Ditemukan 7 data
17 — 2
I.Menimbang, bahwa identitas Nama Pemohon sebagaimana tersebutpada bukti suratsurat, dikaitkan pula dengan pasal 169 HIR. maka telahterbukti bahwa identitas resmi nama Pemohon adalah sebagaimanatercantum dalam KTP, KSK dan Surat Keterangan Pelaporan KelahiranPemohon I.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkandiatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon ( XXXX ) dengan isterinya yangbernama XXXX, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari KUAKecamatan Plumpang Kabupaten Tubano
22 — 14
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Avandi Tubano bin M. Rasul) terhadap Penggugat (Roza Firdianti binti Syamsir).
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp501.000,00 (Lima ratus satu ribu rupiah).
9 — 0
PUTUSANNomor 1130/Pdt.G/2019/PA.MdneaeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Putri Suci Rahmadani binti Bela Sundana, lahir 12 April 1997, agamaIslam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan TubaNo. 29, Kelurahan Tegal Sari Mandala Iii, KecamatanMedan Denai, Kota Medan
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
1.Mulyo bin Noto
2.Sukri bin Rawi
348 — 14
KPH TubanO 2 (satu) sepeda pancal;o 1 (satu) gergaji tanganDirampas untuk dimusnahkan6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018oleh Hj. Nova Flory Bunda, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, M.
241 — 120
BadanPenanaman Modal dan Perizinan) Kabupaten Tulang Bawangtanggal 3 Mei 2013 kepada Asisten Il Setdakab Tulang Bawangyang menyampaikan bahwa Izin Usaha Perkebunan tidak termasukjenis perizinan yang menjadi kewenangan BPMP (BadanPenanaman Modal dan Perizinan) Kabupaten Tulang Bawangsesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang No.9 tahun 2012tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinankepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten TulangBawang (untuk selanjutnya disebut Perbup Bupati TubaNo
persetujuan prinsip atas perubahankomoditi/varietas tanaman sebagaimana tertuang di dalam SKBupati Tuba No.243/2013 terhadap Varietas Tanaman yangtercantum di dalam IUPB No.95/2012 dengan ketentuan bahwaPenggugat memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruhpersyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat di dalam SKBupati Tuba No.243/2013 tersebut sebelum dilakukannyapengajuan permohonan Izin Usaha Perkebunan Budidaya untukTanaman Komoditi Tebu;Hal ini sekali lagi menunjukan bahwa penerbitan SK Bupati TubaNo
.243/2013 SAMA SEKALI TIDAK MENUNJUKAN BAHWASEMUA PERSYARATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGATPutusan No. 13/G/2015/PTUNBL hal. 56BERDASARKAN Permentan No.26/2007 TELAH DIPENUHIOLEH PENGGUGAT SEBAGAIMANA YANG DI DALILKAN OLEHPENGGUGAT. hal ini dapat dilinat dari isi SK Bupati TubaNo.243/2013 tersebut, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut :V.8.1.
12 — 0
Bahwa pada awal perkawinan (PENGGUGAT) dan Tergugathidup bersama yang harmonis, Tergugat bekerja membukawarung makanan dan tinggal di Jalan Pancasila TubaNo. 21, Kelurahan Tegal S. Mandala Ill, KecamatanMedan Denai, Kota Medan, dimana (PENGGUGAT) danTergugat hidup rukun bahagia yang ~masing masingmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteridengan penuh tanggung jawab.Putusan Nomor:363/Pdt.G/2011/PA Mdnhalaman 2 dari 27 halaman.
92 — 39
Komisi D, Bidang Kesra dan Pendidikan.Bahwa Komisi A sampai dengan Komisi D, dan kaitannya dengan RAPBDTA 2007 yang diajukan pihak Eksekutif tidak ada pembahasan di Komisikarena saat itu ada surat PAW (pergantian antar waktu) Ketua DPRDKabupaten Tulang Bawang yaitu LAMIJIONO dengan Surat Bupati Nomor :1708631.0.1 PB 2006, tertanggal 6 Juni 2006 dan surat ketua DPRD TubaNo 170334DPRD TB2006 tanggal 26 Mei 2006 dan surat No 23DPC02111 A.1012006 Perihal Pengajuan Ketua DPRD Tuba, maka saatitu terjadi