Ditemukan 12 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-03-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Gin
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
CARLA MARIE SWANSON
Tergugat:
1.MICHAEL JACOB FRANTI
2.I WAYAN ANANDA YADNYA PUTRA WIJAYA, S.H., M.Kn.
3.I WAYAN JULI PARDIANA
4.4. Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
226189
  • Penggugat:
    CARLA MARIE SWANSON
    Tergugat:
    1.MICHAEL JACOB FRANTI
    2.I WAYAN ANANDA YADNYA PUTRA WIJAYA, S.H., M.Kn.
    3.I WAYAN JULI PARDIANA
    4.4. Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
    PUTUSANNomor 63/Pdt.G/2021/PN.GinDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:CARLA MARIE SWANSON, No Passport 546089813, jenis kelamin perempuan,tempat lahir Jepang, tanggal lahir (umur) 2 September 1967 (53tahun), kewarganegaraan Amerika Serikat, alamat Jalan Ambarwati,Ubud, Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU HARRY SUANDANA
    Menahan pembayaran yang mengganggu usaha dan hubungandengan kontraktor.Bahwa untuk menghindari kurugian terlampau jauh atas tindakan tindakanPenggugat yang dapat merugikan perseroan dengan pertimbangan danalasan seperti tersebut diatas, maka Perseroan dengan surat keputusanDewan Komisaris Perseroan tertanggal 15 Januari 2021 memberhentikansementara Carla Marie Swanson sebagai Direktur Perseroan;5.
    Bahwa memang benar Tergugat selaku Dewan Komosaris memanggIlRapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (PUPSLB), sesuai dengan pasal78 (1, 4) UU No: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maksuddiadakannya RUPSLB tersebut untuk memberikan kesempatan kepadaCarla Marie Swanson untuk melakukan pembelaan diri, serta pemungutansuara sehubungan dengan kelanjutan Carla Marie Swanson sebagai DirekturPerseroan dan disertai pembahasan perubahan susunan dewan Komisarisdan Direksi Perseroan, sehingga dengan demikian
    Fotokopi Surat Tanggapan atas Undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dari Penggugat Carla Marie Swanson yangditujukan kepada Komisaris PT.
    Fotokopi Resi pengiriman nomor 050170000933721, tanggal 27012021, pengirim atas nama Michael Franti, penerima atas nama lbu CarlaMarie Swanson, selanjutnya diberi tanda TII21;22. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 130/Desa Mas luas2.680 m2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), Surat UkurNomor 215/1978, terletak di Desa Mas, Kecamatan Ubud, KabupatenGianyar, Propinsi Bali, terdaftar atas nama PT.
Register : 10-01-2022 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 07-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Januari 2022 — Pemohon:
Jesica
420
  • M E N E T A P K A N
    1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak pemohon yang semula Gabriel Sylvan dan Diego Swanson menjadi Gabriel Sylvan Budianto dan Diego Swanson Budianto;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal penambahan nama anak - anak Pemohon kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Jakrta Pusat yang berwenang untuk itu, yang selanjutnya memberikan catatan pinggir

Register : 08-02-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 22-01-2024
Putusan PN GIANYAR Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Gin
Tanggal 18 Oktober 2023 — Penggugat:
CARLA MARIE SWANSON
Tergugat:
1.MICHAEL JACOB FRANTI
2.PT SOULSHINE
Turut Tergugat:
1.I WAYAN ANANDA YADNYA PUTRA WIJAYA, SH., M.Kn.
2.I WAYAN JULI PARDIANA
3.KEMENTERIAN HUKUM DA HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
4437
  • Penggugat:
    CARLA MARIE SWANSON
    Tergugat:
    1.MICHAEL JACOB FRANTI
    2.PT SOULSHINE
    Turut Tergugat:
    1.I WAYAN ANANDA YADNYA PUTRA WIJAYA, SH., M.Kn.
    2.I WAYAN JULI PARDIANA
    3.KEMENTERIAN HUKUM DA HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Putus : 08-11-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1931/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. UNITED DICO CITAS
9347 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., & Swanson, R.M., (1995) dijelaskan:Source Document is a business paper from whichinformation is obtained for a journal entry.
    pokok sengketa atasKoreksi Biaya Lainnya Rp120.942.134,00 terkait yuridis danpembuktian;Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 1931/B/PK/PJK/201 7bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) danTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)untuk melakukan uji bukti kebenaran materi:bahwa dalam buku yang berjudul Century 21 Accounting:FirstYear Course edisi ke enam dengan penulis : Ross,K.E., Hanson, R.D., Gilbertson, C.B., Lehman, M.W., &Swanson
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MIDI UTAMA INDONESIA
2829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., & Swanson,R.M., (1995) dijelaskan:v Source Document is a business paper from whichinformation is obtained for a journal entry. Each transactionis described by a source document that proves that thetransaction did occurY Objective EvidenceA source document Is prepared for each transaction. Only business transactions that actually occur arerecorded and the amounts must be accurate and true.
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MIDI UTAMA INDONESIA
2918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., & Swanson, R.M., (1995) dijelaskan:Source Document is a business paper from which information isobtained for a journal entry.
Putus : 31-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1324/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAING OROURKE INDONESIA
3516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., & Swanson,R.M., (1995) dijelaskan:v Source Document is a business paper from which informationis obtained for a journal entry. Each transaction is describedby a source document that proves that the transaction didOccur; Objective Evidence Asource document is prepared for eachtransaction. Only business transactions that actually occur arerecorded and the amounts must be accurate and true.
Register : 13-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk;
2917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., & Swanson, R.M., (1995)dijelaskan: Source Document is a business paper from which information isobtained for a journal entry. Each transaction is described by asource document that proves that the transaction did occur Objective EvidenceA source document is prepared for each transaction: Only business transactions that actually occur are recorded andthe amounts must be accurate and true.
Putus : 06-06-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 143/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 6 Juni 2017 — NY. ENIE SUPRAPTINAH melawan 1. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Negara BUMN R.I. Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. C.q. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta C.q. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kebumen 0032, dkk
7334
  • No. 143/Pdt/2017/PT SMG11.12.13.14.Bahwa tuntutan Penggugat Untuk Memperoleh HakGantiRugi Tidak Terbatas (Unlimited Liability) dari Tergugat ,telan BESESUAIAN pula dengan perkara Swanson PeeverCanada yang sudah menjadi Yurisprudence di Common LawSystem dan menjadi Inspiratif di negara Anglo Saxon danEuropa ContinentaldalamPerkaraPerbuatanMelawanHukum.Bahwa hal tersebut DIDUKUNG oleh Konvensi Internasional ;Konvensi Warsawa 1929 beserta Protokolnya, Protokol TheHague 1955, Konvensi Guadalaraja 1961
Register : 08-01-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN KEBUMEN Nomor 1 /Pdt.G/2016/PN Kbm
Tanggal 22 Agustus 2016 — NY. ENIE SUPRAPTINAH - penggugat 1. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Negara BUMN R.I. Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. C.q. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta C.q. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kebumen 0032, - TERGUGAT I 2. Prayoga Hadi Wasana - TERGUGAT II
162171
  • Nasional11.12.13.yang tunduk pada Ketentuan Perbankan Internasional, makasudahsepatutnya pula Tergugat dihukum bertanggung jawabkepada Penggugat menurut Konvensi Internasional berdasarkan"Legal Liability Concept menurut Asas Based on Fault Liability,sehingga Penggugat BERHAK Untuk Memperoleh Hak Ganti RugiTidak Terbatas (Unlimited Liability) dari Tergugat I.Bahwa tuntutan Penggugat Untuk Memperoleh Hak GantiRugiTidak Terbatas (Unlimited Liability) dari Tergugat I, telahBESESUAIAN pula dengan perkara Swanson
Putus : 29-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2697 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — TARMA SUDJANA Bin DAMIYAH, DKK lawan YUYUN RAHAYU Binti SABAN, DK dan MARELO SISWANTO Bin IKIN DASIKIN, DKK
5326 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Turut Tergugat XV dan TurutTergugat XVI berhak untuk memperoleh hak ganti rugi tidakterbatas (unlimited liability);Bahwa ketentuan untuk menetapkan kewajiban Tergugat dan Il,Turut Tergugat dan Il beserta Turut Tergugat Ill s/d XIV tersebut,karena faktor kesalahan dan kecerobohan, maka ketentuan tersebutsudah sesuai dengan Negara Indonesia sebagai penganut hukumEuropa Continental, bahkan telah bersesuaian pula dengan negaranegara penganut Anglo Saxon atau Common Law System,sebagaimana dalam perkara Swanson
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
8416
  • Tergugat XV dan Turut TergugatXVI BERHAK Untuk Memperoleh Hak Ganti Rugi Tidak Terbatas(Unlimited Liability );Bahwa ketentuan Untuk Menetapkan Kewajiban Tergugat I dan II, TurutTergugat I dan II beserta Turut Tergugat III s/d XIV tersebut, karena FaktorKesalahan & Kecerobohan, maka ketentuan tersebut sudah sesuai denganNegara Indonesia sebagai Penganut Hukum Europa Continental bahkantelah bersesuaian pula dengan Negara negara Penganut Anglo Saxon atauCommon Law System, sebagaimana dalam perkara Swanson