Memberi izin kepada Pemohon (Musahri Bin Touma) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahmani Binti Misnawi) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso ;
3.

PUTUSANNomor 0988/Pdt.G/2015/PA.Bdw.an enDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai talak antara:Musahri bin Touma, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,PendidikanSD, beralamat di Dusun Krepekan RT.02 RW.01 Desa JampitKecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, sebagaiPemohon;melawanRahmani binti Misnawi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan

Toghima bin Touma, sebagai saudara kandung pemohon di bawahsumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;e Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suamiistri;e Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon yakni setelah menikah Pemohon dan Termohon hiduprukun di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai 2 anaksekarang ikut Termohon;e Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadiperselisihan

Memberi izin kepada Pemohon (Musahri bin Touma) untukmenjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Rahmani binti Misnawi)di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untukmengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowosotempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Klabang tempat perkawinan PemohonHal. 15 dari 16 hal.

Noto : 0124/Pdt.G/2016/PA.Tbh; penal Gen ll i paySARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Binur 23 salu, agama Islam, pekerjaan TouMA, te et a i olen Annes TOMELAWAN 7, unvur 29 tahun, agama Islam, pekerjaainaga di Jala Prapat Part 6 Keluiahsnwupatier Indragiri Hilir, gat dan Tergugat ;emperhatikan pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 ayat (1) dam (4) UU50/2009, Perkekea boten see UU No.7/1989 jo pasal 271 Rv.; 1.