16 Juli 2014.Dengan demikian WIUP Operasi Produksi PT BDW berdasarkanIUP Operasi Produksi PT BDW, baru diperoleh oleh PT BDWsetelah Penggugat memperoleh WIUP Operasi ProduksinyaHal. 16 dari 148Hal.

Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindihdengan WIUP lain yang sama komoditasnya;c. Penerapan sistem permohonan pertama pencadanganwilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapatHal. 25 dari 148Hal. Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PL14.prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come firstserved), apabila seluruh WIUP tumpang tindih; d.

OperasiProduksi Penggugat dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW,dimana Tergugat justru menciutkan WIUP Operasi ProduksiPenggugat yang merupakan pemegang IUP Pertama yangHal. 28 dari 148Hal.

Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PL(1)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh DirekturJenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP denganWIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernurmelakukan:d. Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih;ataue.

Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindihdengan WIUP lain yang sama komoditasnya;f. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayahyang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritaspertama untuk diberikan IUP (first come first served),apabila seluruh WIUP tumpang tindih;Hal. 70 dari 148Hal. Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PL34.35.36.g.

Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap pelaku usahapenambangan timah yang melakukan kegiatan penambangan timahdi dalam WIUP/IUP PT.

Terdakwa menerangkan bahwa Kegiatan penambangan Timah yangtelah dilakukan oleh Terdakwa di lokasi WIUP/IUP PT. Timah daerahaik Renggadaian Ds. Suka Mandi Kec. Damar Kab. Belitung Timursejak Hari Kamis Tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa menerangkan bahwa sarana prasarana milik Terdakwayang digunakan Terdakwa di dalam melakukan kegiatanpenambangan Timah di lokasi WIUP/IUP PT. Timah daerah aikRenggadaian Ds. Suka Mandi Kec. Damar Kab.

Terdakwa menerangkan bahwa belum ada mendapatkanhasildidalam Terdakwa melakukan kegiatan penambangan Timah dilokasi WIUP/IUP PT. Timah daerah aik Renggadaian Ds. SukaMandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur. Terdakwa menerangkan bahwa didalam Terdakwa melakukankegiatan penambangan timah di lokasi WIUP/IUP PT. Timah daerahaik Renggadaian Ds. Suka Mandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur,ada orang lain yang ikut membantu yaitu saudara UDIN dansaudara FAISAL.

Terdakwa menerangkan bahwa cara kerja dari penambangan timahjenis rajuk/apung yang telah dilakukan Terdakwa di lokasi WIUP/IUPPT. Timah daerah aik Renggadaian Ds. Suka Mandi Kec. DamarKab.

Dan Terdakwa tidak memilikiizin dari Pihak yang berwenang didalam Terdakwa melakukan kegiatanpenambangan timah jenis rajuk/apung suntik manual di lokasi WIUP/IUPPT. Timah daerah aik Renggadaian Ds. Suka Mandi Kec.

Belitung Timur, kemudian PetugasKepolisian Polres Belitung Timur melakukan penyisiran di daerahlokasi WIUP/IUP PT. Timah daerah Aik Renggadaian Desa SukamandiKec. Damar Kab.

TIMAH juga tidak ada memberikan izin kepada saudaraRIZKI APRIAN selaku pemilik usaha untuk melakukankegiatan penambangan pasir di WIUP/IUP (Wilayah IzinUsaha Pertambangan/ Izin Usaha Pertambangan) PTTIMAH.3.

TIMAH juga tidak adamemberikan izin kepada saudara RIZKY APRIAN untukmelakukan kegiatan penambangan pasir di WIUP/IUP PTTIMAH.

Bahwa Saksi menerangkan untuk kategori jenispenambangan pasir timah yang diperbolehkan dilakukandi dalam WIUP/IUP PT.

Damar Kab.Belitung Timur, kemudian Petugas Kepolisian Polres Belitung Timurmelakukan penyisiran di daerah lokasi WIUP/IUP PT. Timah daerah AikRenggadaian Desa Sukamandi Kec. Damar Kab.

.- 1 (satu) berkas surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 231 Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 tentang perubahan titik koordinat dan batas wilayah Ijin Usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT. Multi Bumi Sejahtera yang terletak di Kecamatan Amonggedo Kab. Konawe yang ditanda tangani oleh Bupati Konawe DR. H. Lukman Abunawas, SH.,M.Si dan Lampiran II berupa peta WIUP OP Nomor 231 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 PT.

,M.Si.- 1 (satu) examplar copy keputusan Bupati Konawe Nomor : 231 Tahun 2013 tentang perubahan titik koordinat dan batas wilayah izin usaha pertambangan WIUP operasi produksi kepada PT. Multi Bumi Sejahtera tanggal 11 April 2013 yang ditanda tangani oleh Bupati Konawe DR. H. Lukman Abunawas, SH.,M.Si. Dikembalikan kepada Terdakwa.- Copy buku register SK Bupati Pemkab.

Wawonii tengah yang didalam penomoran tersebut terdapat No.231 tentang SK perubahan titik koordinat WIUP OP PT. Multi Bumi Sejahtera.- Asli surat keputusan Bupati Konawe bulan April tahun 2013 yang belum diberi Nomor dan tanggal perihal perubahan titik koordinat dan batas wilayah ijin Usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT. Multi Bumi Sejahtera yang sudah ditanda tangani oleh Bupati Konawe DR. H. Lukman Abunawas, SH.,M.Si beserta peta WIUP operasi produksi PT.

ST Nickel Resources seluas 2.000 Ha.- 1 (satu) examplar copy keputusan Bupati Konawe Nomor : 407 Tahun 2010 tentang perubahan titik koordinat batas wilayah izin usaha pertambangan WIUP operasi produksi PT. ST Nickel Resources.- 1 (satu) examplar copy keputusan Bupati Konawe Nomor : 380 Tahun 2012 tanggal 16 Juni 2012 tentang pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi PT.

,M.Si dan Lampiran IIberupa peta WIUP OP Nomor 231 Tahun 2013 tanggal 11 April2013 PT.

Surat Keputusan Bupati Konawe No.231 tahun 2013 tanggal 11 April2013 tentang perubahan titik koordinat dan batas wilayah izin usahapertmbangan (WIUP) operasi produksi PT. MBS ;Bahwa kemudian terhadap Surat Keputusan Bupati KonaweNo.231 tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tentang perubahan titikkoordinat dan batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasiproduksi PT.

usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT.

Konawe)menyerahkan kembali Surat Keputusan Bupati Konawe No. 231 tahun2013 tanggal 11 April tahun 2013 tentang perubahan titik koordinat danbatas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT.Multi Bumi Sejahtera kepada saksi Deni Zainal Ahuddin ;Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Konawe No. 231 tahun 2013tanggal 11 April tahun 2013 tentang perubahan titik koordinat dan bataswilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT.

Lokasi tambang nikel yang dikerjasamakan adalah lahan pihak pertamayang berada dalam WIUP PT.ST Nickel Resources2.

Lukman Abunawas, SH,.M.Si dan lampiran Il berupa peta WIUP OP Nomor 231 Tahun 2013tanggal 11 April 2013 PT. Multi Bumi Sejahtera beserta lampiran daftarkoordinat PT. Multi Bumi Sejahtera yang berada di Kab.

M.kn.Asli surat Keputusan Bupati Konawe bulan april tahun 2013 yang belumdi beri nomor dan tanggal perihal perubahan titik koordinat dan bataswilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT. Multi BumiSejahtera yang sudah di tandatangani oleh bupati kKonawe DR. H.Lukman Abunawas, SH,. M.Si beserta peta PETA WIUP operasi produksiPT.

,M.Si dan Lampiran II berupa peta WIUP OP Nomor 231 Tahun 2013tanggal 11 April 2013 PT.

Bagaimana koordinat Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) beserta peta WIUP yangdiajukan oleh penggugat yang kemudian menjadi lampiran dan Il keputusan TergugatNomor: W.421.XXV. tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011777772?

Inmas Abadi (Penggugat), telah di temukan halhal yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan terkait mineral danbatubara,yaitu 1) Koordinat Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) dan peta WIUP. Setelah dilakukan penelaahan kembali, ternyata Wilayah Usaha Pertambangan(WIUP) Seluas 5.672,49 Ha dengan lokasi penambangan di Kecamatan PutriHijau Kabupaten Bengkulu Utara terdapat tumpang tindih dengan arealbeberapa pihak yang telah memperoleh IUP,yaitu: a.

Kemudian WIUP yang termasuk lokasi penambangan (WIUP Eksplorasi)PT.Injatama,PT,Laras Sakti Mandiri,PT.Aneka Tambang dan PT.Bengkulu UtaraGold sesuai ketentuan pasal 136 ayat (1) UU.No.4 tahun 2009 jo.pasal 100 ayat(1) PP.No.23 tahun 2010, Penggugat wajib menyelesaikan sebagian atau atauseluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuaidengan ketentuan perundangundangan.

No.4 Tahun 2009 menyatakan bahwa Izin UsahaPertambangan (IUP) diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada padalintas wilaya kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkanrekomendasi dari Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan (hurup b) . Memperhatikan WIUP yangdiberikan kepada Penggugat dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :W.421.XXV.

Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan PemerintahNo.23 Tahun 2010. 22229 222 non nnn non nn non non en one nee nee eneBahwa oleh karena adanya permasalahan sebagian WIUP Penggugatdengan beberapa pemilik WIUP badan usaha lainnya yakni PT.Injatama, PT.Laras Sakti Mandiri, PT. Aneka Tambang dan PT.

Belitung Timur, kemudian PetugasKepolisian Polres Belitung Timur melakukan penyisiran di daerahlokasi WIUP/IUP PT. Timah daerah Aik Renggadaian Desa SukamandiKec. Damar Kab.

TIMAH juga tidak ada memberikan izin kepada saudaraRIZKI APRIAN selaku pemilik usaha untuk melakukankegiatan penambangan pasir di WIUP/IUP (Wilayah IzinUsaha Pertambangan/ Izin Usaha Pertambangan) PTTIMAH.3.

TIMAH juga tidak adamemberikan izin kepada saudara RIZKY APRIAN untukmelakukan kegiatan penambangan pasir di WIUP/IUP PTTIMAH.

Bahwa Saksi menerangkan untuk kategori jenispenambangan pasir timah yang diperbolehkan dilakukandi dalam WIUP/IUP PT.

Damar Kab.Belitung Timur, kemudian Petugas Kepolisian Polres Belitung Timurmelakukan penyisiran di daerah lokasi WIUP/IUP PT. Timah daerah AikRenggadaian Desa Sukamandi Kec. Damar Kab.

Bahwa sebelum mengajukan permohonan Surat Keputusan tentangWIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), Penggugat telahmendapatkan peta WIUP dan titik koordinat lokasi pertambangan dariTErQugatt II nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ne nnennnons3. Penggugat CV. Wiratama Mandiri telah mengajukan Surat Nomor :050/SPWM/05/2015, tanggal 13 Mei 2015, yang diajukan kepadaBupati Mojokerto, JI. A.

/63/15.19/IX/2015, tanggal 4 September 2015 tentangPersetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)a.n.

Sedangkandi sisi lain Penggugat (sudah memegang SK Gubernur WIUP dan IUPEksplorasi) juga sudah menyampaikan keberatannya berdasarkaninformasi dan keterangan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya JawaHalaman 22 dari 111 halaman, Putusan Perkara Nomor : 67/G/2018/PTUN.SBY16.17.Timur, bahwa wilayah pertambangan atas nama CV.

Wiratama Mandiri sudah mendapatkan persetujuan WIUP danIUP Eksplorasi ;b. Permasalahan muncul saat terbitnya Keputusan Gubernur JawaTimur Nomor : 188/18/KPTS/013/2015, tanggal 15 Januari 2015,Perihal : Penetapan Satuan Ruang Geografis KawasanPenanggungan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsiyang barus diketahui oleh Dinas ESDM Provinsi Jatim setelahproses Rekomtek selesai dimana lokasi atau WIUP atas namaHalaman 24 dari 111 halaman, Putusan Perkara Nomor : 67/G/2018/PTUN.SBY19.CV.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/63/15.19/1X/2015, tanggal 4 September 2015 tentang Persetujuan Wilayah IzinUsaha Pertambangan (WIUP) a.n. CV. Wiratama Mandiri ; Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/36/15.01/X/2015, tanggal 7 Oktober 2015 tentang Persetujuan Pemberian IzinUsaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi a.n. CV.

/III/2012 tanggal 03Maret 2012 tentang Penetapan Wilayah Izin Pertambangan (WIUP) seluas 0,45 Haterletak di Dusun Pagergunung, Desa Dokoro, Kecamatan Wirosari, KabupatenGrobogan.

Bahwa terdakwa memilik Usaha Pertambangan yang memiliki sejumlah jin yangdiatur oleh Pemerintah yaitu :aSurat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 503 / 015.1 / WIUP / III / 2012 tanggal03 Maret 2012 tentang Penetapan Wilayah Izin Pertambangan (WIUP) seluas 0,45Ha terletak di Dusun Pagergunung, Desa Dokoro, Kecamatan Wirosari, KabupatenGrobogan.

Grobogan yang ditindak lanjuti denganterbitnya surat keputusan Bupati Grobogan Nomor 503 / 015.1 / WIUP / II / 2012tanggal 03 Maret 2012 tentang penetapan Wilayah Ijin Pertambangan (WIUP) adapununtuk ijin usaha pertambangan masih dalam proses menunggu Surat dari DinasLingkungan Hidup jadi untuk saat ini Ijin Usaha Pertambangan (IUP) masih dalamproses ;3 Bahwa terdakwa memiliki Phospat sebanyak 600 sak berdasarkan surat jalan yangdiangkut oleh truk tronton yang dikirim dari Gudang milik terdakwa di

/ III / 2012 tanggal03 Maret 2012 tentang Penetapan Wilayah Izin Pertambangan (WIUP) seluas 0,45Ha terletak di Dusun Pagergunung, Desa Dokoro, Kecamatan Wirosari, KabupatenGrobogan.

TIMAHjuga tidak ada memberikan izin kepada saudara JAMALselaku pemilik usaha untuk melakukan kegiatanpenambangan pasir di WIUP/IUP (Wilayah Izin UsahaPertambangan/ Izin Usaha Pertambangan) PT TIMAH.3.

Bahwa Saksi menerangkan untuk kategori jenispenambangan pasir timah yang diperbolehkan dilakukanPutusan Nomor :191/Pid.Sus/2018/PN Tdn Hal 10 dari 29di dalam WIUP/IUP PT.

Bahwa benar terdakwa menerangkan bisa diamankan olehpihak Kepolisian Resor Belitung Timur didalam melakukankegiatan penambangan timah di lokasi WIUP/IUP PT. Timahdaerah aik Renggadaian Ds. Suka Mandi Kec.

TIMAHjuga tidak ada memberikan izin kepada saudara JAMALselaku pemilik usaha untuk melakukan kegiatanpenambangan pasir di WIUP/IUP (Wilayah Izin UsahaPertambangan/ Izin Usaha Pertambangan) PT TIMAH.v Bahwa Saksi AGUSTIAWAN menerangkan bahwalokasi penambangan pasir timah yang dikerjakan olehSaudara JAMAL bersama seorang pekerja milik usahasaudara JAMAL adalah berada di WIUP/ IUP (Wilayah IzinUsaha Pertambang/ Izin Usaha Pertambangan PT.

Belitung Timur, kemudian PetugasKepolisian Polres Belitung Timur melakukan penyisiran di daerahlokasi WIUP/IUP PT. Timah daerah Aik Renggadaian Desa SukamandiKec. Damar Kab.

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelahditerima permohonan wajib memberikan keputusan menerima ataumenolak atas permohonan WIUP.

Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertaidengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP;Bahwa dalam proses penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan(WIUP) dalam suatu wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 PP Nomor : 23 tahun 2010 tentang pelaksana kegiatan usahapertambangan mineral dan batubara bahwa WIUP yang diberikan harusberada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan olehMeniteri, selanjutnya WUP itu sendiri harus berada dalam WilayahPertambangan

yang berlaku secara nasional danmembayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta,memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertaldengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUPBahwa menurut Ahli berdasarkan UndangUndang Nomor 23 tahun 2014bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral batuan diberikan olehGubernur Kalimantan Tengah, apabila pada Wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) yang telah ditetapkan oleh Gubemur terdapat potensimineral batuan selanjutnya badan usaha atau perorangan dapat mengajukanpermohonan Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan

Dengan diciutkannya WIUP Operasi Produksi milikPenggugat, Penggugat kehilangan kesempatan berusaha di atas WIUP OperasiProduksi Penggugat tersebut sebanyak 1.988 Ha.

Dengan kata lain telah terjaditumpang tindih lahan seluas 2.977 Ha antara WIUP OperasiProduksi PT DSMI dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW;b.

tumpang tindin WIUP OperasiProduksi Penggugat (PT DSMI) dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW,Tergugat seharusnya membatalkan IUP Operasi Produksi PT BDW dan bukanmelakukan penciutan terhadap WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT DSM)l)berdasarkan Obyek Sengketa.

WIUP OperasiProduksinya.

Dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh DirekturJenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindin WIUP dengan WIUP lainyang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan :a. Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih ; ataub.

WIUP OP PT.

Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLKSetelah kami ploting pada SIG Dinas Pertambangan dan EnergiProvinsi Kalimantan Tengah, maka permohonan perbaikan koordinatmengakibatkan adanya perluasan/pergeseran WIUP menjadi seluas5.373 Ha dan sebagian wlayahnya tumpang tindih dengan WIUP OPPT.

Penggugat sebagai pemegang IUP OperasiProduksi berhak untuk diberi WIUP dengan luas paling banyak15.000 hektar;2.

Permohonan yang diajukan oleh Penggugat termaksud adalahpermohonan perbaikan koordinat, bukan permohonan untukmenciutkan sebagian atau) mengembalikan WIUP ataupermohonan WIUP baru.

Pemberian WIUP; danb. PemberianlUP.Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (3) menyebutkan :Ayat (1) huruf.c : Pemberian WIUP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 huruf a terdiri atas : c.

Berdasarkan Obyek Sengketa tersebut, WIUP OperasiProduksi milik Penggugat menciut dari semula seluas 10.160Hamenjadi 5.048 Ha.

Dengan kata lain, maka WIUP Operasi Produksi PTBDW merupakan bagian dari WIUP Operasi Produksi yangsemula telah diberikan oleh Bupati Morowali kepadaPenggugat berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM.

IUP yang saat itu berlaku dan dimiliki oleh Penggugat (PTABM) telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi ProduksiberdasarkanIUP Operasi Produksi PT ABM pada tanggal 1Agustus 2012, dengan luas WIUP Operasi Produksi seluas10.160 Ha, sehingga Keputusan Bupati Morowali tentangPerubahan WIUP Eksplorasi PT ABM sudah tidak relevan lagisaat itu karena Penggugat sudah memperoleh IUP OperasiProduksi PT ABM dengan WIUP Operasi Produksinya.

Keputusan Bupati Morowali tentang Perubahan WIUP EksplorasiPT ABM sama sekali tidak merubah WIUP Operasi Produksi PTABM seluas 10.160 Ha, karena Keputusan Bupati Morowalitentang Perubahan WIUP Eksplorasi PT ABM tersebut sudahtidak relevan lagi bila diterapkan pada kondisi saat itu dimanaIUP yang dimiliki oleh Penggugat sebenarnya telahHalaman 21 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPLditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi PT ABM olehBupati Morowali.

Dengan demikian, maka WIUP OperasiProduksi PT BDW berdasarkan IUP Operasi Produksi PT BDW,merupakan bagian dari WIUP Operasi Produksi milikPenggugat yang semula telah diberikan oleh Bupati Morowalikepada Penggugat berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM.Dengan kata lain telah terjadi tumpang tindih lahan seluas8.636 Ha antara WIUP Operasi Produksi PT ABM denganWIUP Operasi Produksi PT BDW.Dalam hal terjadi tumpang tindih WIUP, maka BupatiMorowali harus memperhatikan: e Ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Adapun berdasarkan UndangUndangMinerba, wilayah pertambangan yang sedang diselenggarakan olehpemegang IUP disebut dengan istilan Wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) ;g.

Hal ini telahjelas diuraikan pada bagian Latar Belakang Fakta dalam Gugatanaquo ;Bahwa sekalipun pemberian IUP Operasi Produksi PT Sriwijaya Rayapada sebagian WIUP Penggugat dapat dianggap sebagai penciutansebagian WIUP Penggugat (karena diberikan kepada pihak lain), tetapsaja penciutan sebagian WIUP Penggugat hanya dapat dilakukan atasHalaman 25 dari 60 halaman.

Penggugat, padahalberdasarkan hukum, Penggugat dijamin haknya untuk mengusahakanselurun WIUP operasi produksi Penggugat.

Putusan Nomor 77 K/TUN/201323.24.kembali SK No.3400/2009 yang merupakan penyebab terjadinyatumpangtindih izin pertambangan pada WIUP Penggugat.

aktivitas penambangan di WIUP Penggugat (lapangan/areatambang).

Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada didalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota.b. Gubernur apabila WIUP berada pada Lintas Wilayah Kabupaten/Kota dalamSatu Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikotasetempat sesuai dengan Ketentuan Perundangundangan.c.

/LH/2020/PN Drhenergi dan sumber daya Mineral Sub urusan Mineral dan batu bara bahwaBupatiwalikota tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan Izin UsahaPertambangan.Kemudian Mekanisme untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)adalah :1)2)3)4)5)Sesuai Pasal 3 Ayat (2) PP No. 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; IUP, IPR, atau IUPKdiberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau WIUPK untukIUPK.Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara

MineralLogam berdasarkan Data dan informasi yang berasal dari :a. hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukanoleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;b. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam yang dikembalikan ataudiciutkan oleh pemegang IUP; dan/atauc. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam yang IUPnya berakhiratau dicabut.Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Drh6)2)8)9)Penyiapan WIUP oleh Direktur Jenderal dilakukan melalui evaluasi

WIUP;b. peta WIUP;c. hargakompensasi Data informasi; dand. informasi penggunaan lahan.10) WIUP Mineral Logam yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernursesual dengan kewenangannya merupakan kawasan peruntukanpertambangan.

Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayahkabupaten/ kota;Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Drhb. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kotadalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi daribupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan; danc.

2012, di mana menyatakan bahwa PTJalalindo Mulia mempunyai hak untuk melakukan kegiataneksplorasi dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 6Halaman 8 dari 32 hal.

, halmana terbukti dari:Dikeluarkannya Peta Informasi Wilayah Pertambangan yang dicetakoleh Tergugat melalui Seksi Informasi Mineral, Batubara, Panasbumi dan Air Tanah d/h UPWP Direktorat Jenderal Mineral Batubaradan Panas Bumi tertanggal 29 April 2010, dimana dalam petatersebut menunjukkan bahwa lokasi WIUP milik Penggugat tidaktumpang tindih dengan WIUP milik perusahaan lain, termasukdengan WIUP milik Turut Tergugat ;Dikeluarkannya Surat Rekomendasi Nomor 1491/30/DBM/2010tertanggal 14 Mei 2010

Bahwa kalaupun Tergugat tetap menyatakan bahwa WIUP Penggugattumpang tindih (overlap) dengan wilayah PKP2B milik Turut Tergugat ,maka dapat kami dalilkan sebagai berikut:(1)Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi mempunyaikewajiban untuk melepaskan WIUP atau WIUPK dengan ketentuan:a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UndangUndangNomor 4/2009 menyatakan:b.

Di mana berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut WIUP milik Turut Tergugat yang masihaktif adalah seluas 48.174,8 Ha (empat puluh delapan ribu seratus tujuhpuluh empat koma delapan hektar).

Menyatakan wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Penggugattidak tumpang tindih dengan eks diterminasi PKP2B milik Turut Tergugat ;7.

)dimana syarat untuk mendapatkan WIUP adalah :a.

Surat Keterangan Domisili;Bahwa lahan yang akan dimintakan IUP minimal harus 5 Ha (lima hektar) danlahan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Rekomendasi dari Bupatiatau Wali Kota;Bahwa sepengetahuan Ahli terdakwa masih dalam tahap pengajuanpermohonan WIUP dimana permohonan yang pertama adalah tanggal 25September 2019, karena lahan yang diajukan kurang dari lima hektar hanya 1,Ha (satu setengah hektar) permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,kemudian pada tanggal 04 Desember 2019 terdakwa

mengajukan kembalipermohonan ;Bahwa sepengetahuan Ahli pada saat terdakwa melakukan penggalian danpenjualan tanah urug hingga akhirnya terdakwa ditangkap terdakwa belummemiliki WIUP;Bahwa untuk IUP Eksplorasi masa berlakunya 3 (tiga) tahun dan untuk IUPProduksi berlaku 5 (lima) tahun;Bahwa pada saat Tim mengecek lokasi, tidak ada aktifitas atau kegiatanpenambangan dilokasi tersebut, namun ada bekas gailian ;Bahwa ijin WIUP yang dimohonkan oleh terdakwa adalah untuk perorangan;Bahwa permohonan ljin

Kasdi Bukan merupakan lokasi yangtelah ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP); Bahwa areal lokasi penambangan tanah urug sdr.

SUPRIYANTO, SEdipersidangan menjelaskan syarat untuk mendapatkan WIUP adalah :a. Lokasi;b. Koordinat;c. Jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;PRingkasan hasil penelitian dan penyelidikan;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Tjte. Ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; danf.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Atas Nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 1179/DPM-PTSP/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017 Perihal Pembatalan/Pencabutan IUP Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera ; 3.

Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Atas Nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 1179/DPM-PTSP/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017 Perihal Pembatalan/Pencabutan IUP Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera ; 4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan PT.

Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDIWILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERAS! PRODUKSI!

Multi Bumi Sejahtera mengajukanpermohonan perubahan titik koordinat dan batas wilayah izin usaha pertambangan(WIUP) operasi produksi PT. Multi Bumi Sejahtera ; Bahwa kemudian terbitlah Surat Keputusan Bupati Konawe No. 231 tahun 2013tanggal 11 April 2013 tentang perubahan titik koordinat dan batas wilayah izin usahapertambangan (WIUP) operasi produksi PT. Multi Bumi Sejahtera; Bahwa kemudian oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dilaporkanlahPenggugat selaku Direktur PT.

Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDI19.20.21.22.NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANGPERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATAS WILAYAH IZIN USAHAPERTAMBANGAN (WIUP) OPERASI PRODUKSI PT.

Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDIPEMBATALAN/PENCABUTAN IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 TANGGAL 11APRIL 2013 TENTANG PERUBAHAN TITIK KORDINAT DAN BATASWILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) OPERAS! PRODUKSI PT.MULTI BUMI SEJAHTERA; 2222222 n enn nn nn nn nnn nen3.

Karena itu surat tersebutharus diikuti dengan langkah selanjutnya berupa pecabutan KeputusanBupati Konawe Nomor 231 Tahun 2013 tentang perubahan titikkoordinat dan batas wilayah izin usaha pertambangan (wiup) operasiproduksi PT.

Sumber Griya Permai (SGP) dengan WIUP (WilayahIjin Usaha Pertambangan) Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto KabupatenBelu Atambua Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun untuk luas 625Ha ;Bahwa PT.

SumberGriya Permai (SGP) di WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) NomorDistamben.540/BP.PP/9/CVI/2009 tanggal 06 Juni 2010 dengan volumeMangan 50.000 (lima puluh ribu) MT;Bahwa Terdakwa telah diberikan kuasa penuh oleh PT. SUMBER GRIYAPERMAI untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengankegiatan produksi PT.

Sumber Griya Permai (SGP) dengan WIUP (WilayahIjin Usaha Pertambangan) Desa Desa Tukuneno Kecamatan TasifetoKabpaten Belu Atambua NTT selama 3 (tiga) tahun untuk luas 625 Ha ;Bahwa PT.

SumberGriya Permai (SGP) di WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) Nomor :Tamben, 540/BP.PP/9/CVI/2009 tanggal 06 Juni 2010 dengan volumeMangan 50.000 (lima puluh ribu ) MT;Bahwa Terdakwa telah diberikan kuasa penuh oleh PT. SUMBER GRIYAPERMAI untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengankegiatan produksi PT.

Sumber Griya Permai(SGP) dengan WIUP (Wilayah ljin Usaha Pertambangan) Desa TukunenoKecamatan Tasifeto Kabupaten Belu Atambua NTT selama 3 (tiga) tahununtuk luas 625 Ha;Bahwa PT.