Ditemukan 104 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : upk upah upal ulis uptd upms upas uprs upes upis upkk ujks uppks upkã
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-03-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 67/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk
Tanggal 3 Maret 2015 — - Yusniar bin Sahbar - Surniati binti Supardi
84 — 15
  • K.BUMI/11/ 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;Primair Bahwa ia Terdakwal YUSNIAR Bin SAHBAR berdasarkan Surat KeputusanBupati Lampung Utara Nomor 300 Tahun 2009 tanggal 02 Desember 2009 tentangPenetapan Lokasi dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009, SuratKeputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/100/29LU/HK/2011 tanggal 17 Maret2011 tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara(UPKS
    ) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) KegiatanFasilitasi Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan Dengan Kecamatan Tahun 2011 dan Surat Keputusan Bupati LampungUtara Nomor : B/22/29LU/HK/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Unit PengelolaKegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) Sebagai PengelolaDana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
    Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten LampungUtara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 300 Tahun2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Unit PengelolaKegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009, Surat Keputusan Bupati LampungUtara Nomor : B/100/29LU/HK/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang UnitPengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    )Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) KegiatanFasilitasi Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan Dengan Kecamatan Tahun 2011 dan Surat KeputusanBupati Lampung Utara Nomor : B/22/29LU/HK/2012 tanggal 27 Januari 2012tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan Dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-10-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1947 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — BAMBANG Alias AKEN Bin A. RAHMAN ;
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 24 Agustus 2015 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :PRIMAIR ;Bahwa ia Terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)2Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi periode tahun 2009 dan tahun2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 140/62 Tahun 2009Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS
    20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR:Bahwa ia terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi Periode Tahun 2009 dan Tahun2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 140/62 Tahun 2009tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS
    rangkap Buku Kredit Simpan PinjamKelompok Perempuan (SPP) Manggala 12, Alamat :Manggala ;1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan PinjamKelompok Perempuan (SPP) Anggrek~ 2,Nurhasanah ;1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan PinjamKelompok Perempuan (SPP) Anggrek~ 2,Nurhasanah.1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan PinjamKelompok Perempuan (SPP) Ana/Kamsuri ;1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan PinjamKelompok Perempuan (SPP) Manggala 2 ;1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    ) KecamatanPinoh Selatan Bulan Maret 2009 ;1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS) KecamatanPinoh Selatan Bulan April 2009 ;1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS) KecamatanPinoh Selatan Bulan Mei 2009 ;1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS) KecamatanPinoh Selatan Bulan Juni 2009 ;1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS) KecamatanPinoh
    ) KecamatanPinoh Selatan Bulan Maret 2009 ;28.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS) KecamatanPinoh Selatan Bulan April 2009 ;29.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS) KecamatanPinoh Selatan Bulan Mei 2009 ;30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS) KecamatanPinoh Selatan Bulan Juni 2009 ;1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan UnitPengelola
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 29/PID.TPK/2015/PT MKS
Tanggal 9 Juli 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ADRI EDDYANTO PONTOH, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir.EFFENDI PATINTINGAN
66 — 30
  • Laskap;
  • Data Based Pinjaman SPP Desa Laskap;
  • Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2008;
  • Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2009;
  • Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2011;
  • Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2012;
  • Daftar Tunggakan Per 25 Februari 2013;
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 10 A Tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008 Tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS
    ) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timur;
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172 tahun 2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan tahun Anggaran 2009;
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati
    Nomor : 70 tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2010;
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan
    Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2011;
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 103/IV/Tahun 2012 Tanggal 05 April 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat
    IV/TAhun 2013 tangga; 16 April Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan
    Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2013;
  • Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2005;
  • Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima
    AtasKeputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) danUnit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagaiPengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahunAnggaran 2010;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40/I/2011Tanggal O3 Januari 2011 Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati LuwuTimur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan UnitPengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah KegiatanSementara (UPKS) sebagai
    Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Luwu Timur;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172 tahun2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009tentang Penetapan Unit18.19.20.112Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah KegiatanSementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaantahun Anggaran 2009;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 70 tahun2010 tanggal 01 Maret 2010 Tentang Perubahan
    Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS)sebagai Pengelolahn Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan KabupatenLuwu Timu tahun Anggaran 2010;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40/1/2011Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)dan Unit Pengelolah KegiatanSementara..............Sementara
    (UPKS) sebagai Pengelolah Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2011;20.21.22.23.24.135Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor103/IV/Tahun 2012 Tanggal O05 April 2012 TentangPerubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit PengelolahKegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah KegiatanSementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2012
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2014 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 20 Maret 2014 — PURNAWATI BINTI A. LAPANG
41 — 14
  • barang bukti berupa :1.Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan ;Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan ;Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun2011 Nomor: 3562/01005.5.01/17/2011 tanggal 20 Desember2011;Keputusan Bupati Katingan Nomor:141/86/KPTS/II/2011tanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Unit PengelolaKegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara(UPKS
    bersumber dari pinjaman/ hibah dalam negeriuntuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan kegiatanPeningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPMMP) senilaiRp.11.213.245.000, (sebelas milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh limaribu rupiah) ;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Bupati Katingan mengeluarkan SuratKeputusan Nomor:141/86/KPTS/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    ) sebagaiPengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan TahunAnggaran 2011, yang menetapkan Kecamatan Katingan Hulu mendapatkan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2011 sebesarRp.1.648.800.000, ( satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus riburupiah ) dengan Pengurus UPK dan UPKS yaitu saksi Risnawati selaku Ketua danTerdakwa Purnawati selaku Bendahara.Selaku Bendahara UPK dan UPKS Terdakwa13memiliki tugas dan wewenang diantaranya
    Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan ;Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun2011 Nomor: 3562/01005.5.01/17/2011 tanggal 20 Desember2011;Keputusan Bupati Katingan Nomor:141/86/KPTS/II/2011tanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Unit PengelolaKegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara(UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran2011;.
    Bahwa diKecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tahun 2011 Pengurus UPK dan6.UPKS yaitu saksi Risnawati selaku Ketua dan Terdakwa Purnawati selaku Bendahara ;Bahwa Selaku Bendahara UPK dan UPKS Terdakwa memiliki tugas dan wewenangdiantaranya Menyetor dan mengambil uang diBank atas persetujuan Ketuadisamping itu mempunyai tugas menarik uang dari Bank, mengeluarkan danmenyerahkan kepada kelompok SPP, menerima setoran pengembalian dari SPPkelompok, menyetorkan uang pengembalian SPP keBank Pembangunan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 19 Januari 2015 — 1.Isnadi Rasyid Bin ABD. Rasyid 2.Hernida Binti Zulkifli Zainon 3.Desi Eriani Binti Erwin 4.Syafwan Sumika Bin Ismail 5.Selamat BA Bin Samizan 6.Ir. Sumadi Bin Mohd Sabil
62 — 23
  • BenerMeriah tahun 2008 s/d 2010, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati BenerMeriah Nomor : 188.45/1104/SK/2008 tanggal 01 April 2008 tentang Pembentukan/Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolaan KegiatanSementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPMMP dan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.800/185/SK/2010tanggal 01 Mei 2010 tentang Penetapan Pengurus Pengelola Kegiatan (UPK) dan UnitPengelolaan KegiatanSementara (UPKS) sebagai
    PengelolaanKegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) PNPMMP;Menimbang, bahwaterdakwa III Desi Eriani Binti Erwin adalah SekretarisUPK Kecamatan Timang Gajah Kab.
    Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPMMP;Menimbang, bahwa terdakwa III Desi Eriani Binti Erwin adalah SekretarisUPK Kecamatan Timang Gajah Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-01-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2636 K/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — Ir. Efendi Patintingan
59 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor 10 A Tahun 2008 tanggal 2Januari 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) danUnit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola DanaHal. 52 dari 98 hal. Put.
    Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS)sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran2011;Foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor 103/IV/Tahun 2012 tanggal5 April 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu TimurNomor 40 Tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagaiPengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPMMandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran
    Luwu TimurNomor 40 Tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagaiPengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPMMandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010;Foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor 40/1/2011 tanggal 3 Januari2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati LuwuTimur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penetapan Unit PengelolaKegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS)sebagai Pengelola Dana Bantuan
    No. 2636 K/Pid.Sus/201521.22.23.24.2D.26.2/.28.Zo.30.31.32.33.34.35(UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagaiPengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPMMandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012;Foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor 172/IV/Tahun 2013 tanggal16 April tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu TimurNomor 40 Tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagaiPengelola Dana Bantuan
    Penetapan UnitPengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran2009;Foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor 70 Tahun 2010 tanggal1 Maret 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati LuwuTimur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penetapan Unit PengelolaKegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS)sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-03-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 30 Maret 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : TOPO DASAWULAN, SH
Terbanding/Terdakwa : HUSNA SUJANA S.Pd
80 — 34
  • Ketua UPKS Broto Pramono2. Sekretaris UPKS Deden Suhendar., S. Sos.3. Bendahara UPKS Helim Saepurohim Selanjutnya, PJOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan SuratTugas nomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan tim 7untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaan dana PNPMMP diKecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagai berikut;Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2016/PT.BDG. Halaman 18 dari 60 No. Nama Jabatan Dalam PNPM1. Broto Pramono Ketua UPKS2.
    Halaman 36 dari 60 414/XII/SK/2012 tentang Penetapan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPMMP dengan susunan Pengurus sebagaiberikut; No Jabatan di PNPMMP Nama1. Ketua UPKS : Broto Pramono2. Sekretaris UPKS : Deden Suhendar., S. Sos.3.
    Bendahara UPKS : Helim Saepurohim Selanjutnya, PJOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkanSurat Tugas nomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKSdan tim 7 untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaandana PNPMMP di Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, dengansusunan sebagai berikut; No. Nama Jabatan Dalam PNPM1. Broto Pramono Ketua UPKS2. Deden Suhendar, S. Sekretaris UPKSSos.3. Helim Saepurohim Bendahara UPKS4. A.M. Sidik Tim 75. Aris K. Tim 76. Yasi S. Tim 77. Yayan H.
    Sekretaris UPKS Deden Suhendar., S. Sos.3 Bendahara UPKS Helim SaepurohimSelanjutnya, PJOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan SuratBroto Pramono Tugas nomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan tim7 untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaan dana PNPMMP di Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, dengan susunansebagai berikut;Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2016/PT.BDG. Halaman 55 dari 60 No. Nama Jabatan Dalam PNPM1. Broto Pramono Ketua UPKS2. Deden Suhendar, S.
    Sukabumi Jawa Barat yang dibuat oleh FasKab danTim Penanganan Masalah.1 (Satu) bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Kec.Cikidang tanggal 17 September 2012.1 (satu) bundle Laporan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) UPKS DanTim Penanganan Masalah PNPMMP Kec.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 58/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK
Tanggal 3 Februari 2015 — BAMBANG Als AKEN Bin A. RAHMAN
82 — 22
  • Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Manggala 12, Alamat : Manggala.23. 1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Anggrek 2,Nurhasanah.24. 1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Anggrek 2,Nurhasanah.25. 1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Ana/Kamsuri.26. 1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Manggala 2.27. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    ) Kec.Pinoh Selatan Bulan Maret 2009.28. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan April 2009.29. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei 200930. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juni 200931. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan
    ) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam KelompokPerempuan (SPP) Manggala 12, Alamat : Manggala.1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam KelompokPerempuan (SPP) Anggrek 2,Nurhasanah.1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam KelompokPerempuan (SPP) Anggrek 2,Nurhasanah.1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam KelompokPerempuan (SPP) Ana/Kamsuri.1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam KelompokPerempuan (SPP) Manggala 2.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS
    ) Kec.Pinoh Selatan Bulan Maret2009.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan April2009.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei20091 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juni20091 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juli2009323334353637383940414243444546471
    Jo UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa selaku Ketua (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawiperiode tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor :140/62 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    ) Kec.Pinoh Selatan Bulan Maret 2009.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan April 2009.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei 200922 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan KeuanganSementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juni 200923 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan KeuanganUnitUnitSementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juli 200924 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan
    ) Kec.Pinoh Selatan Bulan Maret2009.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan April2009.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei20091 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juni20091 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juli20091 (satu)
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-03-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 13/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 30 Maret 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : TOPO DASAWULAN, SH
Terbanding/Terdakwa : KAKAY ROKAYAH
80 — 35
  • 15Okt10 0552.260Jumlah .000 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukan Musyawarah AntarDesa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, dimana diMAD Khusus tersebut ditetapkan penggantian kepengurusan UPK KecamatanCikidang dan ditetapkan tim Penanganan Masalah yang bertugas melakukan prosesidentifikasi masalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat CikidangNomor : 414/XU/SK/2012 tentangmengeluarkan Surat Keputusan CamatPenetapan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    Ketua UPKS Broto Pramono2. Sekretaris UPKS Deden Suhendar., S. Sos. 18 3. Bendahara UPKS : Helim SaepurohimSelanjutnya, PJOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat Tugas nomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan tim 7 untukmelakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaan dana PNPMMP diKecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagai berikut; No. Nama Jabatan Dalam PNPM1. Broto Pramono Ketua UPKS2.Deden Suhendar, Sekretaris UPKSS. Sos.3.
    15Okt10 0552.260Jumlah .000 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukan Musyawarah AntarDesa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, dimana diMAD Khusus tersebut ditetapkan penggantian kepengurusan UPK KecamatanCikidang dan ditetapkan tim Penanganan Masalah yang bertugas melakukan prosesidentifikasi masalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor : 414/XI/SK/2012 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    Ketua UPKS Broto Pramono2. Sekretaris UPKS Deden Suhendar., S. Sos.3. Bendahara UPKS Helim Saepurohim Selanjutnya, PJOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat Tugasnomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan tim 7 untukmelakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaan dana PNPMMP di KecamatanCikidang Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagai berikut; No. Nama Jabatan Dalam PNPM1. Broto Pramono Ketua UPKS2.Deden Suhendar, Sekretaris UPKSS. Sos.3.
    Ketua UPKS : Broto Pramono2. Sekretaris UPKS : Deden Suhendar., S. Sos.3. Bendahara UPKS : Helim Saepurohim Selanjutnya, PJOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat Tugasnomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan tim 7 untukmelakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaan dana PNPMMP di KecamatanCikidang Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagai berikut; 53 No. Nama Jabatan Dalam PNPM1. Broto Pramono Ketua UPKS2.Deden Suhendar, Sekretaris UPKSS. Sos.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-12-2015 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2352 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 3 Desember 2015 — YUSNIAR bin SAHBAR, dkk
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2352 K/Pid.Sus/20152011 tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan Dengan Kecamatan Tahun 2011 dan Surat Keputusan BupatiLampung Utara Nomor : B/22/29LU/HK/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang UnitPengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS)Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat
    Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bunga Mayang KabupatenLampung Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor300 Tahun 2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Penetapan Lokasi danUnit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009, Surat KeputusanBupati Lampung Utara Nomor : B/100/29LU/HK/2011 tanggal 17 Maret 2011tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS
    ) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan Dengan Kecamatan Tahun 2011 dan SuratKeputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/22/29LU/HK/2012 tanggal 27Januari 2012 tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair :Bahwa ia Terdakwa YUSNIAR Bin SAHBAR berdasarkan Surat KeputusanBupati Lampung Utara Nomor 300 Tahun 2009 tanggal 02 Desember 2009 tentangPenetapan Lokasi dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009, SuratKeputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/100/29LU/HK/2011 tanggal 17 Maret2011 tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) Sebagai Pengelola
    No. 2352 K/Pid.Sus/2015Masyarakat Mandiri Perdesaan Dengan Kecamatan Tahun 2011 dan SuratKeputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/22/29LU/HK/2012 tanggal 27Januari 2012 tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dengan Kecamatan Tahun2012, ditetapbkan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan BungaMayang
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 06/Pid./TPK/2013/PT.TK.
Tanggal 11 Juni 2013 — Misno,Spd bin (alm) Dulkarim, Ponimin bin Sorjo
64 — 19
  • Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/18A/KPTS/LT.03/2010 tentang penetapan pengelola kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementar (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 201046.
    Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/146/KPTS/LT.03/2010 tentang Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/18A/KPTS/LT.03/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang penetapan pengelola kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementar (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010.48.
    Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/10/KPTS/LT.03/2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2011.49.
    Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.04/2012 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2012.50.
    ) sebagaipengelola dana bantuan langsung masyarakat Mandiriperdesaan (PNPMMP) Tahun Anggaran 2010.48.Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor :B/10/KPTS/LT.03/2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan(UPK) dan Unit pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagaipengelola dana bantuan langsung masyarakat mandiriperdesaan (PNPMMP) tahun anggaran 2011.49.Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor :B/O6/KPTS/LT.04/2012 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan(UPK) dan Unit pengelola
    Kegiatan Sementara (UPKS) sebagaipengelola dana bantuan langsung masyarakat mandiriperdesaan (PNPMMP) tahun anggaran 2012.50.Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan PekonKabupaten Pringsewu Nomor : 800/09.ALT.03/2010 tentangPage 52 of 15 ~~ Nomor:06/Pid/TPK/2013/PT.TK.53Perubahan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, PejabatPembuat Komitmen Kabupaten, Bendahara Pengeluaran,Pejabat Pengadaan
    Kegiatan Sementara (UPKS) sebagaipengelola dana bantuan langsung masyarakat mandiriperdesaan (PNPMMP) tahun anggaran 2012.50.Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan PekonKabupaten Pringsewu Nomor : 800/09.ALT.03/2010 tentangPerubahan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, PejabatPembuat Komitmen Kabupaten, Bendahara Pengeluaran,Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola KegiatanPelaksanaan
    ) sebagaipengelola dana bantuan langsung masyarakat Mandiriperdesaan (PNPMMP) Tahun Anggaran 2010.Page 12. of 15 ~~ Nomor:06/Pid/TPK/2013/PT.TK.7348.Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor :B/10/KPTS/LT.03/2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan(UPK) dan Unit pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagaipengelola dana bantuan langsung masyarakat mandiriperdesaan (PNPMMP) tahun anggaran 2011.49.Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor :B/O6/KPTS/LT.04/2012 tentang
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-03-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 30-04-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 7/PID.SUS/2015/PT PTK
Tanggal 20 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Coky Soulus, SH
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG Als AKEN Bin A. RAHMAN
72 — 25
  • tanggal 03 Februari 2015 dalam perkara Terdakwatersebut diatas ;Membaca, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwadidakwa sebagai berikut ;PRIMAIR ;Bahwa ia terdakwa selaku Ketua (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawiperiode tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor :140/62 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.SUBSIDAIR:Bahwa ia terdakwa selaku Ketua (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawiperiode tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor :140/62 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    ) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)Manggala 12, Alamat : Manggala.1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)Anggrek 2,Nurhasanah.1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)Anggrek 2,Nurhasanah.1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)Ana/Kamsuri.1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)Manggala 2.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Sementara(UPKS
    ) Kec.Pinoh Selatan Bulan Maret 2009.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Sementara(UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan April 2009.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Sementara(UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei 200930.31.32.33.34.35.36.37.38.39.AO.Al.42.43.45.46.47.48.231 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Sementara(UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juni 20091 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan
    ) Kec.Pinoh Selatan Bulan Maret 2009.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan April 2009.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei 20091 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juni 20091 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juli 20091 (
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 07/PID.SUS/TPK/2015/ PT.PTK
Tanggal 20 April 2015 — BAMBANG Als AKEN Bin A. RAHMAN
94 — 33
  • tanggal 03 Februari 2015 dalam perkaraTerdakwa tersebut diatas ;Membaca, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwadidakwa sebagai berikut ;PRIMAIR ;Bahwa ia terdakwa selaku Ketua (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawiperiode tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor :140/62 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.SUBSIDAIR:Bahwa ia terdakwa selaku Ketua (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawiperiode tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor :140/62 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan UnitPengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    ) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam KelompokPerempuan (SPP) Manggala 12, Alamat : Manggala.1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam KelompokPerempuan (SPP) Anggrek 2,Nurhasanah.1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam KelompokPerempuan (SPP) Anggrek 2,Nurhasanah.1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam KelompokPerempuan (SPP) Ana/Kamsuri.1 (satu) rangkap Buku Kredit Simpan Pinjam KelompokPerempuan (SPP) Manggala 2.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS
    (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan April2009.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei20091 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juni20091 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juli20091 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit
    ) Kec.Pinoh Selatan Bulan Maret2009.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan April2009.1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei20091 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juni20091 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Kec.Pinoh Selatan Bulan Juli20091 (satu)
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2015 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 3 / PID.SUS-TPK/ 2015 / PTTJK
Tanggal 17 Juni 2015 — Yusniar bin Sahbar;
56 — 17
  • K.BUMI/11/ 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut; Primair Bahwa ia Terdakwal YUSNIAR Bin SAHBAR berdasarkan Surat KeputusanBupati Lampung Utara Nomor 300 Tahun 2009 tanggal 02 Desember 2009 tentangPenetapan Lokasi dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009, SuratKeputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/100/29LU/HK/2011 tanggal 17 Maret2011 tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara(UPKS
    ) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) KegiatanHal. 3 dari 49 halaman PerkaraNomor 3/Pid.SusTPK/2015/PT TJKFasilitasi Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan Dengan Kecamatan Tahun 2011 dan Surat Keputusan Bupati LampungUtara Nomor : B/22/29LU/HK/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Unit PengelolaKegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) Sebagai PengelolaDana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanProgram
    Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten LampungUtara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 300 Tahun2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Unit PengelolaKegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009, Surat Keputusan Bupati LampungUtara Nomor : B/100/29LU/HK/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang UnitPengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    )Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) KegiatanFasilitasi Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan Dengan Kecamatan Tahun 2011 dan Surat KeputusanBupati Lampung Utara Nomor : B/22/29LU/HK/2012 tanggal 27 Januari 2012tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Nasional PemberdayaanHal. 5 dari 49 halaman PerkaraNomor
    ) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) KegiatanFasilitasi Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan Dengan Kecamatan Tahun 2011 dan Surat Keputusan Bupati LampungUtara Nomor : B/22/29LU/HK/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Unit PengelolaKegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) Sebagai PengelolaDana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1782 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — HUSNA SUJANA S.Pd
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1.800.000Jumlah 552.260.000 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukanMusyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang,Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkanpenggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan timPenanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasimasalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414/XII/SK/2012 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    Ketua UPKS : Broto Pramono2. Sekretaris UPKS : Deden Suhendar., S. Sos.3. Bendahara UPKS : Helim Saepurohim Selanjutnya, PUOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan SuratTugas nomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan tim7 untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaan dana PNPMMP di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dengan susunansebagai berikut: No. Nama Jabatan Dalam PNPM1. Broto Pramono Ketua UPKS2. Deden Suhendar, S. Sekretaris UPKSSos.3.
    No. 1782 K/PID.SUS/2016 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukanMusyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang,Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkanpenggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan timPenanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasimasalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414/XII/SK/2012 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    Ketua UPKS : Broto Pramono2. Sekretaris UPKS : Deden Suhendar., S. Sos.3. Bendahara UPKS : Helim Saepurohim Selanjutnya, PUOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan SuratTugas nomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan tim7 untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaan dana PNPMMP di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dengan susunansebagai berikut : No. Nama Jabatan Dalam PNPM1. Broto Pramono Ketua UPKS2. Deden Suhendar, S. Sos. Sekretaris UPKS3.
    Ketua UPKS : Broto Pramono 2. Sekretaris UPKS : Deden Suhendar., S. Sos. Bendahara UPKS : Helim Saepurohim Selanjutnya, PU OKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan SuratTugas nomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan tim7 untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaan dana PNPMMP di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dengan susunansebagai berikut : No. Nama Jabatan Dalam PNPM1. Broto Pramono Ketua UPKS2. Deden Suhendar, S. Sekretaris UPKSSos.3.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
ARSON
Tergugat:
Koperasi Ruwa Jurai Sungai Niru
111 — 42
  • Advokatpada kantor APRIANSYAH, S.H dan PATNERS, yangberalamat di Jalan Sulaiman Amin Blok F1 No.15 RT 37RW 12, Kelurahan Talang Kelapa KM 7, Kecamatan AlangAlang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Mei 2019, yang telah diregisterdikepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang Nomor 147/SK/2019/PHI.PLG tertanggal 3 Juli 2019, yang selanjutnya disebutsebagai Penggugat;LAWANKoperasi Ruwa Jurai Sungai Niru, Badan Usaha, berkedudukan diKomplek PTPN VII UPKS
    Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 ada Surat SOSIALISASI dengan Nomor :SUNI/542/2017 +yang ditujukan kepada Karyawan Outsorcing bagiankeamanan (SATPAM) PTPN VII UPKS SUNI untuk hadir tanggal 12 Juli2017 diruang Rapat UPKS SUNI perihal akan diadakannya sosialisasi untukPenggugat dan semua anggota satpam oleh staf dari Kandir (KantorDirektur) dan PT.BGP dari Lampung, mereka mejelaskan bahwa mulaitanggal 1 Juli 2017 semua anggota satpam PTPN VII Suni sudah dialinkankekontrak PT.
    Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Penggugat mendapatkan surat denganNomor : SUNI/I/312/2017 perihal Karyawan Outsoucing BagianPengamanan yang ditandatangani Manager UPKS Sungai Niru BapakSupomo, ST, surat tersebut berisi : sehubungan dengan pengalihanpengelolaan Jasa Pengamanan/Satpam dari Koperasi Ruwa Jurai Ke PT.Budi Gada Perkasa, untuk dapat bekerja sebagai tenaga jasa Pengamanandi PTPN VII UPKS Sungai Niru dibawah pengelolaan PT.
    menelaah eksepsi Tergugat dan bantahandalam Replik Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbanganterhadap eksepsi Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 yangmenyatakan gugatan Penggugat error in persona, Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatanPenggugat diketahui bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo adalahKoperasi Ruwa Jurai Sungai Niru yang beralamat di Komplek Perumahan PTPNusantara VIl UPKS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1786 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Nopember 2016 — KAKAY ROKAYAH
99 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1786 K/PID.SUS/2016 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukanMusyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang,Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkanpenggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan timPenanganan Masalah yang bertugas melakukan prosesidentifikasimasalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414/XII/SK/2012 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    Ketua UPKS : Broto Pramono2. Sekretaris UPKS : Deden Suhendar., S. Sos.3. Bendahara UPKS : Helim Saepurohim Selanjutnya, PUOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan SuratTugas nomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan tim7 untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi pbenggunaan dana PNPMMPdi Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagaiberikut : Nomor Nama Jabatan Dalam PNPM1. Broto Pramono Ketua UPKS2. Deden Suhendar, S.
    Ketua UPKS Broto Pramono2. Sekretaris UPKS Deden Suhendar., S. Sos.3. Bendahara UPKS Helim Saepurohim Selanjutnya, PUOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan SuratTugas nomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan timHal. 36 dari 88 hal. Put. No. 1786 K/PID.SUS/2016 7 untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaan dana PNPMMPdi Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagaiberikut : Nomor Nama Jabatan Dalam PNPM1. Broto Pramono Ketua UPKS2.
    No. 1786 K/PID.SUS/2016 Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkanpenggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan timPenanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasimasalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414/XII/SK/2012 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai PengelolaDana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPMMP dengan susunanPengurus sebagai berikut: Nomor Jabatan
    Ketua UPKS : Broto Pramono2. Sekretaris UPKS : Deden Suhendar., S. Sos.Bendahara UPKS : Helim Saepurohim Selanjutnya, PJUOKab PNPM Kabupaten Sukabumi mengeluarkan SuratTugas nomor 414.4/1040/swdy/2012 yang menetapkan tim UPKS dan tim 7untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi penggunaan dana PNPMMP diKecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagaiberikut: Nomor Nama Jabatan Dalam PNPM1. Broto Pramono Ketua UPKS2. Deden Suhendar, S. Sekretaris UPKSSos.3.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-12-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PT MAKASSAR Nomor 29/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS
Tanggal 9 Juli 2015 — Ir. Efendi Patintingan
64 — 23
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172 tahun2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) danUnit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagaiPengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPM Mandiri Pedesaan tahun Anggaran 2009;18.
    Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 70 tahun2010 tanggal 01 Maret 2010 Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) danUnit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagaiPengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahunAnggaran 2010;19.
    Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172 tahun2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009tentang Penetapan UnitPengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit PengelolahKegiatanSementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan117Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaantahun Anggaran 2009;18.
    Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40/I/2011Tanggal O03 Januari 2011 Tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati LuwuTimur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan UnitPengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit PengelolahKegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM MandiriPedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2011;20.
    Timur Nomor40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit PengelolahKegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah KegiatanSementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2010;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40/1/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang PerubahanAtas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan143(UPK) dan Unit Pengelolah KegiatanSEMEN seesSementara (UPKS) sebagai Pengelolah
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk
Tanggal 23 Februari 2015 — - Drs. WALUYO, MM bin KARTOREDJO
45 — 14
  • kedepanpersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :Primairon Bahwa ia terdakwa YUSNIAR Bin SAHBAR berdasarkan Surat KeputusanBupati Lampung Utara Nomor 300 Tahun 2009 tanggal 02 Desember 2009 tentangPenetapan Lokasi dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009, SuratKeputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/100/29LU/HK/2011 tanggal 17 Maret2011 tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS
    ) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan Dengan Kecamatan Tahun 2011 dan Surat Keputusan BupatiLampung Utara Nomor : B/22/29LU/HK/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang UnitPengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) SebagaiPengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan FasilitasiPenyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerdesaanDengan
    Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten LampungUtara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 300 Tahun2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Unit PengelolaKegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009, Surat Keputusan Bupati Lampung UtaraNomor : B/100/29LU/HK/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Unit PengelolaKegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    ) SebagaiPengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan FasilitasiPenyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan Dengan Kecamatan Tahun 2011 dan Surat Keputusan BupatiLampung Utara Nomor : B/22/29LU/HK/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentangUnit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS)Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) KegiatanFasilitasi Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan Dengan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 21 Maret 2016 — - ARLIN HARUN alias AI
55 — 9
  • alias Ai selaku Bendahara Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo yang diangkat berdasarkanKeputusan Bupati Gorontalo Nomor : 119/07/III/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentangPembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2011, Keputusan BupatiGorontalo Nomor : 81/07/AI/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS
    ) SebagaiPengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan sertaKeputusan Bupati Gorontalo Nomor : 157/07/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS)Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan,antara tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2013 atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam tahun 2012 dan dalam tahun 2013, bertempat di Kantor UnitPengelola
    Gorontalo, yang selanutnya sebagaiman tertuang dalam Surat KeputusanBupati Gorontalo Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 119/07/ATI/2011 tanggal 03 Maret2011 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana BantuanLangsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2011,Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 81/07/I/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS)Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung
    Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaanserta Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 157/07/AII/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS)Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan,.Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Petunjuk Teknis OperasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tanggal 5Nopember 2008, terdakwa selaku anggota UPK PNPM Mandiri Perdesaan