diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;e Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindakpidana formil, maka yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukumdalam Pasal 2 Ayat (1) mencakup perbuatan melawan hukum dalam artiformil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebuttidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabilaperbuatan tersebut dianggap tercela

Febrino Eka Putra,S.Tr.K Nrp 98020590;

1. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar surat mengajukan permohonan untuk dicalonkan menjadi Kasi Keuangan atas nama HENDRA KURNIAWAN dan Fotokopi surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa: 1) Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela tanggal 12 Mei 2017 yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T-1;2) Surat pernyataan mampu mengoperasikan computer tanggal 12 Mei 2017 yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T-2;3) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan

Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela tanggal 12 Mei2017 yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T1;2. Surat pernyataan mampu mengoperasikan computer tanggal 12 Mei 2017yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T2:Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2021/PN Agm3.

tahanan segerasetelah putusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2)Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar surat mengajukan permohonan untukdicalonkan menjadi Kasi Keuangan atas nama HENDRA KURNIAWAN danfotokopi surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa:1) Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar surat mengajukan permohonan untuk dicalonkan menjadiKasi Keuangan atas nama HENDRA KURNIAWAN dan Fotokopi surat yangdiajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa:1) Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela tanggal 12Mei 2017 yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T1;2) Surat pernyataan mampu mengoperasikan computer tan ggal 12 Mei 2017yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T2;3) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila

Putusan Nomor 02 P/Khs/2017Selanjutnya DPRD Kabupaten Katingan mengeluarkan Surat KeputusanNomor 6 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang PerubahanKeputusan Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 tentangPembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Perbuatan TercelaBupati Katingan, telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) DugaanPerbuatan Tercela Bupati Katingan, menjadi dugaan Perbuatan Tercela,Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundangan yang Berlaku;(Lampiran III.2)DPRD Katingan dengan

Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal13 Februari 2017, tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atasDugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangan yang Berlaku yang dilakukan oleh Bupati Katingan,dengan kesimpulan:Terbukti melakukan perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan MelanggarPeraturan Perundangundangan yang berlaku yakni Pasal 61 ayat (2),Pasal 67 huruf b dan d, Pasal 76 ayat (1) huruf g, Pasal 78 ayat (2)huruf f UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, dan Pasal

Anmad Yantenglie; (Lampiran V)DASAR HUKUM DPRD KABUPATEN KATINGAN MEMBENTUKPANSUS DUGAAN PERBUATAN TERCELA OLEH BUPATI KATINGANPembentukan Pansus Perbuatan Tercela oleh DPRD Kabupaten Katinganmelalui Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2017 kemudian diubah denganKeputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2017 adalah cacathukum dan tidak sah, karena:1.Bahwa tentang dugaan perbuatan tercela dengan substansi perzinaanyang dituduhkan terhadap Ahmad Yantenglie dengan Farida Yeniadalah merupakan delik aduan

Nyahun, S.H., M.Pd., dan KantorHukum Antonius Kristanto, S.H. & Rekan adalah bukan pihak yangberhak mengadu dan menuntut dugaan perbuatan tercela dengansubstansi dugaan zina dimaksud;4.

Putusan Nomor 02 P/Khs/2017dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah termasuk: judi, mabukmabukan, narkoba, berzina dan perbuatan melanggar kesusilaanlainnya;Tentang: Kejahatan zina diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 284KUHP; Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281, 282 dan 283KUHP; Pelanggaran terhadap Kesusilaan diatur dalam Pasal 532, 533,534KUHP dan seterusnya;Menurut hemat kami apa yang dimaksud perbuatan tercela yangdituduhkan Pansus DPRD Kabupaten Katingan dalam hal inisubstansinya

pendanaan dari pihak Tergugat Ill dalam perusahaannyaPT Pagasindo Mujur Sejati Palu memang sudah lama mengalamikesulitan likuiditas atau kekurangan modal kerja dalam perusahaannya,adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan tercela (moralhazard);Menyatakan menurut hukum Tergugat II telan melakukan perbuatanpenyalangunaan kewenangan dengan memanfaatkan kekuasaankewenangan memutuskan atau /imit plafond kredit tersebut masihmerupakan kewenangannya dalam memutuskan dan mencairkan ataumerealisasikan

Nomor 335 K/Pdt/202014.15.16.kenyataannya pihak Tergugat Il sendiri sudan mengetahui bahwa alm.Phan Victor Pangalela alias Victor Pangalela yang kenyataan hanyalahsebagai seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan milik dariRizal Tjahjadi dan Sonya Antolis (Alm) dan juga sebagai Direktur dariPT Mitra Citra Nusantara Palu tersebut, adalah perbuatan melawanhukum dan perbuatan tercela (moral hazard);Menyatakan menurut hukum Surat Persetujuan Fasilitas PRK (OfferingLetter) atas nama alm.

Notaris di Palu dalam gugatan tersebut sebagai TurutTergugat adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan tercela(moral hazard), dan mengandung cacat hukum dan "bertentanganHalaman 9 dari 21 hal. Put.

Notaris di Palu dalam gugatan tersebut sebagai TurutTergugat adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan tercela(moral hazard), dan mengandung cacat hukum dan "bertentangandengan hukum dan "batal demi hukum dan "tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat, oleh karena dibuat danditandatangani berdasarkan sebab yang tidak halal dan merugikanPenggugat, serta tidak patut mendapatkan perlindungan hukum besertasegala akibat hukumnya;Halaman 10 dari 21 hal. Put.

Phan Victor Pangalela alias VictorPangalela, yang merupakan "fasilitas kredit topengan/rekayasa ataufasilitas kredit proporma (purapura), sehingga segala perbuatan atautindakan dan kebijakannya adalah "perbuatan melawan hukumdan/atau *perbuatan tercela, sehingga kredit macet dari fasilitas kreditHalaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/202031.32.yang hanya mempergunakan atas nama alm.

PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 8 Oktober 2019, dan di register pada tanggal 9 Oktober 2019,Nomor 1 P.KHS/2019, telah mengajukan permohonan uji pendapat dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, Pemohon menyampaikan permohonannya kepada BapakKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Pendapat DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, tentang VideoAmoral/Perbuatan Tercela

Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.I.Kom. tanggal 1Agustus 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikanpetitumnya yang pada pokoknya adalah memohon kepada Bapak KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia untuk uji pendapat, memeriksa,mengadili dan memutus atas pendapat Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Simeulue Nomor 20 tahun 2019 terhadap' videoamoral/perbuatan tercela Bupati Simeulue H. Erli Hasim, S.H., S. Ag.

Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Tentang Beredarnya Rekaman VideoYang Mengarah Pada Perbuatan Tercela/Amoral Diduga BupatiSimeulue H. Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.I.Kom (bukti P5):6. Fotokopi Pernyataan Sikap Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenSimeulue tentang beredarnya video amoral yang melibatkan BupatiSimeulue H. Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.I.Kom (bukti P6):Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 P.KHS/20197.

Putusan Nomor 1 P.KHS/2019Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukanperbuatan tercela;Bahwa, adapun Pendapat DPRD yang diajukan kepada MahkamahAgung sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan tersebut diatas adalahpendapat yang diputuskan melalui rapat paripurna DPRD yang dihadiripaling sedikit % (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusandiambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlahanggota DPRD yang hadir;Bahwa, dengan demikian, diambil

Pendapat tersebut harus berbentuk Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah tentang Pendapat atas dugaanperbuatan tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku;4.

Pasal 2 Anggota Dewan Pengawas atau anggotaDireksi dilarang: c. melakukan perbuatan tercela;2.

Surat pengunduran diri sebagai anggota DewanPengawas atau anggota Direksi apabila telah melakukanperbuatan tercela;8) Fakta hukum dalam surat gugatan Penggugat halaman 22huruf d dinyatakan bahwa, Sdr.

Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUNJKTSelanjutnya ketentuan Pasal 34 huruf c dan huruf g Undangundang Nomor 24Tahun 2011 tersebut mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas atau anggotaDireksi diberhentikan dari jabatannya karena:c. melakukan perbuatan tercela; ataug. mengundurkan diri Secara tertulis atas permintaan sendiri;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 52 huruf c UndangundangNomor 24 Tahun 2011 menegaskan bahwa anggota Dewan Pengawas dan anggotaDireksi dilarang melakukan perbuatan tercela.

Anggota Dewan Pengawas yangmelanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c yaitumelakukan perbuatan tercela, menurut Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 24Tahun 2011 dikenai sanksi administratif.

Kesimpulan Tim Panel DJSN mengenaiterbuktinya Syafri Adnan Baharuddin melakukan perbuatan tercela juga telahHalaman 67 dari 72 Halaman.

Resume dugaan melakukan perbuatan tercela, dengan penjelasan:a.

Menetapkan pelanggaran etika sebagai perbuatan tercela;. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf f di atas, kemudian LPSKmembentuk Tim Pemeriksa dari eksternal LPSK untuk mengadakansidang Pemeriksaan Paripurna LPSK.

Melakukan perbuatan perbuatan tercela dan/atau halhal lain yangberdasarkan keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikankarena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/ataumengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK ; atau ;f.

Menghadapkanseseorang dalam suatu persidangan/peradilan tanpa dasar hukum yangjelas dan pasti merupakan bentuk tindakan pengingkaran terhadapprinsipprinsip negara demokratis yang menjunjung tinggi supremasihukum ;Rumusan frasa "perouatan tercela" sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 huruf e UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban, jo.

Jadi Anggota LPSK tidak bisa diberhentikan hanya karenaperbuatan tercela, karena bukan seperti KPK yang berkerja diwilayahterhormat, melainkan LPSK merupakan lembaga yang bisa bekerja disemua lini, wilayah dan tingkatan, sehingga bisa jadi mengerjakanpekerjaan ditempat yang sangat tidak terhormat, demi tugas dan fungsidan untuk penegakan hukum khususnya pengungkapan jaringankejahatan.

Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama denganPenggugat dan keluarganya, dalam keadaan sehat, terpenuhikebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya; Bahwa Penggugat sangat perhatian dan menyayangi anaknyatersebut; Bahwa Penggugat tidak mempunyai kelakuan yang tercela sepertinarkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya; Bahwa, setelah perceraiannya dengan Tergugat, anak tersebutbelum ditetapkan hak asuhnya sehingga Penggugat memohon agarditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya;

berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri,namun saat ini mereka telah bercerali:; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama Anak , Perempuan, lahir tanggal 19 Agustus2018; Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama denganPenggugat dan keluarganya, dalam keadaan sehat, terpenuhikebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya; Bahwa Penggugat sangat perhatian dan menyayangi anaknyatersebut; Bahwa Penggugat tidak mempunyai kelakuan yang tercela

sepertinarkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya; Bahwa, setelah perceraiannya dengan Tergugat, anak tersebutbelum ditetapkan hak asuhnya sehingga Penggugat memohon agarditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya;Halaman 6 dari 13 hlm.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kelakuan yang tercela sepertinarkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;Menimbang, bahwa Pasal 41 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 hurufa menyatakan: ....bilamana ada perselisinan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberi keputusannya, oleh karena itu gugatan hak asuhanak Penggugat berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu) asas dantujuandiundangkannya adalah sematamata

Hal ini ditunjukkan oleh faktabahwa bahwa sejak hidup berpisah, Anak berada dalam pemeliharaanPenggugat, dan berdasarkan keterangan saksi diperoleh fakta bahwaPenggugat maupun keluarganya tidak mempunyai kelakuan yang tercelaseperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakimberkesimpulan Penggugat lebin mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaikbagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patutdikabulkan dengan

Bahwa adapun alasan hukum dari Gugatan PENGGUGAT yang padapokoknya mempermasalahkan Perbuatan Melawan Hukum dan/atauPerbuatan Tercela (Moral Hazard) sehubungan dengan Jaminan Kreditatas obyek Tanah Sengketa yang dilakukan baik sendirisendiri maupunbersamasama oleh pihakpihak TERGUGAT I, TERGUGAT Il, TERGUGATIll, dan TURUT TERGUGAT , yang mana dasar/alasan hukumPENGGUGAT adalah merupakan Salah Satu dari PARA AHLI WARISdari Alm.

Bahwa atas segala perbuatan atau tindakan dan kebijakan baikdari pihak TERGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill baik secarasendirisendiri maupun bersamasama patut diduga atau dikategorikan telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Perbuatan Tercela(Moral Hazard), dan akibatnya dan/atau resikonya harus wajib bertanggungjawab baik secara sendirisendiri maupun bersamasama secara tanggungrenteng oleh pihak TERGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill.

KreditProporma (PuraPura) dan patut juga diduga atau dikategorikan telahterjadi Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Perbuatan Tercela (MoralHazard) dalam fasilitas kredit PINJAMAN REKENING KORAN (PRK) dengan pinjaman nama atau mempergunakan atas nama Alm.

PHAN VICTOR PANGALELA aliasVICTOR PANGALELA adalah didasarkan dari Perbuatan MelawanHukum dan Perbuatan Tercela (Moral Hazard), dan mengandung Cacat Hukum dan Bertentangan Dengan Hukum dan Batal DemiHukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat ,oleh karena dibuat dan ditanda tangani berdasarkan SEBAB YANGTIDAK HALAL dan merugikan PENGGUGAT, serta tidak patutmendapatkan perlindungan hukum beserta segala akibat hukumnya.16.

TelukTomini No. 66 Kodya Palu adalah Perbuatan Melawan Hukum danPerbuatan Tercela (Moral Hazard), dan mengandung Cacat Hukum dan Bertentangan Dengan Hukum dan Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyal Kekuatan Hukum Yang Mengikat , oleh karenadibuat dan ditanda tangani berdasarkan SEBAB YANG TIDAK HALALdan merugikan PENGGUGAT, serta tidak patut mendapatkanperlindungan hukum beserta segala akibat hukumnya.Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 74/PDT/2018/PT PAL28.

finansiil untuk mengasuhANAK ANGKAT PARA PEMOHON ;Menimbang, bahwa di depan persidangan ibu ANAK ANGKAT PARAPEMOHON yang bernama IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT . telahmemberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;vBahwa ANAK ANGKAT PARA PEMOHON lahir di Sampang tanggal 27Mei 2017 ;Bahwa sejak bayi ANAK ANGKAT PARA PEMOHON berada dalamasuhan para Pemohon ;Bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan finansiil untuk mengasuhANAK ANGKAT PARA PEMOHON ;Bahwa para Pemohon tidak mempunyai aklak yang tercela

Penetapan.No. 326/Pdt.P/2017/PA.Spg.v Bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan finansiil untuk mengasuhANAK ANGKAT PARA PEMOHON ;v Bahwa para Pemohon tidak mempunyai aklak yang tercela, yang akanmembahayakan kelangsungan hidup dan masa depan ANAK ANGKATPARA PEMOHON; Bahwa IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKATtidak keberatan anaknyadiasuh oleh para Pemohon karena akan meringankan beban hidupnyayang telah ditinggal suaminya merantau ke Malaysia yang hingga kititidak ada kabar berita ;Menimbang, bahwa para Pemohon

Bahwa ayah kandung ANAK ANGKAT PARA PEMOHON merantau keMalaysia hingga kini, tidak lagi mempedulikan ANAK ANGKAT PARAPEMOHON, bahkan kabarnya pun tidak ada ;v Bahwa sejak bayi ANAK ANGKAT PARA PEMOHON berada dalamasuhan para Pemohon ;v Bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan finansiil untuk mengasuhANAK ANGKAT PARA PEMOHON ;v Bahwa para Pemohon tidak mempunyai aklak yang tercela, yang akanmembahayakan kelangsungan hidup dan masa depan ANAK ANGKATPARA PEMOHON; Bahwa IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT tidak

Pasal 1866 KUHPerdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, akan keterangan para Saksi di muka persidangan bahwaBahwa para Pemohon mempunyai kemampuan finansiil untuk mengasuh ANAKANGKAT PARA PEMOHON, tidak mempunyai akhlak yang tercela, yang akanmembahayakan kelangsungan hidup ANAK ANGKAT PARA PEMOHON danibu kandung ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yakni IBU KANDUNG DARIANAK ANGKATtidak keberatan anaknya diasuh oleh para Pemohon karenaakan meringankan beban hidupnya yang telah

anak tersebut merupakan anak kandung dari IBU KANDUNGDARI ANAK ANGKATyang kawin sirri dengan AYAH KANADUNG DARIANAK ANGKAT ; Bahwa ayah kandung ANAK ANGKAT PARA PEMOHON merantau keMalaysia hingga kini, tidak lagi mempedulikan ANAK ANGKAT PARAPEMOHON, bahkan kabarnya pun tidak ada ;v Bahwa sejak bayi ANAK ANGKAT PARA PEMOHON berada dalamasuhan para Pemohon ;v Bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan finansiil untuk mengasuhANAK ANGKAT PARA PEMOHON ;v Bahwa para Pemohon tidak mempunyai akhlak yang tercela

untuk menyatakan Penggugat telah melanggarUndangUndang, terkecuali adanya Putusan Pengadilan yangmenyatakan Penggugat telah melanggar UndangUndang dan Peraturanyang berlaku serta Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa dengan demikian Para Tergugat sama sekali tidak mencermatipokok permasalahan serta tidak mencermati SP.3 dari Polda KalimantanTengah di Palangka Raya, Para Tergugat dengan Surat Keputusannomor 4 Tahun 2017 tanggal. 18 Januari 2017 telah membentukPANSUS, dugaan perbuatan tercela

Bupati Katingan, bahwa dengandemikian tindakan dan perbuatan Para Tergugat dalam pembentukanPansus dengan dugaan Tercela Bupati Katingan adalah dugaan yangsangat tidak beralasan secara Hukum, untuk itu jelas perbuatan dantindakan Para Tergugat suatu Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa Tergugat telah melakukan langkah yang Inkonstitusionalmelanggar ketentuan pasal 28 D UUD 1945 setiap orang ataspengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama dihadapan hukum, Tergugat

Bahwa atas Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun2017 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas DugaanPerbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangundangan yang Dilakukan Oleh Bupati Katingan telahmendapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia denganPutusannya Nomor 02 P/Khs/2017 tertanggal 29 Maret 2017.3.

Bahwa kalaupun juga Penggugat mau menguji kKeabsahan KeputusanDPRD Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2017 tanggal 13 PebruariHalaman 14 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.2017 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan Atas DugaanPerbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangundangan yang dilakukan oleh Bupati Katingan, makagugatannya harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Nehara (TUN).2.

Tergugat XX adalah sah danberdasarkan hukum (rechtmatig) karena telah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku (hukum positif) yaitu Undangundang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA).Bahwa tindakan DPRD Kabupaten Katingan melakukan investigasi danPembentukan Pansus terkait dugaan Perbuatan Tercela BupatiKatingan pada saat itu adalah sah menurut hukum karena sesuaidengan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun2014 Tentang Pemerintahan DaerahBahwa Keputusan Tergugat

Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rataratasetiap bulan sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah); dan Pemohon Ilmempunyai penghasilan ratarata setiap bulan sebesar Rp.2.250.000, (duajuta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga mampu membiayai CALONANAK baik untuk biaya hidup seharihari maupun untuk pendidikan ;Bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dan Pemohon II sampai saat iniselalu rukun dan harmonis, bahkan dalam pergaulan seharihari di masyarakatberakhlaq tidak tercela

antara anak yang diangkatdengan IBU CALON ANAK dan BAPAK CALON ANAK selaku orangtuakandungnya; Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan ratarata setiap bulan sebesarRp.600.000, (enam ratus ribu rupiah); dan Pemohon II mempunyai penghasilanratarata setiap bulan sebesar Rp.2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh riburupiah), sehingga mampu membiayai anak angkat baik untuk biaya hidup seharihari maupun untuk pendidikan; Bahwa Pemohon dan Pemohon II kehidupan rumahtangganya harmonis danberakhlaq tidak tercela

suamiisteri namun belum dikaruniai Bahwa Pemohon dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yangbernama CALON ANAK anak dari IBU CALON ANAK dan BAPAK CALONANAK ; Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, IBU CALON ANAK dan BAPAKCALON ANAK telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon danPemohon II untuk diasuh sebagai anak angkat dan sejak itu sampai sekaranganak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Pemohon II ; Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Pemohon II sampai sekarang rukundan harmonis dan berakhlaq tidak tercela

suamiisteri namun belum dikaruniai ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yangbernama CALON ANAK anak dari IBU CALON ANAK dan BAPAK CALONANAK ; Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, IBU CALON ANAK dan BAPAKCALON ANAK telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon danPemohon II untuk diasuh sebagai anak angkat dan sejak itu sampai sekaranganak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Pemohon II ; Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Pemohon II sampai sekarang rukundan harmonis dan berakhlagq tidak tercela

diuraikan di atasMenimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan denganketerangan saksisaksi, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yangpada pokoknya bahwa anak yang bernama CALON ANAK oleh orang tuanya padatanggal 10 Desember 2013 telah diserahkan kepada Pemohon dan Pemohon Iluntuk diasuh sebagai anak angkat, dan sejak itu sampai sekarang anak tersebutdiasuh oleh Pemohon dan Pemohon II ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il kehidupanrumahtangganya harmonis dan berakhlaq tidak tercela

perbuatannya tersebut diatas, akan tetapi telah ternyata Penggugat dengansengaja mengulangi lagi perbuatannya tersebut maka Penggugat adalah istriyang telah melakukan perbuatan tercela ( KAPATITA ), yaitu dengan caramenyerahkan tubuh dan dirinya kepada laki laki lain, cintanya, kKehormatannyadengan meninggalkan suaminya yang sah/ Tergugat, dengan melangsungkanpertemuan khusus sebagaimana layaknya suamiistri di sebuah Kamar Hoteldi Mataram, yang menurut hukum berarti telah tidak menghormati, tidak

dan terhina tersebut, melanggar hukum, meskipunsudah pernah dimaafkan dengan melakukan sumpah di Pura Batubolong, danberjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercela dan asusila tersebut, akantetapi Penggugat telah terbukti tetap melakukannya secara sadar, makadengan demikian menurut hukum Penggugat tidak dibenarkan hukumdiberikan haknya ;5.

Bahwa benar Tergugat sebagai pengusaha property dan sekaligus brokeratas tanah adalah memiliki hutang uang yang dipergunakan untuk usahasebagaimana dalil posita angka 2, akan tetapi hutang uang tersebut tidakbernilal Rp. 150.000.000, akan tetapi sekarang sudah mencapai Rp.200.000.000, dan hutang ini adalah tanggung jawab Tergugat untukmelunasinya, oleh karena perbuatan tercela dan asusila telah dilakukan olehPenggugat yang mengakibatkan perceraian;8.

Meprayascita atau membersihkan atas perbuatan tercela yangmenimbulkan noda didalam keluarga Penggugat Rekonpensi biayasebesar Rp. 50.000.000,( lima puluh juta rupiah);5.2. Meprayascita atau membersihkan tercela yang menimbulkan nodadidalam Pemerajan Dadia/ Keluarga besar Penggugat di CakranegaraPenggugat Rekonpensi dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,( tujuhpuluh lima juta rupiah );5.3.

yangmenimbulkan noda didalam keluarga Penggugat Rekonpensi biaya sebesarRp. 50.000.000,( lima puluh juta rupiah); Meprayascita atau membersihkan tercela yang menimbulkan nodadidalam PemerajanDadia/Keluarga besar Penggugat di CakranegaraPenggugat Rekonpensi dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,( tujuh puluhlima juta rupiah ); Meprascita atau membersihkan diri sekaligus menghaturkan permohonanmaaf (Guru Piduka), atas kesalahan Penggugat telah memperistriperempuan yang Kapatita/ Tergugat Rekonpensi

Bupati Katingan, bahwa denganHalaman 7 dari 34 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT PLK11.12.demikian tindakan dan perbuatan Para Tergugat dalam pembentukanPansus dengan dugaan Tercela Bupati Katingan adalah dugaan yangsangat tidak beralasan secara Hukum, untuk itu jelas perouatan dantindakan Para Tergugat suatu Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa Tergugat telah melakukan langkah yang Inkonstitusionalmelanggar ketentuan pasal 28 D UUD 1945 setiap orang ataspengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum

Bahwa dengan mencermati dan mempelajari terhadap SanggahanPenggugat yang dibuat tertanggal. 27 Pebruari 2017 dengan nomor180/16/Huk/2017 telah dibuat secara jelas tentang pristiwa hukum yangterjadi antara Penggugat dengan Farida Yeni, dalam hal ini Penggugattidak Terbukti melakukan perbuatan tercela, melanggar Etika danmelanggar Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yakni Pasal. 61ayat (2), pasal 67 huruf B dan D, pasal 76 ayat (1) huruf g, Pasal 78 ayat(2) huruf f UU No. 23 Tahun 2014, Pasal

Eksepsi Asas Hukum Ne Bis In Idem1.Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat pada Butir 5 (him 5)memohon Menyatakan Keputusan Para Tergugat No. 7 Tahun 2017tanggal 13 Pebruari 2017 adalah batal demi hukum.Bahwa atas Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun2017 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas DugaanPerobuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangundangan yang Dilakukan Oleh Bupati Katingan telahmendapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia denganPutusannya

Nomor 02 P/Khs/2017 tertanggal 29 Maret 2017.Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam AmarPutusannya Nomor 02 P/Khs/2017 tersebut (hlm 19) menyatakansebagai berikut: Mengabulkan Permohonan Devan Pemakilan Rakyat DaerahKabupaten Katingan, tanggal 14 Februari 2017; Menyatakan Keputusan Devan Dewan Pemakilan RakyatDaerah Kabupaten Katingan, tanggal 13 Februari 2017,Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT PLKtentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas DugaanPerbuatan Tercela, Melanggar

Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara1.Bahwa dalam Petitum gugata Penggugat pada Butir 5 (him 5)memohon Menyatakan Keputusan Para Tergugat No. 7 Tahun 2017adalah batal demi hukum.Bahwa kalaupun juga Penggugat mau menguji keabsahan KeputusanDPRD Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2017 tanggal 13 Pebruari2017 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan Atas DugaanPerbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangundangan yang dilakukan oleh Bupati Katingan, makagugatannya

Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.SALINAN Bahwa Pemohon mempunyai penghasilannya cukup untuk membiayai anakangkat baik untuk biaya hidup seharihari maupun untuk pendidikan; Bahwa Pemohon dan Pemohon II kehidupan rumah tangganya harmonis danberakhlaq tidak tercela ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II secara ekonomi lebin mampu dari padakami, sehingga lebih mampu membiayai Anak baik untuk biaya hidup seharihari maupun untuk pendidikan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya,Pemohon

Pemohon dan Pemohon Il, mereka adalah suamiisteri namunbelum dikaruniai; Bahwa Pemohon dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yangbernama Anak anak dari Xxxxx dengan Xxxxx; Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Xxxxx dengan Xxxxx telahmenyerahkan anak tersebut kepada Pemohon dan Pemohon II untukdiasuh sebagai anak angkat dan sejak itu sampai sekarang anak tersebutdiasuh oleh Pemohon dan Pemohon II ; Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Pemohon II sampai sekarang rukundan harmonis dan berakhlaq tidak tercela

Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.SALINANdiasuh sebagai anak angkat dan sejak itu sampai sekarang anak tersebutdiasuh oleh Pemohon dan Pemohon II ; Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Pemohon II sampai sekarang rukundan harmonis dan berakhlaq tidak tercela ; Bahwa pekerjaan Pemohon adalah dagang, dan pekerjan Pemohon IIadalah dagang;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakantidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirmya mohonpenetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat

Xxxxx, Kabupaten Tegal ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.11 berupaFotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon NomorSKCK/YANMAS/326/I/2016/INTELKAM, tanggal 25 anuari 2016, maka terbuktiPemohon adalah berkelakuan baik/tidak tercela;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.12 berupaFotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II NomorSKCK/YANMAS/xxx/I/2016/INTELKAM, tanggal 25 anuari 2016, maka terbuktiPemohon II adalah berkelakuan

baik/tidak tercela;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.13 berupaFotocopy Akte Kelahiran atas nama Anak Nomor xxxxLU311220150080,tanggal 31 Desember 2015, maka terbukti bahwa pada tanggal 19 Desember2015 telah lahir anak laki laki yang bernama Anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.14 berupaFotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomorhlm. 8 dari 12 hlm.

Bahwa sesuai dengan Pasal 25 huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor : 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa;Perangkat Desa lainnya dilarang melakukan perbuatan tercela yang dapatmenghilangkan kepercayaan Masyarakat; b. Bahwa saudara SUDIRMAN telah terbukti melakukan perbuatanya tercela(berzina) yang jelasjelas merupakan larangan bagi Perangkat Desa, makadipandang perlu untuk diberhentikan dari Jabatannya sebagai KepalaUrusan Keuangan;7.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 141/01/2012 tanggal9 Januari 2012 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan DesaKedungmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati pada bagian,Menimbang, huruf b yang menyebutkan : saudara SUDIRMAN telahterbukti melakukan perbuatan tercela (berzina) yang jelasjelas merupakanlarangan bagi Perangkat Desa, maka............ dst adalah merupakanpertimbangan yang tidak benar karena Tergugat telah keliru dalammempertimbangkan peristiwa atau faktafakta hukum

Oleh karena tuduhan perselingkuhan (zinah)terhadap Penggugat belum pernah dibuktikan kebenarannya berdasarkanputusan hakim pidana yang memuat pertimbangan sudara Sudirman telahterbukti melakukan perbuatan tercela (berzina adalah bertentangan denganhukum yang berlaku;Bahwa selain fakta hukum tersebut, Tergugat dalam menerbitkan obyeksengketa yang memberhentikan Penggugat sebagai Kepala UrusanKeuangan Desa Kedungmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, padabagian menimbang, huruf a yang menyebutkan

berupa perbuatan selingkuh/zina, sehingga diberhentikandari jabatanya;Halaman 20 dari 70 Halaman Putusan Perkara No. 11 /G/2012/PTUN.SMGDemikian juga atas dalil gugatan sebagaimana di maksud dalam alasnmengajukan Gugatan posita angka 8 (delapan) tidaklah benar karena yangdimaksud perbuatan tercela yaitu selingkuh/zina menurut hukum pidanatermasuk delik aduan dan atas kebenaran materiil yang telah dilakukanSdr.

T.6 Fotocopi Surat pernyataan/pengakuan tanggal 23 Desember2011 tentang Pernyataan EndangSulastri yang telah berbuat tercela (asusila) dengan Sdr.Sudirman (KaurKeuangan Desa Kedungmulyo), dibuat di Balai Desa Kedungmulyo,(sesuai aslinya);7. T.7 Fotocopi Surat Pernyataanmenyaksikan pengakuan tanggal 23Desember 2011 tentang pengakuanSdr.Sudirman (Penggugat) danEndang Sulastri di Balai DesaKedungmulyo, (sesualaslinya);8.

Bahwa adapun alasan hukum dari Gugatan PENGGUGAT yang padapokoknya mempermasalahkan Perbuatan Melawan Hukum dan/atauPerbuatan Tercela (Moral Hazard) sehubungan dengan Jaminan Kreditatas obyek Tanah Sengketa yang dilakukan baik sendirisendiri maupunbersamasama oleh pihakpihak TERGUGAT , TERGUGAT II, TERGUGATIll, dan TURUT TERGUGAT I, yang mana dasar/alasan hukumPENGGUGAT adalah merupakan Salah Satu dari PARA AHLI WARISdari Alm.

Bahwa permasalahan hukumnya adalah adanya dugaan PerbuatanMelawan Hukum dan/atau Perbuatan Tercela (Moral Hazard), yang manadimulai saat adanya Surat dari pihak TERGUGAT dan atau TERGUGAT IIyaitu masingmasing dengan No. 528/PAU/EXT/16 tertanggal 18 Agustus2016 perihal : Surat Peringatan II (SP II) dan No. 736/PAU/EXT/16 tertanggal15 September 2016 perihal : Surat Peringatan Ill (SP III) yang berkaitantentang kewajiban hutang fasilitas kredit PINJAMAN REKENING KORAN(PRK) atas nama Alm.

Kredit Proporma (PuraPura) danpatut juga diduga atau dikategorikan telah terjadi Perbuatan MelawanHukum dan/atau Perbuatan Tercela (Moral Hazard) dalam fasilitas kredit PINJAMAN REKENING KORAN (PRK) dengan pinjaman nama ataumempergunakan atas nama Alm.

Menyatakan menurut hukum TERGUGAT , dan TERGUGAT Il, danTERGUGAT Ill, dan TURUT TERGUGAT baik secara sendirisendirimaupun bersamasama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum danHalaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/201 7/PN.Pal.atau Perbuatan Tercela atas fasilitas kredit PINJAMAN REKENINGKORAN (PRK) dengan pinjaman nama atau mempergunakan atas namaAlm.

PHAN VICTOR PANGALELA aliasVICTOR PANGALELA, yang = =~merupakan Fasilitas KreditTopengan/Rekayasa atau Fasilitas Kredit Proporma (PuraPura) ,sehingga segala perbuatan atau tindakan dan kebijakannya adalah Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Perbuatan Tercela , sehingga kreditmacet dari fasilitas kredit yang hanya mempergunakan atas namaAlm.

, sangat bertanggung jawab terhadapanakanaknya, penyabar dan menjadi tauladan bagi anakanaknya; Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memilki sipat tercela, sepertiboros dan perbuatan tercela lainnya;2.

pertama bernama Lisa Febriani,umur 22 tahun, yang kedua bernama Selvy Naira Syafna umur 16tahun; Bahwa saksi tahu keperluaan Pemohon mengurus surat perwalianini adalah digunakan untuk mengurus semua keperluan yang berkaitandengan keadministrasian baik secara hukum dan lainnya untukanaknya yang masih di bawah umur bernama Selvy Naira Syafna; Bahwa setahu saksi Pemohon sendiri yang akan menjadi walldari anaknya tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi pemohon adalah orang baikbaiktidak memiliki perbuatan tercela

, sangat bertanggung jawab terhadapanaknya, penyayang, penyabar dan menjadi tauladan bagi anakanaknya; Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memilki sipat tercela, sepertikasar, boros, tidak pernah dipenjara dan perbuatan tercela lainnya;Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksisaksi danmerasa cukup serta telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknyamohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;Bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telahdimuat dalam berita acara, maka untuk

Selanjutnya saksi melihat sendiri Pemohon telah mengurusanaknya dengan baik setelah ditinggal oleh almarhum suaminya, dan tidakpernah mengetahui Pemohon melakukan perbuatan tercela yang dapatmengancam keselamatan anaknya yang dapat menggugurkan hak perwalianPemohon baik sebagai orang tua atau sebagai wali, sebagaimanaselengkapnya pada bagian duduk perkara, maka majelis menilai kesakisantersebut mendukung dalil permohonan Pemohon dan mempunyai relevansiobjektif.

Bahwa Pemohon selaku iobu kandung telah mengasuh dan merawatanaknya dengan baik dan bertanggung jawab dan tidak pernah melakukanperbuatan tercela yang dapat mengancam keselamatan anaknya.6. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, berakal pikiran sehat, adil, jujur, dantelah memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya dengansebaikbaiknya.Halm 11 dari 15 hlmn Pent Nomor 240/Pdt.P/2020/PAJU7.