BowoPristianto selaku Camat Nanggulan merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaantanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Heribertus Sambudi Soeharyanto Bin CelsiusSastro Utomo dan juga terdakwa guna membahas penetapan harga ganti rugi tanahTPA Sampah Desa Banyuroto, rapat tersebut dipimpin oleh saksiBahwa dalam rapat tersebut pertamatama dibahas tentang keabsahan Surat Kuasa dariSaksi Kayem dan saksi M.

ratus ribu rupiah), sedangkan sebesarRp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayarkan oleh HeribertusSambudi Soeharyanto Bin Celsius Sastro Utomo kepada Saksi Kayem sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan Saksi M.Kusnan sebesar Rp. 2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar Heribertus Sambudi Soeharyanto Bin CelsiusSastro Utomo yang diketahui juga oleh terdakwa, sebelum Heribertus SambudiSoeharyanto Bin Celsius Sastro Utomo menerima uang ganti rugi pengadaan tanahTPA

BowoPristianto selaku Camat Nanggulan merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaantanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Heribertus Sambudi Soeharyanto Bin CelsiusSastro Utomo dan juga terdakwa guna membahas penetapan harga ganti rugi tanahTPA Sampah Desa Banyuroto, frapat tersebut dipimpin oleh saksie Bahwa dalam rapat tersebut pertamatama dibahas tentang keabsahan Surat Kuasa dariSaksi Kayem dan saksi M.

benda yang mencukupi untuk membayar uangpengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga)Menetapkan barang bukti berupa : e Foto copy SK Nomor 31 Tahun 2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Tanah, beserta lampiran; e Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten KulonProgo Tahun Anggaran 2006 tanggal, Juni 2006; e Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 658/0517 tanggal 16April 2004, perihal Mohon pengadaan tanahTPA

Pengadaan Tanah guna mengadakan tanah untuk lokasitanah TPA sampah di Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan KabupatenKulon Progo. e Bahwa pada tanggal 7 April 2006, Terdakwa selaku Kasubbag TataPemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah KabupatenKulonprogo merangkap Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPASampah Desa Banyuroto telah memberi kesempatan kepada saudaraHeribertus Sambudi Suharyanto untuk mengikuti rapat musyawarahmembahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanahTPA

Sampah Desa Banyuroto telah dengan sengaja bermusyawarahmembahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanahTPA Sampah Desa Banyuroto dengan orang yang tidak berhak yaitu saksiHeribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono yang mengaku sebagaikuasa penjual dari pemilik tanah yang senyatanya saksi Heribertus SambudiSuharyanto dan saksi Sayono bukanlah wakilwakil yang ditunjuk diantaradan oleh para pemegang hak atas tanah yang bertindak selaku kuasamereka sebagaimana diatur dalam Pasal

Bowo Pristianto, telah mengadakan rapat musyawarahmembahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanahTPA Sampah Desa Banyuroto, rapat tersebut dipimpin oleh saksi Sarjana,namun dalam rapat tersebut Terdakwa selaku Kasubbag TataPemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah KabupatenKulonprogo merangkap Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPASampah Desa Banyuroto telah dengan sengaja tidak bermusyawarahmembahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanahTPA Sampah

Bowo Pristianto, telah mengadakan rapat musyawarahmembahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanahTPA Sampah Desa Banyuroto, rapat tersebut dipimpin oleh saksi Sarjana,namun dalam rapat tersebut Terdakwa selaku Kasubbag TataPemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah KabupatenKulonprogo merangkap Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPASampah Desa Banyuroto telah dengan sengaja tidak bermusyawarahHal. 33 dari 63 hal. Put.

PanitiaPengadaan Tanah TPA Sampah Banyuroto diantaranya Puji Hartono, SIPKasubbag Tata Pemerintahan Umum selaku Pemimpin Kegiatan bersama SaksiDono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU, dan saksi Suroso selaku KepalaDesa Banyuroto merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk TPASampah Desa Banyuroto meninjau lokasi tanah, saat itu saksi Puji Hartono hanyamenanyakan kepada saksi Suroso tentang harga tanah setempat dan dijawab olehsaksi Suroso bahwa harga tanah Rp.20.000,/m2, namun Panitia Pengadaan TanahTPA

Puji Hartono selakuPemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyurotosebagai dokumen persyaratan administrasi pengadaan tanah TPA Sampah DesaBanyuroto, yang senyatanya saksi Puji Hartono mengetahui bahwa terdakwabukanlah orang yang berhak untuk menjadi kuasa dari pemilik tanahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum bahkan dokumen persyaratan administrasi pengadaan tanahTPA

PujiHartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah Surat Kuasa tersebutdijadikan dasar untuk mengundang terdakwa guna menerima pembayaran gantirugi pengadaan tanah TPA Sampah Banyuroto yang dilaksanakan pada bulanSeptember 2006, saat itu terdakwa telah menerima uang pembayaran ganti rugipengadaan tanah TPA Sampah Banyuroto dari Bendahara Pengeluaran BagianPemerintahan Setda Kabupaten Kulonprogo yaitu saksi Suparjiyah dengandisaksikan oleh saksi Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan TanahTPA

Kusnan akan dijual, lalu terdakwa menghubungi Sarwonomelalui telpon untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah ada calon tanahTPA sampah di Desa Banyuroto, selanjutnya Sarwono menghubungi SaksiDono Sugesti Aji melalui telepon yang isinya mengajak Saksi Dono SugestiAji untuk melihat lokasi tanah kemudian Saksi Dono Sugesti Aji bersamaSarwono pergi ke Desa Banyuroto, sesampainya di tempat tersebut ternyataterdakwa bersama Sayono telah menunggu kedatangan mereka (Sarwono danSaksi Dono Sugesti Aji), kemudian

badanlingkungan hidup Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2009tanggal 5 Februari 2009;10) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor188/55/441.131/2009 tentang Penunjukan Perubahan KuasaHal. 3 dari 32 hal Putusan No. 1249 K/PID.SUS/2018Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah KabupatenPamekasan Tahun Anggaran 2009 tanggal 25 Maret 2009;11) 1 (satu) lembar asli undangan Nomor 005/317/441.407/2009 tanggal12 Oktober 2009;12) 3 (tiga) lembar asli lampiran foto serah terima Tim Pengadaan TanahTPA

badanlingkungan hidup Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2009tanggal 5 Februari 2009;Hal. 9 dari 32 hal Putusan No. 1249 K/PID.SUS/2018 10)3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor188/55/441.131/2009 tentang Penunjukan Perubahan KuasaPengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah KabupatenPamekasan Tahun Anggaran 2009 tanggal 25 Maret 2009;11) 1 (satu) lembar asli undangan Nomor 005/317/441.407/2009 tanggal12 Oktober 2009;12) 3 (tiga) lembar asli lampiran foto serah terima Tim Pengadaan TanahTPA

2018bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada badanlingkungan hidup Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2009tanggal 5 Februari 2009;10) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor188/55/441.131/2009 tentang Penunjukan Perubahan KuasaPengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah KabupatenPamekasan Tahun Anggaran 2009 tanggal 25 Maret 2009;11) 1 (satu) lembar asli undangan Nomor 005/317/441.407/2009 tanggal12 Oktober 2009; 12)3 (tiga) lembar asli lampiran foto serah terima Tim Pengadaan TanahTPA

;13) 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor 005/279/441.1407/2009 tanggal 29 Juli 2009;14) 1 (satu) lembar asli surat Peserta Rapat Panitia PengadaanTanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umumTPA Pasean tanggal 31 Juli 2009;15) 1 (satu) lembar asli surat Daftar hadir Rapat Penentuan Hargaganti rugi tanah TPA Pasean tanggal 31 Juli 2009;16) 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Pengadaan Tanah TPApasean tanggal 31 Juli 2009;17) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Panitia Pengadaan TanahTPA

222 220 sre nnn nee ene> Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKulon Progo nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 tersebut, pada awaltahun 2006 terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan bersama PanitiaPengadaan Tanah lainnya mulai melaksanakan tugasnya sebagaiPanitia Pengadaan Tanah guna mengadakan tanah untuk lokasi tanahTPA sampah didesa Banyuroto kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon(0) 00 a> Bahwa selanjutnya pada awal bulan Maret 2006 terdakwa kedatangansaudara Heribertus Sambudi Suharyanto

Foto copy Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo658/0517 tanggal 16 April 2004 perihal Mohon Pengadaan TanahTPA Batu; ++ 2=

Pamekasan Nomor :188/55/441.131/2009 tentang penunjukan perubahan kuasapengguna anggaran dilingkungan pemerintah KabupatenPamekasan tahun ajaran 2009 tanggal 25 Maret 2009 ;Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 299 K/PID.SUS/201912.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.1 (satu) lembar asli undangan Nomor : 005/317/441.407/2009tanggal 12 Oktober 2009 ;2 (dua) lembar fotokopi berita acara Nomor : 143/084/441.111/2009tanggal 14 Oktober 2009 ;3 (tiga) lembar asli lampiran foto serah terima tim pengadaan tanahTPA

Pamekasan tahun anggaran 2009tanggal 5 Februari 2009;3 (tiga) lembar asli surat keputusan bupati Pamekasan Nomor :188/55/441.131/2009 tentang penunjukan perubahan kuasapengguna anggaran di lingkungan pemerintan KabupatenPamekasan tahun ajaran 2009 tanggal 25 Maret 2009 ;1 (satu) lembar asli undangan Nomor : 005/317/441.407/2009tanggal 12 Oktober 2009 ;2 (dua) lembar fotokopi berita acara Nomor : 143/084/441.111/2009tanggal 14 Oktober 2009 ;3 (tiga) lembar asli lampiran foto serah terima tim pengadaan tanahTPA

besarnyaharga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Bany dan/atau ..............6.dipimpin oleh saksi Sarjana, namun dalam rapat tersebut terdakwaselaku Kasubbag Tata Pemerintahan Umum Bagian PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap PemimpinKegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersamasama dengan Panitia pengadaan tanah lainya diantaranya saksi Surosodan saksi Sarjana telah dengan sengaja tidak bermusyawarahmembahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanahTPA

atau besarnyaharga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, rapat tersebutdipimpin oleh saksi Sarjana, namun dalam rapat t "APAL........selaku Kasubbag Tata Pemerintahan Umum Bagian PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap PemimpinKegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama16sama dengan Panitia pengadaan tanah lainya diantaranya saksi Surosodan saksi Sarjana telah dengan sengaja tidak bermusyawarahmembahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanahTPA

dan memohon untuk dikoordinasikan oleh PemerintahanDaerah dengan melibatkan intansi terkait, adapun sebagai informasi awalperkiraan harga tanah + Rp. 20.000,/m2.41> Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kulon Progo nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 tersebut,pada awal tahun 2006 terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan bersamaPanitia Pengadaan Tanah lainnya mulai melaksanakan tugasnya sebagaiPanitia Pengadaan Tanah guna mengadakan tanah untuk lokasi tanahTPA sampah didesa Banyuroto

Foto copy Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo658/0517 tanggal 16 April 2004 perihal Mohon Pengadaan TanahTPA Baru) 222rn nnn nn nn nnn n nnn nn enn nnn nnn nnnnnennnennnennnsenenensnsces4. Foto copy Surat Sdr. HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTOkepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor10/SPL.TPA/V2004 tanggal 10 Mei 2004, beserta lampirannya; 5. Foto copy Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004tanggal 29 Mei 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA/Pengolahan Limbah; 6.

Foto copy Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo658/0517 tanggal 16 April 2004 perihal Mohon Pengadaan TanahTPA Baru) 222rn nnn nn nn nnn n nnn nn enn nnn nnn nnnnnennnennnennnsenenensnsces4. Foto copy Surat Sdr. HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTOkepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor10/SPL.TPA/V2004 tanggal 10 Mei 2004, beserta lampirannya; 845. Foto copy Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004tanggal 29 Mei 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA/Pengolahan Limbah; 6.

JOKO SRIWIYANTO selaku Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKulon Progo merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanahTPA Sampah Desa Banyuroto, saudara SUROSO selaku Kepala DesaBanyuroto merangkap anggota Panitia Pengadaan tanah TPA SampahDesa Banyuroto, saksi Drs.

bendabenda lain yang berkaitandengan tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1)Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yakni"Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atastanah, bangunan, tanaman, dan bendabenda lain yang berkaitandengan tanah bersama panitia pengadaan tanah, daninstansiPemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah, akantetapi terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan TanahTPA

bendabenda lain yang berkaitandengan tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1)Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yakni"Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atastanah, bangunan, tanaman, dan bendabenda lain yang berkaitandengan tanah bersama panitia pengadaan tanah, dan instansiPemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah, akantetapi terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan TanahTPA

Musyawarah dilakukan secaralangsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, danbendabenda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitiapengadaan tanah, dan instansi Pemerintah atau pemerintah daerahyang memerlukan tanah, akan tetapi terdakwa selaku PenanggungJawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyurotobersamasama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP dan Panitiapengadaan tanah lainya telah dengan sengaja bermusyawarahmembahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanahTPA

Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517tanggal 16 April 2004 perihal Mohon Pengadaan TanahTPA Baru;4. Surat sdr. HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO kepadaKepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 /SPL.TPA/V2004 tanggal 10 Mei 2004; 5. Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004 tanggal29 Mei 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA / Pengolahan6.

SARJANA M.Si bin MADYOUTOMO selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan TanahTPA Sampah Desa Banyuroto bersamasama dengan saksi PUJIHARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaantanah lainya telah bermusyawarah membahas penetapan bentukdan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah DesaBanyuroto dengan tidak menghadirkan saksi Kayem dan saksiM.Kusnan seagai pemilik tanah/pemegang hak atas tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan Bahwa rapat musyawarah membahas

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto Copy SK Nomor 31 tahun 2004 Tanggal 10 Pebruari 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah beserta lampiran ;
2. Foto Copy Dokumen Anggaran satuan kerja Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun anggaran 2006 tanggal, Juni 2006 ;
3. Surat kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517 Tanggal 16 April 2004 perihal Mohon pengadaan tanahTPA

, namun Panitia Pengadaan TanahTPA Sampah Banyuroto yang hadir tersebut sengaja tidak menemui Saksi Kayemdan Saksi M.Kusnan selaku pemilik tanah sebenarnya dan juga tidakmenanyakan harga tanah yang diminta oleh saksi Kayem dan saksi M.

Puji Hartono selakuPemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyurotosebagai dokumen persyaratan administrasi pengadaan tanah TPA Sampah DesaBanyuroto, yang senyatanya saksi Puji Hartono mengetahui bahwa terdakwabukanlah orang yang berhak untuk menjadi kuasa dari pemilik tanahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum bahkan dokumen persyaratan administrasi pengadaan tanahTPA

PujiHartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah Surat Kuasa tersebutdijadikan dasar untuk mengundang terdakwa guna menerima pembayaran gantirugi pengadaan tanah TPA Sampah Banyuroto yang dilaksanakan pada bulanSeptember 2006, saat itu terdakwa telah menerima uang pembayaran ganti rugipengadaan tanah TPA Sampah Banyuroto dari Bendahara Pengeluaran BagianPemerintahan Setda Kabupaten Kulonprogo yaitu saksi Suparjiyah dengandisaksikan oleh saksi Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan TanahTPA

Surat kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517 Tanggal 16April 2004 perihal Mohon pengadaan tanahTPA baru ;6.4 Foto Copy Surat Sdr HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTOkepada kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 /SPL.TPA/V2004 tanggal 10 Mei 2004 ;6.56.66.76.86.96.106.116.126.136.146.156.166.176.186.1936Foto Copy Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004tanggal 29 Mei 2004 perihal persetujuan Lokasi calon TPA /pengolahan Limbah ;Surat kepala Dinas PU kabupaten Kulon Progo Nomor 005/

Surat kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517 Tanggal 16April 2004 perihal Mohon pengadaan tanahTPA baru ;4. Foto Copy Surat Sdr HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTOkepada kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 /SPL.TPA/V2004 tanggal 10 Mei 2004 ;5. Foto Copy Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004 tanggal29 Mei 2004 perihal persetujuan Lokasi calon TPA / pengolahan Limbah6.

Ketua Panitia Kegiatan PengembanganTeknologi Pengolahan Persampahan Pekerjaan PenimbunanTanah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru;1 (satu) lembar daftar rincian biaya paket penimbunan tanahTPA Muara Fajar ;1 (Satu) lembar asli kwitansi dari CV. Mitra Bangun Persadatertanggal 11 Agustus 2009 senilai Rp. 37.500.000, (tigapuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);1 (Satu) lembar asli kwitansi dari CV.

Ketua Panitia Kegiatan PengembanganTeknologi Pengolahan Persampahan Pekerjaan PenimbunanTanah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru ;1 (satu) lembar daftar rincian biaya paket penimbunan tanahTPA Muara Fajar ;1 (satu) lembar asli kwitansi dari CV. Mitra Bangun Persadatertanggal 11 Agustus 2009 senilai Rp. 37.500.000, (tiga puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar asli kwitansi dari CV.

PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian (DPPASKPD) Nomor : 1.20.03.02.11.5.2 tanggal 25 September 2014,mendapat anggaran sebesar Rp.8.749.510.000, (delapan milyar tujuhratus empat puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yangdidalamnya termasuk anggaran untuk belanja modal pengadaan tanahTempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Desa Muara Langkapsebesar Rp.725.000.000, (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).Bahwa kemudian untuk melaksanakan belanja modal pengadaan tanahTPA

pengadaan tanah dengan bertindakseolaholah sebagai Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah yaitumenunjuk penilai publik untuk menilai besarnya ganti kerugian,melakukan musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian danpembayaran/ pemberian ganti kerugian.Selanjutnya terdakwa Syamsul Yahemi,SH membuat surat perjanjiandengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aksa Nelson &Rekan Nomor :811/138/bag.1/2014 tanggal 18 September 2014 untuk melaksanakanpenilaian atas perkiraan nilai pasar ganti rugi tanah pembebasan tanahTPA

PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian (DPPASKPD) Nomor : 1.20.03.02.11.5.2 tanggal 25 September 2014, mendapatanggaran sebesar Rp.8.749.510.000, (delapan milyar tujuh ratus empatpuluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang didalamnyatermasuk anggaran untuk belanja modal pengadaan tanah TempatPemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Desa Muara Langkap sebesarRp.725.000.000, (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).Bahwa kemudian untuk melaksanakan belanja modal pengadaan tanahTPA

tim pengadaan tanah TPA paseanbersama pemilih tanah di ruang rapat sekdakab; 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank Jatim nomor tabungan : 0072249275atas nama muhriyadi; 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor : 005/ 279/441.1407/2009 tanggal29 Juli 2009; =n cs171819202122232420261 (satu) lembar asli surat Peserta Rapat Panitia Pengadaan Tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum TPA pasean tanggal 31 Juli1 (satu) lembar asli surat Daftar hadir Rapat Penentuan Harga ganti rugi tanahTPA

, namun Panitia Pengadaan TanahTPA Sampah Banyuroto yang hadir tersebut sengaja tidak menemui saksiKayem dan saksi M.

No. 1586 K/Pid.Sus/2013SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Sayono bersamasama dengan Heribertus SambudiSoeharyanto Bin Celsius Sastro Utomo membantu Panitia Pengadaan TanahTPA Sampah Desa Banyuroto, di antaranya saksi Suroso selaku Kepala DesaBanyuroto merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah TPA SampahBanyuroto dan Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan TanahCalon Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Banyuroto, KecamatanNanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 (dilakukan penuntutan secaraterpisah

Joko Sriwiyanto selaku KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo merangkap sebagai anggotaPanitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, saksi Surososelaku Kepala Desa Banyuroto merangkap anggota Panitia PengadaanTanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Puji Hartono, S.IP., selaku KasubbagTata Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat DaerahKabupaten Kulon Progo merangkap Pemimpin Kegiatan Pengadaan TanahTPA Sampah Desa Banyuroto, saksi Dono Sugesti Aji mewakili KepalaDinas PU Kabupaten Kulon

Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517 tanggal 16 April 2004 perihal Mohon Pengadaan TanahTPA Baru; ---------------------4. Surat sdr. HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 / SPL.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004; ----------------------------------------------------------------------5. Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA / Pengolahan Limbah; -------6.

Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517 tanggal 16April 2004 perihal Mohon Pengadaan TanahTPA Baru; 4. Surat sdr. HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO kepada KepalaDinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 / SPL.TPA/V2004 tanggal10 Mei 2004;5. Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA / Pengolahan Limbah; 6.

BOWO PRISTIANTO selaku CamatNanggulan yang juga merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanahTPA Sampah Desa Banyuroto, telah mengadakan Rapat musyawarahmembahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPASampah Desa Banyuroto, rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa, namun dalamrapat tersebut Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan TanahTPA Sampah Desa Banyuroto bersamasama dengan saksi PUJI HARTONO,SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaan tanah lainya telahdengan

Yk.Kulon Progo ; Bahwa staf yang mewakili saksi setiap ada rapat terkait Pengadaan TanahTPA tersebut selalu lapor mengenai perkembangan Pengadaan Tanah TPAtetapi secara lisan saja; Bahwa benar saksi yakin stafnya benar mengikuti rapat negosiasi hargatanah untuk TPA di Desa Banyuroto : Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Panitia Pengadaan Tanah TPAdengan pemiliktanah ; Bahwa benar ada rapat membahas untuk pengukuran tanah untuk jalanmasuk ke TPA tersebut, seingat saksi tanggal 14 September 2006

Yk.Bahwa jabatan Terdakwa pada waktu ada proses Pengadaan Tanah Untuk TPAdi Desa Banyuroto sebagai Kepala Bagian tata Pemerintah Setda PemerintahDaerah Kabupaten Kulon kalau di Kepanitiaan Pengadaan Tanah Untuk TPA di Desa Banyuroto saksi tidak tahu ;Bahwa saksi lupa nilai kesepakatan harga tanah TPA tersebut ; Bahwa saksi dalam rapat penentuan harga tanah TPA tersebut tidakmemberikan kontribusi karena tidak dimintai pendapat mengenai harga tanahTPA tersebut ; Bahwa benar pada waktu rapat penentuan

saksiHERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO yang mengakusebagai kuasa penjual dari pemilik tanah yang senyatanya saksi HERIBERTUSSAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO bukanlah wakilwakil yangditunjuk di antara dan oleh para pemegang hak atas tanah yang bertindak selakukuasa mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum;Bahwa dalam rapat tersebut, Terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan TanahTPA

saksi SARJANA, telah dengan sengaja bermusyawarahmembahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPASampah Desa Banyuroto dengan orang yang tidak berhak, yaitu saksiHERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO yang mengakusebagai kuasa penjual dari pemilik tanah, yang senyatanya saksi HERIBERTUSSAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO bukanlah wakilwakil yangditunjuk di antara dan oleh para pemegang hak atas tanah;Bahwa dalam rapat tersebut, Terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan TanahTPA

,yaitu terdakwa Suroso selaku anggota Panitia Pengadaan tanahTPA Sampah Desa Banyuroto bersamasama Panitia Pengadaantanah TPA Sampah Desa Banyuroto diantaranya Saksi Sarjanaselaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat DaerahKabupaten Kulon Progo merangkap Penanggung JawabKegiatan, saksi Puji Hartono, SIP selaku Kasubbag TataPemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat DaerahKabupaten Kulonprogo merangkap Pemimpin KegiatanPengadaan, saksi Ir.

Juncto Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor1231 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JunctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP 202 nnnnne nen nnenensSubSidiair : 220 nnn nn nnn nnn nn enn nc nc nn nnn ne ncnncnnewonnnnnee Bahwa Bahwa terdakwa SUROSO Bin SASTRO WIHARJObersamasama dengan Puji Hartono,Slp serta Panitia Pengadaan tanahTPA

Fotocopy..................658/0517 tanggal 16 April 2004 perihal Mohon Pengadaan TanahTPA Balu nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn nne4. Foto copy Surat Sadr. HERIBERTUS SAMBUDISUHARYANTO kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo110Nomor 10/SPL.TPA/V2004 tanggal 10 Mei 2004, besertalampirannya; 5. Foto copy Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor143/18/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 perihal Persetujuan LokasiCalon TPA/ Pengolahan Limbah;6.

HADI SUDIBJO, MM:Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengadaan tanahTPA di Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab. SanggauTahun 2007 dimana saat itu saksi menjabat sebagaiPlt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan KekayaanDaerah (BPKKD) Kab.

ZULFAN :Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengadaan tanahTPA di Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab. SanggauTahun 2007 dimana saat itu) saksi menjabat sebagaiKasubsi Pengukuran dan Pemetaan pada seksi surveypengukuran dan pemetaan Kantor BPN Kab.

SYAMSURIA, SE :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keteranganyang saksi berikan adalah benar ;Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengadaan tanahTPA Meliau pada tahun 2007 dimana pada tahun 2007saksi menjabat sebagai Kasi Hak Tanah dan PendaftaranTanah (HTPT) pada kantor BPN Sanggau ;Bahwa dalam pengadaan tanah TPA Meliau, Saksi sebagaiSekretaris Il, dan sebelum menerima SK saksidiberimengetahui oleh saksi YOHANES KITENG kalausaksi sebagai Sekretaris I sambil mengatakan tolonguntuk dibantu

harga, sedangkan para terdakwa mengetahuiharga tersebut sebagai. dasar bagi panitia pengadaan untukbermusyawarah dengan pemilik dan pengguna tanah, sehinggawalaupun penetapan harga dari panitia penaksir tidak bersifatmutlak untuk = diikuti panitia pengadaan, tetapi mempunyaikaitan dengan cairnya dana untuk pembayaran ganti rugi atastanah TPA sampah Meliau= seluas 3 Ha kepada ARKIANSYAHsejumlah Rp. 1.681.500.000, ( satu milyar enam ratus delapanpuluh satu juta lima ratus ribu rupiah ), maka walaupun tanahTPA

2013s/d tahun 2019;Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, saksi mengetahuisebagai kepala Desa adanya TPA di Desa Muara Langkap;Bahwa terdapat 2 TPA yang lama satu dan yang baru ada 1 lagi;Bahwa tanah yang baru ada di Desa Muara langkap dengan lahan kosongtetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya, apakah SINAR ASIA, SAHRUN danUJANG ALI alias AJI SERI ;Hal. 36 dari Hal. 112Putusan Nomor :40/Pid.Sus/TPK/2016/Pn bgl.Bahwa saksi tidak tahu sebagai kepala Desa, tentang pengadaan lahan tanahTPA

pengadaan tanah TPA berdasarkan penunjukan langsung labenar karena pada waktu saya masuk ke bagian pemerintahan tahun 2014saya ditunjuk sebagai PPTK dalam kegiatan pengadaan tanah TPA dan padasaat saya dibagian pemerintahan saya melakukan koordinasi dengan BPN,dan pada saat itu keluar PERPRES No. 40 tahun 2014 tentang perubahanperpres No 71 tahun 2012 bahwa untuk pengadaan tanah untuk kepentinganumum lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yangmembutuhkan ;Bahwa prosedur pengadaan tanahTPA

pernah meminta BPN untuk melakukanPloting Area tetapi tidak jadi dibuat oleh BPN;Bahwa saksi selaku Kepala Kantor BPN tidak pernah menunjuk staf BPNsebagai Tim ldentifikasi dan Inventarisasi tanah Tumbuh dalam rencanapembangunan TPA Sampah;bahwa saksi tahu Pemda Kepahiang melalui Kabag Pemerintahanmelaksanakan pengadaan tanah untuk TPA di Muara Langkap dan telahselesai dilaksanakan, saksi tahu karena saksi pernah diminta oleh BupatiKepahiang untuk menanda tangani berita acara pelepasan hak atas tanahTPA

Kabupaten Kepahiang pada tanggal 20Mei 2016;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan UnsurUnsur yang terdapat didalam Pasal 3 UndangUndang No.31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang No.20 tahun 2001 tentangPerubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindakpidana korupsi, terdakwa telah terbukti memenuhi unsurunsur diatasyaitu dengan sengaja telah menggunakan kewenangannya selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA)dalam kegiatan Pengadaan TanahTPA

Anggaran 2009tanggal 05 Februari 2009;11) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor:188/55/441.131/2009 tentang Penunjukan Perubahan Kuasa PenggunaAnggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan TahunAjaran 2009 tanggal 25 Maret 2009 ;12) 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor : 005/317/441.407/2009 tanggal12 Oktober 2009 ;13) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Nomor : 143/084/441.111/2009tanggal 14 Oktober 2009 ;14) 3 (tiga) lembar asli lampiran Foto Serah Terima Tim Pengadaan TanahTPA

No. 1550 K/Pid.Sus/20151214.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Nomor: 143/084/441.111/2009tanggal 14 Oktober 2009 ;3 (tiga) lembar asli lampiran Foto Serah Terima Tim Pengadaan TanahTPA Pasean bersama Pemilih Tanah di ruang rapat Sekdakab;1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Jatim Nomor Tabungan:0072249275 atas nama Muhriyadi;1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor : 005/ 279/441.1407/2009tanggal 29 Juli 2009;1 (satu) lembar asli surat Peserta Rapat