TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;

TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tataran Ruyat bin Ayi Wikanda) terhadap Penggugat (Silvi Rostina binti D.E. Sutisna);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 390000,00 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Saksi: AKHMAD AGUS HIDAYAT.Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAPPolisi;Bahwa pada hari Rabu, 23 Nopember 2016 sekitar jam 16.00 wib,bertempat di Hutan Duren tataran masuk dusun Sumber jambe, desaKandangan, Kec. Pesanggaran, Kab.

Saksi: NYOTO PRASETYO.Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAPPolisi;Bahwa pada hari Rabu, 23 Nopember 2016 sekitar jam 16.00 wib,bertempat di Hutan Duren tataran masuk dusun Sumber jambe, desaKandangan, Kec. Pesanggaran, Kab.

masuk kawasan inti hutan yangdilindungi taman Nasional Merubetiri; Bahwa benar sesampainya di hutan duren tataran terdakwa bersamadengan terdakwa MUHAMMAD ROS1D Bin SU!

ZAINI Bin SIMIN dan terdakwa ROIB EFENDI Bin ABSARImembawa 3 (tiga) botol lem (pulut), 3 (tiga) buah bumbung, sebilahgolok, 6 (rnam) buah Hp yang isinya ada bunyi burung berkicau dan 1(satu) ekor burung cucak gadung yang berada dalam sangkar, yangkemudian para terdakwa menuju hutan duren tataran masuk kawasaninti hutan yang dilindungi taman Nasional Merubetiri;Bahwa benar sesampainya di hutan duren tataran terdakwa bersamadengan terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin SIMIN dan terdakwa ROIBEFENDI Bin ABSARI

ZAINI Bin SIMIN dan terdakwa MUHAMMAD ROSID BinSUl membawa 3 (tiga) botol lem (pulut), 3 (tiga) buah bumbung, sebilahgolok, 6 (rnam) buah Hp yang isinya ada bunyi burung berkicau dan 1(satu) ekor burung cucak gadung yang berada dalam sangkar, yangkemudian para terdakwa menuju hutan duren tataran masuk kawasaninti hutan yang dilindungi taman Nasional Merubetiri;Bahwa benar sesampainya di hutan duren tataran terdakwa bersamadengan terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin SIMIN dan terdakwaMUHAMMAD ROSID Bin SU

Pengadilan NegeriYogyakarta dibenarkan menurut hukum ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bertanda P.2 danP.3 serta 2 (dua) orang saksi yang dalam memberikan keterangannya dipersidangan di bawah sumpah, diketahui bahwa anak perempuan Pemohonyang lahir pada tanggal 26 Maret 2015 ditabalkan dengan nama GabriellaCintakirana Dwi Alexa, tanpa menggunakan nama marga/keturunan Banoetsebagaimana marga/keturunan yang disandang Pemohon maupun ayahkandung serta kakek kandung Pemohon ;Menimbang, bahwa dalam tataran

Di sisi lain dalam kajian dan tataran hukum adat, diketahui pulabahwa daerah asal Pemohon (Nusa Tenggara Timur) menganut systempatrilineal dengan kekuasaan patriarchat ;Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksisaksidiketahui pula bahwa suami Pemohon adalah berasal dari suku bangsa Jawa,yang dalam tataran hukum adat dikenal menarik garis keturunan secaraberimbang, tidak berpusat pada lakilaki maupun pada perempuan (parental) ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang berasal dari keluargadengan

Hal 7 dari 11 Hal.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bertanda P.3 danP.4 serta 2 (dua) orang saksi yang dalam memberikan keterangannya dipersidangan di bawah sumpah, diketahui bahwa anak perempuan Pemohonyang lahir pada tanggal 7 Januari 2011 ditambahkan dengan nama SerafieNathania Viveza, tanpa menggunakan nama Marga Banoet sebagaimana margayang disandang Pemohon maupun ayah kandung serta kakek kandungPemohon ;Menimbang, bahwa dalam tataran hukum adat, dikenal adanya sistempenarikan garis

Di sisi lain dalam kajian dan tataran hukum adat,diketahui pula bahwa daerah asal Pemohon (Nusa Tenggara Timur) menganutsystem patrilineal dengan kekuasaan patriarchat ;Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksisaksidiketahui pula bahwa suami Pemohon adalah berasal dari suku bangsa Jawa,yang dalam tataran hukum adat dikenal menarik garis keturunan secaraberimbang, tidak berpusat pada lakilaki maupun pada perempuan (parental) ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang berasal dari keluargadengan

Penjelasan di atas, didukung oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (2004; 131132)yang menjelaskan : "22 onan nn nnn enn n cone nnc nc nonsDengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seseorang pemeganghak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenteram dan untukmempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketenteramannya dalam menguasai, memantfaatkan serta mempergunakan bendatersebut ; 222 n on nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnnDalam tataran

Dalam sejarah tata hukumdunia, konsepkonsep hukum yang ada dalam Code Civil Napoleon sangat mempengaruhi pemikiran dan konsep hukum dunia, termasuk di Indonesia ; Sedangkan dalam tataran hukum universal, eksistensi hak milik telah diakui secarategas, sehingga menjadi ketentuan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia(DUHAM), tanggal 10Desember1948 ; 2Pasal 17. DUHAM, menegaskan : 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn1. Setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersamasamg; 2.

Bertitik tolak dari argumentasi yuridis di atas, dalam tataran normatif dan teoritis tidakcukup alasan hukum (/egal/ reasoning), legal filosofis, dan living law practices, untukmembenarkan tuntutan Terlawan sepanjang yang menuntut agar Pelawan mengosongkan dan menyerahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 33 Kelurahan Air Rajatanggal 30Oktober2002 , Surat Ukur tanggal 18April2002 Nomor 2965/Batu IX/2002dengan luas 356 m2 atas nama Amirullah, yang terletak di Kampung Sungai CarangRukun Tetangga 001

.- 2 (dua) lembar Kwitansi Asli Bukti Pembayaran Akte Jual Beli (AJB) dan biaya pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) serta biaya administrasi kepada Kelurahan Tataran.- 5 (lima) lembar Kwitansi Asli Bukti Pembelian 5 (lima) kavlingan tanah pekarangan rumah. (Dikembalikan kepada saksi ELON BENELAMO selaku Ketua Adat Masyarakat Buli);-------5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp, 1.000,- (seribu rupiah);---------------

TondanoKabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp.450.000.000, (Empat Ratus LimaPuluh Juta Rupiah) selain daripada pembelian asrama tersebut juga terdapat pergelaran atas namabantuan tersebutt sebesar Rp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk biayatransportasi, makan dan penginapan 5 (Lima) orang team pembelian asrama, Rp.8.500.000,(Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya akte jual beli tanah dan BPHTB sebesarRp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah) untuk biaya Administrasi di Desa Tataran

Tondano Kabupaten Minahasa, Propinsi SulawesiUtara; Bahwa dana bantuan dari PT.MJL kepada masyarakat adat Buli tahun 2010 disalurkan melaluiNomor Rekening milik terdakwa YEHUDA GOESLAW Alias UDA selaku Kepala Desa WayafliKecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur serta Tim Pengurus dana bantuan tersebut;Bahwa setahu saksi Anggaran pembelian Asrama Mahasiswa Buli yang berada di Tondano adalahsebesar Rp.450.000.000, (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana asrama tersebutterletak di Kelurahan Tataran

adalah pembelian Asrama Mahasiswa Buli diTondano Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara;Bahwa setahu saksi dana bantuan dari PT.MJL kepada masyarakat Adat Buli Tahun 2010disalurkan melalui nomor rekening milik terdakwa YEHUDA GOESLAW Alias UDA selakuKepala Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur selaku Team Pengurus danabantuan tersebut; Bahwa pembelian Asrama Mahasiswa Buli yang ada di Tondano sebesar Rp. 450.000.000,(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terletak di Kelurahan Tataran

dari rekening Bank Mandiri Cabang Buli milik terdakwa YEHUDAGOESLAW Alias UDA tersebut sebesar Rp.115.894, (Seratus Lima Belas Ribu DelapanRatus Sembilan Puluh EmpatACER ASPIRA ONE D250IBK,S/N:LUS670B1719143008E1601, SN ID 91419675016 berwarnahitam, (Satu) Lembar Kwitansi asli bukti pembelian Asrama Mahasiswa Buli di Tondano, 2 (Dua)Lembar Kwitansi asli bukti pembayaran biaya akte jual beli (AJB) dan biaya pajak bea perolehan haktanah dan bangunan (BPHTB) serta biaya administrasi kepada Kelurahan Tataran

Tomohon,Tobelo dan Joqja namun dalam hasilkesepakatan yang terealisasi hanya pembelian asrama mahasiswa di Tondano Kabupaten MinahasaPropinsi Sulawesi Utara dengan total penggunaan dana sebesar Rp.450.000.000, (Empat Ratus LimaPuluh Juta Rupiah) dan biaya penginapan, biaya makan dan biaya transportasi team pembelianasrama sebesar Rp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), biaya akte jual beli sebesarRp.8.500.000, (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan biaya administrasi pembelian asrama diDesa Tataran

tinggaldikenal dengan nama : SRI HARTINI namun dalam dokumen KTP danPage 4 of 6 Penetapan Nomor 492/P/2018/PN SmgKK tertulis nama Pemohon adalah : TITIK HARTINI, yang artinyapemohon telah menggunakan kedua nama sebagaimana terteradalam Akte Kelahiran Pemohon yakni : SRI HARTINI Alias TITIKHARTINI, dimana kata Alias diantara kedua nama pemohon yangsama artinya Sama dengan sehingga dengan demikian Pemohondapat menggunakan salah satu diantara kedua nama tersebut untukkepentingan Pemohon, baik pada tataran

kutipan akte kelahiran, dengan demikian yang menjadi dasaruntuk penerbitan suratsurat kependudukan dan administrasi lainnyaadalah Akta Kelahiran ;Menimbang, bahwa Persamaan nama Pemohon tersebut dapatdimungkinkan asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dariPengadilan Negeri Semarang dan mengingat secara administratifkependudukan nama yang tertulis dalam dokumendokumen harussesuai satu dengan lainnya dan dalam hal ini nama yang tertulisdalam dokumen kependudukan adalah TITIK HARTINI, SH. sedangkandalam tataran

pertimbangan hukum yang selengkapnyasebagai berikut :DALAM EKSEPSI : nneMenimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan keberatankeberatan dalam memori bandingnya, untuk itu keberatankeberatan tersebut perludipertimbangkan menurut hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa ahli waris yang bernama Orang tua Terbanding I anak dari KakekTerbanding I merupakan cucu dari Orang tua Terbanding I dengan isterinya bernama isteriOrang tua Terbanding I, keberadaannya tidak jelas, seharusnya masuk dalam tataran

ahli wariscucu, dan tidak bisa masuk tataran ahli waris karena hilang seharusnya ada PenetapanPengadilan tentang keberadaan ahli waris Orang tua Terbanding I tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan dengansaksama gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding, maka PengadilanTinggi Agama berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugat / Para Pembanding ternyatatidak menyebutkan secara lengkap seluruh ahli waris dan / atau orang yang berhak menerimabagian

Yunus tanggal 12 Oktober 2015; 1 (satu) lembar surat rincian pengeluaran uang yang diterimapemilik tanah Mahmud Yunus yang ditanda tangani oleh Almedhytanggal 10 Desember 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kematianyang diterbitkan oleh Lurah Tataran dengan nomor:181/09/1002/XII/2005 tanggal 30 Desember 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan waris yangditerbitkan oleh Lurah Jati Bening dengan nomor: 53/590PEM/IX/2010 tanggal 21 September 2010; 1 (satu) lembar

Yunus tanggal 12 Oktober 2015; 1 (satu) lembar surat rincian pengeluaran uang yang diterimapemilik tanah Mahmud Yunus yang ditanda tangani oleh Almedhytanggal 10 Desember 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kematianyang diterbitkan oleh Lurah Tataran dengan nomor:181/09/1002/XI1I/2005 tanggal 30 Desember 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan waris yangditerbitkan oleh Lurah Jati Bening dengan nomor: 53/590PEM/IX/2010 tanggal 21 September 2010: 1 (satu) lembar

Hanya saja yang menjadi permasalahan pada saat itu adanyaperbedaan pendapat apakah perbuatan tersebut sudah termasuk padatindak pidana atau masih dalam tataran hukum Perdata dimana kemudianwacana yang menguat adalah kaJau perbuatan pembatalan surat tersebutmasih dalam tataran hukum perdata karena belum diserahkan kepadaPemohon Kasasi sehingga masih dianggap sebagai milik/kewenanganKepala Desa Petumbukan Nurmansyah Sembiring.

Oleh karena itu adalah sangatkeliru jika Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti, sedangkan KepalaDesa Petumbukan Bapak Nurmansyah Sembiring saja sudahmengakuinya demikian juga dengan keterangan saksisaksi lainnya,hanya saja yang menjadi permasalahan ketika itu adalah apakahperbuatan Bapak Nurmansyah Sembiring tersebut sudah termasuk padatindak pidana atau masih dalam tataran hukum Perdata dimanakemudian wacana yang menguat adalah kalau perbuatan pembatalansurat ganti rugi tersebut masih dalam tataran

dicabut.Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa orang tua anak tersebut mewakilikepentingan anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayah kandung (Pemohon) otomatisdapat bertindak sebagai wali dan mengurus segala kepentingan hukumanakanaknya tersebut sehingga secara normatif tidak diperlukan lagiperwalian yang sifatnya penetapan (beschikking) dari pengadilan, ternyatatidak berlaku dalam tataran

empiris.Menimbang bahwa dalam tataran empiris, khususnya hakhak anakyang bersinggungan dengan pihak lain, terlebin dahulu orang tua kandungmendapatkan legalitas berupa penetapan (beschikking) dari pengadilan.

kelahirannya sehingga perludilakukan perubahan nama dari Wayan Indra Wirawan menjadi WayanSandi Wirawan; Bahwa sakitnya setiap seminggu sekali dan intensitasnya sering; Bahwa selain karena alasan sakitsakitan perubahan nama tersebut untukmemperbaiki nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran yangdikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Bahwa yang akan dirubah namanya merupakan anak pertama dari ParaPemohon yang bernama Wayan Indra Wirawan; Bahwa terhadap perubahan nama tersebut tidak merubah tataran

Eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung tidak lagiberada pada tataran penahanan melainkan berada pada tataran pemidanaanatau hukuman. Eksekusi hukuman bukan eksekusi penahanan;Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf kK KUHAP tidak harus dibacasecara tekstual belaka, melainkan harus dipahami secara kontekstual sesuaidengan realitas atau kenyataan yang ada di dalam praktek peradilan.

meletakkan kewajiban kepada setiaporang ter masuk negara untuk menghormati eksistensinya ;Penjelasan di atas, didukung oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (2004;131132) yang menjelaskan :Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seseorangpemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secaratenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksuduntuk mengganggu ke tenteramannya dalam menguasai, memanfaatkan sertamempergunakan benda tersebut ;Dalam tataran

Dalam sejarah tatahukum dunia, konsepkonsep hukum yang ada dalam Code Civil Napoleon sangatmem pengaruhi pemikiran dan konsep hukum dunia, termasuk di Indonesia ;Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2016/PT PBRSedangkan dalam tataran hukum universal, eksistensi hak milik telah diakuisecara tegas, sehingga menjadi ketentuan Deklarasi Universal tentang Hak AsasiManusia (DUHAM), tanggal 10Desember1948 ;Pasal 17. DUHAM, menegaskan :1.

Bertitik tolak dari argumentasi yuridis di atas, dalam tataran normatif dan teoritistidak cukup alasan hukum (legal reasoning), legal filosofis, dan living law practices,untuk membenarkan tuntutan Terlawan sepanjang yang menuntut agar Pelawanmengo songkan dan menyerahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 33Kelurahan Air Raja tanggal 30Oktober2002 , Surat Ukur tanggal 18April2002Nomor 2965/Batu IX/2002 dengan luas 356 m2 atas nama Amirullah, yang terletakdi Kampung Sungai Carang Rukun Tetangga 001

lagi tanpa komunikasi dan tanpa saling memperdulikan antara satudengan yang lain.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil penggugat tersebut, karenatergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara iniditeruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari persfektif hukumacara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalil penggugat, namunpengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orangorang Islam dianggapmasih dalam tataran

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Parekebiasaan berkatakata kasar yang kerap memunculkan prahara dan perselisihandalam rumah tangga penggugat dan tergugat;Menimbang, bahwa perilaku dengan kebiasaan minum minuman keras,apalagi sampai mabuk, bukan saja akan membahayakan diri dan orang lain darisegi pisik tapi dapat pula berdampak pada keadaan ekonomi keluarga.Menimbang, bahwa minum minuman keras misalnya adalah bentukkebiasaan yang manakala sudah sampai pada tataran kecanduan akanmelahirkan dampak pribadi

Tataran Satu Lingkungan III KecamatanTondano Selatan Kabupaten Minahasa ;Agama Kristen Protestan ;Pekerjaan Petani;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2017 s/d Tanggal 06 Oktober2017;2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2017 s/dTanggal 15 November 2017 ;3. Penuntut Umum sejak Tanggal 14 November 2017 s/d. Tanggal 03Desember 2017 ;A.

tidak makaharus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuatdan tujuannya yang hendak dicapai atau dengan kata lain antara motif,perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa serta dihubungkan bukti surat yang diajukan dipersidangan yangmana satu sama lainnya saling bersesuain terungkap fakta bahwa pada hariKamis Tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat diKelurahan Tataran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusadan bangsa:Redaksional teks kata, memegang teguh dan menurutdalam Pasal 9 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 3 Tahun2009 tentang Mahkamah Agung di atas membawakonsekuensi logis yaitu: Hakim agung dianggap melanggarsumpah atau janji jabatannya jika melakukan perbuatan yangbertentangan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 Junctoketentuan (Peraturan) PerundangUndangan Organik yangpembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945apabila dalam tataran

Putusan Nomor 11 P/HUM/2014curia novit yang dianut pula oleh Mahkamah Agung dan hakimAgung dalam tataran praktek peradilan;Asas lus curia novit memberi amanat kepada MahkamahAgung dan hakim agung untuk menyelesaikan setiappersoalan konstitusionalitas yang diajukan kepadanyasehingga menjadi sebuah kewajiban bagi Mahkamah Agungdan hakim Agung untuk menyelesaikan persoalankonstitusionalitas yang diajukan kepadanya tersebut termasukjuga dalam konteks ini Objectum Litis perkara Permohonana quo.Hakim dalam

Kendati secara konstitusional telah diletakkan induk paradigma yuridisyang menegaskan pada pokoknya bahwa secara yuridis normatif hakimadalah Pejabat Negara yang bertugas dan berfungsi sebagai Pelakuatau Pemeran Utama (Sentral) dalam tataran praktek pelaksanaantugastugas Kekuasaan Kehakiman.

kekuasaan lembaga Legislatif danlembaga Eksekutif, bukan dalam tataran lembaga Yudikatif.

Terangnya, secara expressis verbis rangkap jabatan sebagaimana yangdimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011tersebut tidak berlaku sama sekali bagi jabatan yang berada dalamdomain/ranah lembaga Yudikatif;Jika ketentuan larangan rangkap jabatan dalam PeraturanPemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tersebut dianggap mencakupjuga jabatan yang berada dalam tataran kekuasaan lembagaYudikatif, maka isi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011tersebut bertentangan dengan rasionalitas atau akal sehat

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasakeadilan bagi Pembanding karena Judex Factie mencari atau menggalisuatu kebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali secaralebih mendalam yaitu kebenaran materiel yang sesungguhnyaberdasarkan faktafakta atau realita hukum yang terjadi, sehinggakewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahaminilaihukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1) Undangundang nomor 14Tahun 1970 Jo Undangundang RI nomor 35 Tahun 1999, Jo Pasal 28Undangundang

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasakeadilan bagi Pembanding karena Judex Factie mencari atau menggali suatukebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali secara lebin mendalamyaitu keberan materiel yang sesungguhnya berdasarkan faktafakta ataurealita hukum yang terjadi, sehingga kewajiban hakim untuk menggaili,mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1)Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undangundang RI Nomor 35Tahun 1999, Jo Pasal 28

nyata dan terang pertimbangan hukumini Sangat minim sekali bahkan terkesan mengabaikan saksi saksi danbukti bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yangkeabsahan dan keotentikannya tidak diragukan dan tak terbantahkanlagi, yang mana Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat:Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasakeadilan bagi Pembanding karena Judex Factie mencari atau menggalisuatu kebenaran masih dalam tataran

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasakeadilan bagi Pembanding karena Judex Factie mencari atau menggalisuatu kebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali secaralebih mendalam yaitu. keberan materiel yang sesungguhnyaberdasarkan faktafakta atau realita hukum yang terjadi, sehinggakewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahaminilaihukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1) Undang undang nomor 14Tahun 1970 Jo Undangundang RI nomor 35 1999, Jo Pasal 28Undangundang

membuat penggugat dan tergugat hilangkomunikasi dan tanpa saling memperdulikan lagi.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil penggugat tersebut, karenatergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara iniditeruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari persfektif hukumacara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalil penggugat, namunpengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orangorang Islam dianggapmasih dalam tataran

sering main judi, minum minuman keras danmabuk serta kebiasaan berkatakata kasar yang kerap memunculkan prahara danperselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;Menimbang, bahwa perilaku dengan kebiasaan main judi, minumminuman keras, apalagi sampai mabuk, bukan saja akan membahayakan diri danorang lain dari segi pisik tapi dapat pula berdampak pada keadaan ekonomikeluarga.Menimbang, bahwa main judi dan minum minuman keras misalnya adalahbentuk kebiasaan yang manakala sudah sampai pada tataran