetap berada di dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB 4347 KA
    • 1 (satu) lembar STNK/SPKD
    sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB 4347 KA dengan Nomor Seri 01056239;

Dikembalikan kepada saksi NGADIMIN;

  • 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/Jupiter MX warna merah muda tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
  • 1 (satu) lembar STNK/SPKD sepeda motor Yamaha/Jupiter MX Nomor Polisi PB 3431 K dengan Nomor Seri 0013642

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6.

135cc;Nomor Rangka : MH32S60049K529613Nomor Mesin : 2S6528896;Warna : Hijau;Bahan Bakar : Bensin;Tahun Registrasi : 2009;Tahun Pembuatan : 2009;Warna TNKB : Hitam;Sumber Identitas Kendaraan : STNK;Dinyatakan TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALANKENDARAAN BERMOTOR;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti yang telah disita secara sah menurut undangundang yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB 4347KA; 1 (satu) lembar STNK/SPKD
sepeda motor Honda/Beat warna merah NomorPolisi PB 4347 KA dengan Nomor Seri 01056239; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/Jupiter MX warna merah muda tanpaTanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 1 (satu) lembar STNK/SPKD sepeda motor Yamaha/Jupiter MX Nomor PolisiPB 3431 K dengan Nomor Seri 0013642;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah olehPenyidik berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor27/Pen.Pid/2020/PN Kmn tanggal 23 Juli 2020 oleh karenanya barang buktitersebut
dan/atau mengalihkan status penahananTerdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri ataumengulangi perbuatannya, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) Huruf bUndang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, MajelisHakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah TahananNegara (RUTAN);Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganyaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB 4347KA dan 1 (satu) lembar STNK/SPKD
Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Beat warna merah Nomor Polisi PB 4347KA 1 (satu) lembar STNK/SPKD sepeda motor Honda/Beat warna merahNomor Polisi PB 4347 KA dengan Nomor Seri 01056239;Dikembalikan kepada saksi NGADIMIN; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/Jupiter MX warna merah muda tanpaTanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 1 (satu) lembar STNK/SPKD sepeda motor Yamaha/Jupiter MX NomorPolisi PB 3431 K dengan Nomor Seri 0013642Dikembalikan kepada Terdakwa;Halaman 64
Upload : 20-08-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 36/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
DRS. H. GUSNIAR HASIBUAN
1514
  • Gusnar) ;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, antara lain :Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;e Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan ;e Menanda tangani SPM ;* Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SPKD yang dipimpinnya ;e Mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya ;e Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H.
    Gusnar) ;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, antara lain :e Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;e Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan ;Menanda tangani SPM ;e Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SPKD yang dipimpinnya ;e Mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya ;e Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H.
    Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SPKDyang dipimpinnya ;e Mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya ;e Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan selaku Plt. Kepala DinasPendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas menetapkan:eNama Kepanitiaan Surat KeputusanTanggalNo.Nomor1. Drs MOHAMMAD Pejabat Pelaksana Tehnis 027/73/2010 03 Agustus 2010PANGIHUTAN Kegiatan (PPTK)HASIBUAN2.
Putus : 20-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2789 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA ; YUNUS WANIMBO
8140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2789 K/PID.SUS/2016 JUMLAH 10.000.000 Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telahditetapbkan dalam SPKK ataupun SPKD. Penggunaan dana PNPM yangdipergunakan untuk biaya pembelian sebagaimana tersebut diatas adalahtidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM MandiriTahun 2012.
    Di berikan kepada Pemuda Distrik 15.000.000 o==KelilaBiaya TPKD 15.000.000 on JUMLAH 90.000.000 Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telahditetapbkan dalam SPKK ataupun SPKD.
    Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) BLM Dana kegiatan;c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan;d. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD);Hal. 20 dari 158 hal. Put. Nomor 2789 K/PID.SUS/2016e. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD(DDUB); SPPLS tahap II sejumlah 40% dapat diterbitkan jika dilampiri dengan:a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);b.
    Makan, minum dan 3.000.000 =transportasiJUMLAH 10.000.000 Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluarRencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluaryang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Penggunaan danaPNPM yang dipergunakan untuk biaya pembelian sebagaimana tersebutdiatas adalah tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasanPNPM Mandiri Tahun 2012.
    Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) BLM Dana kegiatan;c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan;d. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD);e. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari danaAPBD (DDUB);SPPLS tahap Il sejumlah 40% dapat diterbitkan jika dilampiridengan:a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);Hal. 70 dari 158 hal. Put. Nomor 2789 K/PID.SUS/2016b.
Putus : 07-11-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN Ptk
Tanggal 7 Nopember 2014 — ASMAJAYA, S.Pd
249109
  • (fotocopy yang telah dilegalisir) dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) satuan kerja perangkat daerah (dpa skpd) tahun anggaran 2007, belanja langsung, no. dpa spkd : 1.03.01.15.07.5.2, urusan pemerintahan : 1.03 urusan wajib pekerjaan umum, organisasi : 1.03.01 dinas pekerjaan umum, program : 1.03.01.15 program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan : 1.01.01.15.07 perencanaan teknis jalan dan jembatan, sumber dana : dau, lokasi kegiatan : dinas pekerjaan umum, jumlah anggaran :
    (dpa skpd) tahun anggaran 2007, belanja langsung, no. dpa spkd : 1.03.01.15.05.5.2, urusan pemerintahan : 1.03 urusan wajib pekerjaan umum, organisasi : 1.03.01 dinas pekerjaan umum, program : 1.03.01.15 program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan : 1.01.01.15.05 pembangunan jembatan, sumber dana : dau + penyesuaian dau/ad hoc, lokasi kegiatan : dinas pekerjaan umum, jumlah anggaran : rp.4.880.000.000,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), pengguna angaran/kuasa
    (fotocopy yang telah dilegalisir) dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) satuan kerja perangkat daerah (dpa skpd) tahun anggaran 2008, no. dpa spkd : 1.03.01.15.09.6.2, urusan pemerintahan : 1.03 urusan wajib pekerjaan umum, organisasi : 1.03.01 urusan wajib pekerjaan umum, program : 1.03.01.15 pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan : 1.03.01.15..09 pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan, lokasi kegiatan : kabupaten bengkayang, sumber dana : ad. hoc dan dau, jumlah anggaran : rp. 14.119.900.000
    DPA SPKD : 1.03.01.15.07.5.2, Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan WajibPekerjaan Umum, Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Program :1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : 1.01.01.15.07Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, Sumber Dana : DAU, LokasiKegiatan : Dinas Pekerjaan Umum, Jumlah Anggaran : Rp.875.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), PenggunaAngaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Nama :Drs.
    DPA SPKD : 1.03.01.15.05.5.2, Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan WajibPekerjaan Umum, Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Program :1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : 1.01.01.15.05Pembangunan Jembatan, Sumber Dana : DAU + Penyesuaian DAU/AD HOC,Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum, Jumlah Anggaran : Rp.4.880.000.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh JutaRupiah), Pengguna Angaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Dinas PekerjaanUmum, Nama : Drs.
    DPA SPKD :1.03.01.15.09.6.2, Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum,Organisasi : 1.03.01 Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Program : 1.03.01.15Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : 1.03.01.15..09 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkayang,Sumber Dana : Ad. HOC dan DAU, Jumlah Anggaran : Rp. 14.119.900.000,(Empat Belas Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
    DPA SPKD : 1.03.01.15.07.5.2, UrusanPemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Organisasi : 1.03.01Dinas Pekerjaan Umum, Program : 1.03.01.15 Program PembangunanJalan dan Jembatan, Kegiatan : 1.01.01.15.07 Perencanaan Teknis Jalandan Jembatan, Sumber Dana : DAU, Lokasi Kegiatan : Dinas PekerjaanUmum, Jumlah Anggaran : Rp. 875.000.000,00 (Delapan Ratus TujuhPuluh Lima Juta Rupiah), Pengguna Angaran/Kuasa Pengguna Anggaran :Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Nama : Drs.
    DPA SPKD : 1.03.01.15.09.6.2, Urusan Pemerintahan : 1.03 UrusanWajib Pekerjaan Umum, Organisasi : 1.03.01 Urusan Wajib PekerjaanUmum, Program : 1.03.01.15 Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: 1.03.01.15..09 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, LokasiKegiatan : Kabupaten Bengkayang, Sumber Dana : Ad. HOC dan DAU,Jumlah Anggaran : Rp. 14.119.900.000, (Empat Belas Milyar SeratusSembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
Register : 03-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 25 Oktober 2016 — BENI UAGA, A.Md.
7940
  • Pada saat mengajukan pencairan dana PNPM TahunAnggaran 2012 tersebut, selain tidak dilampiri Surat Permintaan Pembayaran(SPP), saksi YAFET JIKWA juga tidak melampirkan dokumen kelengkapanlainnya yang antara lain Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) DOK, SuratPerjanjian Pendanaan (SP2) DOK dan Rencana Kegiatan DOK (RKD) yangtelah di verifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten serta ditandatangani oleh wakil masyarakat beserta PJOKD.
    Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD)DOK;c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK;d. Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah diverifikasi olehPendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten, danditandatangani oleh wakil masyarakat dan PjOKD;huruf h SPPLS DOK tahap II sebesar 60% dari SP2 dapat diterbitkanapabila penggunaan DOK tahap mencapai 80% atau lebih, dengandilampiri:a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);b.
    Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD)DOK;c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK;d. Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah diverifikasi olehPendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten, danditandatangani oleh wakil masyarakat dan PJOKD;Putusan perkara Tipikor Nomor 41/PID.SusTPK/2016/PT JAP. Hal. 45huruf h SPPLS DOK tahap II sebesar 60% dari SP2 dapat diterbitkanapabila penggunaan DOK tahap mencapai 80% atau lebih, dengandilampiri:a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);b.
Register : 28-06-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 731/PID.B/2016/PN.BDG
Tanggal 11 Agustus 2016 — USEP SUHENDA BIN EMAN SUHERMAN
499
  • Lukas Kabul B, SPKd dan 1 (satu) buah bak tintaDirampas untuk dimusnahkan6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp.5.000.( limaribu rupiah):Demikian diputuskan pada hari: KAMIS tanggal 11 AGUSTUS 2016 dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung oleh kami : H DARIYANTO,SH.MH.sebagai Ketua Majeiis, Hj.
Register : 29-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 479/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL.
Tanggal 22 September 2016 — Tn. PETER MARCEL SCHIPPERS dan Ny. BETTY ROSALINA adalah Suami - Istri, Warga Negara Belanda (Suami) dan Warga Negara Indonesia (Istri), bertempat tinggal di Minggiran Baru MJ 2/933, RT. 048/RW.014, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : ----------------------------------------- PARA PEMOHON --------------------------------------
5234
  • Wirasto, SpKd, tertanggal 18 September 2015. (Bukti P.12) ; 13.Fotocopy Surat Keterangan Medis, No. 449.1/60/RSUD/IX/2015, yangdikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta,atas nama BETTY ROSALINA, yang dikeluarkan oleh dr. Ronny T.Wirasto, SpKd, tertanggal 18 September 2015. (Bukti P.13) ; 14.Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, No.
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2788 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — MATIAS DABI;
443173 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
  • No. 2788 K/Pid.Sus/2016 Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKDdiserahkan kepada Tim PelaksanaKegiatan Kampung (TPKK) bukankepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkanmenggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana(RPD)/ musyawarah kampung atau diluar yang telah ditetapbkan dalamSPKK ataupun SPKD.
    Sisa (tidak jelas penggunaannya) 67.000.000 JUMLAH 1.040.000.000 Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKDdiserahkan kepada Tim PelaksanaKegiatan Kampung (TPKK) bukankepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkanmenggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana(RPD)/ musyawarah kampung atau diluar yang telah ditetapbkan dalamSPKK ataupun SPKD.
    No. 2788 K/Pid.Sus/2016 kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkanmenggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana(RPD)/Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalamSPKK ataupun SPKD. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKDKobakma tidak dapat mempertanggungjawabkannya;b. Tanggal 30 November 2012, Sdr.
    Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD)DOK;c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK;d. Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah diverifikasi olehPendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten, danditandatangani oleh wakil masyarakat dan PjOKD;huruf h SPPLS DOK tahap Il sejumlan 60% dari SP2 dapatditerbitkan apabila penggunaan DOK tahap mencapai 80% ataulebih, dengan dilampiri:a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);b.
Register : 03-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 25 Oktober 2016 — MATIAS DABI
10451
  • Pada saat mengajukan pencairan dana PNPMTahun Anggaran 2012 tersebut, selain tidak dilampiri Surat PermintaanPembayaran (SPP), saksi YAFET JIKWA juga tidak melampirkan dokumenkelengkapan lainnya yang antara lain Surat Penetapan Kepala Distrik(SPKD) DOK, Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK dan RencanaKegiatan DOK (RKD) yang telah di verifikasi oleh Pendamping Distrik danPendamping Kabupaten serta di tandatangani oleh wakil masyarakatbeserta PjOKD.
    AMIR SOMBA)8 Honor Bendahara TPKD (sdr. 30.000.000 Penyerahan danaKUBUGI POLONA) dilakukan oleh saksiAMIR SOMBA9 Sisa (tidak jelas penggunaannya) 31.200.000 JUMLAH 1.440.000.000 Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkankepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada KepalaKampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan danaPNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/MusyawarahKampung atau diluar yang telah ditetapbkan dalam SPKK ataupun SPKD
    AMIR SOMBA)8 Honor Bendahara TPKD (sdr. 20.000.000 Penyerahan danaKUBUGI POLONA) dilakukan oleh saksiAMIR SOMBA9 Sisa (tidak jelas penggunaannya) 67.000.000 JUMLAH 1.040.000.000 Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKDdiserahkan kepada Tim PelaksanaKegiatan Kampung (TPKK) bukankepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak16dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar RencanaPenggunaan Dana (RPD)/ musyawarah kampung atau diluar yangtelah ditetapbkan dalam SPKK ataupun SPKD
    Pada saat mengajukanpencairan dana PNPM Tahun Anggaran 2012 tersebut, selain tidakdilampiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP), saksi YAFET JIKWA jugatidak melampirkan dokumen kelengkapan lainnya yang antara lain SuratPenetapan Kepala Distrik (SPKD) DOK, Surat Perjanjian Pendanaan(SP2) DOK dan Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah di verifikasioleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten serta ditandatangani oleh wakil masyarakat beserta PjOKD.