Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI KARYAWAN PELABUHAN UPTK BELAWAN tersebut;

KOPERASI KARYAWAN PELABUHAN UPTK BELAWAN VS ABDIS SALAM

PUTUSANNomor 646 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI KARYAWAN PELABUHAN UPTK BELAWAN,yang diwakili Ketua Widya Gustanto, S.E., berkedudukan diJalan Raya Pelabuhan Gabion, Kecamatan Medan Belawan,Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada AzwirAgus, S.H., M.Hum., dan kawankawan, Para Advokat padaKantor Hukum Azwir

peringatan, dan tidakberalasan hukum mengundurkan diri sebagaimana dalil memoriPemohon Kasasi karena tidak ada fakta hukum yang memenuhiketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 danpenjelasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: KOPERASI KARYAWAN PELABUHAN UPTK

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASIKARYAWAN PELABUHAN UPTK BELAWAN tersebut:2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 646 K/Padt. SusPHI/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh Dr. Ibrahim,S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr.

Tahun Anggaran 2003 ; 13. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor : 364.1/03-Keg.MPK/Kep/UPTK/2003 tanggal 4 Agustus 2003 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Tahun Anggaran 2003 ;14. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor : 364.1/08-Keg.MPK/UPTK

September 2003 Perihal Permohonan Penunjukan Langsung Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Hydraulick, yang ditujukan kepada Bupati Tangerang ; Surat Bupati Tangerang Nomor : 024/2637A-UPTK/2003 tanggal 31 Desember 2003 Perihal Permohonan Persetujuan, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Tangerang ; Surat Ketua DPRD Kab.

Alam Rimbun Semesta ; Nomor : 364.1/07-Keg.MPK/UPTK/2003098/ARS/X/2003Tanggal 28 Oktober 200320. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 364.1/4-Keg.MPK/UPTK/2003 tanggal 28 Oktober 2003, kepada PT. Alam Rimbun Semesta ; 21. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perjanjian Pembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang dengan PT.

Alam Rimbun Semesta ; Nomor : 367.1/08-Keg.MPK/UPTK/2004021/ARS/I/2004Tanggal 14 Januari 200422. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perjanjian Pelunasan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang dengan PT.

Pemeriksaan Barang/Pekerjaan 3 (tiga) Unit Mobil Pemadam Kebakaran Nomor : 364.1/02-Keg.MPK/BA/UPTK/2003 tanggal 23-12-2003 ; 29. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 1 (satu) Unit Mobil Tangga Hydraulick (Sky Lift), Nomor : 367.1/05-MPK/BA/UPTK/2004 tanggal 29-10-2004 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan 1 (satu) Unit Mobil Tangga Hydraulick (Sky Lift), Nomor : 364.1/04-Keg.MPK/BA/UPTK/2004 tanggal 29-10-2004 ; 30. 1 (satu) lembar

/UPTK/2003 tanggal 04 Agustus 2003 bersamasamadenganDrs.H.E.

Dan terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor :364.1/4Keg.MPK/UPTK kepada TJIAM MING HAW, Direktur PT.

Kabupaten Tangerang Nomor : 364.1/08Keg.MPK/UPTK tanggal 7 Agustus 2003, Perihal Surat PermintaanPenawaran Harga, yang ditujukan kepada PT.

Serah Terima Barang/Pekerjaan (BAST)Nomor364.1/02M.PK/BA/UPTK/2003 oleh Terdakwa Drs.

Pemimpin Kegiatan telah mengeluarkan SuratPerintah Kerja Nomor : 364.1/4Keg.MPK/UPTK kepada Tjiam Ming Haw,Direktur PT.

Hadi Witomo, MM.Bahwa benar pada tahun 2007 s/d 2010 selaku penera di UPTK Jember, Pada tahun 2010 s/d sekarangselaku penera di UPTK Madiun Bahwa benar saksi sebelumnya pernah menjabat sebagai petugas penera sebelum di UPTK Madiun, namunsebelumnya saksi bertugas di UPTK Jember kemudian sampai saat ini saksi sebagai petugas penera diUPTK Madiun.

Untuk biayatransportasi dan biaya harian sudah dianggarkan di APBD; Bahwa di UPTK Madiun dalam pelaksanaan tera/ tera ulang di UTTP Madiun pada saat itu menggunakanpihak ketiga (CV. Anugrah) saksi tidak tahu, karena pada saat itu ketika saksi bertugas di UPTK Madiun,CV.

Bahwa saksi selaku petugas penera di UPTK Jember dan UPTK Madiun. Sehingga apa yang saksi alami sebagaimanayang sudah saksi jelaskan. Dan kesimpulannya apa yang dilakukan oleh petugas penera saat itu memang tidak sesuaidengan prosedur dan mekanisme yang ada, sehingga menyalahi aturan. Perlu saksi tambahkan bahwa pada saat117bertugas di UPTK Madiun tahun 2010 s/d 2011 pada era kepemimpinan sdr.

Bahwa jabatan saya dalam pelaksanaan tera/tera ulang pada tahun 2007 adalah sebagai pelaksana dilapangan sampaitahun 2011 yang dipertengahan tahun 2010 saya juga berhubungan dengan tera/tera ulang untuk alat ukur dan timbangandi UPTK Madiun, dan pada tahun 2014 saya menjabat sebagai Kepala UPTK jember yang membawahi semua jenispeneraan diwilayah UPTK Jember. Bahwa Tata cara pelaksanaan tera/tera ulang tahun 2012 sampai dengan sekarang:Sepengetahuan saya : a.

yaitu yang bersangkutan selaku bendahara pengeluaran,selama KUPTK nya Hadi Witomo hanya ditugaskan untuk mengambil biaya anggaran di Disperindag Provinsi Jatim,selanjutnya setelah sampai di Kantor UPTK Madiun, uang semuanya diserahkan kepada Kepala UPTK dan saya tidakmengelola keuangannya sehingga terkait pemotonganpemotongan semuanya dikelola oleh Sdr.Maryadi karena kuncibrankas pun saya tidak pegang, semuanya di kepala UPTK. 10.

UPTK Radio Siaran Pemerintah Daerah (RKS) KabupatenSumedang melalui CV.

UPTK Radio Siaran Pemerintah Daerah (RKS)Kabupaten Sumedang melalui CV.

UPTK Radio Siaran PemerintahDaerah (RKS) Kabupaten Sumedang melalui CV.

memberinasehat kepada Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon,akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMARD)Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wayibmenempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena itu mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untukmelakukan perceraian dari Kepala Kantor UPTK

dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 danPasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak harus diajukan kePengadilan Agama/Mahkamah Syariyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggalTermohon, dengan demikian Mahkamah Syariyah Lhoksukon berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon selaku selaku Pegawai Negeri Sipil telahmendapat surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan Kepala KantorKantor UPTK

berhak menerimasewa berarti Pemko Padang Panjang berhak menerima konstribusi;Bahwa Saksi tahu sudah dilakukan peresmian terhadap bangunankarena ada pejabatn yang akan berkunjung, Saksi tidak tahu peresmiantersebut atas keinginan Penggugat atau Tergugat, setelah peresmianHalaman 50 dari 122 Putusan Nomor 1/Padt.G/2019/PN Pap.Saksi tidak tahu apakah surat sewa/ vergunning dikeluarkan setelahdiresmikan;Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemko Padang Panjang ikut mengelolapasar tersebut seperti membentuk UPTK

Alam SejahteraSejati untuk diserahkan dan untuk dikelola oleh Pemko Padang Panjangdibulan Februari dan direncanakan dioperasikan bulan Maret, danpengoperasian terjadi pada tanggal 10 Agustus;Bahwa serah terima berupa Berita Acara tidak, tetapi serah terima berupapenyerahan untuk dikelola dan untuk dioperasikan oleh pemerintahdengan membentuk UPTK itu terjadi;Bahwa perjanjian tersebut mulai bulan Januari 2006, dalam satu bulantersebut sudah keluar 2 (dua) buah SK oleh Walikota Padang PanjangHalaman

itu terjadi yang menandatanganiwaktu itu adalah Suir Syam dengan PT Alam Sejahtera Sejati;Bahwa yang punya dana PT Alam Sejahtera Sejati sedangkan lahan/tanah yang punya Pemko Padang Panjang;Bahwa dahulunya waktu seluruhnya di bawah penguasaan Pemko, pasartersebut pernah mati/ tidak ada kegiatan dan ditinggalkan oleh UPTKpada tahun 2008, UPTK tidak berkantor di kawasan itu lagi;Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola pasar setelah UPTK tidakberkantor dikawasan itu lagi PT Alam Sejahtera Sejati

Alam Sejahtera Sejati yang membelikepada petani langsung ke lapangan, nanti diberikan keuntunganpembeliannya kepada toke dan toke silahkan berapa mau ditambah,yang penting Pasar Sayur tersebut ramai, terjadilah pasar sayurtersebut ramai; Bahwa petak ruko atau bangunan toko dilantai satu tersebut lebih kurang50 (lima puluh) petak; Bahwa nasib petak ruko atau bangunan toko setelah UPTK pergi, karenayang yang diusahakan oleh PT.

Alam SejahteraSejati, Kemudian plang nama UPTK tadi bukan UPTK, tetapi pengelolaPIHP;Bahwa UPTK berkantor di pasar sayur tersebut dari tahun 2006 sampaisekitar tahun 2008, UPTK tersebut tidak berkantor di pasar sayur BukitSurungan karena pasar sayur Bukit Surungan tersebut sudah mati dansekarang pasar sayur Bukit Surungan hidup lagi;Bahwa sepengetahuan Saksi pembangunan pasar sayur Bukit Surunganpada lantai satu sudah selesai 100% termasuk loslos semua selesai,yang belum selesai pengerjaannya dilantai

Dimana untuk memenuhi kewajibanPenggugat terhadap mitra dagang Penggugat tersebut, pengiriman barangnyadilakukan melalui angkutan kapal laut melalui Unit Terminal PetiKemas (UPTK)Belawan ;Bahwa untuk pengiriman barang dari lokasi pabrik Penggugatdi Kisaranke UPTK Belawan, Penggugat menyetujui penawaran yang diajukan Tergugat Vill sebagai perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) danmenyediakan pengangkatan peti kKemas ;Bahwa dalam hubungan kerja tersebut, bila perusahaan SMPTmengirimkan order

No.711K/PDT/2010tersebut dan menyerahkannya kepada pihak pelayaran yang ditunjukPerusahaan SMPT di UPTK Belawan ;Bahwa dari beberapa kali pengiriman barang eksport yang Penggugatlakukan kepada mitra dagang Penggugat yaitu perusahaan SMPT, yangpengirimannya menggunakan jasa Tergugat VIII sebagai perusahaan EMKLdan menyediakan pengangkutan peti kemas, ternyata berdasarkan laporan dariperusahaan SMPT terdapat beberapa kali kehilangan (kurang barang),sehingga atas kehilangan (kurang barang) tersebut,

Sehingga, hilangnya barang getah milik Penggugat tersebut adalahpada saat barang eksport milik Penggugat belum diserahkan Tergugat VIIIkepada pihak pelayaran di UPTK Belawan, atau masih berada dalam tanggungjawab Tergugat VIII ;Bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan : "Tiaptiap perouatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada Pihak lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiantersebut, kemudian pasal 18366 KUHPerdata menyebutkan : "Setiap orangbertanggung

No.711K/PDT/2010Penggugat sampai ke UPTK Belawan adalah menjadi tanggungjawabPemohon Kasasi I/Pembanding /Tergugat VIIl karena hilangnya barangberupa getah sir 20 C milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat masihdalam kekuasaan dan tanggungjawab Pemohon Kasasi /PembandingI/Tergugat VIIl dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi dari TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat.Bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan/berpedoman pada buktibukti dan saksisaksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding

Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja yang bekerja sebagai OperatorHead Truck (OHT), Operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC), OA QuayCrane (QC)/ Solo Wisky, OA Kalmar/Forklif/Super Stacker, House Keeper,Maintanace, Reeferman, dan Radio Engineer/Officer sejak perusahaanmasih bernama Unit Terminal Petikemas (UPTK) Tanjung Priok hinggaPT JakartaInternasional Container Terminal (PT JICT), dengan rincian sebagai berikut:Sut Imanto, dkk (117 orang);akhirnya pada tahun tahun 1999 berubah nama menjadi

Bahwa sebelum tanggal 27 Maret 1999 UPTK Tanjung Priok (TerminalPetikemas & Il) dikelola olen PT Pelabuhan Indonesia Il (Persero) dan padatahun 1999 PT Pelabuhan Indonesia Il (Persero) memprivatisasi UPTKTanjung Priok, yang pada akhirnya tanggal 27 Maret 1999 melahirkan PTJakarta International Container Terminal (Tergugat ) dengan komposisikepemilikan saham saat ini: PT Pelabuhan Indonesia Il (Persero) memiliki48,9%, Hutchison Port Holdings Group (HPH Group) memiliki 51%, danKoperasi Pegawai Maritim

Bahwa dengan berdirinya Tergugat , maka terhitung sejak tanggal 27 Maret1999 UPTK Tanjung Priok (Terminal Petikemas & Il) dikelola oleh Tergugat (bukti P 1);.

terjadi ditempat yang sama; Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, melakukan manipulasi dalamsistem antrian online mengakibatkan sistem antrian elektronik tidak bekerjasebagaimana mestinya dan pemerintahn mengalami kerugian berupakehilangan potensi pendapatan Negara; Bahwa sistem antrian permohonan paspor secara online dibangun DitjenImigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI karena meningkatnya jumlahpemohon yang tinggi dan belum dapat diimbangi dengan penambahanjumlah Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian (UPTK

apapun yang berakibat terganggunyaSistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidakbekerja sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, bahwa sistem antrian permohonan paspor secara online dibangunHalaman 35 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN CkrDitjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI karena meningkatnya jumlahpemohon yang tinggi dan belum dapat diimbangi dengan penambahan jumlah UnitPelaksana Teknis Keimigrasian (UPTK

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat , Il, Ill dan IV dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Para Penggugat merupakan Pekerja yang bekerja sebagaiOperator Head Truck (OHT), Operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC), OAQuay Crane (QC)/Solo Wisky, OA Kalmar/Forklif/Super Stacker, House Keeper,Maintanace, Reeferman, dan Radio Engineer/Officer sejak perusahaan masihbernama Unit Terminal Petikemas (UPTK

OKTRI WIBOWO MAINTENANCE MEI 2008 Tergugat Ill Bahwa sebelum tanggal 27 Maret 1999 UPTK Tanjung Priok (TerminalPetikemas & Il) dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia Il (Persero) dan padatahun 1999 PT. Pelabuhan Indonesia Il (Persero) memprivatisasi UPTK TanjungHal. 15 dari 72 hal. Put. No. 486 K/PDT.SUS/201 1Priok, yang pada akhirnya tanggal 27 Maret 1999 melahirkan PT. JakartaInternational Container Terminal (Tergugat Il) dengan komposisi kepemilikansaham saat ini; PT.

Pelabuhan Indonesia Il (Persero) memiliki 48,9%, HutchisonPort Holdings Group (HPH Group) memiliki 51%, dan Koperasi Pegawai MaritimTanjung Priok memiliki 0,1% ;Bahwa dengan berdirinya Tergugat , maka terhitung sejak tanggal 27Maret 1999 UPTK Tanjung Priok (Terminal Petikemas & Il) dikelola olehTergugat (bukti P1) ;Bahwa sejak Para Penggugat mulai bekerja pada tahun 1986 hingga saatini, Para Penggugat ditempatkan di bawah naungan badan hukum (perusahaanoutsourcing) yang berubahubah atau bergantiganti

Penggugat diusulkan olehKepala UPT Pendidikan Sindangjaya Nomor 800.40.UPTK/K.2009 tanggal 7mei 2009 (P.10) cukup waktu untuk menyalurkan pengembangan karir pegawai,sekurangkurangnya surat pemberitahuan dan tidak perlu diterbitkan surat ijinbelajar dari Bupati Tangerang Nomor 897/ 59BKD/2010 tanggal 19 Juli 2010(P.11) dalam surat ijin belajar ada klausal Pemerintah Kabupaten Tangerangmemerlukan tenaga yang professional yang berpendidikan S.2, ini bertentangandengan Asas Asas Umum Pemerintah Yang

dikoreksi sebagai objek PPh Pasal 21 yang kurang disetor.Bahwa koreksi positif sebesar Rp1.782.734.114,00 meliputi koreksi untukKantor Pusat (Jakarta) dan KantorKantor Cabang, dimana Kantor Pusatdihitung sebesar Rp1.262.791.233,00.Bahwa Objek PPh Pasal 21 yang telah dibebankan pada SPT Tahunan PPhBadan Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut : Beban pegawai Rp 168.251.029.157,00 Beban asuransi kecelakaan kerja Rp 37.13.368,00 Beban pesangon dan ganti rugiRp 25.412.287.377,00 Insentif kepanduan & UPTK

dikoreksi sebagai objek PPh Pasal 21 yangkurang disetor.Bahwa koreksi positif sebesar Rp9.685.469.056,00 meliputi koreksiuntuk Kantor Pusat (Jakarta) dan Kantorkantor Cabang, dimana KantorPusat dihitung sebesar Rp5.922.336.192,00.Bahwa Objek PPh Pasal 21 yang telah dibebankan pada SPT TahunanPPh Badan Tahun 2004 dengan perincian sebagai berikut: Beban pegawai Rp 183.811.097.118,00 Beban asuransi kecelakaan kerja Rp 57.668.904,00 Beban pesangon dan ganti rugi Rp = 11.413.449.311,00 Insentif kepanduan & UPTK

Pelindo(UBM, PT PBM Pelindo I/UPTK, PT.PBM.

pada berbagai perusahaanbongkar muat (PBM) milik pihak ketiga di bawah naungan organisasi yangbernama Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar MuatIndonesia (APBMI) Provinsi Sumatera Utara yang beranggotakan sepertidiantaranya PT PBM Adhiguna Putra, PT PBM Baruna Bersama, PT PBMCipta Rimba Raya, PT PBM Delta Tigana, PT PBM Gelora Perkasa, PTPBM Karya Maritim Samudra, PT PBM Lantamal Belawan, PT PBM MultiSarana Cargo, PT PBM Naga Karya Tunggal Persada, PT PBM Pelindo(UBM, PT PBM Pelindo I/UPTK

kedudukan serta merehabilitasi nama baik danmartabat ;5 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM816/JKTUT/05/2006 tertanggal 9 Mei 2006sebagai berikut :DAKWAAN:Bahwa ia terdakwa HARRY SUSANTO baik secara bersamasama ataupunbertindak secara sendirisendiri dengan Iman Taqwa (belum tertangkap) pada hariJummat tanggal 03 Februari 2006 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2006 , bertempat di UPTK

Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Beadan Cukai dengan maksud untuk mengelagkkan pembayaran bea masuk dan / ataupungutan Negara lainnya dalam rangka impor, yakni ia terdakwa tersebut pada waktudan tempat sebagaimana diuraikan di atas, secara bersamasama dan bersekutu denganIman Taqwa mengeluarkan barang impor berupa : 190 Roll material fabric dan 171cartons Accessories Sewing Tread yang dikemas dalam (satu) container Nomor :GESU 2284699/20 yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari UPTK

Kopkarpel UPTK Belawan) untuk membayarkan uang pisah selama bekerja di Kopkarpel kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

AhliPenghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terkait perjanjian kerjasama sewalahan dan sewa penggunaan tower antara UPTD Radio Daerah padaDinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumedang dengan Telkomseldan Esia tahun 2006 serta addendum perjanjian kerjasama sewa lahandan sewa tower antara Kepala Bidang Informatika pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan Esia pada tahun 2011,dan perjanjian kerjasama sewa lahan tower dalam perjanjian kerjasamaantara UPTK

Peryoga) sebagai wakil dari Dede Sukanda, S.Sos (PIt.Kepala UPTK Radio Daerah) berdasarkan Surat Kuasa tangal 26 Mei2008 sebagaimana tercantum akta;Bahwa Perjanjian dengan PT. Indonesian Satellite Corporation, Tbk(Indosat) berupa Akta Notaris ADJIE SUBANDI DHARMA KESUMA, SHNomor 07 Tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perjanjian Sewa Menyewa,dalam hal ini Deddy Desyanto, S.Sos (Direktur CV. Jati Abadi) sebagaiwakil dari Dede Sukanda, S.Sos (Plt.

Kepala UPTK Radio Daerah)berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 480/012/RSPD/X/2008 tanggal 1Oktober 2008 sebagaimana tercantum dalam akta.;Bahwa Perjanjian Perpanjangan Sewa Tower eRKS oleh PT.

Bahwa proyek tersebut dengan nilai proyek sebesar Rp. 1.048.000.000, dengan tiga lokasi masing masing : e UPT Desa Wai Musi seluas 500ha;e UPTK Desa Wai Asih seluas 200ha; e UPTL Desa Lea Wai seluas 200 ha : 3.3.

kalaumemberikan paraf pada ke3 surat ijin belajar tersebut berarti saksi mengijinkanpegawai tidak masuk kerja atau mbolos;Bahwa persyaratan permohonan Ijin Belajar terdiri dari :a) Permohonan kepada Bupati untuk Kepala Dinas Pendidikanb) Daftar Riwayat Hidupc) Foto copy SK terakhird) Foto copy Kartu Pegawaie) Foto copy DP3 2 (dua) tahun terakhirf) Surat keterangan dari Kampusg) Kartu Mahasiswah) Jadwal perkuliahani) Surat keterangan jam kerjaj) Surat rekomendasi ijin belajar kepala sekolah diketahui UPTk

Pum UPTK Tanjung Priok, tertanggal 3 Agustus 1995,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNo.02/Leg/1995, tanggal 781995, menyebutkan antara lain:1. Bahwa Bapak Adang bin Manta pada waktu saya menjabat sebagaimanatersebut diatas telan memberikan keterangan secara lisan kepada sayasebagai berikut:1.