Ditemukan 36 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1604 K/PDT/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — H. BUDI SATRIADI, S. KM., MM., dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama PT. MINERAL SUKSE MAKMUR, dk. VS BUDIMAN;
7733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suryani sebagai kuasa Direktur yang beralamat diJalan Janah Harapan RT 12, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan DusunTengah, Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah, sesuai dengan SuratPelaksana Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 011/SPKPB/HSAAI/X11/2012 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012, dimana dalamdalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut Penggugat selaku PihakKedua dan Tergugat II selaku Pihak Pertama;4.
    Bahwa sebelum terjadinya pelaksanaan pekerjaan penambanganbatubara yang akan dilakukan oleh Penggugat sebagai PelaksanaPenambangan batubara sesuai dengan apa yang dijanjikan Tergugat Ilkepada Penggugat dalam kesepakatan tersebut dan sesuai denganketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Pelaksana KerjasamaPenambangan Batubara Nomor 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 pada hariSelasa tanggal 31 Januari 2012, Tergugat Il mempunyai tanggungjawabdan hak, antara lain:a.
    KenangaJaya Pusat Ampah, sebagai uang untuk pengambilan IUPOP ke pihakketiga sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 3Februari 2012 di Tamiang Layang, pembayaran ini dilakukan oleh Penggugatdengan uang pribadi Penggugat, sebagai realisasi kesapakatan SuratPelaksana Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012:7.
    Bahwa Tanggal 17 Februari 2012 Penggugat telah mentransfer uangsebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepadaTergugat II untuk pembayaran batubara lelang tersebut kepada PemerintahKabutapen Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan SuratPelaksana Kerjasama Penambangan batubara Nomor 011/SPKPB/HSHalaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1604 K/Pdt/2017AAI/X1I/2012 tanggal 31 Januari 2012.
    MineralSukses Makmur kepada suryani sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliarenam ratus juta rupiah) sebagai tambahan tanda jadi sesuai denganSurat Pelaksana Kerjasama Penambangan batubara Nomor 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 tanggal 31 Januari 2012; Bukti Kwitansi PT. Mineral Sukses Makmur tanggal 3 Februari2012 untuk Pembayaran tahap pertama perjanjian antara PT. MineralSukses Makmur dengan CV.
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/PID/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — H. BUDI SATRIADI, S.K.M., M.M.;
12775 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi Surat Pelaksana Kerjasama Penambangan BatubaradenganCV KENANGA JAYA PUSAT AMPAH Nomor 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012:Fotokopi Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 41 Tahun 2012tanggal O06 Februari 2012 tentang Penetapan Pemenang LelangTerbatas Terhadap Aset Batubara Hibah Eks.
    Yang diajukan Penuntut Umum:1.Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Pelaksana Kerjasama PenambanganBatubara Nomor 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 tanggal 31 Januari2012:.
    Suryani yang notabenenya kuasa direktur dari CV.Kenanga Jaya Pusat Ampah berdasarkan Surat PelaksanaKerjasama Penambangan Batubara No: 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012,yang telah Pemohon PK/TUK/Terdakwa perlihatkan padaSaksi Budiman pada tanggal 6 Februari 2012. bahwaberdasarkan 1 ayat (1) pada angka 2 Surat PelaksanaKerjasama Penambangan Batubara No: 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012antara Pemohon PK/TUK/Terdakwa dengan CV.
    Janah Harapan RTI. 12 KelurahanAmpah Kota, Kecamatan Dusun Tengah KabupatenBarito Timur Kalimantan Tengah, sesuai dengan SuratPelaksana Kerjasama Penambangan Batubara No:011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 pada hari Selasa tanggal31 Januari 2012, dimana dalam Surat KesepakatanBersama tersebut PK/TUK/Terdakwa selaku PihakKedua dan H. Suryani selaku kuasa direktur daripadaCV.
    Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pelaksana KerjasamaPenambangan Batubara No. 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 tanggal 31Januari 2012:2. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama yang telahdilakukan Pengesahan oleh Notaris Helsi Yasin, S.H., M.Kn tanggal15 Februari 2012;3.
Register : 19-05-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Pdg
Tanggal 3 Juni 2015 — H. BUDI SATRIADI, S.KM., M.M melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang
14724
  • Janah Harapan RT. 12 Kelurahan Ampah Kota,Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito sesuai dengan SuratPelaksana Kerjasama Penambangan Batubara No: 011/SPKPB/HSAAIV/X1V2012 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 (vide bukti P.2);Bahwa dalam kerjasama ini, CV.
    MineralSukses Makmur kepada suryani sebesar Rp. 1.600.000.000, (satumilyar enam ratus juta rupiah) sebagai tambahan tanda jadi sesuaidengan Surat Pelaksana Kerjasama Penambangan batubaraNo:011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 tanggal 31 Januari 2012 (VideBukti P. 15);Bukti Kwitansi PT. Mineral Sukses Makmur tanggal 03 Februari 2012untuk Pembayaran tahap pertama perjanjian antara PT. MineralSukses Makmur dengan CV.
    Suryani,sehingga jelas dan terang bahwa Pemohon sama sekali tidak memilikikeinginan untuk menipu atau menggelapkan uang dari Pelapor Budimankarena semua transaksi kKeuangan yang Pemohon lakukan dapatPemohon pertanggungjawabkan disertai dengan buktibukti yang kuat;Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon nyatanyata bagian daripelaksanaan atas perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4kerjasama penambangan batubara Nomor: 011/SPKPB/HSAAI/X1I/2012,tanggal 31 Januari 2012 antara Pemohon dengan
    Suryani yang ada dalam bukti surat produk P.2 tersebut (SuratPelaksana Kerjasama Penambangan Batubara No.011/SPKPB/HSAAVX1V2012);Bahwa saksi tahu Surat Pelaksana Kerjasama Penambangan BatubaraNo.011/SPKPB/HSAAI/XII/2012, karena saksi ikut mengkonsepnya dansaksi ada ikut memaraf surat tersebut;Bahwa saksi lupa kapan Surat Pelaksana Kerjasama PenambanganBatubara No.011/SPKPB/HSAAVX1IV/2012 itu dibuat;Bahwa menurut saksi yang saksi linat hubungan antara Budi Satriadi denganBudiman ada perjanjian dan
    BUDISATRIADI, SKM,MM dengan H.SURIANI Nomor 011/spkPB/HSaa/XII/2012 tanggal 31Januari 2012, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikandengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan 1.32;Fotokopi MoU H.
Register : 30-06-2015 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 108 /Pdt.G/2015/PN Pdg
Tanggal 7 Juni 2016 — H. BUDI SATRIADI, S.KM, MM lawan 1. BUDIMAN, 2. CV. KENANGA JAYA PUSAT AMPAH
10250
  • dengan apa yang dijanjikan Tergugat II kepada Penggugatdalam kesepakatan tersebut dan sesuai dengan ketentuan yang terdapatdalam Pasal 1 ayat (1) Surat Pelaksana Kerjasama Penambangan BatubaraNo: 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012,Tergugat Il mempunyai tanggung jawab dan hak, antara lain :a.
    Kenanga Jaya PusatAmpah, sebagai uang untuk pengambilan IUPOP ke pihak ketiga sebesarRp. 300.000.000.., (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2012 diTamiang Layang, pembayaran ini dilakukan oleh Penggugat dengan uangpribadi Penggugat, sebagai realisasi kesapakatan Surat PelaksanaKerjasama Penambangan Batubara No: 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 padahari Selasa tanggal 31 Januari 2012:7.
    Bahwa guna pelaksanan Surat Kerjasama Penambangan Batubara No:011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012antara Penggugat dengan Tergugat Il. Maka Penggugat berupaya untukmencari penyandang atau pemodal untuk realisasi Kesepakatan tersebut.Oleh karena itu Penggugat bertemu dengan Tergugat yang dikenalkanoleh Gusnadi, dan Tergugat bersedia untuk menjalankan kerjasama usahapertambangan batubara dengan Penggugat.
    MineralSukses Makmur kepada suryani sebesar Rp. 1.600.000.000, (satu milyarenam ratus juta rupiah) sebagai tambahan tanda jadi sesuai denganSurat Pelaksana Kerjasama Penambangan batubara No:011/SPKPB/HSAAI/X11/2012 tanggal 31 Januari 2012;Bukti Kwitansi PT. Mineral Sukses Makmur tanggal 03 Februari 2012untuk Pembayaran tahap pertama perjanjian antara PT. Mineral SuksesMakmur dengan CV. Kenanga Jaya Pusat Ampah kepada H.
    >Kekeliruan 2Dalam Surat Perjanjian No. 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012, tanggal 31Januari 2012 tidak ada tercantum Kuasa Direktur > Kekeliruan 3yang ada adalah H. Suryani sebagai Direktur CV. Kenanga Jaya PusatAmpah sehingga Saya mempercayai Penggugat dan mau bekerjasama.Seandainya ada tercantum H.
Register : 02-07-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 349/Pid.B/2015/PN Pdg
Tanggal 7 Januari 2016 — H. BUDI SATRIADI, S.K.M., M.M
7314
  • Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Pelaksana Kerjasama Penambangan Batubara No. 011/SPKPB/HS-AAI/XII/2012 tanggal 31 Januari 20122. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama yang telah dilakukan Pengesahan oleh Notaris Helsi Yasin, S.H., M.Kn tanggal 15 Februari 20123.
    KENANGA JAYA PUSAT AMPAH No: 011/SPKPB/HS-AAI/XII/2012 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 20123. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 41 Tahun 2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Penetapan Pemenang Lelang Terbatas Terhadap Aset Batu Bara Hibah Eks. PT Anugrah Mulia4. Fotocopy surat Perjanjian Kerjasama antara PT.
    Kenanga Jaya Pusat Ampah,sesual dengan isi revisi surat pelaksanaan kerja sama penambanganbatubara No: 011/SPKPB/HSAA3/XIV/2012 tertanggal 31 Januari 2012,yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi sendiri;Bahwa saksi mendapatkan surat kuasa dari Direktur CV.
    Fotocopy Surat Pelaksana Kerjasama Penambangan Batubaradengan CV.KENANGA JAYA PUSAT AMPAH No: 011/SPKPB/HSAAI/XI/2012 padahari Selasa tanggal 31 Januari 2012Fotocopy Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 41 Tahun 2012tanggal 06 Februari 2012 tentang Penetapan Pemenang Lelang TerbatasTerhadap Aset Batu Bara Hibah Eks. PT Anugrah Mulia. Fotocopy surat Perjanjian Kerjasama antara PT.
    Kenanga Jaya Pusat Ampah No: 001/SPKPB/HSAAVX1V2012 tertanggal 31 Januari 2012 (vide bukti T2) Bahwa CV. Kenanga Jaya Pusat Ampah mendapatkan batubara lelangberdasarkan SK Bupati Barito Timur No.41 Tahun 2012 TentangPenetapan Pemenang Lelang Terbatas terhadap aset batubara hibaheks.PT. Anugrah Mulia dengan harga penawaran Rp.100.000, pertonasedengan perkiraan jumlah tonase sebesar 16.000 tonase (vide bukti T3).
    Suryani, sesuai bukti Perjanjian Kerjasama No: 001/SPKPB/HSAAVX1V2012 tertanggal 31 Januari 2012 (vide bukti T2); Bahwa CV. Kenanga Jaya Pusat Ampah mendapatkan batubara lelangberdasarkan SK Bupati Barito Timur No.41 Tahun 2012 TentangPenetapan Pemenang Lelang Terbatas terhadap aset batubara hibaheks.PT. Anugrah Mulia dengan harga penawaran Rp.100.000,pertonase dengan perkiraan jumlah tonase sebesar 16.000 tonase (videbukti T3).
    Kenanga Jaya Pusat Ampah milik H.Suryani, sesuai bukti Perjanjian Kerjasama No: 001/SPKPB/HSAAIXIV/2012tertanggal 31 Januari 2012 (vide bukti T2), serta bukti kuitansi pembayaran uangmuka tanda jadi sebesar Rp.300.000.000 , tertamggal 3 Pebruari 2012, sehinggakewajiban membayar Terdakwa kepada CV.Kenanga Jaya Pusat Ampar tersisaRp.1.700.000.000 .Menimbang, bahwa CV.
Putus : 18-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 K/PID/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — H. BUDI SATRIADI, S.K.M., M.M
8062 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Pelaksana Kerjasama PenambanganBatubara Nomor 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 tanggal 31 Januari2012;Hal. 9 dari 37 hal. Put.
    Yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa :1.Fotokopi Akta No 26 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dihadapanHelsi Yasin, SHNotaris di Padang dan telah mendapatkanpengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU29430.AH.01.02 Tahun2012;Fotokopi Surat Pelaksana Kerjasama Penambangan BatubaradenganCV KENANGA JAYA PUSAT AMPAH Nomor 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 41 Tahun 2012tanggal 06 Februari 2012 tentang Penetapan Pemenang
    Suriyani (CV Kenanga JayaPusat Ampah Nomor 001/SPKPB/HSAAI/XII/2012 tertanggal 31Januari 2012 (bukti T2), dan tindak lanjut kerjasama tersebutTerdakwa harus melakukan pembayaran kepada CV KenangaJaya Pusat Ampah sebesar Rp2.000.000.000,00 yang diterimalangsung oleh H.
    Yang diajukan Penuntut Umum:1.Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Pelaksana Kerjasama PenambanganBatubara Nomor 011/SPKPB/HSAAI/XII/2012 tanggal 31 Januari2012;Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama yang telahdilakukan Pengesahan oleh Notaris Helsi Yasin, S.H., M.Kn tanggal15 Februari 2012;Fotokopi 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 15Februari 2012 dari atas nama Budiman ke rekening Bank Mandiri atasnama PT Mineral Sukses Makmur Nomor Rekening 111 000 4552143 senilai Rp1.700.000.000,00
    Yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa:1.Fotokopi Akta Nomor 26 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Helsi Yasin, SHNotaris di Padang dan telah mendapatkanpengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU29430.AH.01.02 Tahun2012;Fotokopi Surat Pelaksana Kerjasama Penambangan Batubaradengan CV KENANGA JAYA PUSAT AMPAH Nomor 011/SPKPB/HSAAI/XII/ 2012 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 41 Tahun 2012tanggal 06 Februari 2012 tentang Penetapan Pemenang
Register : 22-09-2011 — Putus : 09-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 44367/PP/M.II/99/2013
Tanggal 9 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
16954
  • 2009Tergugat nomor: 00003/407/09/072/10 tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp. 34.228.942.944.00 tidak dapatTergugat kembalikan sesuai dengan aturan Pasal 11 ayat (2) dan (3), dimana telah Tergugatpindahbukukan untuk pelunasan SKPKB PPN Masa Januari 2009 nomor:00001/207/09/072/2010 tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp. 63.436.273.056,00 melaluimekanisme penagihan seketika dan sekaligus;Menurut bahwa Penggugat tidak setuju terhadap seluruh hasil pemeriksaan terkait koreksi yangPenggugat kemudian menyebabkan timbulnya SPKPB
Putus : 06-12-2018 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 6 Desember 2018 — Rochmadi Saptogiri
522725 Berkekuatan Hukum Tetap
  • satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Tojo Unauna;k. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Direktur PT Akrindo HarthaMekar;. 1 (satu) bundel Rekap Biaya Penanaman oleh PT Agrindo HarthaMekar;m.1 (satu) bundel Surat Pernyataan CV Atha Wira Kelana besertarinciannya;5. 1 (satu) bundel Dokumentasi Penanaman Kakao di GorontaloUtara;o. 1 (Satu) bundel Paket 1 (kuitansi);p. 1 (satu) bundel Paket 2 (kuitansi dan dokumentasi);q. 1 (Satu) bundel Paket 3 (kuitansi);1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No.11/SPKPB
    /PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016 beserta lampirannya;. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No. 10/SPKPB/PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016;1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No. 09/SPKPB/PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016;. 1 (satu) bundel Rekap Pengembangan Bantuan Kakao dann+CcLampirannya;v. 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Penyerahan Hasil Pekerjaan;Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C2, Pemeriksaan AtasLaporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016, dalam 1(satu) buah ordner
Putus : 13-12-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184/B/PK/PJK/2010
Tanggal 13 Desember 2010 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
2512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai dengan 0404, bukan merupakan makananmedis sehingga masuk dalam HS 1901.10.29.00 dengan BeaMasuk CEPT 5 %;Bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 95Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka keberatan atasPenetapan Klasifikasi Pasal 17 ayat (2) Undang UndangKepabeanan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak ;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukanbanding terhadap SPKPB
Putus : 31-12-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 246/B/PK/PJK/2010
Tanggal 31 Desember 2010 — PT. NESTLE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai dengan 0404, bukan merupakan makananmedis sehingga masuk dalam HS 1901.10.29.00 dengan BeaMasuk CEPT 5 %;Bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 95Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka keberatan atasPenetapan Klasifikasi Pasal 17 ayat (2) Undang UndangKepabeanan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak ;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukanbanding terhadap SPKPB
Putus : 13-12-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167/B/PK/PJK/2010
Tanggal 13 Desember 2010 —
239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai dengan 0404, bukan merupakan makananmedis sehingga masuk dalam HS 1901.10.29.00 dengan BeaMasuk CEPT 5 %;Bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 95Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka keberatan atasPenetapan Klasifikasi Pasal 17 ayat (2) Undang UndangKepabeanan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak ;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukanbanding terhadap SPKPB
Putus : 21-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448/B/PK/PJK/2009
Tanggal 21 Februari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ;
2617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai dengan 0404, bukan merupakan makananmedis sehingga masuk dalam HS 1901.10.29.00 dengan BeaMasuk CEPT 5 %;Bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 95Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka keberatan atasPenetapan' Klasifikasi Pasal 17 ayat (2) Undang UndangKepabeanan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak ;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukanbanding terhadap SPKPB
Register : 03-05-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 4 Juli 2018 — ROCHMADI SAPTOGIRI
295172
  • MorowaliUtara.1 (satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Tojo Unauna.1 (satu) bundel Surat Pernyataan Direktur PT Akrindo HarthaMekar.1 (satu) bundel Rekap Biaya Biaya Penanaman oleh PTAgrindo Hartha Mekar.. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan CV Atha Wira Kelanabeserta rinciannya.1 (satu) bundel Dokumentasi Penanaman Kakao di GorontaloUtara.1 (satu) bundel Paket 1 (Kwitansi).1 (satu) bundel Paket 2 (Kwitansi dan Dokumentasi).1 (satu) bundel Paket 3 (Kwitansi).1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No:11/SPKPB
    /PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016 besertalampirannya.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No. 10/SPKPB/PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No. 09/SPKPB/PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016.1 (satu) bundel Rekap Pengembangan Bantuan Kakao danLampirannya.1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Penyerahan HasilPekerjaanDokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C2, PemeriksaanAtas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016,dalam 1 (satu) buah Ordner warna Hijau
    /PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016 besertalampirannya.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No. 10/SPKPB/PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No. 09/SPKPB/PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016.1 (satu) bundel Rekap Pengembangan Bantuan Kakao danLampirannya.1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Penyerahan HasilPekerjaanDokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C2, PemeriksaanAtas Laporan Keuangan Kementerian Desa PDTT TA 2016,halaman 94 Putusan 11/Pid.SusTPK/2018/
Register : 03-05-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 14-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 4 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : Rochmadi Saptogiri
12889
  • (Satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Tojo Unauna.k. 1 (Satu) bundel Surat Pernyataan Direktur PT Akrindo HarthaMekar.. 1 (Satu) bundel Rekap Biaya Biaya Penanaman oleh PTAgrindo Hartha Mekar.m. 1 (Satu) bundel Surat Pernyataan CV Atha Wira Kelanabeserta rinciannya.n. 1 (satu) bundel Dokumentasi Penanaman Kakao diGorontalo Utara.1 (Satu) bundel Paket 1 (Kwitansi).1 (Satu) bundel Paket 2 (Kwitansi dan Dokumentasi).1 (Satu) bundel Paket 3 (Kwitansi).1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No:11/SPKPB
    /PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016 besertalampirannya.s. 1 (Satu) bundel Dokumen Kontrak No. 10/SPKPB/PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016.t. 12 (Satu) bundel Dokumen Kontrak No. 09/SPKPB/PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016.u. 1 (Satu) bundel Rekap Pengembangan Bantuan Kakao danLampirannya.7230 0halaman 58 Putusan 11/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI189.190.v. 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Penyerahan HasilPekerjaanDokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C2, PemeriksaanAtas Laporan Keuangan
    Satu) bundel Berita Acara Cek Fisik Kabupaten Tojo Unauna.k. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Direktur PT Akrindo HarthaMekar.l. 12 (Satu) bundel Rekap Biaya Biaya Penanaman oleh PTAgrindo Hartha Mekar.m. 1 (Satu) bundel Surat Pernyataan CV Atha Wira Kelanabeserta rinciannya.n. 1 (satu) bundel Dokumentasi Penanaman Kakao diGorontalo Utara.1 (Satu) bundel Paket 1 (Kwitansi).1 (Satu) bundel Paket 2 (Kwitansi dan Dokumentasi).1 (Satu) bundel Paket 3 (Kwitansi).1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No:11/SPKPB
    /PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016 besertalampirannya.1 (satu) bundel Dokumen Kontrak No. 10/SPKPB/PELf= Pp 97halaman 92 Putusan 11/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI189.DPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016.t. 12 (Satu) bundel Dokumen Kontrak No. 09/SPKPB/PELDPDT/9/2016 tanggal 5 September 2016.u. 1 (Satu) bundel Rekap Pengembangan Bantuan Kakao danLampirannya.v. 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Penyerahan HasilPekerjaanDokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Indeks C2, PemeriksaanAtas Laporan Keuangan Kementerian
Putus : 31-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351/B/PK/PJK/2010
Tanggal 31 Januari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
2212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai dengan 0404, bukanmerupakan makanan medis sehingga masuk dalam HS1901.10.29.00 dengan Bea Masuk CEPT 5 %;Bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 95Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka keberatan atasPenetapan Klasifikasi Pasal 17 ayat (2) Undang UndangKepabeanan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak ;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukanbanding terhadap SPKPB
Putus : 10-03-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132/B/PK/PJK/2010
Tanggal 10 Maret 2011 —
179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai dengan 0404, bukan merupakan makananmedis sehingga masuk dalam HS 1901.10.29.00 dengan BeaMasuk CEPT 5 %;Bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 95Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka keberatan atasPenetapan Klasifikasi Pasal 17 ayat (2) Undang UndangKepabeanan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak ;Bahwa oleh karena itu) = Pemohon Banding mengajukanbanding terhadap SPKPB
Putus : 21-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446/B/PK/PJK/2009
Tanggal 21 Februari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA,; VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ;
3214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai dengan 0404, bukan merupakan makananmedis sehingga masuk dalam HS 1901.10.29.00 dengan BeaMasuk CEPT 5 %;Bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 95Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka keberatan atasPenetapan Klasifikasi Pasal 17 ayat (2) Undang UndangKepabeanan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak ;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukanbanding terhadap SPKPB
Putus : 21-02-2011 — Upload : 27-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34/B/PK/PJK/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai dengan 0404, bukan merupakan makananmedis sehingga masuk dalam HS 1901.10.29.00 dengan BeaMasuk CEPT 5 %;Bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 95Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka keberatan atasPenetapan Klasifikasi Pasal 17 ayat (2) Undang UndangKepabeanan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak ;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukanbanding terhadap SPKPB
Putus : 13-12-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 B/PK/PJK/2010
Tanggal 13 Desember 2010 — PT. NESTLE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai dengan 0404, bukan merupakan makananmedis sehingga masuk dalam HS 1901.10.29.00 dengan BeaMasuk CEPT 5 %;Bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 95Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka keberatan atasPenetapan' Klasifikasi Pasal 17 ayat (2) Undang UndangKepabeanan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak ;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukanbanding terhadap SPKPB
Putus : 13-12-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247/B/PK/PJK/2010
Tanggal 13 Desember 2010 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai dengan 0404, bukan merupakan makananmedis sehingga masuk dalam HS 1901.10.29.00 dengan BeaMasuk CEPT 5 %;Bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 95Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka keberatan atasPenetapan Klasifikasi Pasal 17 ayat (2) Undang UndangKepabeanan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak ;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukanbanding terhadap SPKPB