Nomor : 64 /PDT.P/1999/PNRAPDEMI KHADILAN BERDASARKAN KUTUHANAN YANG MAHA BSA Telah membaca surat permohonan tertanggsl 24 Juni 1999 dari KO GUAN AN ,lanir di edan pada taneg1 10 Maret 1954,pekerjaan Wiraswasta,alamat di Sumgai Berombeng selanjutnya diselbut sebagai pemohon , dan dalam permohonan mane dimohonkan avar Pengadilan Ne .geri di Rantauprapat menetapkan teutang kelahiran pyemohon tersebutdai supaya menerintahkeon kepada Yegawai Cataton Sivil di Medan untuk mendaftarkan kelahiron pemohon

TjOgLIMliK a b 1V atoeoon Ondo w 0 8S 0 5Menimbaug, baanwa sebagai aplikasi dwri rinnan Ailah claiirrrl AiQur'an Sulu AIbacjoroh ayat 282 yang mcrnerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjaditransaksi/perisLivva hukum, maka klausLz uniuk btlkii dulawyd uR fl i3itun 1ersebni punk4414usebagai suatu keharusan oda,rvkzkin 1 1Jang, balciwa beiditsar pada pasal 34,35 dan 36 Undangundarig R.1 itoinoi 23tahun 2006 tentang administrasi Kerendudukan, pasa 2 ayat (2) Undangundattg nornor 1tahurs 1974 teutang

Pe10 Agustus2012S721/WP.20/KP.0706/2012Penjelasan atas Surat Nomor S692/WP.20/KP.0706/2012 yang tidakmempertimbangkan untuk diproses lebihlanjut karena Penggugat tidakmencantumkan jumlah pajak yangseharusnya teutang menurut perhitunganPenggugat. 10 Agustus2012S00313/WP.20/KP.0706/2012Pemberitahuan permohonan pembatalanketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat(1) b UU KUP memenuhi persyaratan formaljawaban atas Surat No. 48/Dir/VIII/2012tanggal 7 Agustus 2012. 6 September201249/Dir/X/2012Permohonan

Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugatdihukum untuk memberikan nafkah teutang(madliyah) selama 7 bulansejumlan Rp.500.000, yang harus dibayarkan sebelum Tergugatmengambil Akta Cerai.Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkahiddah, mutah dan nafkah madliyah, Penggugat mohon agar MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmenahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugatmemenuhi tuntutan Penggugat.Bahwa Penggugat sanggup membayar

Putusan Nomor 2127 K/PID.SUS/2017Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagairaana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 tahun 2001 teutang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;ATAU :KEDUA :Diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana

NOU KODU ,;Selanjutnys disebut sebagai PARA TERGUGAT II Pengadilan Negeri tersebut ;Set elah membaca berkas perkara tersebut Setelah mendengnr kedua belah pihak yang berperkara serta para saksi ;Sotolah raemperhntikan Surat surat bukti dalam perkara ini .TEUTANG DUDUKNYA PERKARA ; Menimbang, bahwa pada hari pernidangan yang telah ditentukan pihak para penggugat hadir kuasnnyn AZIZ DAKAberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto No.13/Pen BH/2001/PN.Lbt tertanggal 10 Juli 2001 tentengpemberian

Memanggil Belasius Baut untuk menerimasebuah pesan : NANA MAI DING TA, AKU MANGA PEDEG,PEDE DAKU NEHO NENGGOO AKU MANGA UTANGWOJA ONE MAI KRAENG TUA DANIEL BATA PAT BEKADA, MENAN DAAT LAING BETI DAKU NANA SEHINGGANEKA HEMONG BAJAR WOJA SITU ONE HI KRAENG TUADANIEL BATA dijawab oleh Belasius Baut kraeng tua nekanuk lite situ, com asal gelang koe dia beti dite agu latang teutang situ dite kraeng tua hoo aku ase dite ata bajar cepisa,tidak berapa lama Randi (alm.)

Memanggil Belasius Baut untuk menerimasebuah pesan : NANA MAI DING TA, AKU MANGA PEDEG,PEDE DAKU NEHO NENGGOO AKU MANGA UTANGWOJA ONE MAI KRAENG TUA DANIEL BATA PAT BEKAHalaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN LbjDA, MENAN DAAT LAING BETI DAKU NANA SEHINGGANEKA HEMONG BAJAR WOJA SITU ONE HI KRAENG TUADANIEL BATA dijawab oleh Belasius Baut kraeng tua nekanuk lite situ, com asal gelang koe dia beti dite agu latang teutang situ dite kraeng tua hoo aku ase dite ata bajar cepisa

makamerupakan kewajiban legal Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepadaPenggugat Rekonpensi yang telah lalai dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi selama 12(dua belas) bukan, yang secara hukum (yuridis formal) merupakan nafkah terutangyang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi sebelum menjatuhkan ikrar talak,sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 80 (2) , (4)a,b,c KHI , sedemikian adil, layak dan patut serta tidak berlebihan jika PemohonRekonpensi menuntut nafkah teutang

Putusan Nomor 1630/B/PK/PJK/2016dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo tagihan listrik yang dibayar oleh penyewakepada Pemohon Banding adalah berupa tagihan atas pembayaran listrikyang disediakan oleh PLN secara nyatanyata dikonsumsi oleh penyewabukan tagihan listrik untuk public area", sehingga tidak teutang PajakPertambahan Nilai dan oleh karenanya koreks!

Putusan Nomor 1628/ B /PK/PJK/2016adalah berupa tagihan atas pembayaran listrik yang disediakan olehPLN secara nyatanyata dikonsumsi oleh penyewa bukan tagihanlistrik untuk "public area , sehingga tidak teutang PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) mengenai perkara a quo tidak dapat dipertahankan karenatidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan

Pasal 8 ayat (3) PeraturanPemerintah 138 Tahun 2000, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) wajib memungut PPhPasal 23 yang terutang sebesar 15% dari jumlah bruto padaTahun 2005;Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyatanyata bahwa tidak dipungutnya PPh Pasal 23 yang teutang atasbiaya bunga utang kepada Anthony Salim dan kepadaPemegang Saham sebesar Rp 2.271.574.552,00 oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) telahbertentangan dengan peraturan perundangundanganperpajakan

Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyatanyata bahwatidak dipungutnya PPh Pasal 23 yang teutang atas utang kepada Mr.

bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpaseizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesiamaupun pihak yangberwenang lainnya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Teutang Narkotika;ATAUKETIGA :Bahwa terdakwa DEDI HANDOKO Als ANO pada hari Senin tanggal 15Mei 2017 sekira pukul12.30 Wib atau setidaktidaknya pada wakw lain padabulan Mei 2017 atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2017,bertempat di Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi

Perkaraa quo, wajib diperiksa, diputus dan atau diselesaikan (Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) oleh pihak yang memenuhisyarat formil yaitu mengakui/ seijin kekuasaan/ kewenangan/ kedaulatanyang sah hasil Pemilu 9 April 2014 dengan segala tindak lanjut (akibathukum)nya kekuasan/kewenangan/kedaulatan Pemerintahan NegaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud (Pembukaan UUD 1945 danPasal 7 UU 48/2009 teutang Kekuasaan Kehakiman)/ Hukum NegaraRepublik Indonesia dan hasil Pemilu 9 April

Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harusmemenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitandengan adanya penyerahan yang terutang PajakPertambahan Nilai Oleh karena itu, meskipun suatupengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubunganlangsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkanPajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaituapabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannyadengan penyerahan yang teutang Pajak PertambahanNilai,Pasal 16B(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapbkan

Bahwa terkait dengan permasalahan Pelawan dengan Terlawan incasu, hal mana Pelawan selaku pelaku usaha nasional yang terkenadampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997/1998 silamsehingga menyebabkan utang Para Pelawan/Para TermohonEksekusi membengkak berkali lipat daripada yang semestinya, makaPelawan telah mencoba untuk mencari "KEADILAN" pada MahkamahKonstitusi Republik Indonesia dalam hal menyelesaikan utang di BankBUMN dengan menguji UU No.49 Prop Tahun 1960 Teutang PUPN(Panitia Urusan

Agar dapatdikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwapengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahanyang terutang Pajak Pertambahan Nilai Oleh karena itu,meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanyahubungan langsung dengan kegiatan usaha, masihdimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan,yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya denganpenyerahan yang teutang Pajak Pertambahan Nilai;Pasal 16B(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapbkan

NegeniMandailing Natal pada halaman 22 (Dua Puluh Dua) alinea 1 yang padapokoknya menyatakan : Terkait permasalahan sengketa Pilkades makaterbadap perkara a quo Pengadilan berpendapat terkait permasalahanyang menurut dalil gugatan Penggugat telah terjadi pelanggaran dalampenyelenggaraan Pilkades Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis,maka terhadap hal tersebut pengadilan dengan berpedoman pada Pasal41 (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 teutang

menjadi dasar bagi WajibPajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yangterutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukandalam Undang Undang ini.Sebelumnya, pada perubahan kedua atas UU KUP yaitu UU Nomor16 Tahun 2000, Pasal 1 Angka 6 disebutkan:"Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan denganKeputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim".Pasal 12 Ayat (2) disebutkan:Jumlah Pajak yang teutang

Demikian pula dalil Jawaban Tergugat Idan Tergugat II tentang kepentingan hak adalah samadengan dalil teutang hubungan hukum ini, sehinggasekaligus sudahterjawab ; 252 ee ee ee eee ee ee ee eee363.