Ditemukan 121954 data
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putra, telah dibantah oleh Terdakwa karena tidak benardan tidak ada buktinyaMenimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena lamanyapemidanaan tidak tunduk pada acara pemeriksaan kasasi, lagi pula sudahmenjadi yurisprudensi bahwa pidana minimum dapat disimpangi, bilamengganggu rasa keadilan ;Hal. 33 dari 38 hal. Put.
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMOS TINUS TUNDUK
Tergugat:
KRISTINA RANTESALU
25 — 0
Penggugat:
AMOS TINUS TUNDUK
Tergugat:
KRISTINA RANTESALU
Terdakwa:
HERIK KRISYANTO Als ERIK Anak dari TANDI TUNDUK
168 — 31
M E N G A D I L I
- Menyatakan Terdakwa Herik Krisyanto Anak dari Tandi Tunduk telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa dan menguasai senjata tajam sebagimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herik Krisyanto Anak dari Tandi Tunduk tersebut dengan pidana penjara
Terdakwa:
HERIK KRISYANTO Als ERIK Anak dari TANDI TUNDUK
1.ANDHIKA FERY KURNIAWAN, SH
2.ENDRO ADI ANGGORO,SH
Terdakwa:
ANDIKA als AAN Bin BUDIMAN TUNDUK
34 — 10
Penuntut Umum:
1.ANDHIKA FERY KURNIAWAN, SH
2.ENDRO ADI ANGGORO,SH
Terdakwa:
ANDIKA als AAN Bin BUDIMAN TUNDUK
823 — 635 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa sebagai pemenang tender didakwa karena tidak menyelesaikan perkerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak, walaupun sudah menerima pembayaran pekerjaan dengan presentase 100%. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan ... [Selengkapnya]
Kewenangan jabatan yang dimilikiTerdakwa berada dalam lingkup jabatan privat/swasta yang tidak tunduk padaketentuan jabatan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 juncto Pasal 1ayat (2) UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 28 tahun 2009;Bahwa kedudukan atau status subjek Terdakwa adalah selaku KuasaDireksi PT.
Citra Djadi Nusantara maka secara Hukum Administrasi Negaratidak tunduk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 UndangUndangNomor 28 tahun 1999;Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesungguhnya secarahukum dipersalahkan dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukummelanggar dengan tidak mengindahkan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa;Bahwa kesalahan Terdakwa adalah tidak menyelesaikan perkerjaansebagaimana ditentukan dalam Kontrak
Tergugat:
HARTATI
27 — 15
SIGMA UTAMA, perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh : BENNY FRENGKI SIMANJUNTAK, Direktur Utama Perseroan
Tergugat:
HARTATI
Tergugat:
PT. SEMESTA JAYA ABADI
40 — 19
SIGMA UTAMA, perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh : BENNY FRENGKI SIMANJUNTAK, Direktur Utama Perseroan
Tergugat:
PT. SEMESTA JAYA ABADI
701 — 457 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (juga berdagang atas nama TOYOTA MOTOR CORPORATION), suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan Undang-Undang Negara Jepang, berkedudukan di 1, Toyota-cho, Toyota-chi, Aichi-ken, Japan VS WELLY KARLAN
PUTUSANNomor 450 K/Pdt.SusHKI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (juga berdagang atas namaTOYOTA MOTOR CORPORATION), suatu perusahaan yang didirikandan tunduk berdasarkan UndangUndang Negara Jepang, berkedudukandi 1, Toyotacho, Toyotachi, Aichiken, Japan, dalam hal ini memberikuasa kepada MELISSA
49 — 14
menghukum kedua belah pihak untuk tunduk serta taat pada isi kesepakatan perdamaian tersebut.
Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk serta taat pada isi kesepakatanperdamaian tersebut.3. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biayapemeriksaan perkara ini sebesar Rp.521.000, (Lima Ratus Dua Puluh SatuRibu Rupiah) secara tanggung renteng.Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPENGADILAN NEGERI SIDIKALANG pada hari : SENIN tanggal 25 Nopember 2013oleh kami : TOCH.
35 — 35
Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk serta taat pada isi kesepakatan perdamaian tersebut.
Nayam Sembiring dengan cara membeli dan 1(satu) unit kereta merek Jetwin atas nama Amanta Kalbar Sembiring dengan Nomor PolisiBB 4828 YC sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 6, 7, 8 dan huruf btelah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk tidak dipersoalkan lagi sampaikapanpun dan dianggap telah selesai;Pasal 5Bahwa dengan ditandatanganinya surat kKesepakatan perdamaian ini maka telahmengikat bagi Penggugat dan Tergugat yang secara hukum harus tunduk dan taat untukmematuhinya;3Pasal
Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk serta taat pada isi kesepakatanperdamaian tersebut.43. Menghukum Pihak / Penggugat dan Pihak Il/ Tergugat secara bersamasamamembayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini senilai Rp. 366.000,(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PENGADILANNEGERI SIDIKALANG pada hari ini SENIN tanggal 15 SEPTEMBER 2014 oleh kami :TOCH.
66 — 18
Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk serta taat pada isi kesepakatan perdamaian tersebut.
Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk serta taat pada isikesepakatan perdamaian tersebut.Menangguhkan biaya pemeriksaan perkara ini Sampai putusan akhir dalamPerkara No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sdk.Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPENGADILAN NEGERI SIDIKALANG pada hari : KAMIS tanggal 18 Juli 2013 olehkami : TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, IRMAH. NASUTION, SH., M.Hum dan DELIMA M.
18 — 8
Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk serta taat pada isi kesepakatan perdamaian tersebut.
Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk serta taat pada isikesepakatan perdamaian tersebut.3. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama sama untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.316.000 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPENGADILAN NEGERI SIDIKALANG pada hari : Rabu, tanggal 26 Nopember2014 oleh kami : TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum sebagai Hakim KetuaMajelis, DELIMA M.
1144 — 800 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi dipidana oleh Pengadilan Negeri Jambi karena melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima pembayaran pelunasan maju atas kredit, kemudian uangnya tidak disetorkan kepada ... [Selengkapnya]
Persero bukan lagi kekayaan negara dansepenuhnya tunduk kepada UndangUndang Perseroan.
Bank BRITBK yang berbentuk saham tidak lagi tunduk pada hukum public/sistimkeuangan Negara (APBN) dan sebagai bank BUMN yang berbentuk PTPerseroan sepenuhnya tunduk kepada hukum privat/ UndangUndangPerseroan, andai kata pun Terdakwa, quad non, dianggap melakukanperbuatan yang tunduk pada area hukum pidana, tidaklah dapat diartikanbahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.
BRI Persero (Tbk)yaitu 1. secara badan hukum tunduk pada UndangUndang Perseroan(UndangUndang Nomor 1 tahun 1995 jo UndangUndang Nomor 40 tahun2007) 2. dalam operasional usaha tunduk pada Perbankan (UndangUndangHal. 44 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 10 tahun 1998):Bahwa dalam UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 tahun 1998,terhadap
Bahwa andai kata pun Terdakwa, quad non, dianggap melakukanperbuatan yang tunduk pada area hukum pidana, tidaklah dapat diartikanbahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.
Bank BRI TBK yang berbentuk saham tidak lagi tundukpada hukum public/sistim keuangan Negara (APBN) dan sebagai bankBUMN yang berbentuk PT Perseroan sepenuhnya tunduk kepada hukumprivat/UndangUndang Perseroan, andai kata pun Terdakwa, quad non,dianggap melakukan perbuatan yang tunduk pada area hukum pidana,tidaklah dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.Berdasarkan asas systematische specialiteit (kekhususan yang sistematis),perbuatan Terdakwa tunduk pada dugaan pelanggaran
51 — 6
- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan perdamaian tersebut
tersebut dalam bentuk dan cara apapun juga, baik sekarangmaupun dikemudian hari, kepada PIHAK KEDUA.Hal 9 dari 11 halamanPutusan No.221/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn.PASAL 4Bahwa Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagianyang terpenting dalam Perjanjian Perdamaian ini sehingga tidak dapat ditarikkembali oleh PARA PIHAK atas alasan apapun juga, baik sekarang maupundimasa yang akan datang.PASAL 5Penafsiran, pelaksanaan, serta segala akibat yang ditimbulkan dari PerjanjianPerdamaian ini, tunduk
Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:PUTUSANNO.221/Pdt.SusPHI/2016/PN MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medantersebut;Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;Telahmendengar kedua belah pihak yang berperkara;Mengingat Pasal 154 Rbg serta ketentuan hukum yang terkait,MENGADILI Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugatuntuk tunduk
1.INGGAR IRVIN
2.BAGUS DJAJENGTARA
Termohon:
KOPERASI SIMPAN PINJAMDAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRACICO INTI UTAMA
161 — 76
MENGADILI
- Menghukum Termohon PKPUdan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian
84 — 58
Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati AktaPerdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor : 18/Padt.SusPHI/2016/PN.
142 — 51
Menghukum Para Pelawan dan Terlawan I untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Surat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut pada dictum angka 1 di atas; 3.Menghukum Terlawan II, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V untuk tunduk pada putusan ini; 4.Menghukum Para pihak dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
., harus dinyatakan sah danMengikats 0.0... .eeseescesscesscesscecsseceseceeccesseecsaecssceeseeesseecsaecsacesseeesseecsaecsaeeeseeesaeeesaecsaeeeeeeeeaeesMenimbang, bahwa suatu persetujuan atau kesepakatan merupakan undangundang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembalikecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338KUH Perdata, oleh karenanya Para Pelawan dan Terlawan I dihukum untuk tunduk danmematuhi serta melaksanakan semua isi Surat
sebagaimanatersebut Ci atas; ..........cccccecsessssssccccececsessssaececcsecsesssssaeceesceceesesseeaeessececsesesseaeseessecsesesseaeaeeesMenimbang, bahwa dengan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan dari SuratKesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas terhadap semua pihak dalamperkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini, Majelis Hakim berpendapat perluuntuk menghukum Terlawan IJ, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III,Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V untuk tunduk
secara tanggung renteng; ...............Memperhatikan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan dalilsyari yang berkaitan dengan perkara ini; 2.0.0... eee seeseeeseceseceeeceseeeceeeceeeesaeessaeceseeeeeeeeaeesMENGADILI1 Menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 Januari 2011yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pelawan dan Terlawan I dihadapanNotaris 1WAYAN SUGITHA, S.H., sah dan mengikat; 0.0... eee eeeeeeeeeeneeeeeeee2 Menghukum Para Pelawan dan Terlawan I untuk tunduk
sccacecseccsnwcnenes:sreneeneses nesses nme sesereennexaneseenmevesrenacamexerexnmnenneenes3 Menghukum Terlawan II, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III,Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V untuk tunduk pada putusan ini; ............4 Menghukum Para pihak dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara secaratanggung renteng sebesar Rp. 1.321.000, (satu juta tiga ratus dua puluh satuTHDU Tupial); oe. eee eeeeeceeseeceseceseeeeceesseecsaecesceeseeesaeecsaecaeessceesaeessaessaeeeeeeeeneeeeaeesDemikian
PT. SRI BOGA RATURAYA
Tergugat:
JIMMI BOY
76 — 33
MENGADILI:
- Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk dan menaati isi Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat dan disepakati
- Membebankan biaya perkara kepada tergugat sebesar Rp 306.000,-