Ditemukan 13 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-08-2011 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44366/PP/M.II/16/2013
Tanggal 4 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11179
  • dikreditkan;bahwa menurut Terbanding, pada dasarnya Pajak Masukan tersebut dapatdikreditkan, namun berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang undang PajakPertambahan Nilai menjadi tidak dapat dikreditkan karena pengeluaran untukperolehan BKP/JKP tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatanusaha PKP;bahwa pengeluaran yang langsung dengan kegiatan usaha adalah pengeluaranuntuk kegiatankegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen danketentuan ini berlaku untuk semua bidang uisaha
Register : 03-05-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PA KARAWANG Nomor 951/Pdt.G/2016/PA.Krw
Tanggal 6 Juni 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
142
  • Bahwa karena sering main keluar rumah dan tidak sungguhsungguhdalam mengelola Kios jualan keramik akhirnya uisaha tersebut bangkrutdenganm meninggalkan utang piutang kepada pihak ke tiga sebesar Rp85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) ;7.
Register : 01-03-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PA BANTUL Nomor 281/Pdt.G/2016/PA.Btl
Tanggal 18 April 2016 — PEMOHON, TERMOHON
112
  • ditetaopbkan bahwa Termohontelah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehinggaperkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agartidak bercerai tetapi tidak berhasilMenimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadapTermohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tanggaPemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus yang disebabkan masalah ekopnomi dimna uisaha
Register : 02-11-2012 — Putus : 30-05-2013 — Upload : 27-06-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 25/G/2012/PTUN-PDG
Tanggal 30 Mei 2013 — -SUTAN CHAIDIR,Cs -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
8722
  • Sedangkan gugatan perdata didaftarkan di Pengadilan Tata Uisaha Negarapada tanggal 15 Juni 2012; Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) alinea 2 (dua) yang mendalilkanbahwa pad ahal seharusnya Tergugat tidaklah menerima dan atau harusmenangguhkan proses peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 726,Nagari Nan XX Surat Ukur No. 732 tanggal 21 April 1980, seluas 17. 982 M2,karena belum diajukan permohonan peralihan hak atas Sertifikat tersebut makaPUTRI KARTINA telah mengajukan permohonan
Register : 03-08-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
Ny Luciana Wibowo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
6431
  • /Ciumbuleuit, Ssebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsiobscuur libel di atas, sedangkan Alas Hak yang dimaksud oleh PenggugatHalaman 33 dari 64 halaman Putusan Perkara No. 68/G/2018/PTUN.BDGsebagai miliknya adalah SHM No. 912/Ciumbuleuit, sehingga alas HaknyaKeliru, maka dengan kelirunya alas hak kepemilikan dari Penggugattersebut, telah membuktikan dirinya sendiri tidak mempunyai legal standinguntuk menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU NO. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Uisaha
Register : 12-09-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 31-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 479/PID.SUS/2018/PT MKS
Tanggal 12 Nopember 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : EDDY TANALYSA Diwakili Oleh : Apman Mustafa SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Ikram M Saleh, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Erlysa Said, S.H.
150
  • , tanggal 13 Agustus 2018, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------
  1. Menyatakan Terdakwa EDDY TANALYSA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku UIsaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bnidang
Register : 24-10-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 55 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 24 Oktober 2016 — - TERGUGAT : EDI JULIANTO - PENGGUGAT : PT. BANK RAKYAT INDONESIA, PERSERO TBK
14962
  • Agunan yang menjadi jaminan atas fasilitas pinjaman kredityang telah diberikan oleh pelaku uisaha kepada konsumensebagaimana yang telah tertuang didalam perjanjian kredityang dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumendengan pelaku usaha serta telah disepakati bersama, makakonsumen telah memberikan agunan yang menjadi jaminankepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :e Sebidang tanah sesuai dengan Surat PernyataanMelepas Hak Atas Tanah Nomor592.3/04/KL/PEM/2005 yang telah dibuat dan diketahuioleh Camat
Putus : 26-09-2013 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 74/PDT.G/2012/PN.PTK
Tanggal 26 September 2013 — HASAN KASIM, DKK M E L A W A N WINATA GUNAWAN Als SIAU TJHAI, DKK
6520
  • permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No:39/G/2007/PTUN.PTK, tanggal 24 Juli 2008 yang dimohonkan banding;Mengadili sendiriDALAM EKSEPSIe Menerima Eksepsi daari Tergugat.I/Terbanding;e Menolak Eksepsi dari Tergugat.III/Terbanding;DALAM POKOK PERKARA;1 Mengabulkan gugatan Penggugatr/ Pembanding untuk sebagian;2 Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I/ Terbanding tidak dapatditerima;3 Menyatakan Batal demi keputusan Tata Uisaha
Putus : 06-05-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 584/Pid.B/2013/PN Dpk
Tanggal 6 Mei 2014 — PURWANDRIONO
158143
  • NUGRAHA karena terdakwa menerangkan telah mendapatkanorder pengadaan alat tulis kantor (ATK) tetapi tidak ada investor yangmendanai dan karena saksi dijanjikan akan diberikan keuntungan ataubagi hamsil uisaha, terdakwa maupun Sdr.
Register : 14-01-2016 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 7/PDT/2016/PT.PLK
Tanggal 15 Februari 2016 — LELI PUNDING HALIJAM, dkk melawan BERRY, dkk
5734
  • ., (delapan milyar rupiah) dianggap patut dan layak untukdikabulkan dengan pertimbangan:* Perusahaan milik Penggugat yang dipermasalahkan dalam perkara iniadalah perusahaan di bidang pertambangan/batu bara;* Pertambangan batu bara, adalah merupakan salah satu bidang usahayang merupakan primadona di Kalimantan umumnya, KalimantanTengah Khususnya;* Uisaha bisnis di bidang pertambangan batu bara, merupakan usahabisnis yang eksis dan menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan;* Bahwa akibat perbuatan
Register : 14-01-2016 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 8/PDT/2016/PT
Tanggal 25 Februari 2016 — YULIANSYAH, dk melawan AYANG L MUTAR, dkk
8943
  • Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLKganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000, ( tigamilyar rupiah) dianggap patut dan layak untuk dikabulkan sebahagiandengan pertimbangan:* Perusahaan milik Para Pembanding semula Para Penggugat yangdipermasalahkan dalam perkara ini adalah perusahaan yang bergerakdi bidang pertambangan/batu bara;% Pertambangan batu bara, adalah merupakan salah satu bidang usahayang merupakan primadona di Kalimantan umumnya, KalimantanTengah Khususnya;* Uisaha bisnis
Register : 14-01-2016 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 19-03-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 8/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 25 Februari 2016 —
4318
  • Putusan No. 08/PDT/2016/PT.PLKganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000. ( tigamilyar rupiah) dianggap patut dan layak untuk dikabulkan sebahagiandengan pertimbangan:* Perusahaan milik Para Pembanding semula Para Penggugat yangdipermasalahkan dalam perkara ini adalah perusahaan yang bergerakdi bidang pertambangan/batu bara;* Pertambangan batu bara, adalah merupakan salah satu bidang usahayang merupakan primadona di Kalimantan umumnya, KalimantanTengah Khususnya;* Uisaha bisnis
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN NUNUKAN Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 —
277198
  • kewajiban yangmelekat merupakan penjabaran terhadap asas pemerintah yang baik yangdapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; Bahwa diskresi adalah kewenangan yang bersumber dari peraturanperundangundangan dan ada kewenangan yang timbul karena jabatannyauntuk mengatasi rechtvacuum (kekosongan hukum) yang untuk menghadapikeadaan yang abnormal, dalam keadaan abnormal itulah disebut diskresi; Bahwa dalam perspektik hukum administrasi negara persoalan diskresisebagai kewenangan Putusan Tata Uisaha