Ditemukan 13 data
111 — 79
dikreditkan;bahwa menurut Terbanding, pada dasarnya Pajak Masukan tersebut dapatdikreditkan, namun berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang undang PajakPertambahan Nilai menjadi tidak dapat dikreditkan karena pengeluaran untukperolehan BKP/JKP tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatanusaha PKP;bahwa pengeluaran yang langsung dengan kegiatan usaha adalah pengeluaranuntuk kegiatankegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen danketentuan ini berlaku untuk semua bidang uisaha
14 — 2
Bahwa karena sering main keluar rumah dan tidak sungguhsungguhdalam mengelola Kios jualan keramik akhirnya uisaha tersebut bangkrutdenganm meninggalkan utang piutang kepada pihak ke tiga sebesar Rp85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) ;7.
11 — 2
ditetaopbkan bahwa Termohontelah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehinggaperkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agartidak bercerai tetapi tidak berhasilMenimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadapTermohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tanggaPemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus yang disebabkan masalah ekopnomi dimna uisaha
87 — 22
Sedangkan gugatan perdata didaftarkan di Pengadilan Tata Uisaha Negarapada tanggal 15 Juni 2012; Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) alinea 2 (dua) yang mendalilkanbahwa pad ahal seharusnya Tergugat tidaklah menerima dan atau harusmenangguhkan proses peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 726,Nagari Nan XX Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980, seluas 17. 982 M2,karena belum diajukan permohonan peralihan hak atas Sertifikat tersebut makaPUTRI KARTINA telah mengajukan permohonan
Ny Luciana Wibowo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
64 — 31
/Ciumbuleuit, Ssebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsiobscuur libel di atas, sedangkan Alas Hak yang dimaksud oleh PenggugatHalaman 33 dari 64 halaman Putusan Perkara No. 68/G/2018/PTUN.BDGsebagai miliknya adalah SHM No. 912/Ciumbuleuit, sehingga alas HaknyaKeliru, maka dengan kelirunya alas hak kepemilikan dari Penggugattersebut, telah membuktikan dirinya sendiri tidak mempunyai legal standinguntuk menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU NO. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Uisaha
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Ikram M Saleh, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Erlysa Said, S.H.
15 — 0
, tanggal 13 Agustus 2018, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------
- Menyatakan Terdakwa EDDY TANALYSA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku UIsaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bnidang
149 — 62
Agunan yang menjadi jaminan atas fasilitas pinjaman kredityang telah diberikan oleh pelaku uisaha kepada konsumensebagaimana yang telah tertuang didalam perjanjian kredityang dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumendengan pelaku usaha serta telah disepakati bersama, makakonsumen telah memberikan agunan yang menjadi jaminankepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :e Sebidang tanah sesuai dengan Surat PernyataanMelepas Hak Atas Tanah Nomor592.3/04/KL/PEM/2005 yang telah dibuat dan diketahuioleh Camat
65 — 20
permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No:39/G/2007/PTUN.PTK, tanggal 24 Juli 2008 yang dimohonkan banding;Mengadili sendiriDALAM EKSEPSIe Menerima Eksepsi daari Tergugat.I/Terbanding;e Menolak Eksepsi dari Tergugat.III/Terbanding;DALAM POKOK PERKARA;1 Mengabulkan gugatan Penggugatr/ Pembanding untuk sebagian;2 Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I/ Terbanding tidak dapatditerima;3 Menyatakan Batal demi keputusan Tata Uisaha
158 — 143
NUGRAHA karena terdakwa menerangkan telah mendapatkanorder pengadaan alat tulis kantor (ATK) tetapi tidak ada investor yangmendanai dan karena saksi dijanjikan akan diberikan keuntungan ataubagi hamsil uisaha, terdakwa maupun Sdr.
57 — 34
., (delapan milyar rupiah) dianggap patut dan layak untukdikabulkan dengan pertimbangan:* Perusahaan milik Penggugat yang dipermasalahkan dalam perkara iniadalah perusahaan di bidang pertambangan/batu bara;* Pertambangan batu bara, adalah merupakan salah satu bidang usahayang merupakan primadona di Kalimantan umumnya, KalimantanTengah Khususnya;* Uisaha bisnis di bidang pertambangan batu bara, merupakan usahabisnis yang eksis dan menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan;* Bahwa akibat perbuatan
89 — 43
Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLKganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000, ( tigamilyar rupiah) dianggap patut dan layak untuk dikabulkan sebahagiandengan pertimbangan:* Perusahaan milik Para Pembanding semula Para Penggugat yangdipermasalahkan dalam perkara ini adalah perusahaan yang bergerakdi bidang pertambangan/batu bara;% Pertambangan batu bara, adalah merupakan salah satu bidang usahayang merupakan primadona di Kalimantan umumnya, KalimantanTengah Khususnya;* Uisaha bisnis
43 — 18
Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLKganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000. ( tigamilyar rupiah) dianggap patut dan layak untuk dikabulkan sebahagiandengan pertimbangan:* Perusahaan milik Para Pembanding semula Para Penggugat yangdipermasalahkan dalam perkara ini adalah perusahaan yang bergerakdi bidang pertambangan/batu bara;* Pertambangan batu bara, adalah merupakan salah satu bidang usahayang merupakan primadona di Kalimantan umumnya, KalimantanTengah Khususnya;* Uisaha bisnis
277 — 198
kewajiban yangmelekat merupakan penjabaran terhadap asas pemerintah yang baik yangdapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; Bahwa diskresi adalah kewenangan yang bersumber dari peraturanperundangundangan dan ada kewenangan yang timbul karena jabatannyauntuk mengatasi rechtvacuum (kekosongan hukum) yang untuk menghadapikeadaan yang abnormal, dalam keadaan abnormal itulah disebut diskresi; Bahwa dalam perspektik hukum administrasi negara persoalan diskresisebagai kewenangan Putusan Tata Uisaha