Teritori Alam Sejati, tanggal 18 Maret 2015;
- Perjanjian Sewa-menyewa Nomor 10, tanggal 15 April 2015;
- Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-00012967.AH.01.01. Tahun 2015, tanggal 20 Maret 2015;
- Lampiran Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-001296 7.AH.01.01. Tahun 2015, tanggal 20 Maret 2015;
- Surat Pengumuman pajak Hiburan PT. Teritori Alam Sejati (T1 Sauna);
- Fotocopy Surat Pengukuhan Wajib Pajak Hiburan PT.

Teritori Alam sejati;
- Kartu NPWP Nomor : 73.533.061.5-029.000 atas nama PT. Teritori Alam Sejati;
- Surat Keterangan Terdaftar Pajak PT. Teritori Alam Sejati, tanggal 30 Juli 2015;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan PT. Teritori Alam Sejati, tanggal 19 Agustus 2015;
- Tanda Daftar Perusahaan PT. Teritori Alam Sejati, tanggal 03 September 2015;
- Surat Keterangan Domilisi Perusahaan PT.

Teritori Alam Sejati, tanggal 24 Oktober 2016;
- Surat Ijin Pariwisata PT. Teritori Alam Sejati, tanggal 05 Desember 2016;
- Surat Ijin Undang-Undang Gangguan PT. Teritori Alam Sejati, tanggal 18 November 2016;
- Fotocopy SKPD ( Surat Keterangan pajak daerah ) PT. TERITORI ALAM SEJATI RUKO HARMONI PLAZA BLOK A16 - 17;
- Rekening Koran Bank Mandiri PT.

TERITORI ALAM SEJATI;
- Print Out Penjualan dari Kasir;
- Uang Tunai Rp. 14.000.000 ( empat belas juta rupiah )
Dikembalikan kepada jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara lain;

Nomor 2.8.A (1) Pasal Il menyatakan seluruhanggota group Oracle yang berpartisipasi didalam perjanjian akan menghasilkan pendapatanhanya dari teritori mereka masing masingberkenaan dengan perjanjian tersebut ;.

digunakaan didalam Indonesia, seluruh anggota grup Oracleyang berpartisipasi akan mendapatkan' suatupersentase yang wajar dari pendapatan yangberasal dari dukungan ini sebagaimanadiuraikan di dalam Bagian III Jadwal 1 ;Bagian II Jadwal mengenai pendapatanlisensi berbagai yurisdiksi (Pasal 2.8.A)untuk berbagai sublisensi yang diberikan olehOIC atau Anggota grup Oracle, kecuali apabiladisepakati lain, pendapatan sublisensi akandiperoleh sebesar lima puluh persen (50%)oleh anggota grup Oracle di dalam teritori

term"Member of the Oracle Group" shall include ORASUB ;Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh PenerjemahBersumpah Sylvia Longdong (selanjutnya disebut"Terjemahan Perjanjian Distribusi" dan terlampirsebagai Bukti Pemohon 7) sebagai berikutBAG IAN IIPendapatan Lisensi Berbagai Yurisdiksi (Pasal 2.8.A).Untuk berbagai sublisensi yang diberikan oleh OIC atauAnggota GrupOracle, kecuali apabila disepakati lain, pendapatansublisensi akandiperoleh sebesar lima puluh persen (50%) oleh AnggotaGrup Oracle didalam teritori

Nomor91/B/PK/PJK/201022diperoleh oleh Anggota Grup Oracle yang menjadi pihakdari kontraksemata mata hanya karena kemudahan bagi PenerimaSublisensi ;Untuk sublisensi yang diberikan melalui Akun Korporat,pendapatan sublisensi akan diperoleh sebagaimana telahdisetujui, atau dalam hal tidak adanya persetujuan,seratus persen (100%) oleh Anggota Grup Oracle didalam Teritori siapa Program diinstal ataudipergunakan, dan nol persen (0%) oleh Anggota GrupOracle yang bertanggung jawab untuk mengelola hubungandengan

HMAP yaitu antar 2% sampaidengan 3% dari nilai penjualan FOB;Bahwa pada dasarnya komisi yang diterima oleh Pemohon Bandingdari HMAP merupakan penggantian keuntungan (profit margin) yangseharusnya diperoleh Pemohon Banding apabila pembeli melakukantransaksi pembelian alat berat dengan Pemohon Banding;Bahwa dalam skema transaksi Distributor Eksklusif adalahmerupakan hal yang lazim bahwa Distributor akan menerima komisidari pabrikan atas penjualan pabrikan langsung kepada pihak pembelidi dalam daerah teritori

Apabila Pabrikan dapatmenjual langsung kepada pembeli di daerah teritori Distributor tanpaada imbalan (komisi) kepada Distributor, maka Distributor akandirugikan.

sejak 8 Juli 1992;2) Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena Pajak;3) penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; dan4) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;Bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak setuju dengan alasanTerbanding a quo dengan alasan sebagai berikut: Pemohon merupakan distributor eksklusif yang bergerak dalamHalaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 1416/B/PK/PJK/2017pemasaran dan penjualan jenis alatalat berat lainnya produk Hitachidengan wilayah kerja teritori

Hal ini dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada halaman 63 Putusan, yaitu:pahwa Pemohon Banding merupakan distributor eksklusif yangbergerak dalam pemasaran dan penjualan jenis alatalat beratlainnya produk Hitachi dengan wilayah teritori daerah pabeanIndonesia;bahwa Hitachi Construction Machinery Asia and Pacific Pte.Ltd.(HMAP) yang merupakan salah satu anak perusahaan dari HitachiConstruction Machinery Co.,Ltd.

Dalam halini, Pemohon Banding bertindak sebagai distributor eksklusif yangbergerak dalam pemasaran dan penjualan jenis alatalat beratlainnya produk Hitachi dengan wilayah teritori daerah pabeanIndonesia;Bahwa dalam Surat Bandingnya, seperti yang terdapat dalamhalaman 910 Putusan, poin 2 tentang Kewajiban HAP terhadapKomisi yang Diterima dari HMAP dinyatakan bahwa:pahwa berdasarkan poin 2.8. dari Distributorship Agreementdinyatakan halhal sebagai berikut:"In case Hitachi exercises its right stipulated

Futbal Momentum Asia(PT.FMA) kepada yang berkepentingan, Tangga 26 Maret 2018tentang Konfirmasi dari ruang lingkup hak dan cara eksploitasikeuntungan Sublisensi, berisikan konfirmasi ulang dan menjaminbahwa pemegang sublisensi berikutdidalam teritori per Tanggal 23Maret 2018 ;27)1 (satu) berkas foto copy Addendum To Media Rights Sublicensingatau Adendum terhadap perjanjian sublisensi hak media tertanggal22 Mey 2018 perihal penambahan terhadap Perjanjian SublisensiHak Media (Perjanjian) yang dibuat

Pasal 2 Amandemen hurufA butir 1.3. berbunyi : dengantetap menggantung kepada larangan, pembatasan dan kewajiban yangdiatur dalam perjanjian sublisensi Hak Media dan seluruh hukum yangberlaku pada teritori dari waktu ke waktu, licensor dengan ini menambahkanhak licensee sebuah sublisensi terhadap hak untuk melakukan redisitribu si,menyediakan feed bersih serta mengembangkan dan mengeksekusiperjanjian platfom redistribusi dengan platfom kabel dan operator, operatorkabel lokal, secara khusus, diteritori

Pasal 2 Amandemen hurufA butir 1.3. berbunyi : dengantetap menggantung kepada larangan, pembatasan dan kewajiban yangdiatur dalam perjanjian sublisensi Hak Media dan seluruh hukum yangberlaku pada teritori dari waktu ke waktu, licensor dengan ini menambahkanhak licensee sebuah sublisensi terhadap hak untuk melakukan redisiribu si,menyediakan feed bersih serta mengembangkan dan mengeksekusiperjanjian platfom redistribusi dengan platfom kabel dan operator, operatorkabel lokal, secara khusus, diteritori

Pasal 2 Amandemen huruf Abutir 1.3. berbunyi : dengan tetap menggantung kepada larangan,pembatasan dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian sublisensiHak Media dan seluruh hukum yang berlaku pada teritori dari waktuke waktu, licensor dengan ini menambahkan hak licensee sebuahsublisensi terhadap hak untuk melakukan redistribusi, menyediakanfeed bersih serta mengembangkan dan mengeksekusi perjanjianplatfom redistribusi dengan platfom kabel dan operator, operatorkabel lokal, secara khusus, diteritori

Berdasarkan Addendum terhadap Perjanjian Sublisensi Hak Media NomorNO.010/DK/FMA/0/2018, tertanggal 22 Mei 2018, sebagaimana dimaksudpada Pasal 2 Amandemen huruf A butir 1.3. berbunyi : dengan tetapmenggantung kepada larangan, pembatasan dan kewajiban yang diaturdalam perjanjian sublisensi Hak Media dan seluruh hukum yang berlakupada teritori dari waktu ke waktu, licensor dengan ini menambahkan haklisensi sebuah sublisensi terhadap hak untuk melakukan redistribusi,menyediakan feed bersih serta mengembangkan

Dikembalikan kepada PT MASOEM ARIAS teritori Sumedang melalaui saksi ZAMRONI, S.H. bin MARDANI KONTAR

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Distributorship Agreement Bahwa kontrak yang terjadi antara TermohonPeninjauan Kembali dengan Hitachi ConstructionMachinery Co.Ltd, Jepang (HCMJ) diberi namaPerjanjian Kedistribusian (Distributorship Agreement); Bahwa pihak HCMJ menunjuk Termohon PeninjauanKembali sebagai distributor eksklusif untuk penjualanproduk di dalam Teritori (Pasal 2 Agreement).

Dealer AgreementBahwa Hitachi Construction Machinery Co.Ltd,Jepang (HCMJ) mempunyai perjanjian dengan Deere& Company mengenai pemasaran bersama produkJohn Deere Industrial Products di negaranegaraAsean dan Osean dan pihak HCMJ menunjuk HCMSsebagai distributor produk di wilayah tersebut;Bahwa untuk selanjutnya pihak HCMS menunjukTermohon Peninjauan Kembali sebagai dealerkhusus untuk penjualan produk John Deere Industrialtersebut di wilayah teritori Negara RepublikIndonesia.

menjualproduk kepada selain dealer (dalam hal ini adalahTermohon Peninjauan Kembali) untuk wilayah teritoriNegara Republik Indonesia (Pasal 2.2 Agreement);Namun untuk kondisi dan syarat tertentu, makaHCMS dapat menjual langsung produk tanpa melaluiTermohon Peninjauan Kembali (Pasal 2.4 dan Pasal2.5 Agreement);Apabila pihak HCMS melakukan penjualan langsungkepada konsumen tanpa melalui TermohonPeninjauan Kembali, jika konsumen meminta layananpurna jual oleh Termohon Peninjauan Kembali diwilayah teritori

Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkansuatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yangbukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan barang dalam pasal iniadalah pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Senjata pemukul berbahandasar benda keras yang bertujuan untuk memukul.

Mengeluarkan dari Indonesia berartimemindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempatlain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalahpemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Senjata pemukul berbahan dasarbenda keras yang bertujuan untuk memukul.

Mengeluarkandari Indonesia berarti memindahkan suatu barang dari dalam teritori NegaraRepublik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayahIndonesia;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan barang dalam pasali iniadalah senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Mengeluarkan dariIndonesia berarti memindahkan suatu barang dari dalam teritori NegaraRepublik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayahIndonesia;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan barang dalam pasalini adalah senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Mineral dan zatzat lainnya yang terjadi secara alamiah, tidak termasuk butiSampai dengan d di atas, yang diambil, dari tanah, perairan, dasar laut, atawbawah dasar, laut;f Produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah, dasar laut di teritori perairan negara peserta tersebut, tetapi negara tersebut diberikan hak unmengelola perairan, dasar laut atau bawah laut tersebut oleh hukum internasioncg.

yang disebut dengan negara itu sudah diatur dandidefenisikan di dalam konfrensi Montevideo tahun 1933 sebagai hasilkonfrensi dari negaranegara Afrika dengan Amerika dan Kanada di BenuaAmerika yang kita pakai sekarang sebagi Hukum Perjanjian Internasional.Didalam konvensi itu pasal 1 mengatakan bahwa suatu identitas dapatdisebut sebagai Negara jika telah memenuhi 4 (empat) unsur, 3 (tiga) unsurobjektif atau faktual atau riil dan satu unsur subjektif. 3 (tiga) unsur pertamayaitu :Unsur wilayah atau teritori

Bahwa syarat yang pertama mengenai unsur wilayah atau teritori, Suatunegara dilinat dari kuantitas dan kualitatif. Secara kuantitas berarti satunegara adalah negara besar atau negara kecil, tetapi Hukum Internasionaltidak memberikan batasan apakah satu negara harus dalam luas tertentu.Secara Kualitatif / kualitasnya ada negaranegara yang bisa menjadi negaratetapi teritorinya belum jelas misalnya Israel yang sampai saat ini masihsengketa dengan Palestina.

Bahwa deklarasi RMS tahun 1950 telah memenuhi syarat utama karenaada 3 (tiga) syarat utama untuk pembentukan negara berdasarkan perjanjianmontevideo yaitu: Adanya populasi atau warga Negara, Wilayah atau teritori,Pemerintahan, dan ketiga syarat sudah dipenuhi oleh RMS oleh karena itudekalrasi RMS dapat diakui hukum internasional.

Penggugat dalam perkara a qoupada Fundamentum Petindi pada alenia Pertama halaman 2 dari 5angka 1 Luasan Tanah 100 Hektar sangat bertentangan dengan Pasal 3Ayat (1) dan Ayat (2) butir a serta Ayat (3) butir a Peraturan MenteriAgraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian yangsebelumnya berlaku Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pengganti UndangUndang Nomor 56 Tahun 1960 telah mengatur untuk Pemegang HakTanah Pertanian Perorangan dalam teritori

dapat diterima begitupula pada Fundamentum Petindi pada alenia Pertama halaman 2 dari 5angka 1 Luasan Tanah 100 Hektar sangat bertentangan dengan Pasal 3Ayat (1) dan Ayat (2) butir a serta Ayat (3) butir a Peraturan Menteri AgrariaDan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian yang sebelumnyaberlaku Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pengganti UndangUndang Nomor 56Tahun 1960 telah mengatur untuk Pemegang Hak Tanah PertanianPerorangan dalam teritori

Mengeluarkan dari Indonesia berartimemindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesiamenuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan barang dalam pasalini adalah senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkan suatu barangdari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yang bukantermasuk ke dalam wilayah Indonesia.

dandidefenisikan di dalam konfrensi Montevideo tahun 1933 sebagai hasilkonfrensi dari negaranegara Afrika dengan Amerika dan Kanada di BenuaAmerika yang kita pakai sekarang sebagi Hukum Perjanjian Internasional.Didalam konvensi itu pasal 1 mengatakan bahwa suatu identitas dapatdisebut sebagai Negara jika telah memenuhi 4 (empat) unsur, 3 (tiga) unsurHalaman 31 dari 57 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Ambobjektif atau faktual atau riil dan satu unsur subjektif. 3 (tiga) unsur pertamayaitu :Unsur wilayah atau teritori

Bahwa syarat yang pertama mengenai unsur wilayah atau teritori, Suatunegara dilihat dari kuantitas dan kualitatif. Secara kuantitas berarti satunegara adalah negara besar atau negara kecil, tetapi Hukum Internasionaltidak memberikan batasan apakah satu negara harus dalam luas tertentu.Secara Kualitatif / kualitasnya ada negaranegara yang bisa menjadi negaratetapi teritorinya belum jelas misalnya Israel yang sampai saat ini masihsengketa dengan Palestina.

Bahwa deklarasi RMS tahun 1950 telah memenuhi syarat utama karenaada 3 (tiga) syarat utama untuk pembentukan negara berdasarkan perjanjianmontevideo yaitu: Adanya populasi atau warga Negara, Wilayah atau teritori,Pemerintahan, dan ketiga syarat sudah dipenuhi oleh RMS oleh karena itudekalrasi RMS dapat diakui hukum internasional.

Pemohon Banding tidak sependapat denganPenelaah Keberatan pada kalimat ".. pihak yang membayarkanbunga kepada penduduk teritori tersebut diwajibkan memotong PPhPasal 26 ...;" Hal ini tidak sesuai dengan fakta sebagaimana yangPemohon Banding jabarkan di atas;Bahwa Pemohon Banding juga tidak sependapat dengan kalimat".. seSual dengan asas sumber, Indonesia berhak untuk mengenakanpajak ...; Disini Pemohon Banding pertanyakan asas sumber, karenaberdasarkan Pasal 24 ayat (3) dari UU PPh Nomor 7 tahun

Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Pajak tersebut didasarkan padapertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan pada halaman 43paragraf 8,9,11, halaman 44 paragraf 1,3,13, halaman 45 paragraf 1,2,10, 11, 12 serta halaman 46 paragraf 1 dan 2, antara lain sebagaiberikut:Halaman 43 paragraf 8:Bahwa Indonesia tidak memiliki P3B dengan Cayman Island makapihak yang membayarkan bunga kepada penduduk teritori tersebutdiwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai UU PPhdengan tarif 20%.Halaman 43 paragraf

Atas alasan inilah mengapa anak yang lahir pada kapal bisamendapatkan kewarganegaraan dari negara bendera kapal seolaholah ia lahir didalam teritori negara tersebut.

Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkan suatubarang dari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yangbukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan barang dalam pasal iniadalah pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Senjata pemukulHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN CbiForm02/SOP/06.4/2017berbahan dasar benda keras yang bertujuan untuk memukul.

Ki Ageng Ranggasasana menjabat sebagaiSekretaris Jenderal Deheeren XVII; Bahwa Wilayah kekuasaan Sunda Empire dibagi menjadi 6 (enam)Wilayah atau Teritori yaitu SUNDA ATLANTIK diketuai oleh Saksi EDWARDSITORUS membawahi Bandung dan sekitarnya, SUNDA NUSANTARAdiketuai oleh Sdr.

WIEMPI Bahwa kekaisaran Sunda Empire dibagi menjadi 6 Teritori / Wilayahyaitu :1. SUNDA ATLANTIK diketuai oleh Sdri. NUNG membawahi Bandung dansekitamya:;:2. SUNDA NUSANTARA diketual oleh Sdr. FATMA ERINA membawahiSebagian Indonesia, Cina dan Australi;3. SUNDA EROPA diketuai oleh saksi yang membawahi Semua negaranegara EROPA Kecual Rusia;4. SUNDA PASIFIK diketual oleh Sdr. HUSIN yang membawahi dariAmerika Utara sampal dengan Amerika Selatan5. SUNDA ARCHIPELAGO diketual Sdr. R.R.

Dan dynansti pertamadinamakan dynasti Helenic didirikan tahun 323 BC (Before Christ) didirikanoleh Alexander The Great sampai tahun 23 BC dan dilanjutkan olehketurunannya bernama Cleopatra 7 (Sri Ratu Wara Wirl) yang diberinamaDynasti Devawarman di Citarum Bandung; Bahwa negaranegara yang harus tunduk ke Sunda Empire adalahnegaranegara di seluruh dunia, yang dibagi dalam 6 (enam) wilayah teritori,yaitu :a. Sunda Atlantik yaitu Bandung dan wilayah lembah Bandungantara lain; Garut, Sumedang, Kab.

Bahwa Sunda Archipelago meliputi wilayah bekas jajahanBelanda antara lain; Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos,Malaysia, Singapure, Indonesia dan Papua Newguenea; Bahwa masingmasing wilayah/teritori negara Sunda Empiredikepalai/dipimpin oleh seorang Gubernur jenderal yang diangkat olehTerdakwa1. Nasri Banks; Bahwa dalam setiap pertemuan Terdakwa1. Nasri Banks danTerdakwa3.

Ki AgeungRanggasasana adalah sebagai Sekretaris Jenderal;Hal 73 dari 139 X Bahwa SUNDA EMPIRE tidak mempunyai Kantor resmi atau tetapyang ada setiap pertemuan pasti diadakan di Lapangan ISOLA Bandung; Bahwa kekaisaran Sunda Empire dibagi menjadi 6 Teritori / Wilayahyaitu :1. Sunda Atlantik diketuai oleh Saudari NUNG membawahiBandung dan sekitamya:;:2. Sunda Nusantara diketuai oleh Saudara FATMA ERINA membawahiSebagian Indonesia, Cina dan Australia;3.