Ditemukan 8 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-03-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2897/Pdt.P/2013/PN.SBY Tanggal 14 Maret 2013 —
10 — 0
10 — 0
syarat ;Menimbang, bahwa didalam bukti P2 Surat Keterangan Kelahiran yangdikeluarkan oleh Bidan Nur Hayati B di Surabaya tertanggal 2 Pebruari 2001diterangkan bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2001 di Surabaya telahdilahirkan seorang anak lakilaki bernama OBBY JANUAR BAGAS CHANIAGOanak dari seorang Ibu bernama SUSANTI istri dari SUBIJANTO, bukti manabersesuaian dengan keterangan saksi ANI PRUANTI dan saksi DJEMILAH,yang menjelaskan bahwa OBBY JANUAR BAGAS CHANIAGO adalah anak daripasangan suami istri SUBJANTO
Putus : 05-12-2012 — Upload : 23-04-2013
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 181/Pid.Sus/2012/PN.Prob Tanggal 5 Desember 2012 — BENNY HARITIJANTO Bin SUBIJANTO
58 — 7
58 — 7
Menyatakan terdakwa BENNY HARITIJANTI BIN SUBJANTO terbukti bersalahsecara sah dan menyakinkan, melakukan tindak pidana secara tanpa hakdan melawan hukum menguasai Narkotika Golingan sebagaimana diaturdan diancam di Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, dalam dakwan kami;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY HARITIJANTI BIN SUBIJANTOdengan pidanaselama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;.
Register : 16-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 107/Pdt.P/2020/PN Yyk Tanggal 1 Juli 2020 — Pemohon:
RISMARINI SRI WIDOWATI SARI DEWI
34 — 5
RISMARINI SRI WIDOWATI SARI DEWI
34 — 5
Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah atas nama Elisa Subjanto, Luas 1243 m2 (seribu dua ratu sempat puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang tercatat berdasarkan Surat Ukur / GS No. 293 Tahun 1980;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp182.500,00 (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
Register : 13-09-2017 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Skh Tanggal 19 Maret 2018 — Penggugat:
ARIS NUGROHO
Tergugat:
PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk
127 — 4
ARIS NUGROHO
Tergugat:
PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk
127 — 4
Kapten Subjanto Djojohadikusumo BSD CityTangerang Selatan Cq. PT.
Putus : 02-02-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2148 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 2 Februari 2012 — Ir. ALFIAN AMAN ;
162 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Robby Subjanto, MM., yang surat tanda buktipanggilan saksi tersebut sudah diserahkan kepada Majelis Hakim ;. Bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah meminta ijin kepada MajelisHakim untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksitersebut ;. Bahwa Terdakwa pada saat itu menyatakan persetujuan dan tidakkeberatan atas pembacaan BAP para saksi tersebut ;.
Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon Kasasi I: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ;
Pemohon Kasasi II: TERDAKWA/SUHENDA
86 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surveyor Indonesia merupakanperbuatan atau tindakan yang dilakukan diluar sistem pencairan danayang bertentangan dengan SKD Nomor 001/PDRCSR/DFAII/2009tentang ketentuan umum peraturan perusahaan di bidang keuangan,akuntansi, perpajakan, pelaporan dan pengendalian anggaran;Dengan telah ditandatanganinya SPP oleh Subjanto dan SPM olehSubagyo pada tanggal 14 Desember 2010 tanpa dilengkapi dokumenpendukung, maka Bendahara Umum Negara belum menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D), oleh karena
Surveyor Indonesia merupakan perbuatan atautindakan yang dilakukan di luar sistem pencairan dana yangbertentangan dengan SKD Nomor 001/PDRCSR/DFAII/2009tentang ketentuan umum peraturan perusahaan di bidangkeuangan, akuntansi, perpajakan, pelaporan dan pengendaliananggaran;Dengan telah ditandatanganinya SPP oleh Subjanto dan SPMoleh Subagyo pada tanggal 14 Desember 2010 tanpa dilengkapidokumen pendukung maka Bendahara Umum Negara belummenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), olehkarena itu
Register : 03-12-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 73/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 7 Januari 2015 — SUHENDA
86 — 39
86 — 39
O0OI/PDRCSR/DFAII/2009tentang ketentuan umum peraturan perusahaan di bidang keuangan,akuntansi, perpajakan, pelaporan dan pengendalian anggaran;8 Dengan telah ditandatanganinya SPP oleh Subjanto dan SPM olehSubagyo pada tanggal 14 Desember 2010 tanpa dilengkapi dokumenpendukung maka Bendahara Umum Negara belum menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D), oleh karena ituTerdakwa Suhenda,Fahmi Sadiq Bin Sadiq, Subagyo dan Subiyanto membuat dokumendokumen pendukung dengan tanggal mundur yaitu tanggal
Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/PID.SUS/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — SUHENDA
141 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surveyor Indonesia merupakanperbuatan atau tindakan yang dilakukan diluar sistem pencairan danayang bertentangan dengan SKD Nomor 001/PDRCSR/DFAII/2009tentang ketentuan umum peraturan perusahaan di bidang keuangan,akuntansi, perpajakan, pelaporan dan pengendalian anggaran;Dengan telah ditandatanganinya SPP oleh Subjanto dan SPM olehSubagyo pada tanggal 14 Desember 2010 tanpa dilengkapi dokumenpendukung, maka Bendahara Umum Negara belum menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D), oleh karena