Mayya Asaritertulis nama orang tua/ayah (Pemohon) Runa Seteria Kusnadi sehingga telahterjadi kesalahan penulisan nama pemohon dalam dokumen kependudukananak Pemohon;Menimbang, bahwaoleh karena terjadinya kesalahan penulisan namaorang atua (ayah) dalam dikumen kependudukan anak pemohon maka harusdi perbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku;Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 42/Padt.P/2020/PN PbuMenimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 undangundang nomor 23 tahun 2006 tebtang

Sehingga seharusnya apabilaterjadikesalahan penulisan nama dalam dokumen kependudukan harus di perbaikisebagaimana ketentuan Pasal 52 undangundang nomor 23 tahun 2006tebtang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dubah denganundangundang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undangundangnomor 23 tahun 2006 tebtang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh cukupalasan bagi pemohon untuk memperbaiki kKesalahan penulisan nama pemohondalam Kutipan Akta

Kelahiran anak Pemohon Nomor: AL.749.0023012 tanggal25 Oktober 2016 atas nama Mayya Asari, yang semula tertulis nama orang tua(ayah) Runa Seteria Kusnadi diperbaiki menjadi Rona Kusnadi, sehinggapetitum angka 2 dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) undangundang nomor 23 tahun 2006 tebtang Administrasi Kependudukan Pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipilpaling

/ 2018, atas nama Siti, tertanggal 28 Mei 2018;Menimbang, bahwa dari buktibukti surat tersebut dalam dukumenkependukukan pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga dan ljazah Pemohontertulis nama pemohon atas nama Siti, akan tetapi di dalam dokumenkependudukan pemohon berupa Kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis namaPemohon Siti Robah sehingga telah terjadi perbedaan penulisan namapemohon dalam dokumen kependudukan;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 undangundang nomor 23 tahun 2006 tebtang

Sehingga seharusnya apabilaterjadikesalahan penulisan nama dalam dokumen kependudukan harus di perbaikisebagaimana ketentuan Pasal 52 undangundang nomor 23 tahun 2006tebtang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dubah denganundangundang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undangundangnomor 23 tahun 2006 tebtang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh cukupalasan bagi pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohondalam Kutipan Akta Kelahiran

Pemohon No. 6208LT150820110004 tanggal15 Agustus 2011, sehingga petitum angka 2 permohonan pemohon beralasanuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) undangundang nomor 23 tahun 2006 tebtang Administrasi Kependudukan Pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipilpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapanpengadilan negeri oleh Penduduk

berupa P1 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6208LT20042016004 tanggal 20 April 2016 atas nama Nafissah dan bukti P3tentang Kartu Keluarga No. 6208032402071343 tanggal 20 April 2016 kepalakeluarga atas nama Waridi tertulis nama anak pemohon Nafissah;Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohondengan alasan yang terbaik bagi anak sehingga keputusan itu adalahkewenangan Pemohon sebagai orang tua;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 undangundang nomor 23 tahun 2006 tebtang

Sehingga seharusnya apabilaterjadikesalahan penulisan nama dalam dokumen kependudukan harus di perbaikisebagaimana ketentuan Pasal 52 undangundang nomor 23 tahun 2006Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pat.P/2020/PN Pbutebtang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dubah denganundangundang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undangundangnomor 23 tahun 2006 tebtang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh cukupalasan bagi Pemohon untuk

mengganti nama anak Pemohon dalam KutipanAkta Kelahiran Nomor: 6208LT20042016004 tanggal 20 April 2016 yangsemula tertulis nama Nafissah diganti menjadi Dewi, sehingga petitum angka 2dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) undangundang nomor 23 tahun 2006 tebtang Administrasi Kependudukan Pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipilpaling lambat 30 (tiga puluh

Kartu Keluarga dan KartuTanda Penduduk, Pemohon tertulis pemohon lahir pada tanggal 3 Maret 1980,akan tetapi di dalam dokumen kependudukan pemohon berupa Kutipan AktaKelahiran tertulis Pemohon lahir tanggal 5 Mei 1975 sehingga telah terjadiHalaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.P/2020/PN Pbuperbedaan penulisan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon dalam dokumenkependudukan berupa Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 undangundang nomor 23 tahun 2006 tebtang

Sehingga seharusnya apabilaterjadikesalahan penulisan nama dalam dokumen kependudukan harus di perbaikisebagaimana ketentuan Pasal 52 undangundang nomor 23 tahun 2006tebtang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dubah denganundangundang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undangundangnomor 23 tahun 2006 tebtang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh cukupalasan bagi pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal bulandan tahun lahir pemohon

dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:06019/Disp/XII/2010 tanggal 25 Februari 2014 atas nama Kusmawati,sehingga petitum angka 2 permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) undangundang nomor 23 tahun 2006 tebtang Administrasi Kependudukan Pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipilpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Via WulanHalaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 43/Padt.P/2020/PN PbuRahmadini tertulis nama orang tua/ibu (Pemohon) Norma Ningsih sehinggatelah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon dalam dokumenkependudukan anak Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya kesalahan penulisan namaorang atua (ibu) dalam dikumen kependudukan anak pemohon maka harus diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 undangundang nomor 23 tahun 2006 tebtang

Sehingga seharusnya apabilaterjadikesalahan penulisan nama dalam dokumen kependudukan harus di perbaikisebagaimana ketentuan Pasal 52 undangundang nomor 23 tahun 2006tebtang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dubah denganundangundang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undangundangnomor 23 tahun 2006 tebtang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh cukupalasan bagi Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohondalam Kutipan Akta Kelahiran

Nomor: 01897/Ist/IX/2007 tanggal 12 September2007 atas nama Via Wulan Rahmadini, yang semula tertulis nama orang tua(ibu) Norma Ningsih diperbaiki menjadi Surya Ningsih, sehingga petitum angka2 dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) undangundang nomor 23 tahun 2006 tebtang Administrasi Kependudukan Pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipilpaling lambat 30

daerah Kabupaten Lebak tertanggal 30 Juni 2004 yang dilegalisir ;- 1 (satu) lembar fotocopy surat petikan keputusan Bupati Lebak Nomor: 825/Kep.25/BKD/2005 tentang perpanjangan Tenaga Kerja kontrak satuan PolisiPamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak atas nama suherman yang dikeluarkan dan ditandatangani kkepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak tertanggal 25 februari 2005 yang dilegalisir ;- 1 (satu) fotocopy surat petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 841/Kep.310/BKD/2005 tebtang

kepegawaian daerahKabupaten Lebak tertanggal 30 Juni 2004 yang dilegalisir ;1 (satu) lembar fotocopy surat petikan keputusan Bupati Lebak Nomor: 825/Kep.25/BKD/2005 tentang perpanjangan Tenaga Kerja kontrak satuanPolisiPamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak atas namasuherman yang dikeluarkan dan ditandatangani kkepala Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Lebak tertanggal 25 februari 2005 yang dilegalisir ;1 (satu) fotocopy surat petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 841/Kep.310/BKD/2005 tebtang

badankepegawaian daerah Kabupaten Lebak tertanggal 30 Juni 2004 yangdilegalisir ;1 (satu) lembar fotocopy surat petikan keputusan Bupati Lebak Nomor: 825/Kep.25/BKD/2005 tentang perpanjangan Tenaga Kerja kontrak satuanPolisiPamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak atas namasuherman yang dikeluarkan dan ditandatangani kkepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Lebak tertanggal 25 februari 2005 yangdilegalisir ;1 (satu) fotocopy surat petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 841/Kep.310/BKD/2005 tebtang

badankepegawaian daerah Kabupaten Lebak tertanggal 30 Juni 2004 yangdilegalisir ;1 (satu) lembar fotocopy surat petikan keputusan Bupati Lebak Nomor: 825/Kep.25/BKD/2005 tentang perpanjangan Tenaga Kerja kontrak satuanPolisiPamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak atas namasuherman yang dikeluarkan dan ditandatangani kkepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Lebak tertanggal 25 februari 2005 yangdilegalisir ;311 (satu) fotocopy surat petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 841/Kep.310/BKD/2005 tebtang

badankepegawaian daerah Kabupaten Lebak tertanggal 30 Juni 2004 yangdilegalisir ; 1 (satu) lembar fotocopy surat petikan keputusan Bupati Lebak Nomor:825/Kep.25/BKD/2005 tentang perpanjangan Tenaga Kerja kontraksatuan PolisiPamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebakatas nama suherman yang dikeluarkan dan ditandatangani kkepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Lebak tertanggal 25 februari 2005 yangdilegalisir ; 1 (satu) fotocopy surat petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 841/Kep.310/BKD/2005 tebtang

dijatuhkan ceraitalak atas dirinya dengan dibuatnya surat pernyataan pada tanggal 14 Maret2012 yang pada dasranya bersedia dan sepakat untuk menerima cerai talakdari pemohon (bukti P3) hal mana didasrakan pada pengertian dankesadaran dari diri termohon untuk menerima dan melakukan cerai talak inisebaikbaiknya demi menghindarkan dari niat yang tidak baik.Bahwa oleh karena itu telah cukup alas an bagi pemohon untuk mengajukanpermohonan cerai talak sebagaimana tersebut didalam pasal 19 huruf (f) PPNo. 9 tebtang

bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Muhammad Dakim Alias Dakim telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secaratidak sah,mnemanen dan/atau memungut hasilperkebunan"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107huruf d UURI No.39 tahun 2014 tebtang

.Bahwa seanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidakakan mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada MajlisHakim agar segera menjatuhkan putusan yang seadiladilnyaterhadap perkara ini.Bahwa untuk mempersingkat urdian putusan ini, maka segalayang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipanfangtermuat dalam putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemcohonadalah sebagaiman telah divaraikan di atas;Menimbang, bahwa ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008,tebtang

Moldy Lontohkepada Ramoy Lonitoh ;Copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 Maret 2010 ;Copy Surat dari Pemilik Tanah tertanggal 16 Juni 2010 kepada KepalaKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II tebtang permohonan addendumperjanjian pengadaan tanah ;Copy Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor : PL.01.01 / VIII.32 / 619 /2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penyerahan Tanah seklyas 338 M2Sertifikat Hak Milik Nomor : 220 / Lapangan ;Copy Adendum Perjanjian Jual beli Nomor : PL.01.01./ VIII,82 / 184 /2010

Nomor 2800 K/Pid.Sus/201514.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Copy Surat dari Pemilik Tanah tertanggal 16 Juni 2010 kepada KepalaKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II tebtang permohonan addendumperjanjian pengadaan tanah ;Copy Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor PL.01.01 / VIII.382 / 619 /2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penyerahan Tanah seklyas 338 M2Sertifikat Hak Milik Nomor 220 / Lapangan ;Copy Adendum Perjanjian Jual beli Nomor PL.01.01./ VIII,82 / 184 /2010 tanggal 15 Maret 2010 mengenai Uraian

Moldy Lontohkepada Ramoy Lontoh ;Copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 Maret 2010 ;Copy Surat dari Pemilik Tanah tertanggal 16 Juni 2010 kepada KepalaKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II tebtang permohonan addendumperjanjian pengadaan tanah ;Copy Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor PL.01.01 / VIII.32 / 619 /2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penyerahan Tanah 338 M2 SertifikatHak Milik Nomor 220 / Lapangan ;Hal. 37 dari 39 hal. Put.

Pol.TBL/299A/VIII/2012/SPKT, tertanggal 02 Agustus 2012, tebtang Perkara :Tindak Pidana Penipuan dengan terlapor VINCENT AA ANTAERT, (Bukti PH-41 );

42. Surat Keberatan Tes Psikologis anak dan mohon perlindungan hukum No.013.08/Adv.JR/2012, (Bukti PH 42) ;

43.

TBL/299A/VIII/2012/SPKT,tertanggal 02 Agustus 2012, tebtang Perkara :Tindak PidanaPenipuan dengan terlapor VINCENT AA ANTAERT, (Bukti PH41);42. Surat Keberatan Tes Psikologis anak dan mohon perlindunganhukum No.013.08/Adv.JR/2012, (Bukti PH 42 ) ;Halaman 15, Putusan No. 296/PID SUS/2014/PT SMG.43.

Pol.TBL/299A/VIII/2012/SPKT,tertanggal 02 Agustus 2012, tebtang Perkara :Tindak PidanaPenipuan dengan terlapor VINCENT AA ANTAERT, (BuktiPH41 );Halaman 26, Putusan No. 296/PID SUS/2014/PT SMG.42. Surat Keberatan Tes Psikologis anak dan mohonperlindungan hukum No.013.08/Adv.JR/2012, (Bukti PH 42)43.

di persidangan ;Telah melihat bukti surat berupa visum et repertum ;Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1234Menyatakan Terdakwa SUPRIADI BURU bersalah melakukan tindak pidanaKecelakaan lalulintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal310 ayat (4) Undangundang nomor 22 tahun 2009 tebtang

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tebtang

penyidik melakukan penyitaan sebagai barang bukti terhadapscreenshot danalat elektronik yangdigunakan;Menimbang, bahwa dari surat bukti TI&II8, TI&Il9 pada tanggal 7Nopember 2018 Termohon II telah menerbitkan surat perintah penyidikanNomor Sp.Sidik/316/X1/2018/Ditreskrimsus tanggal 7 Nopember 2018 dan suratperintah tugas penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) yo pasal 45 ayat (3) UU RINo.19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tebtang

MPd danmelakukan penyidtaan barang bukti, berkesimpulan bahwa perkara tersebutmerupakan tindak pidana sebagaomana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) yopasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 TahunHalaman 44 dari 53 halaman Putusan Praperadilan Nomor 95/Pid.Pra/2018/PN Mdn2008 tebtang ITE yo pasal 316 KUHPidana dan penyidik dapat menetapkanMuhammad Yusroh Hasibuan sebagai tersangka;Menimbang, bahwa dari surat bukti TI&II18, diperoleh fakta padatanggal 7 Nopember 2018 Termohon

mengirikan berkas perkara atas nama tersangka MuhammadYusroh Hasibuan kepadakepala Kejasaan Tinggi SumateraUtara dengan nomorK/1912/XII/2018/Ditreskrimsus taggal 4 Desember 2018;Menimbang, bahwa dari surat bukti TI&IH14, TI&ll21 dan TI&ll22diperoleh fakta bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memberitahukanhasil penyidikan perkara pidana atas nama tarsangka Muhammad YusrohHasibuan yang disangka melanggar pasal 27 ayat (3) yo pasal 45 ayat (3) UURI No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tebtang

MPd, dan dilakukan gelar perkara dandari rekomendasi gelar perkara lalu Termohon Il menetapkan penangkapan dansurat perintah penahanan terhadap Tersaka pada tanggal 7 Nopember 2018;Menimbang, bahwa terhadap tersangka telah diduga melakukan tindakpidana melanggar pasal 27 ayat (3) yo pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 TahunHalaman 51 dari 53 halaman Putusan Praperadilan Nomor 95/Pid.Pra/2018/PN Mdn2016 perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tebtang ITE, oleh karena ituketentuan yang ditur dalam pasal 316

Pernyataan bersama/Ikrar bersama tanggal 11 Oktober 2017 dan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tebtang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 38 ayat (1) huruf J;

persidangan ;Telah melihat bukti surat berupa visum et repertum ;Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa YULIANUS SAUBANI alias BONA bersalah melakukantindak pidana Kecelakaan lalulintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 310 ayat (4) Undangundang nomor 22 tahun 2009 tebtang

hal 15 dari 18 hal Perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PT.DKIPN.Jkt.Utr, memori banding dan kontra) memori banding, akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memoribanding dan kontra memori banding tersebut di atas, dapat menyimpulkanbahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui PenasihatHukumnya tidak keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkatpertama dalam permbuktian unsurunsur pasal 39 A huruf a jo pasal 43 ayat1 undangundang No.28/2007 tebtang

saling berbedapandangan dan puncak permasalah Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan MeiTahun 2015 antara Penggugat dan Tergugatdisebabkan hal yang sama dan sejak ituantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbicara satu sama lain dan hanyaberbicara melalui anakanak untuk berkomunikasi dan saat itu antara Pengggugatdan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri sampaisekarang ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 tebtang

berdasarkan amandemen Pasal 24 UndangUndang tahun 1945dan Pasal 10 UndangUndang No 14 tahun 1974 sebagaimana diubaholeh UndangUndang No 35 tahun 1999 dan sekarang diatur dalamHalaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN SimPasal 2 ayat(1)jo Pasal 10 ayat ( 2) Undang Undang No.4 tahun2004Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) terdiri dari Lingkungane Peradilan Umum.e Peradilan Agama.e Peradilan Militerdane Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa berdasarkan undangundang no 5 tahun 1986 Tebtang

Utara, tanggal 14 Januari 2018 Nomor 1195/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, memori banding dan kontra memori banding, akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memoribanding dan kontra memori banding tersebut di atas, dapat menyimpulkanbahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui PenasihatHukumnya tidak keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkatpertama dalam permbuktian unsurunsur pasal 39 A huruf a jo pasal 43 ayat1 undangundang No.28/2007 tebtang