Setelan selesai pembaptisan maka di gereja adapengumuman lagi mengenai siapa saja yang telah dilakukan pembaptisan;Bahwa nama baptis bisa usualan orang yang mau dibaptis, bisa juga mintanama baptis kepada pendeta;Bahwa tata cara pembaptisan terhadap Pemohon yaitu Pemohon dibenamkandi kolam renang Hotel Pun Asri Magelang sebentar kemudian didoakan olehpendeta, lalu diserahkan surat baptisannya;Bahwa adanya nama baptis Pemohon tersebut sudah diketahu jemaat GerejaPantekosta di Indonesia (GPdl) Getsemani

Setelan selesai pembaptisan maka di gereja adapengumuman lagi mengenai siapa saja yang telah dilakukan pembaptisan;Bahwa nama baptis bisa usualan orang yang mau dibaptis, bisa juga mintanama baptis kepada pendeta;Bahwa tata cara pembaptisan terhadap Pemohon dan saksi yaitu didoakanoleh pendeta, kemudian turun ke kolam renang Hotel Pun Asn, lalu Pemohondan saksi satu per satu dibenamkan di kolam renang Hotel Pun Asn KotaMagelang sebentar kemudian didoakan oleh pendeta, lalu diserahkan suratbaptisannya

SuratTermohon Nomor: 08/PPKBidHub/X1/2016, tanggal 4 Nopember 2016,Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam,bahkan pada Surat Keputusan Termohon Nomor: 08/PPKBidHub/X1/2016,tanggal 4 Nopember 2016 tersebut, tidak memuat dan tidak mencantumkanHalaman 7adanya Tembusan Surat kepada Pemohon, dengan demikian tidak memenuhimaksud pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan mensyaratkanPenyampaian Tembusan Surat Usualan

Prestasi Multi KreasiDokumen Usualan Teknis CV. Matkomindo Solusi IntegraProposal Pelaksanaan PT. Karunia Prima Sejati tahun 2006Standarisasi Harga Tahun 2006Dokumen Lelang Pengadaan Hardware dan Software SIAK On Line Ta.2006Laporan Konsultan CV. Matkomindo Tahun 2006Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2006Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2007Dokumen Persyaratan Teknis PT.

Prestasi Multi KreasiDokumen Usualan Teknis CV. Matkomindo Solusi IntegraProposal Pelaksanaan PT. Karunia Prima Sejati tahun 2006Standarisasi Harga Tahun 2006Dokumen Lelang Pengadaan Hardware dan Software SIAK On LineTa. 2006Laporan Konsultan CV. Matkomindo Tahun 2006Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2006Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2007Dokumen Persyaratan Teknis PT.

PL(3) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintahan mensyaratkan Penyampaian TembusanSurat Usualan Penetapan Saksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepadaPenyedia Barang/Jasa dilakukan melalui Surat elektonik (email), faksimili, jasa pengiriman, dan atau diantar langsung;12.

Bungo belum pernah dilakukan perundingansecara Bipartit dan pada saat itu hanya bersifat penyampaian usulan dari paraPenggugat tanpa dilakukan perundingan secara formal, atas usualan paraPenggugat direspon oleh Manager SPBU sdr. Munawar dan dijawab akandisampaikan kepada Tergugat selaku Pemilik, karena jawaban yang tidakmemuaskan itu dan tidak bersabar para Penggugat mengadu ke DinasSosnakertrans Kab.

sebagaimana Surat Termohon Nomor: 08/PPKBidHub/X1/2016,tanggal 4 November 2016, Perihal: Usulan Penetapan SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam, bahkan pada Surat KeputusanTermohon Nomor: 08/PPKBidHub/X1/2016, tanggal 4 November 2016tersebut, tidak memuat dan tidak mencantumkan adanya TembusanSurat kepada Pemohon, dengan demikian tidak memenuhi maksudPasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentangDaftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan mensyaratkanPenyampaian Tembusan Surat Usualan

akan memori banding dari Pembanding dan kontra memori dariterbanding maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim tingkat bandingsebagai yudex factie akan mempertimbangkan ;Apakah benar harga tanah pada lokasi atau sekitar /Daerah / Kota ,letaktanah sertifikkat Hak milik No 13 tahun 1974 GS No; 284/1972tersebut padatahun 2007 , harga permeter adalah minimal Rp. 75000 sehingga jika dijualseluruhnya harga mencapai kurang lebih Rp.1.500 .000.000,00 maka untukmemudakan untuk dijual telah disetujui usualan

Bukti P4 : Surat Abdullah Pelu kepada Badan Saniri NegeriHitumessing, Perihal: Penyampaian Usualan CalonKepala Pemerintah Negeri Hitumessing, tertanggal 2 Juli2017, (fotocopy dari fotocopy);5.

Bungo belum pernah dilakukan perundingan secara Bipartit danpada saat itu hanya bersifat penyampaian usulan dari para Penggugat tanpa dilakukanperundingan secara formal, atas usualan para Penggugat direspon oleh ManagerSPBU sdr. Munawar dan dijawab akan disampaikan kepada Tergugat selaku Pemilik,karena jawaban yang tidak memuaskan itu dan tidak bersabar para Penggugatmengadu ke Dinas Sosnakertrans Kab.

Putusan Nomor 27/P/HUM/20146.3.6.4.6.5.diperintahkan UndangUndang Dasar 194 agar dituangkan dalamUndangUndang Nomor 17 Tahun 2012;Bahwa terbitnya Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 adalahberdasarkan usualan DEKOPIN dan Surat Keputusan DEKOPINyang berkekuatan sah dan mengikat, dan karena itu tidak benarapabila dianggap Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 diterbitkantanpa keterbukaan;Bahwa terbitnya Permenkop dan UKM Nomor 02/2012 tidakbertentangan dengan Pasal 5 huruf e dan g UndangUndang Nomor12 Tahun 2011

tanggal 14 April 2008,tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas namaLALU PUTRAJAB, SH. dan lampiran lainnya (copy dari copy) ;Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan PeradilanUmum Nomor : 717/DJU.2/SK/KP.04.1/XV/2011, tanggal 11Nopember 2011, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipil atas nama LALU ABDURRAHMAN NURDIN, SH. danlampiran lainnya (copy dari Copy) ;Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XDenpasar, Nomor : 002/TMS.KP.10/2016, tertanggal 17 Juni2016, perihal Usualan

Pada waktu raker di akhir tahun bulan Oktober,para General manager dari kantor regional mempresentasikan usualan RKAPdari manager cabang.

Bahwa tidak tercantumnya Usulan Pemberhentian dari SekretarisDaerah pada bagian konsiderans, perlu dijelaskan bahwa dalam sebuahproduk hukum,konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokokpikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan sebuahproduk hukum, yaitu memuat unsur filosofis, Sosiologis dan yuridis yangpenulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, danyuridis, sehingga usulan dari Sekretaris Daerah tidak perlu dicantumkandalam konsiderans, karena usualan

pernah diganggu oleh pihak manapundan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat ataupemerintah Kelurahan yang bersangkutan;Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah yakni antaralAIN: = 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn on non nnn nn nn nnn nnn none nee nnn nee neePasal 22 ayat(2) Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelolaandiberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabatyang ditunjuk berdasarkan USUALAN

TPK/2018/PN.MksBahwa awalnya dilakukan pengkajian keadaan desa oleh KPMDbersama dengan tokoh masyarakat, kKemudian muncullah yang nantinyaakan dimuat di dokumen RPJM desa setelah itu dokumen yang terdapatdalam RPJM desa tersebut dirapatkan ditingkat desa untuk menentukanskala proritas usualan baik usulan prasarana maupun usulan lainnya,setelah ditentutan skala proritas maka dibuatlah proposal oleh KPMDkalau usulan tersebut usulan prasarana dan oleh kelompok SPP kalauusulan tersebut adalah simpan

melalui proses penilaianyang obyektif serta tidak memperhatikan tahapantahapan yangsemestinya (Evaluasi dan analisis Jabatan).Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil bertentangan dengan Pasal 83Aayat (2) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UUNo. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenegaskan bahwa Pejabat Struktural pada unit kerja yangmenangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkatdan diberhentikan oleh Menteri atas usualan

Peusangan Siblah Krueng dengan usualan dana Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah);Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;.

Peusangan Siblan Krueng dengan usualan dana Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah);f. Perbaikan dan Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Meuh diKec. Siblah Krueng Peusangan Selatan Kab.

Peusangan Siblah Krueng dengan usualan dana Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah);Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;3.

Peusangan Siblah Krueng dengan usualan dana Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah);f. Perbaikan dan Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Meuh diKec. Siblan Krueng Peusangan Selatan Kab.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1)UU nomor 51 tahun 2009 berdasarkan usualan dariKetua Mahkamah Agung, Tergugat menerbitkanKeputusan Presiden nomor 48/P tahun 2014 tanggal20 Mei 2014 tentang Pemberhentian dengan hormatatas nama Sdr. Pahala Shetya Lumbanbatu, SH ;Berdasarkan uraian tersebut diatas,Tergugat dalammenerbitkan Keputusan Presiden nomor 48/P tahun 2014tanggal 20 Mei 2014 telah memperhatikan aspek prosedurpenerbitan suatu keputusan TUN.a.

sanksipencantuman dalam daftar hitam dan/atau keberatan diterima;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan denganketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor : 18 Tahun2014 menerangkan APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan ataukeberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dengan cara melakukanpemeriksaan dan Kklarifikasi kepada PPK/Kelompok kerja ULP/Pejabatpengadaan, Penyedia barang/jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlupaling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usualan