Ditemukan 7 data
13 — 4
tidak pernah sesusuan dantidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungankeluarga serta tidak pernah ada pihak yang keberatan .Bahwa saat ini pemohon sangat ini pemohon sangat membutuhkan penetapanPengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pinrang guna dijadikan sebagai alasanhokum untuk kelengkapan berkas pengurusan uang duka, tunjangan janda TNI dangaji di Taspen.Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinranguntuk dapat memberikan penetapan tebtabg
72 — 31
DAN BENDA TIDAKBERGERAK KHUSUSNYA BANGUNAN YANG TIDAK DAPATDIBEBANI DENGAN TANGGUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDDALAM UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TEBTABG HAKTANGGUNGAN YANG TETAP DALAM PENGUASAAN PEMBERIFIDUSIA, SEBAGAI AGUNAN BAGI PELUNASAN UTANG TERTENTUYANG MEMBERIKAN KEDUDUKAN YANG DIUTAMAKAN KEPADAPENERIMA FIDUSIA TERHADAP KREDITUR LAINNYA.Dan ketentuan Pasal 20 Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia, yang berbunyi:JAMINAN FIDUSIA TETAP MENGIKUTI BENDA YANG MENJADIOBJEK JAMINAN
94 — 40
Menyatakan barang bukti berupa: 1 Keputusan DPRD Kab.Pati Nomor : 4/KEP/2003 Tnaggal 17 Januari2003 tebtabg Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab.PatiNomor 2 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Pati ;2 Jadwal Pembahasan RAPBD Kab.Pati tahun anggaran 2003 tanggal27 Januari 2003 ; Keputusan DPRD Kab.Pati nomor 8/KEP /2003 tentang PersetujuanRancangan Peraturan daerah Kab.Pati tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah kab.
92 — 19
Keputusan DPRD Kab.Pati Nomor : 4/KEP/2003 Tnaggal 17 januari 2003 tebtabg Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab.Pati Nomor 2 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Pati ;2. Jadwal Pembahasan RAPBD Kab.pati tahun anggaran 2003 tanggal 27 Januari 2003;3.
109 — 31
Keputusan DPRD Kab.Pati Nomor : 4/KEP/2003 Tnaggal 17 januari 2003 tebtabg Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab.Pati Nomor 2 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Pati 2. Jadwal Pembahasan RAPBD Kab.pati tahun anggaran 2003 tanggal 27 Januari 20033.
1.Bangun Dwi Sugiartono, S.H., M.H.
2.Yanti Kristiana, S.H.
3.Heru Pujakesuma, S.H., M.H.
4.Hisria Dinata Surbakti, S.H., M.H.
Terdakwa:
Sulistiono, S.T.
97 — 44
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020;
28. 1 (bundel) Fotokopi Dokumen Petikan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : SK.821/103/Pemb/X/BKPP/2019 tanggal 31 Oktober Tentang Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
29. 1 (bundel) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01313/SPM-BL/LS/10310301/22019 tanggal 5 Desember 2019 tebtabg
1.Bangun Dwi Sugiartono, S.H., M.H.
2.Yanti Kristiana, S.H.
3.Heru Pujakesuma, S.H., M.H.
4.Hisria Dinata Surbakti, S.H., M.H.
Terdakwa:
Oki Rahafista Nugraha, S.T., M.T.
128 — 36
28. 1 (bundel) fotocopy Dokumen Petikan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : SK.821/103/Pemb/X/BKPP/2019 tanggal 31 Oktober Tentang Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
Dikembalikan kepada Saksi USIS I SANGKAI
29. 1 (bundel) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01313/SPM-BL/LS/10310301/22019 tanggal 5 Desember 2019 tebtabg