hitam sebesarkepalan tangan orang dewasa kemudian diambil oleh terdakwa dilemparkanmengenai pintu garasi dengan jarak kurang lebih 4 meter.Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, pintu garasi rumahmilik saksi SSWANTO bin SUPARMIN mengalami kerusakan dan mengalamikerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.PtiPerbuatan terdakwa EDI CAHYONO bin SENO, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU.No

memilih dengan suaminyaSISWANTO bin SUPARMIN;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)UU.No

Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum,karena baik pada saat pemeriksaan oleh penyidik Polri maupun dipersidanganterdakwa tidak dapat menunjukkan buktiobukti bahwa penguasaan senjatapenikam tersebut telah mendapat izin dari pihak yang berwajib;Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)UU.No.12/Dr/1951 LN Tahun 1951/78 telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban telah berdamai;Keadaan yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU.No

, bahwa Buktibukti surat tersebut diatas adalah merupakan atau hanyaberupa fotocopy, sehingga menurut Majelis bukti aslinya masih ada pada yangmengajukannya, maka buktibukti surat yang diajukan tersebut dinyatakan tetap terlampirdalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair danDakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum maka biaya perkara ini dibebankan kepadaNegara ;Mengingat, ketentuan pasal butir 23, pasal 97 (1) dan (2), Pasal 191(1) KUHAP,pasal 25 (1) UU.No

Mengingat, akan ketentuan Pasal 49 huruf a UU.No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU.No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. Tahun 2014, UU.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan KUHAP serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini; M E N G A D I L I ;1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;2.

bahwa ber. er pertimbangan tersebut, putusanPengadilan Negeri Batam No Pus enor PN.Btm, tanggal 16 Maret2017, yang dimohonkan baeiag dapat dipertahankan dan di kuatkan;Menimbang, bah ajelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak pernahmenahan Terdak yk perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, tidakdiperlukan;Mentdijatuhipe SBP banwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah danpenjara, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biayalam kedua tingkat peradilan;engingat, akan ketentuan Pasal 49 huruf a UU.No

.23 Tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU.No.23 Tahun2002 sebagaimana telah direvisi dengan UU No.

Tahun 2014, UU.No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan, ketentuan KUHAP serta Peraturan lain yangberkenaan dengan perkara ini;MENGADILI ;1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Hal 7 dari 8 hal. Put 84/PID.SUS/2017/PT PBR2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1202/Pid.Sus/2016/PN.Btm, tanggal 16 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut;3.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat berdasarkan Pasal 142 UU.No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 6 Kep.Menakertrans Nomor : KEP.232/Men/ 2003 Tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah terhitung sejak tanggal 1 Juli 2012 ; ----------------------------------------------------3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -------------------------------B.

Pasal 168 UU.No.13/2003 Ketenagakerjaan, karena mengundurkan diri;

Menyatakan Terdakwa : INDRA SUPRIYATNA BIN EMON SALMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair penuntut umum ;2.

Nomor :718/Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Tim ,Halaman 9 dari 12Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena semua unsur unsur Pasal112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum memilikimenyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukantanaman,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.No

.35Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair penuntut umum ;Menimbang, bahwa benar, terdakwa : tanpa hak atau melawan hukum memilikimenyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukantanaman,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.No.35Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair penuntut umum, tersebut tidakada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugasdan jabatan terdakwa seharihari.Menimbang, bahwa

112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika ; dan pasalpasal dari Undangundang No. 8 tahun 1981 tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP)serta peraturan lainnya yangbersangkutan ;MENGADILIMenyatakan Terdakwa : INDRA SUPRIYATNA BIN EMON SALMONterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpahak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman,sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat (1) UU.No

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 05 Februari 2014 berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU.No.13 tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan ; -------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut : a.

Hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU.No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :------------------------------------------------------------------------------------1. Uang Pesangon :--------------------------Rp.10.779.334 x 4 x 2 = Rp. 86.234.672,-2. Uang Penghargaan : -----------------------Rp.10.779.334 x 2 = Rp. 21.558.668,- Rp. 107.793.340,-3.

15 Bahwa pada akhirnya langkahlangkah Tergugat tersebut lebih kongkrit lagisesungguhnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, di mana akhirnyaTergugat menerbitkan Surat Skorsing atas diri Penggugat, yang hingga kini telahdiperpanjang sampai pada 9 Desember 2013; 16 Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang menskorsing Penggugat tanpa pernahmelakukan kesalahan, maka bila Tergugat hendak memutus hubungan kerja denganPenggugat agar memberikan hakhaknya sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) UU.No

menciptakan konflik diantara pekerja/buruhnya dan ini akanberpengaruh pada produktifitas pekerja/buruh dalam pencapaian target yang telah diprogramkanoleh perusahaan Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan diatas dan keteranganSaksi dalam persidangan, maka ditemukan fakta bahwa hubungan kerja antara Penggugat danTergugat sudah tidak dapat untuk dilanjutkan, maka mejelis menetapkan pemutusan hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU.No

=a Uang Pesangon : Rp.10.779.334 x 4 x 2 = Rp. 86.234.672,b Uang Penghargaan : Rp.10.779.334 x 2 =Rp. 21.558.668.Rp. 107.793.340,c Uang Pengganti Pengobatan danPerumahan :2 29222222222 2222222 22 2 ===Total = Rp.123.962.341,(seratus duapuluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluhsatu rupiah ) 3 222222 n enn nnn n nnn nen nnn en nee n eee n neeMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T20.1 dan T.20.2 berupa suratskorsing dengan dasar hukum Pasal 155 ayat (3) UU.No

Menggingat dan memperhatikan UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Peraturan Perusahaan PT.Wahana Ottomitra Multiartha dan ketentuan hukum lain yang berkenandengan perkara ini ; I DALAM POKOKPERK ARA . 22 nena nnn1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejaktanggal 05 Februari 2014 berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU.No

.13 tahun 2003 tentangKetenagkerjaan ; 3 Memerintahkan Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sebagai berikut :a Hakhak Penggugat berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU.No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan : 222222 222 n nnn1 Uang Pesangon : Rp.10.779.334 x 4x 2 =Rp. 86.234.672.,2 Uang Penghargaan : Rp.10.779.334 x 2 =Rp.21.558.668.Rp. 107.793.340,3 Uang Pengganti Pengobatan dan PerumahanRp.107.793.340, x 15% = Rp 16.169.001,4 Upah selama proses perselisihan Rp.10.799.334.x2 = Rp. 145.561.009,b Hak

urut 61 Lampiran UU.No.35 tahun 2009 tentangNarkotika).; 1 (satu) bungkus plastik bening kode J, didalamnya terdapat kristal warnaputih dengan berat netto 0,4845 gram mengandung Metamfetamina(terdaftar dalam narkotika golongan I no urut 61 Lampiran UU.No.35tahun 2009 tentang Narkotika).

;e 1 (satu) bungkus plastik bening kode K, didalamnya terdapat kristal warnaputih dengan berat netto 0,3383 gram mengandung Metamfetamina(terdaftar dalam narkotika golongan I no urut 61 Lampiran UU.No.35tahun 2009 tentang Narkotika).

I no urut 61 Lampiran UU.No.35 tahun 2009 tentange 1 (satu) bungkus plastik bening kode F. didalamnya terdapat kristalwama putih dengan berat netto 04270 gram mengandungMetamfetamina (terdaftar dalam narkotika golongan I no urut 61Lampiran UU.No.35 tahun 2009 tentangNarkotika).

;e 1 (satu) bungkus plastik bening kode J, didalamnya terdapat kristal warnaputih dengan berat netto 0,4845 gram mengandung Metamfetamina(terdaftar dalam narkotika golongan I no urut 61 Lampiran UU.No.35tahun 2009 tentang Narkotika).

narkotikagolongan I no urut 61 Lampiran UU.No.35 tahun 2009 tentangNarkotika).

ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam UU.No. 36 tahun 2009 ;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3.

ABU BAKAR telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam UU.No. 36 tahun 2009 ;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (SatuJuta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

2012 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pematang Siantar diterima oleh Penggugat padahari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012, selanjutnya Penggugatmengajukan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012, makapengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukanUndangundang dan belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU.No

.5 tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara jo UU.No.9 tahun 2004 tentangPerubahan atas UU.No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara jo UU.No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUU.No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Ill ALASAN...lil.

Akan tetapi Tergugat malah menerbitkan SuratKeputusan No.188.44/113/KPTS/tahun 2012 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar tanggal 14Pebruari 2012 ; 222 2n enn n nn nnn nn nen nn nnn nn enn nnnnnn nn nenn ances5.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut telahdiperbuat bertentangan Putusan Mahkamah Agung RI No : 566 K/Pdt.Sus/2011/tanggal 15 September 2011 dan Pasal 32 ayat (1)UU.No.2 tahun 2008

yang telah diubah dengan UU.No.2 tahun 2011tentang...tentang Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.41 tahun2003 yang menyatakan bahwa sengketa Partai Politik harusdiselesaikan terlebin dahulu dengan musyawarah dan mufakat dalaminternal Partai, apabila musyawah dan mufakat tidak berhasildilaksanakan maka sengketa itu baru diajukan ke Pengadilan Negeriserta bertentangan dengan asasasas umum Pemerintahan yang baiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan bUU.No.9 tahun 2004

tentang Perubahan atas UU.No.5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU.No.5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ; 6.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No : 188.44/113/KPTS/tahun 2012 tanggal 14 Pebruari 2012 telah memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU.No.5 tahun1986 jo UU.No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU.No.5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Putusan tersebuttelah bersifat konkrit, individual, dan final serta

, Penetapan Nomor : 106/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt.Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut, makaPengadilan Negeri setelah memperhatikan surat bukti maupun saksi yang diajukan dipersidangan selanjutn ya mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon sekarang bertempattinggal di Jakarta Barat sebagaimana ternyata dalam surat bukti bertanda P1 sertadibenarkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di atas , maka dengan mengacuketentuan Pasal 34 ayat (1) UU.No

yang dilaksanakan antara PEMOHON I denganSUAMI PEMOHON tersebut adalah dilaksanakan sebelum berlakunya UU No.1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 1974 ;Menimbang bahwa begitupun sesuai surat bukti bertanda P11 dan P13keduanya adalah Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas namaPEMOHON maupun atas nama SUAMI PEMOHON , yang menerangkan bahwadengan tidak mengiurangi ketentuan Pasal 17 UU.RI No. 62 Tahun 1958 danberdasarkan ketentuan Pasal 2 jo.3 UU.No.

4 Tahun 1969 ,karena orang tua dariPEMOHON maupun SUAMI PEMOHON adalah WNI saat itu telah mempunyaiformulir dan D yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang , maka berdasarkansurat bukti bertanda P11 dan P13 tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwasaat pernikahan dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 1973 , saat itu baik PEMOHON maupun atas nama SUAMI PEMOHON adalah sudah berstatus Warga NegaraIndonesia, sehingga karenanya kepadanya berlaku segala ketentuan yang termuatdalam UU.No. 1 Tahun 1974

SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan berdasarkankepercayaannya adat Tionghoa pada tanggal 6 Mei 1973 menurut hukum telahdinyatakan sah, namun oleh karena sampai dengan saat ini perkawinan tersebutbelum didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , sedangmenurut ketentuan Pasal 36 UU.No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubahdengan UU.No. 24 Tahun 2013 tentang Administrrasi Kependudukan telah dengantegas disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan AktaPerkawinan

. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU.No. 24Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan serta pasalpasal lain dalamperaturan perundangan yang bersangkutan ;MENETAPKAN1.

Taleus Bin Ade Wahyudinsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU.No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Bahwa ia terdakwa Deriansyah als. Deri als.

Taleus Bin Ade Wahyudinsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU.No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Bahwa ia terdakwa Deriansyah als. Deri als.

Taleus Bin Ade Wahyudinsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU.No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika jo pasal 131 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.

. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU.No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

ATAU KEDUA pasal 111 ayat (2) UU.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

.9 th.2004tentang Perubahan atas UU.No.5.th.1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan azasazas umum pemerintahan yangbaik, adapun azasazas umum pemerintahan yang baikdiantaranya, adalah : 4.1.

Disini Tergugatmelakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 UU.No.21th 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,yaitu. menerbitkan Surat Bukti Tanda Pencatatanyang mana diketahui sebelumnya sudah ada SerikatPekerja/Serikat Buruh yang terlebih dahuluGiGATaAT) = =seec sar sae see oor Se eee SHE SHS eae saeSeharusnya Pasal 20 ayat (3) UU.No.21 th 2000tentang SP/SB ketika Tergugat menerima permohonanuntuk pencatatan padahal diketahui pemohonpencatatan berasal dari induk organisasi yangsama, maka Tergugat

seharusnya menangguhkan5.3.5.4.permohonan selama 14 (empat belas) hari untukselanjutnya dilakukan klarifikasi terhadap pemohondan Penggugat, untuk dipenuhi ketentuan Pasal 53ayat (2) huruf (c) UU.No.5.th 19867 yang kemudiandilakukan perubahan pertama dengan UU.No.9 th 2004Pasal 53 ayat (2) huruf b) diantaranyamenyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan azasazas umumpemerintahan yangPati ga nese cones o aece w seve w sone o sone @ sevens Sees Sones Sees SoneNamun

Pemohon dalam Surat Permohonannya sesuai Pasal18 ayat (2) huruf (bo) UU.No.21 th 2000 harusmelampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahHal 9 dari 50 hal Putusan Nomor : 35/G/2011/PTUNJKTTangga (AD dan ART), maka setelah diklarifikasiakan diketahui keduaduanya bersumber pada ADdan ART yang sama yaitu).

Surat Keputusan (SK) Pengurus PUK SP RTMM SPSIpemohon No.Kep.0595/PP.FSP.RTMM.SPSI/I A/2010tertanggal O5 Januari 2010 adalah tidak sah dancacat hukum, karena tidak beralamat danditandatangani oleh orang yang tidak berhak(vide bukti P.8); SK tersebut diatas dibuat padakop surat yang tidak beralamat, karena sesuaiPasal 11 ayat (2) huruf (d) UU.No.21 th.2000tentang SP/SB maka No.Pencatatan 109/VN/I1/2001tanggal 30 Juli 2001 beralamatkan diJl.

.35Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo pasal 132 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif makaMajelis Hakim bebas memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan berdasarkan7fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwamaupun barang bukti, maka

untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaankedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undangundang No.35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa untuk dapat terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 112 ayat (1)Jo pasal 132 ayat (1) UU.no.35 tahun 2009 haruslah memenuhi unsurunsur sebagai berikut :1.

Jambi, karena terdakwa mengakui telah membawa shabushabu kerumah saksi Adam, yang dipakai oleh terdakwa bersama Adam secara bergantian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdakwa dapatdikatagorikan melakukan perbuatan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabushabu, maka dengan demikian unsur kedua ini sudah terbukti dalam perbuatanterdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena sudah semua unsur pasal 112 ayat (1) UU.No

.35Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotikasudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatanterdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana Secara tanpa Hak dan melawan hukum Pemufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan Ibukan tanaman ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sudah dinyatakan terbukti, makaterhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya

dalam perkara ini tidak ada ;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan perludiperhatikan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan kesalahan terdakwa.Hal hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan danperedaran Narkotika ;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui atas kesalahannya ; Terdakwa menyesalah perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagidikemudian hari;Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU.No

untuk meringkas uraian penetapan inimaka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalamberita acara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUVINYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaraterlebih dahulu mempertimbangkan absolute kepetensiPengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonanpengangkatan anak ;Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf(a) angka (20)UU.No

.3 Th 2006 sebagaimana telah dirubahdengan UU.No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama(perubahhan kedua) menegaskan : Penetapan asal usul anak danpenetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalahkewenangan Pengadilan Agama ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi danalat alat bukti surat ditemukan fakta dipersidang sebagaiberikut1.

angkat tersebut sampai dewasa,sertasaling mewarisi melalui wasiat wajibah bila salah seorangdiantara keduanya meninggal dunia halmana sesuai ketentuanpasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi danpersetujuan ibu kandung anak angkat, dan persetujuan anakkandung pemohon, maka majelis berpendapat bahwa pengangkatanyang dilakukan oleh Pemohon terhadap' seorang bayi bernamaMuhammah Ikhsan bin Muhammad Hasan telah sesuai denganketentuan pasal 39 UU.No

.7Tahunl989 sebagimana diubah dengan UU.No.3.

Th 2006 danterakhir dengan UU.No.50 Th 2009 tentang Peradilan Agama;Mengingat akan segala peraturan perundangan danHukum syara yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILIMENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan OlehPemohon (PEMOHON) terhadap anak bernama ANAK ANGKAT lahir13 Agustus 2010 di Jambi;3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada kantorPencatatan Sipil yang menerbitkan akta kelahiran Anaktersebut untuk dicatat.4.

dipersidangan.Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyaPenuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang di dakwakan,oleh karena itu menuntut agar MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikutMenyatakan Terdakwa DIDIT SULISTYO WINOTO bersalahmelakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki,menyimpan,d an atau membawa Psikotropika jenis sabusabu) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 62 UU.no

Sebuah bungkus rokok gudang garam warna coklat3. 1 set alat hisap sabu(bong)Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yakni dakwaan kesatu pasal60 ayat (2)UU.no.5 THN 1997 atau kedua pasal 62 UU no. 5tahunl1997,oleh karena itu Majelis akan langsung memilihuntukmempertimbangkan dakwaan yang apabila di hubumhkandengan fakta fakta yang terungkap dipersidanngan perbuatanTerdakwa memenuhi unsur unsur dari pasal yang didakwakantersebut.Menimbang,bahwa dakwaan

kedua pasal 62 UU.no.5 tahun1997 unsur unsurnya adalah1.Tanpa hak.2.Memiliki,menyimpan,dan /atau membawa PsikotropikaAd.1 Unsur Tanpa Hak.Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) UU.no.5 tahun1997 menentukan bahwa Psikotripika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan~ Kesehatan dan /atau ilmupengetahuan.Menimbang, bahwa pasal 36 ayat (1) (2) UU.no.5 tahun1997. menentukan bahwa Pengguna Psikotropika hanya dapatmemiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika untukdigunakan dalam rangka Pengobatan

UU.no.5 tahun 1997.Menimbang bahwa berdarkan fakta fakta bahwa pada hariKamis tgl.26 Maret 2009 sekira jam 23.00 wib dari Terdakwatelah disita sabusabu sebanyak 2 paket, dan di kamar no.11Hotel KALOKA tempat Terdakwa menginap ditemukan juga 2paket serta alat hisap sabu sabu yang berdasarkanpemeriksaan Laboratium sebagaimana telah diuraikandimuka ,dengan hasil positif mengandung Methampetaminaterdaftar golongan II no.urut 9 dalam lampiran UU.no.5tahun 1997,sebagaimana keterangan Terdakwa sabu sabutesebut

dipergunakan untuk di konsumsi oleh Terdakwa.Menimbang,bahwa dipersidangan Terdakwa tidak dapatmembuktikan adanya dokumen atau surat surat yangmembuktikan keberadaan sabusabu tersebut pada Terdakwa,dandiperoleh Terdakwa secara sah sesuai dengan ketentuan pasal14 ayat (2),(3),(4),(5)UU.no.5.tahunl1997, dengan demikianunsur Tanpa hak telah terpenuhi.Ad.2 Unsur memiliki,menyimpan, dan/atau membawaPsikotropika.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwaTerdakwa memperoleh sabu sabu jenis

yang dilaksanakan antara PEMOHON denganSUAMI PEMOHON tersebut adalah dilaksanakan sebelum berlakunya UU No.1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 1974 ;Menimbang bahwa begitupun sesuai surat bukti bertanda P11 dan P13keduanya adalah Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atasnama PEMOHON maupun atas nama SUAMI PEMOHON , yangmenerangkan bahwa dengan tidak mengiurangi ketentuan Pasal 17 UU.RI No. 62Tahun 1958 dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo.8 UU.No. 4

Tahun 1969xkarena orang tua dari PEMOHON maupun SUAMI PEMOHON adalah WNIsaat itu telah mempunyai formulir dan D yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang , maka berdasarkan surat bukti bertanda P11 dan P13 tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa saat pernikahan dilangsungkan padatanggal 6 Mei 1973 , saat itu baik PEMOHON maupun atas nama SUAMIPEMOHON adalah sudah berstatus Warga Negara Indonesia, sehinggakarenanya kepadanya berlaku segala ketentuan yang termuat dalam UU.No. 1Tahun 1974

.1 Tahun 1974 telah disebutkanbahwa perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinanyang terjadi sebelum UU.No.1 tahun 1974 berlaku yang dijalankan menurutperaturan lama adalah sah maka dengan demikian perkawinan antara PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaannyaadat Tionghoa pada tanggal 6 Mei 1973 menurut hukum harus dinyatakan sebagaisuatu Perkawinan yang sah ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipunperkawinan antara PEMOHON dengan

SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan16berdasarkan kepercayaannya adat Tionghoa pada tanggal 6 Mei 1973 menuruthukum telah dinyatakan sah, namun oleh karena sampai dengan saat iniperkawinan tersebut belum didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil , sedang menurut ketentuan Pasal 36 UU.No. 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dengan UU.No. 24 Tahun 2013 tentang AdminisirrasiKependudukan telah dengan tegas disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidakdapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan

. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU.No. 24Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan serta pasalpasal lain dalamperaturan perundangan yang bersangkutan ;MENETAPKAN1.17Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON dan PEMOHON IItersebut di atas untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan Sah Perkawinan antara PEMOHON danSUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 1973 diJakarta Barat ;Menetapkan PEMOHON , perempuan, lahir

Pasal 76 ayat (1) UU.No. 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU.

No3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan UU.No.50 tahun 2009, kepada Penggugat tetapdibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, baik buktitulisan maupun saksi saksi keluarga atau orang dekat dengan keduabelah pihak berperkara;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah dibuat olehpejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karenaitu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang mengikatdalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,

No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU.No 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, perkaraini menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Jombang;Menimbang bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Tergugat sudahpergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perludiketengahkan bahwa disyariatkannya perkawinan dalam Islammempunyai tujuan suci dan mulia, idealnya perkawinan hanya sekaliuntuk selamanya.

ale sibArtinya: Apabila ketidak senangan si isteri kepada suaminya sudahsangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suamidengan talak satu ba'inMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)UU.No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UU.No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

UU.No.50Tahun 2009, Jo. pasal 35 PP.

Pasal 76 ayat (1) UU.No. 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU.

No3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan UU.No.50 tahun 2009, kepada Penggugat tetapdibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, baik buktitulisan maupun saksi saksi keluarga atau orang dekat dengan keduabelah pihak berperkara;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah dibuat olehpejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karenaitu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang mengikatdalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,

No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU.No 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, perkaraini menjadi kKewenangan Pengadilan Agama Jombang;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perludiketengahkan bahwa disyariatkannya perkawinan dalam Islammempunyai tujuan suci dan mulia, idealnya perkawinan hanya sekaliuntuk selamanya.

hukum Islam dalam kitabGhayatul Maram susunan syekh we yang menyatakan, :Leos a a 535i ait j Pit: fo aU 135ali wolall alt glloArtinya: Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudahsangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suamidengan talak satu ba'inMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)UU.No

.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UU.No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU.No.50Tahun 2009, Jo. pasal 35 PP.

dinyatakan tidak berlaku lagi;b Pasal 20 ayat (1) UU.No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Untuk kepentinganpenyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidiksebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan;c UndangUndang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.Sedangkan Penggugat tidak melanggar UU.HAM dan Penggugat tidak didakwamelanggar UU tentang HAM;d UU.No. 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan yangsudah tidak berlaku lagi, tetapi

PANJAITAN, SH. selaku Kepala SeksiTindak Pidana Umum tidak berhak untuk menandatangani surat perintahpenahanan tingkat penuntutan karena didalam UU.No. 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana mulai dari pasal 1 s/d pasal 286 tidak ditemukan rumusanKepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri boleh menahan ataudengan kata lain Tergugat I selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum tidakdibenarkan untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka Agustono Athungalias Agus sekarang Penggugat.

Dengan demikian Tergugat I, Tergugat IIdan Tergugat III secara nyatanyata telah melakukan perbuatan melawan hukumyaitu melanggar UU.No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga UndangUndangNo. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia karena Penggugattidak melanggar UU. Tentang HAM dan melanggar asas legalitas yaitumenerapkan UU.No. 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan PokokPertambangan yang sudah tidak berlaku lagi.

Sesuai Pasal 173 Ayat (1) UU.No.4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Jika diteliti dengan cermat rumusan secara lengkap pasal 284 Ayat (2) dan pasal 20ayat (1) UU.No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut dan memperhatikan secarakeseluruhan UU.No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga UndangUndang No. 26Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia dan UU.No. 11 Tahun 1967tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan maka sesungguhsungguhnyaTERGUGAT I, II dan III telah NYATA melakukan

. 8 Tahun 1981 tentang KUHAPyaitu pasal 284 Ayat (2) dan pasal 20 ayat (1) yang bukan merupakan dasar kewenanganPenuntut Umum, juga UndangUndang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HakAzasi Manusia karena Penggugat tidak melanggar UndangUndang Tentang HAM danmelanggar asas legalitas yaitu menerapkan UU.No. 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan yang sudah tidak berlaku lagi sesuai Pasal 173 Ayat (1)UU.No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikianTergugat